Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang, termasuk konflik geopolitik, kecerdasan buatan, hingga krisis lingkungan.

Hal itu disampaikan Sugiono usai menghadiri Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York.

Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC) sekaligus Presiden Dewan Keamanan PBB pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat.

“Hari ini saya menghadiri open debate Security Council yang juga untuk memenuhi undangan dari presiden dari Security Council yang saat ini dari China,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, forum tersebut menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat PBB dan mereformasi sistem multilateral agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global saat ini.

Ia menilai struktur dan pendekatan PBB yang dibentuk pasca-Perang Dunia II perlu disesuaikan dengan tantangan dunia modern yang jauh lebih kompleks dibanding 80 tahun lalu.

“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujarnya.

Sugiono menyoroti masih banyaknya titik konflik global yang belum terselesaikan secara efektif, padahal tujuan utama lahirnya PBB adalah menciptakan perdamaian antarbangsa.

Indonesia, lanjutnya, juga menekankan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, khususnya bagi negara-negara berkembang atau Global South yang dinilai belum memiliki keterwakilan memadai dalam proses pengambilan keputusan internasional.

“Banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” kata Sugiono.

Ia juga menyinggung banyak isu penting di Dewan Keamanan yang akhirnya terhambat akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu.

“Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan,” lanjutnya.

Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa reformasi tidak boleh membuat PBB kehilangan relevansi. Sebaliknya, organisasi tersebut harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Sugiono menyebut tantangan dunia saat ini tidak hanya berupa perang dan konflik geopolitik, tetapi juga perkembangan artificial intelligence, isu lingkungan, hingga dampak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.

Ia secara khusus menyoroti situasi di kawasan Iran dan Selat Hormuz yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik.

Sugiono menilai isu Palestina menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas PBB dan Dewan Keamanan dalam menegakkan mandat perdamaian internasional.

“Palestina merupakan satu tes terhadap PBB, kepercayaan yang diberikan kepada PBB,” ujar Sugiono.

Menurut Sugiono, peran PBB dan Dewan Keamanan menjadi sangat penting dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Ia menegaskan bahwa penderitaan dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina menunjukkan pentingnya langkah konkret komunitas internasional.

“Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, PADANG - Bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatra pada November 2026 lalu dianggap bukan hanya semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem melainkan diperparah oleh degradasi dan tata kelola hutan yang buruk terutama di kawasan hulu dan sepanjang daerah aliran sungai.

Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto mengatakan bahwa secara umum, kondisi yang terjadi di Indonesia kini tidak sedang menghadapi sekadar krisis lingkungan biasa, tapi tengah memasuki fase krisis ekologis yang bersifat sistemik.

“Hal ini terjadi, ketika kebijakan pembangunan antar sektor tidak lagi saling menopang, melainkan saling bertabrakan dan bahkan saling menghancurkan. Makanya kami menilai perlu untuk duduk bersama dan mencarikan solusi, supaya bencana berulang tidak terjadi kembali, sepertinya di wilayah Sumatra Barat,” katanya pada Diskusi Publik Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 di Universitas Andalas, Padang, Rabu (6/5/2026).

Dia menilai kondisi ini sebagai peringatan serius bahwa Indonesia tengah bergerak menuju fase bencana permanen, jika tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar.

“Bencana yang dilihat hari ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan hasil dari akumulasi kegagalan tata kelola sumber daya alam. Jika pola pembangunan ini terus dipertahankan, maka bencana akan menjadi kondisi normal baru,” tegasnya.

Oleh karena itu, pada diskusi IEO 2026 ini, dia turut menyoroti paradoks besar dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. Dengan luas kawasan hutan mencapai sekitar 125,5 juta hektare, tekanan terhadap hutan justru terus meningkat. Kemudian sekitar 59% deforestasi terjadi di dalam konsesi resmi, dan hal ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan banyak terjadi dalam kerangka yang legal.

