Bisnis.com, BATAM - Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Cross Border di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten. Peningkatan ini terutama didorong oleh transaksi inbound dari Malaysia yang mendominasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto mengatakan bahwa tren tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan wisatawan dan pelintas batas terhadap sistem pembayaran digital Indonesia.

"QRIS Cross Border di Kepri terus menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga April 2026, volume transaksi inbound dari Malaysia, Thailand, dan Singapura terus meningkat secara year on year. Ini menjadi bukti nyata bahwa integrasi pembayaran lintas negara semakin diminati masyarakat," ujar Rony Widijarto, Kamis.

Menurut data BI, transaksi QRIS inbound dari Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling impresif. Pada 2024, volume transaksi di Kepri mencapai 30.009 transaksi atau melonjak 1.089 persen dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini terus meningkat hingga 186.116 transaksi sepanjang 2025, dan hingga April 2026 telah mencapai 130.193 transaksi.

"Malaysia menjadi kontributor terbesar bagi QRIS Cross Border di Kepri. Hal ini sangat masuk akal mengingat kedekatan geografis antara Kepri dengan Johor, serta tingginya lalu lintas wisatawan dan pekerja lintas batas," tambah Rony.

Sementara itu, transaksi inbound dari Thailand juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Volume transaksi di Kepri naik dari 627 transaksi pada 2024 menjadi 1.310 transaksi sepanjang 2025. Hingga April 2026, tercatat 413 transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp59,16 miliar.

Untuk Singapura, meski skalanya lebih kecil, pertumbuhan tetap dua digit. Volume transaksi di Kepri meningkat tajam dari 5.635 transaksi pada 2024 menjadi 34.386 transaksi pada 2025, dengan nilai nominal Rp11,25 miliar.

Rony Widijarto menjelaskan bahwa pertumbuhan QRIS Cross Border memberikan multiplier effect yang positif bagi ekonomi Kepri, terutama sektor pariwisata dan UMKM.

"Dengan semakin mudahnya wisatawan asing bertransaksi menggunakan QRIS, pengeluaran mereka di Kepri semakin meningkat. Ini berdampak langsung pada pendapatan UMKM, hotel, restoran, dan destinasi wisata di Batam, Bintan, dan Karimun," katanya.

Lebih lanjut, Rony optimistis tren positif ini akan berlanjut seiring dengan semakin luasnya sosialisasi dan kemudahan akses QRIS di wilayah perbatasan.

"Bank Indonesia bersama stakeholder terkait akan terus mendorong perluasan akseptasi QRIS Cross Border, termasuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital di Kepri. Kami yakin ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan perdagangan lintas batas," kata dia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Bisnis.com, BATAM — Penyaluran kredit perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga April 2026, total kredit yang disalurkan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh di atas pertumbuhan kredit nasional sebesar 9,74 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang masih kuat serta tingginya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

“Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi menunjukkan fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan terus mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi di Kepri,” kata Rony, Kamis 25 Juni 2026.

Ia menjelaskan, penguatan kredit terjadi di berbagai segmen, terutama kredit korporasi yang menjadi motor utama pertumbuhan. Hingga April 2026, kredit korporasi di Kepri tercatat sebesar Rp62,07 triliun atau tumbuh 37,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit korporasi terbesar masih terkonsentrasi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan pangsa 12,65 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 12,60 persen serta sektor listrik, gas, dan air sebesar 10,13 persen.

Menurut Rony, struktur penyaluran tersebut menunjukkan sektor-sektor produktif masih menjadi penggerak utama ekonomi Kepri.

Selain sektor korporasi, kredit rumah tangga juga tetap tumbuh meski lebih moderat. Total kredit rumah tangga mencapai Rp29,10 triliun atau meningkat 7,93 persen secara tahunan. Pertumbuhan terutama ditopang kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit multiguna.

Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp17,07 triliun atau tumbuh 8,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM nasional yang relatif stagnan.

Di sisi lain, BI mencatat kualitas kredit di Kepri tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan berada di level 1,14 persen. Adapun NPL korporasi tercatat 1,29 persen, rumah tangga 1,91 persen, dan UMKM sebesar 2,62 persen.

“Pertumbuhan kredit yang tetap kuat dan diiringi risiko yang terkendali menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan,” ujar Rony.

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global dan dinamika perdagangan internasional yang masih berlangsung.

