Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengatakan tata kelola kehutanan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan secara bertanggungjawab untuk mempertahankan potensi ekonomi hutan tropis.

Panggah mengapresiasi adanya inisiatif peluncuran aplikasi Decision Support System (DSS) Jaga Rimba oleh Kementerian Kehutanan yang akan menjadi dasar one man policy dari pengelolaan hutan Indonesia yang luas.

“Saya kira untuk men-develop suatu wilayah yang demikian sekarang mahal, mungkin kan potensi ekonominya sangat-sangat besar, kita harus betul-betul sadari ini sebagai suatu anugerah yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Panggah dalam acara peluncuran DSS Jaga Rimba di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hutan Indonesia termasuk dalam kawasan hutan yang terluas di dunia, ditambah dengan pulau kecil dan garis pantai yang luas sehingga harus dilindungi dengan tata kelola yang baik.

Namun saat ini permasalahan tata kelola hutan cukup kompleks, di mana dalam satu kawasan hutan bisa menjadi perkampungan atau kantor administratif seperti kelurahan namun dalam peta belum terdeteksi secara nyata.

Panggah mengatakan aplikasi DSS Jaga Rimba harus mengubah cara kerja kementerian dalam mengintegrasikan semua informasi mengenai tata kelola kehutanan dan juga diperlukan pemantauan langsung di lapangan terkait penggunaan lahan hutan agar data yang didapat lebih terverifikasi.

“Saya kira ada beberapa tahun ini mau dilantik seperti jaman dulu lagi ada polisi-polisi hutan itu kita aktifkan lagi untuk memantau di lapangan disamping pantauan dari satelit, kalau perlu polisinya juga dipantau, juga harus bekerja di lapangan,” kata Panggah.

Ia mengatakan adanya DSS Jaga Rimba ini juga akan mempermudah lingkup kementerian dan juga direktorat jenderal terkait untuk mendapatkan satu informasi yang terintegrasi sehingga kebijakan yang dibuat bisa berdampak pada pengelolaan hutan yang lebih baik.

Panggah mengatakan Komisi IV akan ikut memantau jalannya platform DSS Jaga Rimba dari Kementerian Kehutanan sebagai pegangan dalam menghindari permasalahan tata kelola hutan di kemudian hari dan diharapkan aplikasi ini dapat memberikan solusi dari permasalahan pengelolaan hutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

DSS ini sederhana, tidak hanya sekedar aplikasi, kita coba membenahi cara berpikir kita. Kita tidak boleh lagi ego sektoral

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meluncurkan aplikasi Decision Support System Jaga Rimba untuk mempermudah pengelolaan hutan Indonesia berbasis data.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan aplikasi ini merupakan langkah inisiatif transformasi digital dari internal kementerian dan direktorat jenderal untuk mewujudkan "one man policy" atau kebijakan satu orang terhadap kompleksitas tata kelola kehutanan Indonesia yang memerlukan informasi yang cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi ide ini sederhana, namun saya kira memiliki urgensi historis untuk memperbaiki kinerja kita, Jadi DSS ini sederhana, tidak hanya sekedar aplikasi, kita coba membenahi cara berpikir kita. Kita tidak boleh lagi ego sektoral,” kata Raja Antoni dalam acara peluncuran DSS Jaga Rimba di Jakarta, Rabu.

Raja Antoni mengatakan sebelumnya Kementerian Kehutanan memiliki sebanyak 300 aplikasi yang dikelola masing-masing direktorat jenderal untuk administrasi pengelolaan kehutanan termasuk perizinan penggunaan lahan.

Dengan adanya DSS Jaga Rimba diharapkan setiap informasi sudah terintegrasi menjadi satu aplikasi yang bisa dipantau langsung oleh menteri dan bisa diakses oleh semua unit direktorat terkait.

Ia juga berharap platform ini dapat melakukan improvisasi dan perbaikan besar terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan tidak ada lagi tumpang tindih penggunaan lahan yang tidak berizin sehingga hutan Indonesia bisa tetap terjaga yang menjadi rumah bagi kehidupan bangsa Indonesia.

“Harapannya DSS ini kita bisa memberikan pihak luar kemudahan berusaha, agar lebih mudah, lebih nyaman, investasi masuk lebih terukur, perizinan disederhanakan waktunya, lebih akuntabel, tidak ada masalah di kemudian hari,” harap Raja Juli.