Menurutnya keadaan ini semakin diperparah seiring adanya kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan kemudahan izin usaha kehutanan serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hutan, mempercepat deforestasi hutan. Dengan angka per tahun rata-rata deforestasi seluas 147.000 hektare, pada 2045 mendatang Indonesia akan kehilangan lebih dari 3,5 juta hektare lahan akibat alih fungsi lahan.

Di sisi lain, lanjut dia, emisi dari konversi hutan mencapai sekitar 930 juta ton CO₂ per tahun, sementara kapasitas pengawasan sangat terbatas, dengan rasio satu polisi hutan mengawasi sekitar 26.000 hektare kawasan hutan.

“Kondisi ini menegaskan bahwa krisis ekologis tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan persoalan tata kelola dan politik kebijakan,” ungkapnya.

Kemudian dampaknya pun meluas hingga ke sektor ekonomi. Bahkan IEO 2026 mencatat bahwa bencana ekologis dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) hingga 0,29%, dan dalam skenario terburuk, krisis lingkungan berpotensi menggerus 3% hingga 5% PDB setiap tahun.

Menghadapi situasi tersebut, KEHATI menawarkan dua lintasan masa depan. Pertama adalah skenario business as usual, dimana Indonesia akan menghadapi kebangkrutan ekologis, ditandai dengan bencana yang semakin permanen, krisis air yang meluas, serta meningkatnya konflik sosial.

“Skenario kedua adalah transformasi sistemik, yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya transformasi tersebut mencakup penempatan hutan sebagai fondasi utama sistem nexus nasional, penghentian ekspansi ekstraktif di lanskap kritis, reformasi kebijakan lintas sektor berbasis daya dukung ekosistem, serta pembentukan mekanisme pengaman lintas sektor untuk mencegah konflik kebijakan.

Selain itu, penguatan peran masyarakat adat dan lokal, serta transisi energi dan pangan yang tidak menambah tekanan ekologis, menjadi bagian penting dari solusi.

“IEO 2026 menunjukkan bahwa jalan keluar sebenarnya sudah ada. Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada keberanian untuk mengubah cara kita membangun,” ucapnya.

Sementara itu, Penyusun IEO 2026 Yayasan KEHATI, Muhamad Burhanudin menambahkan pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

Seperti halnya di Sumatra, termasuk Sumatra Barat, menjadi cermin paling nyata dari kegagalan tersebut. Sepanjang akhir 2025, rangkaian banjir dan longsor di wilayah Sumatra menyebabkan 1.204 jiwa meninggal dunia, 148 orang hilang, dan sekitar 242.000 orang mengungsi.

Dari data yang dimilikinya, kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp68,67 triliun. Kerugian ekonomi tersebut jauh lebih besar dibanding pendapatan pajak negara dari sektor sawit yang sebesar Rp 50,2 triliun (data 2024).

Dia melihat dalam tiga dekade terakhir, Sumatra telah kehilangan sekitar 1,2 juta hektare hutan, sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hilangnya tutupan hutan tersebut melemahkan fungsi daerah aliran sungai dan mengurangi kemampuan lanskap dalam menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor secara drastis.

“Secara nasional, situasi ini tercermin dari data bahwa sekitar 99% bencana di Indonesia kini merupakan bencana hidrometeorologis, dengan lebih dari 3.100 kejadian tercatat sepanjang 2025,” jelasnya.

Burhanudin menyampaikan dari data yang disusun Yayasan KEHATI disebut sebagai kanibalisme antar sektor, sebuah kondisi ketika sektor hutan, air, pangan, dan energi saling mengorbankan dalam satu lingkaran krisis yang terus berulang.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa krisis ekologis Indonesia tidak dapat dipahami sebagai persoalan sektoral. Deforestasi yang didorong oleh ekspansi pangan dan energi, misalnya, merusak sistem hidrologi dan memperparah krisis air. Krisis air pada gilirannya mengganggu produksi pangan.

Sementara itu, tekanan untuk meningkatkan produksi pangan dan energi kembali mendorong pembukaan hutan baru, sehingga siklus ini terus berulang dan membentuk apa yang disebut sebagai lingkaran setan krisis ekologis.