Bisnis.com, BATAM — Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat pertumbuhan sebesar 7,04% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I/2026. Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61% sekaligus menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap kuat di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global.

Menurut BI, pertumbuhan ekonomi Kepri masih ditopang oleh sektor-sektor utama, yakni industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, serta perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya investasi, kinerja ekspor neto, dan konsumsi rumah tangga.

“Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi menunjukkan aktivitas usaha dan permintaan domestik di Kepri masih terjaga,” kata Rony saat bertemu awak media, Kamis (25/6/2026).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan Kepri juga tetap terjaga dan terus mendukung pembiayaan sektor produktif. Hingga April 2026, penyaluran kredit perbankan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp107,08 triliun atau meningkat 15,54% (yoy). Fungsi intermediasi perbankan juga dinilai tetap kuat dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang terkendali di level 1,14%.

Kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 8,37% dan rasio NPL yang terjaga di angka 2,62%.

Dari sisi harga, inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,92% secara tahunan, meningkat dibandingkan April yang sebesar 3,06%. BI menilai perkembangan tersebut tetap perlu diantisipasi, terutama terkait pergerakan harga pangan, biaya transportasi, serta potensi kenaikan harga energi.

Untuk menjaga stabilitas harga, BI Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian melalui berbagai program, di antaranya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), edukasi belanja bijak, Gerakan Menanam Cabai Kepri (GEMARI), hingga penguatan ketahanan pangan daerah.

Dorong Mesin Pertumbuhan

Memasuki kuartal II/2026, BI memperkirakan ekonomi Kepri tetap tumbuh kuat meski dengan laju yang lebih moderat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perlambatan dipengaruhi normalisasi aktivitas pertambangan setelah mencatat kinerja tinggi pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, investasi, dan konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, ekonomi Kepri sepanjang 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,0–6,8%. Namun, prospek tersebut tetap dibayangi sejumlah risiko eksternal seperti ketidakpastian global, gangguan rantai perdagangan, perubahan kebijakan negara mitra dagang, serta fluktuasi harga energi dan komoditas dunia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) triwulan I/2026 masuk lima besar tertinggi secara nasional di angka 7,04 persen secara year on year.

"Perekonomian Kepri triwulan I berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,61 persen secara year on year," kata Amalia usai menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Ia memaparkan lima provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di triwulan I tahun ini adalah Maluku Utara 19,64 persen, lalu Nusa Tenggara Barat (NTB) 13,64 persen, Sulawesi Tengah 8,32 persen, Gorontalo 7,68 persen, dan Kepri 7,04 persen.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di tujuh kabupaten/kota se-Kepri, sebanyak lima daerah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dan di atas rata-rata nasional, yaitu Kota Batam tumbuh sebesar 5,78 persen, lalu Kabupaten Karimun 6,14 persen, Kabupaten Bintan 6,34 persen, Kabupaten Natuna 15,37 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 18,80 persen.

Sementara dua daerah lain, kata Amalia, pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Lingga sebesar 4,48 persen, dan Kota Tanjungpinang 5,23 persen.

"Secara umum, seluruh wilayah Kepri ini memiliki beragam aktivitas dan potensi ekonomi yang luar biasa," ujarnya.

Lanjutnya ia menjelaskan untuk di Tanjungpinang, potensi ekonomi didominasi usaha besar makan dan minum, khususnya kedai kopi.

Kemudian di Batam, potensi ekonomi didominasi kawasan ekonomi khusus (KEK), lalu kawasan industri, pertokoan dan pusat perbelanjaan.

Lalu, Bintan potensi ekonominya didominasi pariwisata alam, terutama di Pantai Trikora dan Lagoi. Selain itu, juga terdapat KEK Galang Batang dan kawasan industri Lobam yang memuat sejumlah industri besar.

Berikutnya, di Anambas juga memiliki potensi pariwisata bahari yang berpusat di Pulau Bawah atau dikenal sebagai Maldives Indonesia, dan ditambah Matak Base sebagai pusat kegiatan minyak dan gas yang dikelola beberapa operator.

Selanjutnya di Natuna, terdapat kawasan pariwisata bebatuan seperti Geopark Natuna yang terkenal hingga ke mancanegara. Natuna juga mulai berkembang penginapan dan hotel berbintang hingga hotel melati. Potensi lainnya di Natuna, ialah pertanian dan perikanan yang tersebar merata di setiap pulau.