Inisiatif ini selaras dengan pembangunan Asta Citra Presiden 2025-2029 khususnya dalam penguatan pemerintahan digital, pengembangan "smart government" serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

DSS Jaga Rimba akan memberikan data berupa informasi geospasial yang mengintegrasi semua informasi dari seluruh lingkup kementerian dan sembilan direktorat jenderal, yang bisa menjadi landasan pembuatan kebijakan dan keputusan.

Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur antara lain pemantauan proses perizinan, analisis rules and regulations untuk indikasi tumpang tindih perizinan, pemantauan pengelolaan hutan, serta early warning system untuk pemantauan devegetasi serta perubahan tutupan hutan secara lebih dini yang di perbarui setiap dua minggu.

DSS Jaga Rimba juga memberikan analisis pemantauan kebakaran hutan secara "real time" agar langkah pengawasan dan penyelesaian masalah lebih cepat dilakukan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Jawa Timur kini menempati posisi terbesar kedua se-tanah air, tepat di bawah Provinsi Riau. Catatan itu disebut impresif karena luasan lahan hutan di Jatim tidak seberapa luas bila dibanding wilayah lain.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Jumadi mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan tersebut terletak pada ekosistem yang telah dibangun selama ini. Pemerintah secara konsisten melakukan upaya hilirisasi untuk meningkatkan produksi sektor kehutanan.

"Di Jawa Timur sebenarnya kita tidak punya banyak hutan. Luas hutan kita hanya 1.361.142 hektar, tidak sampai 30% kalau mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi kita mampu mengolahnya dengan sangat baik," ungkap Jumadi pada sela-sela gelaran Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (Indowood Expo) 2026 di Grand City Surabaya, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan geliat industri pengolahan kayu di Jawa Timur saat ini sangat masif dengan beroperasinya 1.322 unit industri pengolahan kayu. Menariknya, pasokan bahan baku justru didominasi oleh hasil hutan rakyat, mengalahkan produksi dari kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani.

"Industri kita cukup banyak, [industri pengolahan] kayu kita 1.322 unit yang ada di Jawa Timur. Kemudian produksi kayu kita, kayu rakyat saja kita sudah sampai 3,5 sampai 4 juta m³," bebernya.

Kemudian kayu yang dihasilkan oleh kawasan hutan milik Perum Perhutani di Jatim tercatat 500.000 m³. Sementara peredaran kayu dari luar daerah ke Jawa Timur sekitar 1 juta m³.

Untuk mempertahankan catatan tersebut serta memperluas pasar ekspor, khususnya ke negara-negara Uni Eropa yang menerapkan aturan ketat terkait asal-usul kayu, Jumadi menegaskan pihaknya saat ini tengah gencar melakukan digitalisasi tata kelola.

"Inilah ekosistem yang dibangun dari hulu dan saat ini kami mengembangkan SIPUHH, hutan rakyat untuk tata kelola tracing kayu untuk geolokasi sebagai persyaratan dari teman-teman Eropa karena Uni Eropa meminta ini," jelasnya.

Selain langkah digitalisasi, langkah strategis lain yang diambil oleh Pemprov Jatim lainnya adalah percepatan sertifikasi lahan. Menindaklanjuti perintah Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jumadi menyatakan Dinas Kehutanan Jatim secara resmi telah menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menerapkan metode sertifikasi khusus terhadap hutan rakyat.

"Kami kerja sama dengan teman-teman di Gadjah Mada untuk bisa mensertifikasi dengan metode tertentu, untuk ruang Jawa Timur anteng di 610.000 hektare sehingga tutupan kita memenuhi syarat sekitar 41% yang dipersyaratkan 30%," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatra pada November 2026 lalu dianggap bukan hanya semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem melainkan diperparah oleh degradasi dan tata kelola hutan yang buruk terutama di kawasan hulu dan sepanjang daerah aliran sungai.

Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto mengatakan bahwa secara umum, kondisi yang terjadi di Indonesia kini tidak sedang menghadapi sekadar krisis lingkungan biasa, tapi tengah memasuki fase krisis ekologis yang bersifat sistemik.

“Hal ini terjadi, ketika kebijakan pembangunan antar sektor tidak lagi saling menopang, melainkan saling bertabrakan dan bahkan saling menghancurkan. Makanya kami menilai perlu untuk duduk bersama dan mencarikan solusi, supaya bencana berulang tidak terjadi kembali, sepertinya di wilayah Sumatra Barat,” katanya pada Diskusi Publik Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 di Universitas Andalas, Padang, Rabu (6/5/2026).

Dia menilai kondisi ini sebagai peringatan serius bahwa Indonesia tengah bergerak menuju fase bencana permanen, jika tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar.