“Selama ini kami melihat sektor-sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, dalam kenyataannya, mereka saling terhubung. Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankan sektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi akumulasi krisis,” ujar sebutnya.

Begitupun pada penyusunan IEO 2026 ini, KEHATI menyatakan pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

Bisnis.com, JAKARTA – Tren fast fashion yang kian agresif tak lagi sekadar soal selera dan siklus mode yang cepat berganti. Industri ini kini berada di bawah sorotan dunia karena kontribusinya terhadap krisis lingkungan global.

Menghadapi persoalan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menyerukan tindakan segera untuk menekan dampak industri tekstil terhadap bumi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan pernah melontarkan pernyataan keras perihal dampak konsumsi tekstil yang bisa menjadi pembunuh bagi bumi.

Menurut PBB, industri mode menyumbang sekitar 8% emisi gas rumah kaca global dan mengonsumsi sekitar 215 triliun liter air per tahun atau setara 86 juta kolam renang Olimpiade.

Setiap detik, jumlah pakaian digambarkan setara satu truk sampah dibakar atau dikirim ke tempat pembuangan akhir. Di tengah model bisnis yang mengutamakan kecepatan dan sekali pakai, limbah tekstil tumbuh tak terkendali.

Namun di balik krisis tersebut, peluang transformasi juga terbuka. Menggandakan masa pakai pakaian diperkirakan dapat memangkas emisi hingga 44%. Desainer mulai bereksperimen dengan bahan daur ulang, konsumen semakin sadar keberlanjutan, dan pasar resale tumbuh pesat di berbagai negara.

Di tengah tekanan global itu, emiten tekstil dan garmen nasional, PT Pan Brothers Tbk (PBRX), menangkap peluang baru, membangun lini bisnis tekstil daur ulang berbasis kemitraan internasional.

Dari Shredded Clothing ke Recycled Fiber

Di sela rangkaian kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, Pan Brothers menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Ravel Holdings Inc pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Vice President Director Pan Brothers Anne Patricia Susanto menjelaskan kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan worn clothing yang telah melalui proses shredding di negara asal untuk kemudian dikelola dan didaur ulang menjadi serat (recycled fiber) di Indonesia.

“Kerja sama ini bukan dalam bentuk impor pakaian bekas utuh untuk diperjualbelikan di pasar domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Anne mengungkapkan, permintaan awal dari pihak AS agar Indonesia menampung pakaian bekas tidak dapat dipenuhi. Sebagai jalan tengah, proses penghancuran dilakukan di AS, sehingga material yang masuk ke Indonesia berbentuk tekstil cacah sebagai bahan baku industri.

Material tersebut nantinya dimanfaatkan dalam kerangka investasi dan penguatan teknologi ekonomi sirkular di dalam negeri.

Siapa Ravel?

Berdasarkan profil korporasinya, Ravel Holdings Inc. merupakan perusahaan holding yang melalui anak usahanya menyediakan mesin dan teknologi daur ulang limbah tekstil.

Perusahaan yang berbasis di Negara Bagian Washington itu mengembangkan teknologi pemurnian daur ulang (purification recycling technology) untuk mengolah tekstil berbahan campuran.

Teknologi tersebut diklaim mampu memisahkan kontaminan dan zat pewarna, serta mengubah material tekstil campuran kembali menjadi bahan baku mono-material.

Prosesnya disebut hemat energi dan berbasis sistem tertutup (closed-loop process), yang dirancang untuk meminimalkan limbah dan memungkinkan integrasi kembali ke rantai pasok global.

Dengan teknologi ini, limbah tekstil tidak lagi diposisikan sebagai beban lingkungan, melainkan sebagai sumber daya bernilai tambah.

Nilai Tambah dan Daya Saing

Anne, yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat industri tekstil dan garmen nasional.

“Secara struktur industri dan dampak makro, penguatan pasokan kapas tetap menjadi fokus utama karena berdampak langsung terhadap daya saing industri garmen dan tekstil nasional secara keseluruhan,” katanya.