Adapun di Karimun memiliki sejumlah perusahaan besar yang menyebar di Karimun Besar, Kundur dan Belat. Untuk sebaran usaha kecil didominasi wilayah Karimun Besar.

"Terakhir di Lingga, potensi ekonominya masih relatif sederhana karena didominasi sektor pertanian yang belum mengarah pada industri pengolahan," ungkap Amalia.

Lebih lanjut Kepala BPS RI mengutarakan potensi ekonomi di kabupaten/kota ini akan didata melalui Sensus Ekonomi 2026 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Para petugas sensus akan terjun setiap hari mencacah satu per satu unit usaha maupun rumah tangga dan memastikan tak ada yang terlewatkan.

BPS berharap dukungan pemerintah, seluruh stakeholder serta masyarakat agar Sensus Ekonomi 2026 berjalan baik dan lancar, sehingga Kepri bisa menghadirkan hasil sensus terbaik dibandingkan provinsi lain.

"Melalui Sensus Ekonomi, kita ingin menghadirkan data potensi ekonomi Kepri terkini sebagai acuan pemerintah merumuskan pembangunan ekonomi sepuluh tahun ke depan," demikian Amalia.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan kepada petugas sensus agar jangan sampai ada warga dan usaha yang terlewatkan dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menyebutkan ada dua syarat suksesnya Sensus Ekonomi, yaitu cakupan sensus tak ada yang terlewat, lalu kualitas data yang dihasilkan harus benar dan akurat.

"Pada saat wawancara dengan responden, tolong digali betul-betul dan pastikan data yang dicatat tidak salah," kata Amalia usai menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Amalia mengatakan para petugas Sensus Ekonomi diawasi melalui teknologi live tracking di telepon genggam masing-masing, sehingga kemanapun petugas melakukan pengumpulan dan pencacahan akan dimonitor oleh BPS.

Ia juga menekankan petugas sensus harus memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mencacah Sensus Ekonomi, sehingga tak ada responden yang terlewatkan.

"BPS bersama Kepala Daerah juga dimungkinkan memantau kinerja petugas di lapangan melalui Dashboard Monitoring, guna melihat capaian Sensus Ekonomi secara real time di Kepri," ujarnya.

Lebih lanjut Amalia turut mengimbau masyarakat Kepri untuk mengenali ciri-ciri petugas Sensus Ekonomi 2026, antara lain menggunakan rompi khusus berwarna hitam dengan tulisan "Sensus Ekonomi 2026" di sisi kiri dan tulisan "BPS" di sisi kanan.

Lalu, memiliki kartu tanda pengenal atau nametag yang memuat nama dan foto. Kartu ini dilengkapi dengan QR Code yang dapat dipindai untuk memverifikasi keaslian identitas petugas tersebut.

Berikutnya, membawa surat tugas resmi yang ditandatangani oleh pejabat BPS setempat.

"BPS menerapkan prinsip TIR pada Sensus Ekonomi tahun ini, yaitu singkatan dari Terima petugas sensus, lalu Isi jawaban dengan benar, dan Rahasia," kata Amalia.

Sementara, Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Haryanto Silitonga menyampaikan pihaknya menurunkan 1.589 petugas sensus untuk tujuh kabupaten/kota, mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 menyasar sebanyak 197 ribu unit usaha serta seluruh rumah tangga di daerah itu. Salah satu tujuannya untuk mengetahui kondisi terkini jumlah usaha yang masih aktif beroperasi, baik skala kecil, mikro, menengah hingga besar.

Selain itu, Sensus Ekonomi pun menyasar masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital, seperti pembuat konten di TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan.

"Sensus Ekonomi ini menjadi instrumen penting dalam menghasilkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional," ucap Toto.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau (Kepri) yang mencapai 6,8% menjadi perhatian pemerintah pusat. Padahal, daerah tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan menjadi salah satu tujuan utama investasi nasional.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Afriansyah Noor mengatakan, perkembangan kawasan industri di Kepri, khususnya Batam, terus menunjukkan tren positif dengan masuknya berbagai investasi besar yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Namun, manfaat investasi tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

“Investasi yang baik harus berdampak terhadap masyarakat. Saat ini tingkat pengangguran di Kepri masih sekitar 6,8% dan itu masih cukup tinggi,” kata Afriansyah di Batam, Rabu.