“Bencana yang dilihat hari ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan hasil dari akumulasi kegagalan tata kelola sumber daya alam. Jika pola pembangunan ini terus dipertahankan, maka bencana akan menjadi kondisi normal baru,” tegasnya.

Oleh karena itu, pada diskusi IEO 2026 ini, dia turut menyoroti paradoks besar dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. Dengan luas kawasan hutan mencapai sekitar 125,5 juta hektare, tekanan terhadap hutan justru terus meningkat. Kemudian sekitar 59% deforestasi terjadi di dalam konsesi resmi, dan hal ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan banyak terjadi dalam kerangka yang legal.

Menurutnya keadaan ini semakin diperparah seiring adanya kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan kemudahan izin usaha kehutanan serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hutan, mempercepat deforestasi hutan. Dengan angka per tahun rata-rata deforestasi seluas 147.000 hektare, pada 2045 mendatang Indonesia akan kehilangan lebih dari 3,5 juta hektare lahan akibat alih fungsi lahan.

Di sisi lain, lanjut dia, emisi dari konversi hutan mencapai sekitar 930 juta ton CO₂ per tahun, sementara kapasitas pengawasan sangat terbatas, dengan rasio satu polisi hutan mengawasi sekitar 26.000 hektare kawasan hutan.

“Kondisi ini menegaskan bahwa krisis ekologis tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan persoalan tata kelola dan politik kebijakan,” ungkapnya.

Kemudian dampaknya pun meluas hingga ke sektor ekonomi. Bahkan IEO 2026 mencatat bahwa bencana ekologis dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) hingga 0,29%, dan dalam skenario terburuk, krisis lingkungan berpotensi menggerus 3% hingga 5% PDB setiap tahun.

Menghadapi situasi tersebut, KEHATI menawarkan dua lintasan masa depan. Pertama adalah skenario business as usual, dimana Indonesia akan menghadapi kebangkrutan ekologis, ditandai dengan bencana yang semakin permanen, krisis air yang meluas, serta meningkatnya konflik sosial.

“Skenario kedua adalah transformasi sistemik, yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya transformasi tersebut mencakup penempatan hutan sebagai fondasi utama sistem nexus nasional, penghentian ekspansi ekstraktif di lanskap kritis, reformasi kebijakan lintas sektor berbasis daya dukung ekosistem, serta pembentukan mekanisme pengaman lintas sektor untuk mencegah konflik kebijakan.

Selain itu, penguatan peran masyarakat adat dan lokal, serta transisi energi dan pangan yang tidak menambah tekanan ekologis, menjadi bagian penting dari solusi.

“IEO 2026 menunjukkan bahwa jalan keluar sebenarnya sudah ada. Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada keberanian untuk mengubah cara kita membangun,” ucapnya.

Sementara itu, Penyusun IEO 2026 Yayasan KEHATI, Muhamad Burhanudin menambahkan pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

Seperti halnya di Sumatra, termasuk Sumatra Barat, menjadi cermin paling nyata dari kegagalan tersebut. Sepanjang akhir 2025, rangkaian banjir dan longsor di wilayah Sumatra menyebabkan 1.204 jiwa meninggal dunia, 148 orang hilang, dan sekitar 242.000 orang mengungsi.

Dari data yang dimilikinya, kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp68,67 triliun. Kerugian ekonomi tersebut jauh lebih besar dibanding pendapatan pajak negara dari sektor sawit yang sebesar Rp 50,2 triliun (data 2024).

Dia melihat dalam tiga dekade terakhir, Sumatra telah kehilangan sekitar 1,2 juta hektare hutan, sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hilangnya tutupan hutan tersebut melemahkan fungsi daerah aliran sungai dan mengurangi kemampuan lanskap dalam menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor secara drastis.

“Secara nasional, situasi ini tercermin dari data bahwa sekitar 99% bencana di Indonesia kini merupakan bencana hidrometeorologis, dengan lebih dari 3.100 kejadian tercatat sepanjang 2025,” jelasnya.

Burhanudin menyampaikan dari data yang disusun Yayasan KEHATI disebut sebagai kanibalisme antar sektor, sebuah kondisi ketika sektor hutan, air, pangan, dan energi saling mengorbankan dalam satu lingkaran krisis yang terus berulang.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa krisis ekologis Indonesia tidak dapat dipahami sebagai persoalan sektoral. Deforestasi yang didorong oleh ekspansi pangan dan energi, misalnya, merusak sistem hidrologi dan memperparah krisis air. Krisis air pada gilirannya mengganggu produksi pangan.