Meski demikian, pengembangan recycled fiber dinilai dapat menjadi pelengkap strategis. Selama ini, industri tekstil Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor, baik kapas maupun serat sintetis.

Di pasar ekspor utama seperti Eropa dan Amerika Utara, standar keberlanjutan dan transparansi rantai pasok semakin ketat. Produk dengan kandungan recycled content menjadi nilai jual tersendiri.

MoU dengan Ravel menjadi satu dari total 11 kesepakatan yang diteken dalam Indonesia–US Business Summit, dengan nilai total mencapai US$38,4 miliar atau sekitar Rp650,07 triliun.

Anne menilai kerja sama tersebut sebagai fondasi untuk memperkuat integrasi rantai pasok garmen dan tekstil nasional.

“Kami melihat kerja sama ini sebagai fondasi untuk memperkuat integrasi rantai pasok garmen dan tekstil, meningkatkan nilai tambah ekspor, serta mendorong daya saing global industri nasional,” ujarnya.

Di tengah sorotan dunia terhadap dampak fast fashion, langkah Pan Brothers menunjukkan bahwa transformasi menuju fesyen berkelanjutan bukan lagi sekadar wacana reputasi, melainkan strategi bisnis jangka panjang.

Pasar Uni Eropa

Jika dikelola dengan regulasi dan pengawasan yang tepat, lini tekstil daur ulang ini berpotensi menggeser peran Indonesia dari sekadar basis manufaktur konvensional menjadi pemain penting dalam ekonomi sirkular global.

Upaya mendorong ekonomi sirkular di bidang tekstil ini juga menyasar pasar Uni Eropa. Pasalnya, dorongan menuju fesyen berkelanjutan juga semakin menguat di kawasan Eropa.

Dalam beberapa tahun terakhir, melalui berbagai kebijakan yang digodok oleh European Parliament, Uni Eropa menempatkan sektor tekstil sebagai salah satu prioritas dalam peta jalan ekonomi sirkular menuju 2050.

Merujuk EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles yang dikutip dari laman European Parliament, Uni Eropa menargetkan agar pada 2030 seluruh produk tekstil yang beredar di pasar Eropa harus lebih tahan lama, dapat diperbaiki, dan dapat didaur ulang.

Kebijakan ini juga mendorong penggunaan serat daur ulang dalam komposisi produk, memperketat praktik greenwashing, serta memperluas skema extended producer responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas siklus hidup produknya hingga tahap limbah.

Selain itu, Uni Eropa mulai menerapkan kewajiban pemilahan limbah tekstil secara terpisah dan melarang penghancuran barang tekstil tak terjual oleh perusahaan besar. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari target jangka panjang netralitas karbon dan efisiensi sumber daya pada 2050.

Bisnis.com, JAKARTA – Pembahasan isu keberlanjutan masih sering terjebak pada narasi menara gading yang kurang mampu menyentuh realitas sehingga upaya perubahan belum berdampak.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said saat meresmikan berdirinya Sustainabilitas, Center of Sustainability Studies yang berada di bawah naungan Universitas Harkat Negeri (UHN) di Jakarta, pada Selasa (27/1/2026).

Sudirman mengatakan kata Sustainabilitas digunakan sebagai jenama dan terminologi baru membawa semangat baru yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan keberlanjutan.

“Hadirnya Sustainabilitas berorientasi memperkuat hubungan antara pengetahuan dan riset, dengan proses pembuatan kebijakan yang dapat mempercepat kerja sama lintas sektor pada implementasi nyata,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Sudirman menggarisbawahi bahwa lembaga ini dibentuk untuk menjawab isu ‘keberlanjutan’ atau sustainability. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, naiknya permukaan air laut yang mengancam kehidupan adalah krisis nyata yang memanggil semua pihak untuk berpartisipasi menjawab tantangan ini.