Menurutnya, Batam tidak hanya berkembang sebagai kawasan industri manufaktur, tetapi juga mulai bertumbuh sebagai kawasan industri pariwisata.

"Kondisi ini membuka peluang kerja baru yang perlu direspons dengan penyediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri," jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri untuk memperkuat program pelatihan vokasi, termasuk di sektor hospitality dan pariwisata.

Langkah itu dilakukan agar masyarakat lokal dapat mengisi peluang kerja yang muncul seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan investasi di daerah tersebut.

“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan balai pelatihan kerja yang ada di Kepri untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri sehingga terjadi link and match,” ujarnya.

Selain pengembangan kompetensi tenaga kerja, Wamenaker juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna mencegah terulangnya kecelakaan kerja di kawasan industri.

Afriansyah juga mengingatkan perusahaan-perusahaan di Batam agar memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal. Menurutnya, masih terdapat sejumlah peluang kerja yang belum mampu diisi oleh tenaga kerja daerah karena keterbatasan kompetensi yang dibutuhkan industri.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diki Wijaya mengungkapkan bahwa tingginya angka pengangguran menjadi paradoks di tengah pertumbuhan ekonomi Kepri yang termasuk tertinggi secara nasional.

Berdasarkan data yang diterimanya dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kepri mencapai sekitar 6,8% atau setara dengan hampir 75.000 orang dari total 1,2 juta angkatan kerja.

“Ini menjadi anomali. Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kawasan industri terus berkembang, ada kawasan ekonomi khusus dan proyek strategis nasional, tetapi angka pengangguran masih tinggi,” kata Diki.

Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi Kepri adalah belum optimalnya kesiapan kompetensi tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang pesat di daerah tersebut.

Karena itu, pihaknya berharap program vokasi yang akan diperkuat pemerintah pusat dapat diarahkan pada kebutuhan riil dunia usaha dan industri sehingga tenaga kerja lokal memiliki peluang lebih besar untuk terserap.

“Kami ingin tenaga kerja lokal bisa mengisi kebutuhan industri yang ada di Kepri. Kuncinya adalah peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Bisnis.com, BATAM — Industri gadai di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan pertumbuhan yang semakin agresif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan cepat dan legal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau menilai sektor gadai kini menjadi salah satu motor penting penggerak ekonomi daerah, terutama dalam mendukung pelaku usaha mikro dan ekonomi kerakyatan.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengatakan industri pergadaian memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan yang cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil.

“Industri gadai memiliki peran sangat penting dalam memperluas inklusi keuangan, terutama sebagai solusi pendanaan cepat bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Sinar, Rabu.

Data OJK menunjukkan kinerja industri pergadaian swasta di Kepulauan Riau terus bertumbuh positif. Hingga September 2025, jumlah perusahaan pergadaian swasta mencapai 19 perusahaan dengan total aset sebesar Rp311 miliar atau tumbuh 16,21% secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, total penyaluran pinjaman tercatat mencapai Rp230 miliar, meningkat 17,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis gadai di tengah dinamika ekonomi regional.

“Angka ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri pergadaian terus meningkat,” katanya.

Menurut OJK, pertumbuhan industri pergadaian juga menjadi indikator semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya bagi segmen usaha mikro yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses perbankan.

OJK menegaskan akan terus mengawal pertumbuhan industri pergadaian agar tetap berada dalam koridor yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Sinergi antara regulator, asosiasi, dan pelaku usaha diyakini menjadi fondasi penting dalam memperluas akses permodalan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di Kepulauan Riau.

Ketua Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Iwan Gunawan, menilai kolaborasi antar pelaku industri menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan sektor pergadaian tetap sehat dan kompetitif.

“Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan menjaga kekompakan untuk memajukan industri pergadaian di wilayah ini,” ujarnya.

Bisnis.com, BATAM — Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2026 tumbuh 7,04 % secara tahunan (year-on-year/yoy). Meski melambat dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencapai 7,89 %, capaian tersebut masih menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Kepri juga melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 5,13 % (yoy). Kondisi ini menunjukkan ketahanan ekonomi Kepri di tengah dinamika global.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Rony Widijarto P., mengatakan pertumbuhan ekonomi Kepri ditopang sejumlah sektor utama, seperti industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan, serta konstruksi.

Sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 5,79 % (yoy), pertambangan dan penggalian 23,19 % (yoy), perdagangan 9,03 % (yoy), dan konstruksi 3,06 % (yoy). Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Meski melambat, sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi di tengah tekanan rantai pasok global serta kenaikan biaya bahan baku dan logistik,” kata Rony, Rabu.

Sementara itu, sektor pertambangan mengalami akselerasi seiring mulai beroperasinya lapangan migas sejak Mei 2025.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I 2026 didorong investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 7,47 % (yoy) dengan kontribusi sebesar 3,02 %. Iklim investasi dinilai tetap kondusif berkat kemudahan perizinan melalui kebijakan pemerintah.

Konsumsi rumah tangga juga tumbuh positif sebesar 4,62 % (yoy) dengan kontribusi 1,80 %. Hal itu didukung tingkat optimisme masyarakat yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 132,22.

Di sisi lain, ekspor neto masih tumbuh 9,95 % (yoy), meski mengalami perlambatan akibat tekanan pada sektor industri pengolahan dan kenaikan harga bahan baku global.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi Kepri tetap terkendali. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 3,06 % (yoy), masih berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 %.

“Ke depan, perekonomian Kepri diprakirakan tetap tumbuh, meski menghadapi tantangan normalisasi efek basis tinggi pada sektor pertambangan,” ujar Rony.

Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 8 % pada 2026 melalui percepatan realisasi investasi sebesar Rp86 triliun.

Menurut Ansar, sejumlah proyek strategis telah disiapkan untuk menopang target tersebut, antara lain pengembangan kawasan ekonomi khusus di Batam, pembangunan industri petrokimia dan baja di Kabupaten Bintan, serta proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Lingga yang masih menunggu penyelesaian lahan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan industri berbasis kelautan, seperti budidaya rumput laut di Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Penyebaran investasi akan diarahkan ke seluruh wilayah agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di satu daerah saja,” kata Ansar.

Dengan berbagai strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri optimistis pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga dan semakin inklusif di tengah tantangan ekonomi global.

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) triwulan I-2026 tumbuh sebesar 7,04 persen atau tertinggi se-Pulau Sumatera jika dibanding triwulan I-2025
(y-on-y) yang tumbuh sebesar 5,16 persen.

"Perekonomian Kepri triwulan I-2026 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp99,38 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp57,65 triliun," kata Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga di Tanjungpinang, Selasa.

Ia menyebutkan struktur ekonomi Kepri pada triwulan I-2026 masih didominasi oleh industri pengolahan (42,42 persen), lalu konstruksi (19,59 persen), dan perdagangan besar, eceran reparasi mobil serta sepeda motor (9,66 persen).

Sedangkan dari sisi lapangan usaha, kata dia, pertumbuhan pada triwulan ini juga didorong kategori industri pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 2,50 persen. Hal ini seiring pesatnya pertumbuhan pusat kawasan industri, terutama di Kota Batam.

Kemudian dari sisi pengeluaran, lanjutnya, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,02 persen dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan andil sebesar 1,80 persen.

Namun demikian, menurut Kepala BPS, perekonomian Kepri pada triwulan I-2026 masih mengalami kontraksi sebesar 3,54 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2025 (q-to-q).

Pertumbuhan dengan andil negatif terbesar adalah konstruksi sebesar 1,36 persen, diikuti kategori pertambangan dan penggalian dengan andil negatif sebesar 1,00 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) memberikan andil negatif terbesar, yaitu 2,42 persen, diikuti komponen PMTB dengan andil negatif sebesar 1,57 persen.

"Dalam lingkup regional, PDRB Kepri triwulan I-2026 memberikan kontribusi sebesar 7,30 persen terhadap PDRB di Pulau Sumatera," demikian Kepala BPS Kepri.

Secara terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pemerintah daerah terus berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, salah satunya dengan menggenjot target investasi Rp86 triliun di tahun 2026.

Ia menyampaikan ada beberapa target investasi besar di Kepri tahun 2026 guna mendorong perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, antara lain pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kemudian, rencana investasi baru di Kabupaten Bintan, seperti pembangunan kawasan industri petrokimia di Pulai Poto, dan pengembangan industri baja di Pulau Numbing.

Selanjutnya, pemerintah juga mendorong realisasi investasi KEK Thiansan di Kabupaten Lingga, yang sudah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Bupati Lingga tengah aktif berkoordinasi membahas soal lahan PSN itu dengan TNI AL. Semoga segera ada solusi konkret," ujar Ansar.