Sementara itu, tekanan untuk meningkatkan produksi pangan dan energi kembali mendorong pembukaan hutan baru, sehingga siklus ini terus berulang dan membentuk apa yang disebut sebagai lingkaran setan krisis ekologis.

“Selama ini kami melihat sektor-sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, dalam kenyataannya, mereka saling terhubung. Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankan sektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi akumulasi krisis,” ujar sebutnya.

Begitupun pada penyusunan IEO 2026 ini, KEHATI menyatakan pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

Dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju target 2030, negara-negara perlu mempercepat implementasi aksi nyata di sektor kehutanan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong aksi nyata pengelolaan hutan global dalam Forest & Climate Leaders’ Partnership (FCLP) All-Member Meeting yang berlangsung di Nairobi, Kenya, pada 3-5 Maret 2026.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa forum FCLP menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

“Dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju target 2030, negara-negara perlu mempercepat implementasi aksi nyata di sektor kehutanan. Indonesia memiliki pengalaman penting dalam pengelolaan hutan tropis, termasuk melalui pendekatan FOLU Net Sink 2030, yang dapat menjadi kontribusi bagi kerja sama global,” ujar Haruni.

Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh 34 dari 38 negara anggota FCLP, serta Indonesia dan Brasil yang diundang sebagai observer untuk memberikan perspektif negara-negara Global South.

Lebih lanjut, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ristianto Pribadi menambahkan bahwa partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk berbagi praktik terbaik dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

“Indonesia terus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), program perhutanan sosial, rehabilitasi lahan, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan. Pengalaman ini penting untuk dibagikan dalam forum global seperti FCLP,” kata Ristianto.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyoroti potensi pengembangan konstruksi hijau berbasis kayu berkelanjutan, serta pentingnya harmonisasi standar, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi antarnegara untuk mendorong ekonomi rendah karbon berbasis kehutanan.

“Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi kehutanan Indonesia di tingkat global serta membuka peluang kerja sama dan akses pendanaan internasional untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar Ristianto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemehut) memperkuat tata kelola hasil hutan melalui implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) yang berbasis layanan digital.

“Dalam konteks perdagangan global, Indonesia memperkuat implementasi SVLK sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menjamin legalitas kayu, tetapi juga memastikan aspek keberlanjutan, ketertelusuran penuh (end-to-end traceability), kepatuhan terhadap standar lingkungan, serta tata kelola rantai pasok yang transparan dan terintegrasi secara digital,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

SVLK+ dikembangkan dengan beberapa penguatan utama. Pertama adalah Digital Traceability Terintegrasi di mana seluruh alur produksi dari hulu hingga hilir terdokumentasi dalam sistem berbasis elektronik yang dapat diverifikasi secara independen dan real-time.

Lebih lanjut, penguatan aspek kelestarian (S-PHL Terintegrasi) yaitu integrasi penuh dengan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) sehingga verifikasi tidak berhenti pada legalitas administratif, tetapi juga memastikan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Aspek ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas publik yang memberikan akses informasi yang lebih terbuka serta penguatan peran lembaga penilai dan verifikasi independen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

“Serta keempat adalah Harmonisasi Standar Global dengan penyesuaian berkelanjutan agar kompatibel dengan regulasi pasar utama dunia, termasuk persyaratan uji tuntas (due diligence) dan standar anti-deforestasi,” ujar Ristianto.

Dengan pendekatan SVLK+, lanjutnya, Indonesia tidak hanya mempertahankan reputasi sebagai pelopor sistem legalitas kayu yang kredibel, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam kerja sama perdagangan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat.

“Sistem ini menjadi bukti bahwa produk hasil hutan Indonesia berasal dari sumber yang legal, dikelola secara lestari, serta memenuhi prinsip tata kelola yang baik (good governance),” kata Ristianto.

Selain itu, Kemenhut juga memastikan bahwa transformasi digital ini berjalan paralel dengan penguatan integritas sumber daya manusia dan penegakan hukum.

Peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan, modernisasi sarana pengawasan, serta integrasi sistem pengaduan publik menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk menutup celah korupsi dan praktik ilegal.

“Melalui SVLK+ dan digitalisasi tata kelola kehutanan, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin upaya global dalam memerangi perdagangan produk hutan ilegal, meningkatkan kepercayaan pasar internasional, serta menjaga kedaulatan sumber daya hutan nasional secara berkelanjutan,” jelas Ristianto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) melanjutkan penindakan terhadap entitas usaha yang terindikasi melanggar pidana kehutanan dan berkontribusi pada banjir di Sumatra.