Mantan Menteri ESDM ini menjelaskan, Sustainabilitas berisi praktisi keberlanjutan, para ahli, city planner, pelaku dan masyarakat yang bersedia menyumbangkan tenaga, keahlian serta pengalaman sebagai aksi nyata menjawab tantangan demi keberlanjutan kehidupan.

“Visi kami menjadikan lembaga ini sebagai penggerak strategis dan simpul integrasi penanganan program program keberlanjutan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sustainabilitas William Sabandar mengatakan bahwa lembaga ini hadir dalam masa transisi keberlanjutan Indonesia dengan cara menjembatani gap dari sumber daya dan tenaga penggerak keberlanjutan.

Menurutnya, Indonesia dihadapkan paradoks keberlanjutan. “Kita terkenal sangat kaya dengan aset alam—hutan, mangrove, lautan, keanekaragaman hayati, mineral kritis, potensi energi terbarukan— namun kita masih kekurangan sumber daya yang paling menentukan, yakni keahlian manusia,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina telah menciptakan limbah yang merusak kualitas air.Berdasarkan laporan Aljazeera, cekungan air di kawasan Sheikh Radwan, Gaza, yang selama ini menjadi tempat penampungan air hujan telah tercemar.

"Tidak diragukan lagi ada dampak serius bagi seluruh warga: Bau busuk, serangga, dan nyamuk. Ketinggian air kotor juga telah melebihi 6 meter [20 kaki] tanpa perlindungan apa pun. Pagar hancur total, dengan kemungkinan besar anak-anak, perempuan, lansia, atau bahkan mobil pun jatuh ke kolam ini," ujar Maher Salem, seorang pejabat kota Gaza, kepada Al Jazeera, dikutip Minggu (9/11/2025).

Kolam yang dirancang untuk menampung air hujan dan menyalurkannya ke laut itu kini menampung limbah setelah serangan udara Israel menghancurkan pompa-pompanya.

Dengan lumpuhnya sistem listrik dan sanitasi, air yang terkontaminasi terus naik, berpotensi membanjiri rumah-rumah dan tenda-tenda di sekitarnya.

Pejabat setempat memperingatkan genangan air dapat menyebabkan wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak. Namun, bagi banyak orang di Gaza, tidak ada alternatif lain.

Umm Hisham, yang sedang hamil dan terusir, tengah berjalan tertatih-tatih melewati air kotor itu bersama anak-anaknya. Mereka tidak punya tempat lain untuk dituju.

"Kami berlindung di sini, di sekitar kolam Sheikh Radwan, dengan segala penderitaan yang bisa dibayangkan, mulai dari nyamuk hingga limbah yang terus naik, belum lagi kerusakan di sekitar. Semua ini membahayakan nyawa kami dan nyawa anak-anak kami," ujarnya kepada Ibrahim Alkhalili dari Al Jazeera.

Saat KTT Iklim COP30 di Brasil, Duta Besar Palestina Ibrahim al-Zeben menggambarkan krisis air ini sebagai bencana lingkungan yang berkaitan erat dengan genosida Israel.

"Bukan rahasia lagi bahwa Gaza menderita akibat genosida yang terus dilancarkan Israel, perang yang telah menelan korban hampir seperempat juta jiwa dan menghasilkan lebih dari 61 juta ton puing, beberapa di antaranya terkontaminasi bahan berbahaya," ujarnya.

"Selain itu, penghancuran jaringan pembuangan limbah dan air yang disengaja telah menyebabkan pencemaran air tanah dan perairan pesisir. Gaza kini menghadapi risiko serius terhadap kesehatan masyarakat, dan risiko lingkungan semakin meningkat," tegas al-Zeben.

Serangan Israel juga telah "menghancurkan" sebagian besar lahan pertanian di daerah Gaza, menyebabkan penduduk dalam kondisi kerawanan pangan dan kelaparan yang parah dengan makanan yang digunakan sebagai senjata, menurut al-Zeben.

Pada September lalu, sebuah laporan PBB memperingatkan persediaan air tawar di Gaza "sangat terbatas dan sebagian besar yang tersisa telah tercemar".

