PetroChina International Jabung Ltd. menggelar sejumlah program pengembangan masyarakat bidang pendidikan pada 2026 yang menyasar siswa dan generasi muda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Program-program ini mencakup peningkatan fasilitas belajar, penguatan kapasitas kepemimpinan pendidikan, beasiswa vokasi, hingga pengembangan keterampilan global bagi pelajar dan pemuda dari sekitar wilayah operasi.

Salah satu program utama adalah SAHABAT (Sarana Hadapi Belajar Aktif dan Berprestasi). Melalui program ini, PetroChina akan menjalankan kolaborasi peningkatan kapasitas kepemimpinan berbasis digital, termasuk pelatihan bagi calon kepala sekolah, masing-masing untuk 30 peserta dari Tanjung Jabung Barat dan 30 peserta dari Tanjung Jabung Timur.

Dalam program SAHABAT ini, PetroChina berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi (LPPM UNJA) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi.

Dukungan langsung kepada pelajar di tingkatan pendidikan tinggi juga diwujudkan melalui program Beasiswa PEM Akamigas Palembang. Program ini merupakan beasiswa non ikatan dinas tahun akademik 2026/2027 untuk jenjang vokasi D-III pada bidang Teknik Analisis Laboratorium Migas, Teknik Pengolahan Migas, dan Teknik Eksplorasi Produksi Migas.

Beasiswa direncanakan kepada siswa-siswi terpilih dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur melalui proses seleksi.

Selain itu, PetroChina juga mendukung Education & Workshop Program for AFS Global Future Leader Network. Program hasil kolaborasi Yayasan Bina Antarbudaya dengan SKK Migas - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ini difokuskan pada pengembangan kapasitas pemuda di sekitar wilayah operasi hulu migas dalam bidang keterampilan digital, design thinking, kompetensi global, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sebanyak tiga penerima manfaat direncanakan mengikuti program ini, terdiri dari dua orang dari Tanjung Jabung Barat dan satu orang dari Tanjung Jabung Timur.

Di Tanjung Jabung Timur, dukungan pendidikan dirancang melalui program PUSTAKA BERKAH yang mencakup program lanjutan Sekolah Lansia dan pengembangan Sanggar Bekisah (Belajar Kreatif Luar Sekolah). PetroChina bermitra dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi dalam program Sekolah Lansia.

Meski menyasar kelompok belajar yang lebih luas, inisiatif ini memperlihatkan pendekatan pendidikan berbasis komunitas yang diharapkan memperkuat ekosistem belajar di daerah.

Adapun sebagai dukungan fasilitas, program pendidikan PetroChina menghadirkan 1.000 set meja dan kursi siswa, masing-masing 500 unit untuk Tanjung Jabung Barat dan 500 unit untuk Tanjung Jabung Timur.

IDXChannel - Stok minyak mentah (crude oil) di pasar internasional mulai terbatas di tengah berlarutnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Oleh karena itu, Indonesia berencana membeli minyak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lokal untuk mengantisipasi kekurangan pasokan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan, saat ini sejumlah negara eksoprtir minyak mulai menahan penjualan minyak mentah untuk diekspor. Kondisi ini membuat pasokan minyak mentah dunia mengalami hambatan.

Yuliot mengatakan, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri Pemerintah siap melakukan pembelian minyak mentah dari KKKS dengan harga yang sesuai dengan acuan Indonesia Crude Price (ICP). Dengan demikian, Indonesia memiliki penawaran harga yang kompetitif dibandingkan harga ekspor.

"Jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan KKKS itu, bisa dipasarkan di dalam negeri dan harganya sesuai dengan harga ICP. Jadi ini tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2025).

Yuliot mengatakan pemerintah telah meneribitkan Peraturan Presdien (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, yang mengatur mekanisme tata niaga impor minyak mentah nasional. Melalui regulasi teranyar ini, pengadaan minyak mentah untuk memenuhi permintaan dalam dilakukan dengan dua skema, yaitu impor dan pengadaan dari perusahaan KKKS.

"Jadi dari Perpres itu, pengadaan crude itu bisa berasal dari produksi dalam negeri dari perusahaan-perusahaan KKKS dalam negeri. Jadi karena ada keterbatasan suplai itu secara global," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah juga sudah menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas untuk memperkuat cadangan stok BBM di dalam negeri, baik lewat impor maupun pengadaan dari perusahaan KKKS.

"Ini ada ruang, jadi pengadaan itu melalui BLU (Badan Layanan Umum) di bidang energi. Pengaturan itu juga di dalam Perpres 26, ini sudah diatur," ujarnya.

Yuliot mengatakan pemberian kewenangan Lemigas untuk melakukan impotasi ini dalam rangka mengamankan pasokan di dalam negeri. Sebab PT Pertamina (Persero) memiliki keterbatasan dalam pengadaan impor BBM dari beberapa negara dikarenakan adanya klausul dalam obligasi internasional.

Yuliot mengatakan, Lemigas tidak hanya sekedar melakukan impor BBM dari Rusia, seperti diskusi yang sempat berjalan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin, namun juga merambah ke beberapa negara seperti Nigeria hingga Angola.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada pemotongan kuota ekspor gas pada tahun 2026. Kepastian ini disampaikan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku industri hulu migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dalam pembukaan ajang IPA Convex 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5), Bahlil menegaskan seluruh usulan ekspor gas yang telah dikontrakkan ke pasar luar negeri sudah mendapat persetujuan pemerintah.

"2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepastian usaha dan meningkatkan daya tarik investasi sektor hulu migas. Pemerintah ingin memastikan kontrak yang telah disepakati dengan pembeli luar negeri tetap berjalan tanpa gangguan.