Terbaru, Ditjen Gakkum Kehutanan melakukan penyegelan terhadap tiga subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran terkait tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Tiga perusahaan ini adalah pemegang hak atas tanah (PHAT) dan masing-masing berinisial JAS, AR, dan RHS.

Selain itu, Tim Ditjen Gakkum Kehutanan juga melakukan verifikasi lapangan dan olah TKP di lokasi operasional PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), anak perusahaan PT Sago Nauli Plantation (SNP) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru yang dikelola PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE).

“Saat ini total Subjek Hukum yang sudah dilakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan oleh Kementerian Kehutanan berjumlah 11 entitas yaitu empat korporasi yakni PT TPL, PT AR, PT TBS/PT SN dan PLTA BT/PT NSHE dan 7 PHAT yakni JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam siaran pers, Jumat (11/12/2025).

Berdasarkan hasil pendalaman, terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana pemanenan atau pemungutan hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelanggaran atas aturan ini terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp3,5 miliar.

Tim Ditjen Gakkum Kehutanan tengah mengumpulkan barang bukti guna menentukan jejaring ekosistem pelaku kejahatan dan modus operandi atas perbuatan perusakan ekosistem kawasan hutan yang berdampak pada bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan perkembangan terbaru, di lokasi PHAT atas nama JAM, tim Ditjen Gakkum Kehutanan menemukan beberapa barang bukti yang diduga terkait dengan kegiatan pemanenan ilegal atau pemungutan hasil hutan di dalam hutan. Barang bukti ini mencakup lebih dari 60 batang kayu bulat, lebih dari 150 batang kayu olahan, satu unit alat berat excavator PC 200, satu unit bulldozer dalam keadaan rusak, satu unit truk pelangsir kayu dalam keadaan rusak, dua unit mesin belah, satu unit mesin ketam dan satu unit mesin bor.

Tim PPNS Ditjen Gakkum Kehutanan akan melakukan pendalaman mengenai keterkaitan temuan barang bukti ini dengan penyidikan yang sedang dilakukan terhadap PHAT JAM atas kasus temuan empat truk bermuatan kayu yang berasal dari lokasi PHAT JAM yang tidak disertai dokumen sah (SKSHH-KB).

Guna memperkuat pendalaman, Tim PPNS Ditjen Gakkum Kehutanan tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses pengamanan barang bukti.

“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung Ditjen Gakkum Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini mengingat dampak kejahatan ini sangat luar biasa. Di samping mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan, juga mengorbankan keselamatan rakyat,” kata Raja Juli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menyebutkan bahwa Ditjen Gakkum Kehutanan akan mendalami motif dan terduga pelaku yang terlibat bersama-sama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Tim Ditjen Gakkum Kehutanan akan fokus pada penyidikan tindak pidana kehutanan di kawasan hutan maupun areal PHAT berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan Gakkum Lingkungan Hidup akan mengurus unsur pidana terkait kerusakan lingkungan sebagai dampak dari kejadian banjir sebagai bagian dari kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Tidak menutup kemungkinan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku aktif di lapangan tetapi akan dikembangkan terhadap pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari kejahatan ini, tentunya penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat digunakan sebagai instrumen pelengkap," kata Dwi Januanto.

Bersamaan dengan kegiatan verifikasi lapangan dan pemasangan papan peringatan tersebut, Tim Ditjen Gakkum Kehutanan telah melayangkan surat pemanggilan klarifikasi kepada 12 subjek hukum di atas untuk dimintai keterangan oleh PPNS Gakkum Kehutanan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan.

Sampai 10 Desember 2025, enam subjek hukum telah hadir di pemeriksaan dan memberikan keterangan kepada PPNS Kementerian Kehutanan, yaitu tiga korporasi (PT AR, PT MST dan PBPH PT TN) dan 3 PHAT (A, AR, RHS). Sedangkan korporasi lain yakni PT TPL dan PLTA BT/PT NSHE mengajukan permohonan penjadwalan ulang di hari lain guna pemeriksaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Selama empat dekade terakhir, Indonesia memperlihatkan paradoks klasik negara berkembang yang menjadikan sumber daya alam sebagai tumpuan: pertumbuhan ekonomi yang impresif dibangun di atas erosi ekologis skala masif.