"Runtuhnya infrastruktur pengolahan limbah, rusaknya sistem perpipaan, dan penggunaan lubang pembuangan limbah untuk sanitasi kemungkinan besar telah meningkatkan pencemaran akuifer yang memasok sebagian besar air ke Gaza," sebagian catatan laporan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di Sheikh Radwan, udara juga sudah dipenuhi aroma kebusukan dan tak ada mata air lain yang bisa menuntaskan dahaga warga sipil di sana. Menandakan skala kerusakan lingkungan menjadi sangat jelas.

"Keluarga-keluarga tahu bahwa air yang mereka dapatkan dari sumur, kontainer, atau truk air tercemar dan terkontaminasi ... tetapi mereka tidak punya pilihan lain," kata Hani Mahmoud dari Al Jazeera, melaporkan dari Kota Gaza.

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena perubahan iklim global semakin dianggap sebagai salah satu pertanda serius dari kerusakan bumi, yang sering dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat.

Perubahan suhu dan pola cuaca yang ekstrem kini terjadi di berbagai belahan dunia, mencerminkan dampak panjang dari aktivitas manusia terhadap lingkungan.

Meskipun perubahan iklim sejatinya merupakan proses alami, para ilmuwan menilai bahwa tindakan manusia sejak era revolusi industri pada 1800-an, seperti pembakaran bahan bakar fosil, telah mempercepat laju pemanasan global secara signifikan.

Menariknya, kontribusi terhadap perubahan ini tidak hanya berasal dari industri besar, melainkan produk sederhana yang digunakan sehari-hari.

Contohnya adalah sikat gigi modern, yang mulai dikembangkan pada awal 1900-an bersamaan dengan produk perawatan gigi lain seperti mouthwash dan benang gigi. Meski diciptakan untuk menjaga kebersihan, proses produksi dan limbah dari sikat gigi turut menyumbang emisi karbon dan memperburuk kondisi lingkungan.

Bila melihat sejarahnya, sikat gigi dibuat dengan bahan alami, seperti bambu atau kulit kayu. Seiring berjalannya waktu, bahan dasar sikat gigi mulai bervariasi, seperti menggunakan tulang hewan sebagai gagang dan kulit hewan sebagai sikat.

Namun, sikat gigi mulai mengandung bahan yang tidak ramah lingkungan sejak 1900-an, yakni gagang yang terbuat dari plastik dan bulu sikat dari nilon. Menurut Greenbiz, kedua bahan tersebut masuk dalam benda yang tidak dapat diperbaharui dan sangat sulit untuk terurai dalam waktu singkat sehingga berbahaya bagi manusia.

Menurut National Geographic, permasalahan ini yang membuat sikat gigi menjadi bagian dari krisis lingkungan. Kenapa?

Sebagai informasi, sikat gigi termasuk sebagai benda yang tidak bertahan lama. Menurut American Dental Association (ADA), sikat gigi idealnya diganti setiap tiga sampai empat bulan sekali. Dengan demikian, seseorang harus membuang sikat gigi dan menggantinya sebanyak tiga sampai empat kali setiap tahunnya.

Sebagai perhitungan, jika total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273 juta dan diasumsikan rutin mengganti sikat gigi, setidaknya ada lebih dari satu miliar sampah sikat gigi dalam satu tahun. Sebagai catatan, jumlah tersebut masih di luar angka dari seluruh orang di dunia.

Bila dihitung berdasarkan jumlah manusia di dunia, yakni delapan miliar orang maka ada setidaknya ada sekitar 24 miliar limbah sikat gigi dalam satu tahun.

Lalu, bila asumsi pergantian itu rutin terjadi maka setiap orang akan menggunakan sekitar 280 sampai 300 sikat gigi sampai berusia 75 tahun. Jumlah tersebut belum dikalikan dengan jumlah manusia di bumi.