Berikutnya, lanjut Ansar, pemerintah turut mendorong pengembangan industri rumput laut di Dabo Singkep, Lingga, dengan target mencapai 5.000 hektare. Kawasan ini dikelola investor lokal asal Jawa Barat.

Demikian pula dengan pengembangan industri rumput laut di Kabupaten Anambas yang dalam waktu dekat sudah dimulai pembibitannya, dengan target penjualan 300 ribu ton per tahun.

"Industri ini didukung penuh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dampaknya sangat positif bagi masyarakat, terutama ibu-ibu bisa bekerja dan menambah penghasilan mereka," ucap Ansar.

Gubernur Ansar memastikan pemerataan investasi menyasar seluruh kabupaten/kota se-Kepri supaya pertumbuhan ekonomi merata dinikmati semua lapisan masyarakat.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin, guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang adaptif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Kepri yang dinilai impresif di tingkat nasional.

“Pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen, menempatkan provinsi ini di peringkat keempat nasional, dengan inflasi tetap terkendali di angka 3,54 persen,” kata Bima.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencapai 17,36 persen, serta tren penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tercatat sebesar 80,53 atau termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Dari sisi fiskal, Bima menyebut Kepri memiliki kapasitas yang kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia mengingatkan agar realisasi belanja daerah dapat lebih dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Ia menambahkan, tantangan ke depan tidak ringan seiring dinamika global seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga potensi kenaikan harga energi yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.

Menurutnya, terdapat empat kunci menuju negara maju, yakni konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.

Bima juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, khususnya dalam program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang kini diperkuat dengan fokus kesejahteraan masyarakat.

“Kekompakan adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik ini,” tegasnya.

Dalam arahannya, ia juga menyoroti penguatan implementasi program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang harus didukung tata kelola optimal mulai dari rantai pasok hingga distribusi kepada penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.

Selain itu, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dinilai penting dalam memperkuat ekonomi lokal yang terintegrasi dengan program MBG, terutama dalam penyediaan bahan pangan.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus terintegrasi dan berkelanjutan.

“Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Pemprov Kepri berkomitmen memperluas beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, serta memperkuat pendidikan vokasi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Pada sektor kesehatan, pemerintah akan mendorong program beasiswa kedokteran, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta penguatan jaminan kesehatan daerah.

Di bidang ekonomi, fokus diarahkan pada penguatan UMKM, subsidi margin bunga nol persen, serta dukungan bagi petani dan nelayan.

Bima menegaskan, Musrenbang tidak boleh menjadi sekadar agenda formalitas, melainkan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menghasilkan perencanaan yang selaras antara pusat dan daerah.

“Perencanaan pembangunan harus membuka ruang inovasi agar mampu menjawab tantangan ke depan,” katanya.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah, program listrik desa “Kepri Terang”, penyediaan air bersih, serta penataan kawasan permukiman.

Ansar juga menyoroti capaian pembangunan daerah, di antaranya penurunan prevalensi stunting menjadi 15 persen serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 98,43 persen, sehingga Kepri meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori pratama.

Di sektor budaya, Pemprov Kepri terus mendorong revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional.

Musrenbang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, anggota DPD RI H. Dharma Setiawan, serta unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Pada akhir kegiatan, Pemprov Kepri juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota atas capaian kinerja dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi pendapatan di Kepri 2025 urutan 10 secara nasional, yaitu sebesar 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah masih cukup rendah

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengapresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025, yang mana di triwulan IV tumbuh impresif sebesar 7,89 persen atau urutan 4 tertinggi se-Indonesia.

"Capaian ini menunjukkan Kepri menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga angka ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya," kata Bima saat menyampaikan kata sambutan secara daring dari Jakarta pada acara Pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Bima menyebut perekonomian daerah tertinggi di Kepri tahun lalu, disumbangkan oleh Kabupaten Anambas yang sebesar 17,36 persen.

Namun, menurut dia, yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kepri ialah pertumbuhan ekonomi belum merata ke semua wilayah. Sebagai contoh, perekonomian di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga di 2025 masih rendah, masing-masing di angka 3,31 persen dan 3,53 persen.