Deforestasi yang baru menjadi isu publik sejak awal 1970-an ketika penebangan komersial dibuka dalam skala besar telah berkembang menjadi proses struktural yang ditopang oleh konfigurasi politik, ekonomi, dan kelembagaan yang saling menguatkan.

Data historis menunjukkan bahwa hilangnya tutupan hutan Indonesia bukan sekadar konsekuensi dari ekspansi industri. Laporan dalam beberapa dekade yang dirilis Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hasil dari tata kelola yang korup, perizinan yang permisif, dan model akumulasi yang melihat hutan sebagai stok untuk diekstraksi, bukan ekosistem untuk dijaga.

Lonjakan Deforestasi 1980–1997

Mengutip laporan FWI dan Global Forest Watch, tutupan hutan Indonesia pada 1985 yang mengacu pada survei RePPProT adalah sebesar 119 juta hektare. Luas ini merefleksikan penurunan sebesar 27% dibandingkan dengan 1950.

Laju deforestasi pada 1970-an hingga awal 1990-an diperkirakan antara 0,6–1,2 juta hektare per tahun. Namun pemetaan tutupan hutan 1999 oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia mengungkap gambaran yang jauh lebih suram, deforestasi pada 1985–1997 diperkirakan mencapai rata-rata 1,7 juta hektare per tahun, dengan total kehilangan lebih dari 20 juta hektare atau sekitar 17% hutan 1985. Sulawesi, Sumatra, dan Kalimantan kehilangan lebih dari 20% tutupan hutan mereka.

Jika klasifikasi hutan mengecualikan perkebunan, laju deforestasi periode ini bahkan dapat mencapai 2,2 juta hektare per tahun. Analisis Bank Dunia menunjukkan percepatan tajam setelah 1996, naik menjadi lebih dari 2 juta hektare per tahun.

Kebakaran masif 1997–1998, krisis ekonomi, serta runtuhnya kewenangan politik memperdalam laju kehilangan hutan dan memperlihatkan kerentanan struktural tata kelola kehutanan Indonesia saat itu.

Hilangnya tutupan hutan Indonesia selama periode ini tak terlepas dari pemberian konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) dalam skala luas selama Orde Baru. Meski izin diberikan untuk skema tebang pilih, lemahnya pengawasan membuat banyak perusahaan melanggar hak adat dan mengeksploitasi hutan hingga terdegradasi.

Data yang dihimpun FWI dan GFW menunjukkan hampir 30% konsesi HPH yang disurvei telah berada dalam kondisi terdegradasi, sehingga membuka pintu bagi konversi ke hutan tanaman industri (HTI) atau perkebunan melalui mekanisme legal yang direkayasa.

Sekitar 9 juta hektare dialokasikan untuk HTI, hanya 2 juta hektare yang benar-benar ditanami. Sisanya, 7 juta hektare, berubah menjadi lanskap terbuka yang rentan terbakar dan tidak produktif.

Bersamaan dengan itu, lonjakan perkebunan kelapa sawit menghasilkan pembukaan hampir 7 juta hektare hingga 1997, tetapi yang benar-benar dikonversi hanya 2,6 juta hektare. Sekitar 3 juta hektare bekas hutan kemudian dibiarkan terlantar.

Illegal logging turut memperburuk kerusakan. Antara 50–70% pasokan kayu ke industri dipenuhi dari pembalakan ilegal dengan jumlah hutan rusak diperkirakan sekitar 10 juta hektare. Dengan produksi legal yang tidak mencukupi kebutuhan industri, mekanisme ilegal ini berkembang menjadi komponen inti rantai pasok kehutanan nasional.

Kebakaran menjadi pemicu deforestasi paling destruktif selanjutnya. Pada 1994, lebih dari 5 juta hektare hutan terbakar, disusul 4,6 juta hektare pada 1997–1998. Sebagian lahan terbakar ini kemudian berubah menjadi semak belukar, sebagian kecil dikelola petani, dan hampir tidak ada upaya restorasi sistematis.

Periode 2000–2009: Intensifikasi dalam Izin dan Produksi Kayu

Pada 2009, tutupan hutan Indonesia tersisa 88,17 juta hektare atau 46,33% daratan nasional. Papua menyumbang 38,72% dari total tutupan hutan tersebut. Dalam satu dekade (2000–2009), deforestasi mencapai 15,16 juta hektare, dengan Kalimantan menyumbang hilangnya tutupan hutan terbesar di angka 36,32% atau 5,50 juta hektare.