Berdasarkan laporan National Geographic, jumlah sampah sikat gigi di Amerika Serikat (AS) yang berpenduduk 331 juta jiwa setara dengan empat lilitan bumi dalam setahun.

Menurut Haeckels, perusahaan yang memproduksi barang ramah lingkungan di Inggris, ada sekitar 264 juta sikat gigi yang dibuang karena lewat batas pakai. Kalkulasi ini belum termasuk model sikat gigi listrik yang terdapat baterai yang tidak ramah lingkungan.

Serupa dengan plastik, sikat gigi pun baru bisa terurai setelah 200-700 tahun. Selama itu, Massachusetts Institute of Technology mengatakan bahwa plastik akan mengeluarkan gas rumah kaca. Jika berada di laut, plastik dapat mematikan kehidupan zooplankton yang memiliki peran untuk menyerap karbon.

"Sangat sulit untuk menemukan opsi sikat bebas plastik. Plastik biodegradable tidak selalu lebih baik untuk bumi daripada plastik yang lebih tradisional," tulis jurnalis Alejandra Borunda di National Geographic.

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis lingkungan di Bali menjadi sorotan dunia. Hal ini dilakukan setelah pulau resor tersebut dilanda bencana banjir bandang mematikan yang menewaskan sedikitnya 18 orang dan menyebabkan empat lainnya hilang tahun ini.

Kantor berita asal Prancis, AFP, menyebut bencana ini disebut sebagai yang terburuk di Pulau Dewata dalam satu dekade terakhir.

Laporan AFP berjudul Flood Reckoning for Bali on Overdevelopment, Waste menyebut bencana ini bukan hanya dipicu oleh curah hujan yang memecahkan rekor pada 9 September, tetapi juga merupakan hasil dari tahun-tahun pembangunan berlebih.

Kawasan Bali selatan yang dulunya berfungsi sebagai penahan air alami telah diubah secara masif akibat boom pariwisata. David Gaveau, pendiri The TreeMap, menjelaskan bahwa pembangunan jalan dan bangunan telah menghilangkan fungsi alami lahan.

"Semua lahan ini kini diubah menjadi jalan atau bangunan, tanah tidak lagi memiliki kemampuan yang sama untuk menyerap air," jelasnya dalam laporan AFP.

Selain pembangunan, masalah pengelolaan sampah juga disorot. Bali menghasilkan 4.200 ton sampah setiap hari, dan kurang dari setengahnya yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

"Kami semua bergumul dengan masalah sampah karena tidak adanya sistem pengelolaan sampah yang baik," kata I Gede Hendrawan dari Universitas Udayana.

Menghadapi fenomena ini, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk melakukan pembenahan. Ini pun termasuk dengan adanya penegakan hukum bila memang ada yang melanggar.

"Belum pernah ada curah hujan setinggi ini," ujar Gubernur, seraya menjanjikan penertiban konstruksi yang melanggar zonasi dan tinjauan bangunan di sepanjang empat sungai besar. "Jika aturan dilanggar, akan ada penegakan hukum."

Di tengah kesunyian Gedung A Galeri Nasional, bunyi gesekan jarum pada kain tak lagi sekadar aktivitas sunyi. Ia berubah menjadi komposisi bunyi yang menghantui ruang, sebuah tanda bahwa tradisi Minangkabau tengah bersinggungan dengan sensor digital.

Inilah wajah pameran Indonesian Women Artists (IWA) #4—sebuah ruang di mana 12 seniman perempuan Indonesia meretas batas antara tradisi, luka politik, hingga krisis lingkungan lewat tubuh, material, dan ingatan.

Krisis lingkungan di Indonesia menunjukkan kondisi yang makin serius, mulai dari deforestasi, pencemaran limbah, hingga polusi udara, semuanya berdampak langsung pada lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan makhluk hidup.

Deforestasi tak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi krisis ekologis lintas sektor. Di negara seperti Indonesia, pembukaan lahan yang kerap dilakukan tanpa perencanaan matang telah mengganggu keseimbangan ekosistem sekaligus mempercepat laju pemanasan bumi.