Selanjutnya, Bima juga memuji inflasi di Kepri 2025 terkendali di angka 3,54 persen. Lalu, tingkat penggangguran terbuka (TPT) di Kepri cukup baik dan terus menurun dari 2020 sampai 2025.

Demikian pula dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri 2025 tumbuh sebesar 80,53, atau berada di peringkat ketiga tertinggi di bawah Jakarta dan Yogyakarta.

"Gini ratio dan penduduk miskin di Kepri, secara umum angkanya juga cukup baik," ucapnya.

Selanjutnya, Bima turut menyinggung Kepri menjadi salah satu provinsi dengan kondisi fiskal kuat di Indonesia, karena pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 54 persen atau lebih tinggi dari dana transfer pusat sebesar 45 persen.

Realisasi pendapatan di Kepri 2025 urutan 10 secara nasional, yaitu sebesar 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah masih cukup rendah.

"Realisasi belanja harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kepri," ujar Bima.

Bima terus mendorong kemandirian di tingkat nasional hingga daerah di tengah tantangan kondisi geopolitik global, salah satunya berdampak pada harga BBM dan bahan pangan di tanah air.

Pemerintah pusat, lanjut dia, juga menargetkan Indonesia harus keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

"Target kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen hingga 2029," demikian Wamendagri.

Pewarta: Ogen
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan pertumbuhan ekonomi Kepri masih kuat ditopang investasi dan net ekspor, sementara kontribusi konsumsi rumah tangga dinilai belum cukup solid untuk menyeimbangkan struktur pertumbuhan daerah.

Kepala Perwakilan BI Kepri Rony Widijarto mengatakan, gambaran tersebut tercermin dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha.

“Data menunjukkan konsumsi rumah tangga di Kepri belum mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tinggi. Kondisi ini berbeda dengan tren nasional, di mana konsumsi rumah tangga umumnya tumbuh sejalan dengan ekonomi,” kata Rony dalam kegiatan Bincang Bareng Media di Kantor BI Kepri, Batam, Selasa.

Menurut dia, sepanjang 2025 pertumbuhan ekonomi Kepri turut ditopang oleh kinerja sektor pertambangan, terutama setelah sejumlah proyek lapangan minyak dan gas (migas) memasuki fase produksi (onstream).

Sektor industri pengolahan dan pertambangan, lanjutnya, masih menjadi tulang punggung struktur ekonomi Kepri dan menunjukkan tren positif dalam beberapa periode terakhir.

Migas Menguat

BI mencatat sejumlah perkembangan strategis di sektor migas. Lapangan Forel dan Terubuk resmi beroperasi sejak 16 Mei 2025 dengan total produksi sekitar 20 ribu barel minyak per hari dan 60 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Lapangan tersebut ditargetkan mencapai kapasitas penuh pada akhir 2025.

Selain itu, proyek pipa WNTS–Pemping ditargetkan rampung pada kuartal I 2026. West Natuna Exploration Ltd. membidik estimasi produksi pada akhir 2027, sementara KUFPEC Anambas menargetkan fase onstream pada kuartal I/2027.

Dengan perkembangan tersebut, BI memperkirakan sektor pertambangan dan industri pengolahan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Kepri dalam jangka menengah.

“Namun, penguatan konsumsi domestik tetap diperlukan agar struktur pertumbuhan ekonomi lebih seimbang dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Di sisi lain, BI mencatat optimisme masyarakat Kepri meningkat pada awal 2026. Berdasarkan Survei Konsumen BI, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan I 2026 hingga Februari tercatat sebesar 137,00 atau berada pada level optimistis karena di atas 100.

Rony menjelaskan, peningkatan tersebut ditopang oleh menguatnya dua komponen utama, yakni Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) sebesar 145,34 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 128,67.

“BI menilai kinerja IKK menunjukkan optimisme pascatriwulan II yang sebelumnya sempat melambat akibat penetapan tarif resiprokal dan kebijakan efisiensi anggaran,” katanya.

Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional juga turut mendorong perbaikan persepsi dan ekspektasi konsumen sehingga tren keyakinan masyarakat kembali menguat pada awal tahun.

Survei tersebut melibatkan 200 rumah tangga responden dan menjadi salah satu indikator untuk memantau daya beli serta persepsi ekonomi masyarakat di Kepri.

“Ini menjadi sinyal positif, meski penguatan konsumsi rumah tangga tetap diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” kata Rony Widijarto.