Berdasarkan kategori, deforestasi terbesar terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL), dengan luas mencapai 4,34 juta hektare. Hutan lindung menyusul dengan angka hilangnya tutupan hutan sebesar 2,01 juta hektare dan kawasan konservasi sebesar 1,27 juta hektare.

Sementara itu, konsesi HTI meningkat dari 9 unit pada 1995 menjadi 229 unit 2009. Kemudian luas areal kerja naik dari 1,13 juta hektare menjadi 9,97 juta hektare.

Seiring dengan perkembangan ini, produksi kayu hutan tanaman melonjak dari 7,32 juta meter kubik (m³) pada 2004 menjadi 22,32 juta m³ pada 2008.

Periode 2009–2013: Kerusakan Lahan Gambut

Analisis Forest Watch Indonesia menunjukkan kehilangan tutupan hutan alam sekitar 4,50 juta hektare dalam 2009–2013, dengan laju 1,13 juta hektare per tahun. Provinsi dengan kehilangan terbesar adalah Riau (690.000 hektare), Kalimantan Tengah (619.000 hektare), Papua (490.000 hektare), Kalimantan Timur (448.000 hektare), dan Kalimantan Barat (426.000 hektare).

Hilangnya tutupan di lahan gambut memperlihatkan tren yang lebih buruk selama periode ini. Dalam kurun empat tahun, 1,1 juta hektare hilang, di mana Provinsi Riau menyumbang kehilangan lahan gambut terbesar dengan luas 500.000 hektare.

Kawasan produksi menyumbang deforestasi tertinggi (1,28 juta hektare), diikuti APL dan HPK. Lebih dari 2,3 juta hektare kehilangan tutupan hutan terjadi di wilayah berizin, sementara 2,2 juta hektare terjadi di luar izin formal.

Sampai 2013, terdapat 22,8 juta hektare kawasan produksi berada di bawah 272 unit HPH berizin, tetapi hanya 115 yang aktif.

2014–kini, Nestapa Hilangnya Tutupan Hutan RI

Satu dekade terakhir memperlihatkan bagaimana akumulasi kehilangan tutupan hutan sejak 1980-an telah menciptakan risiko ekologis yang berulang dan makin intens.

Kebakaran hutan dan lahan 2015 menjadi salah satu yang terburuk sepanjang sejarah, dengan total area terbakar mencapai lebih dari 2,61 juta hektare berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kajian World Bank menyatakan bahwa krisis asap 2015 tersebut menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari US$16,1 miliar. Angka ini lebih besar daripada kerugian gabungan akibat gempa Yogyakarta 2006 dan tsunami Mentawai 2010. Kebakaran kembali melonjak pada 2019 dengan area terbakar menembus lebih dari 1,6 juta hektare.

Efek akumulatif dari hilangnya hutan juga tampak dalam meningkatnya risiko banjir bandang dan longsor di Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Laporan BNPB dalam Data Informasi Bencana Indonesia yang dirilis pada 2024 memperlihatkan bahwa bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem selalu mendominasi kejadian bencana pada 2014–2023.

Sebagai contoh, banjir yang melanda Kalimantan Selatan pada 2021 dan menenggelamkan 11 kabupaten turut dikaitan oleh para peneliti dengan penurunan luas tutupan hutan lebih dari 62% dalam 30 tahun terakhir.

Fenomena serupa kembali terulang dalam bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.

Data yang dihimpun Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa total lahan kritis di areal daerah aliran sungai (DAS) terdampak di tiga provinsi menembus 464.598 hektare. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penanganan lahan kritis di kawasan hutan akan mengandalkan skema reboisasi, sementara skema Kebun Bibit Rakyat (KBR) dipakai pada areal penggunaan lain (APL).

Raja Juli juga menyebut bahwa tingkat deforestasi di ketiga provinsi terdampak banjir di Sumatra pada 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2024.

Raja Juli mengatakan tingkat deforestasi nasional mencapai 166.450 hektare per September 2025, turun 23,01% dibandingkan dengan 2024 yang mencakup areal seluas 216.216 hektare.

"Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir," kata Raja Juli Antoni.

Untuk wilayah Aceh, terjadi penurunan 10,04% dari 11.228 hektare pada 2023–2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Sumatra Utara yang mengalami penurunan 13,98% dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sedangkan di Sumatra Barat turun 14% dari 6.634 menjadi 5.705 hektare.

Namun pada saat bersamaan, terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi puluhan DAS.

Hasil identifikasi menunjukkan setidaknya terdapat 70 titik banjir masuk dalam 31 DAS di Provinsi Aceh dengan luas total 3,05 juta hektare dan menjangkau 15 kabupaten/kota.

Adapun perubahan tutupan lahan di provinsi ini mencapai 21.476 hektare dalam kurun 2019–2024, terdiri dari 12.159 hektare di dalam kawasan hutan dan 9.317 hektare di luar kawasan hutan. Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan yang masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1% dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh.

Sementara itu di Sumatra Utara, areal terdampak banjir setidaknya mencakup 92 titik yang masuk dalam 13 DAS. Total luas 13 DAS tersebut mencapai 1,40 juta hektare dan meliputi 11 kabupaten/kota.

Dalam kurun 2019–2024, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah tersebut mencapai 9.424 hektare, di mana 3.427 hektare berada di dalam kawasan hutan dan sisanya 5.997 hektare berada di luar kawasan hutan.

Khusus di wilayah DAS terdampak di Sumatra Utara, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7% dari total luasan.

Di Sumbar, lanjut Raja Juli, terdapat kurang lebih 56 titik banjir yang masuk dalam 13 DAS. Area terdampak dan berstatus lahan kritis mencapai 39.818 hektare atau 7,0% dari total luas DAS yang mencapai 570.235 hektare.

Adapun perubahan tutupan lahan di area ini pada kurun 2019–2024 mencakup 1.444 hektare di dalam kawasan hutan dan 377 hektare di luar kawasan hutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat dan perlindungan keanekaragaman hayati dalam forum internasional United for Wildlife Global Summit serta High-Level Ministerial Roundtable yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.

Dalam sambutannya di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia, Raja Juli menekankan bahwa percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

“Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujarnya lewat rilisnya, Selasa (5/11/2025).

Forum bergengsi ini diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales, dan dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William bersama delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.

Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pada Maret 2025, pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai langkah nyata menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui kebijakan ini, Kementerian Kehutanan menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029.

Dia menegaskan, pengakuan hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga strategi efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50%, menurut data SOIFO 2024,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Raja Juli menyampaikan pentingnya tata kelola hutan berbasis masyarakat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

“Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk menanggulangi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.

Menutup pidatonya, dia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global demi melestarikan warisan alam dunia bagi generasi mendatang.

“Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang.”

Direktur Eksekutif United for Wildlife Tom Clements pun memberikan apresiasi dan menilai langkah Indonesia sebagai bentuk kepemimpinan global dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

“Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujar Clements.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan International Tropical Peatlands Center (ITPC) menyepakati kerja sama dalam pengelolaan berkelanjutan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

Kesepakatan itu diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (31/10/2025). Ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi dalam mendukung mitigasi perubahan iklim global.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan kemitraan ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut tropis di kawasan hutan.

“Nota kesepahaman ini memperkuat komitmen bersama terhadap pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan yang berkelanjutan. Kerja sama ini menjembatani antara dunia sains dan dunia bisnis untuk mengubah hasil riset menjadi aksi nyata dalam mendukung tujuan iklim global,” ujar Soewarso dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

Keduanya sepakat menjadikan pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan sebagai pilar penting dalam upaya mencapai target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia.

Melalui MoU tersebut, kedua pihak berkomitmen memperkuat pertukaran pengetahuan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas bagi sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal dalam tata kelola gambut di kawasan hutan.

APHI juga akan melibatkan perusahaan anggotanya untuk mendukung praktik restorasi dan konservasi gambut di kawasan hutan, termasuk mengembangkan model bisnis berkelanjutan yang selaras dengan mekanisme pasar karbon global.

Soewarso menambahkan inisiatif ini merupakan bentuk komitmen APHI sebagai mitra strategis pemerintah dan komunitas global dalam memperkuat peran sektor swasta menuju tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan serta berdaya saing internasional.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Interim ITPC Agus Justianto mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi contoh nyata sinergi antara sains dan sektor swasta untuk tujuan bersama, yakni melindungi dan memulihkan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

“Dengan berbagi pengetahuan dan membangun kapasitas bersama, kami ingin mengubah riset menjadi hasil nyata bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat. Kemitraan ini mencerminkan semangat aksi kolektif untuk bumi kita,” ujar Agus.

Dalam implementasinya, ITPC akan menyediakan dukungan riset dan teknis. Sementara, APHI akan membuka akses lapangan serta mendorong penerapan praktik pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan di wilayah konsesi anggotanya.

Adapun, nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas kerja sama dalam mendukung restorasi ekosistem gambut tropis di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.