Selain memberi kepastian terkait ekspor gas, Bahlil juga meminta SKK Migas mempercepat proses perizinan di sektor hulu migas agar proyek-proyek strategis dapat segera berjalan.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah dalam rantai bisnis migas. Bahlil meminta agar kontraktor lokal diberi ruang lebih besar untuk terlibat dalam proyek di wilayah masing-masing selama memenuhi standar profesionalisme.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah turut menyaksikan penandatanganan delapan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja (WK) Migas hasil lelang 2025, yakni WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena.

Pemerintah juga mengumumkan terdapat 118 area potensial blok migas baru yang terdiri dari 25 area telah ditandatangani, 43 area dalam tahap studi bersama, dan 50 area potensial lain yang akan ditawarkan melalui studi maupun akuisisi data baru.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga kontribusi sektor migas terhadap perekonomian di tengah tantangan global.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, memberikan kepastian kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), bahwa tahun ini tidak ada pemotongan kuota ekspor, khususnya ekspor komoditas gas.

Seluruh usulan kuota ekspor sudah disetujui dan akan berjalan hingga akhir tahun ini.

"2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market, ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan," kata Bahlil dalam Indonesia Petroleum Association Convention anan Exhibition (IPA Convex) 2026, di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).

Dia mengakui pemotongan kuota ekspor sempat memicu dinamika di kalangan para pelaku usaha sepanjang 2025. Hal tersebut, kata dia, menjadi pembelajaran dan bagian dari proses adaptasi di awal masa pemerintahan baru.

"Saya mengerti betul KKKS di 2025 dalam menyelesaikan kontrak dengan ekspor gas di tahun 2025 dengan market yang sudah ada. Saya tahu kemarin ada sedikit dinamika, tetapi saya janji kepada Bapak Ibu semua di 2025 itu kejadian pengalaman baru satu tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan kesetaraan perlakuan (equal treatment) kepada seluruh pihak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hulu migas. Termasuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah daerah, hingga pengusaha lokal.

"Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara," ujar Bahlil.

Tak hanya itu, Bahlil juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melakukan percepatan proses perizinan usaha. Dia juga mendorong agar pengusaha migas di daerah bisa mendapatkan porsi kesempatan yang sama untuk menjadi kontraktor di wilayahnya

"Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional. Jangan juga pengusaha daerah jadi pengusaha proposal," ujar Bahlil.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil mengimbau kepada pada KKKS untuk segera menyerahkan Participating Interest (PI) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya umumkan, atas perintah Bapak Presiden, bagi KKKS yang sudah menjalankan usahanya dengan baik, yang disesuaikan dengan aturan, yang belum menyerahkan PI-nya kepada daerah, tolong segera. Tapi harus sesuai dengan aturan, gak boleh tidak sesuai dengan aturan," kata Bahlil.

Bahlil juga menyaksikan penandatangan 8 Kontak Kerja Sama Wilayah Kerja (WK) Migas Hasil Lelang tahun 2025, yakni WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena. Bahlil juga mengumumkan 118 area potensial blok migas baru. Angka ini termasuk 25 area ditandatangani, 43 area sedang dilakukan studi bersama, dan 50 area lainnya berpotensi ditawarkan, studi, dan akuisisi data baru.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Pertamina Patra Niaga bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkuat kolaborasi strategis untuk mendukung operasional hulu migas nasional.

Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman terkait optimalisasi penggunaan produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan sektor hulu migas.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui penyediaan produk energi yang andal dan berkelanjutan.

Melalui sinergi ini, Pertamina Patra Niaga dan SKK Migas akan memastikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta produk energi lainnya dapat mendukung kelancaran operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di berbagai wilayah Indonesia.

Dukung kelancaran operasional hulu migas

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyampaikan kerja sama ini diharapklan dapat meningkatkan dan mendukung kelancaran operasional hulu migas nasional.

“SKK Migas meyakini bahwa kemitraan antara SKK Migas dan Pertamina Patra Niaga adalah kemitraan strategis nasional. Kedua lembaga memiliki misi yang saling melengkapi di mana SKK Migas memastikan optimalisasi pengelolaan kegiatan hulu migas nasional, sementara Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan produk energi,” ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei 2026.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas atas sinergi yang terus terjalin dalam mendukung kebutuhan energi nasional.
Mars Ega menegaskan, bagi Pertamina Patra Niaga, kerja sama ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi Pertamina Patra Niaga dalam mendukung agenda besar kemandirian energi nasional.

“Karena pemerintah mempunyai cita-cita untuk kemandirian energi, Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari BUMN perlu mendukung program tersebut. Oleh karena itu, ini adalah bentuk dukungan Pertamina Patra Niaga dalam rangka menuju kemandirian energi,” ujar Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, kerja sama ini menjadi bagian dari rantai nilai energi yang saling terhubung. Dengan masuknya pengelolaan kilang ke dalam Subholding Downstream Pertamina, maka Pertamina Patra Niaga tidak hanya berperan sebagai penyedia produk energi, tetapi juga menjadi bagian dari pemanfaatan lifting dari KKKS.

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan dan penyediaan produk energi bagi sektor hulu migas.

Sinergi bersama SKK Migas diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional KKKS, mendorong pencapaian target produksi migas nasional, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia.

(ANN)

Industri energi nasional bersiap menyambut salah satu forum energi terbesar di Asia Tenggara, The 50th IPA Convex 2026, yang akan berlangsung pada 20-22 Mei 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

Ajang tahunan yang diselenggarakan Indonesian Petroleum Association (IPA) ini menjadi momen istimewa karena menandai perjalanan 50 tahun penyelenggaraan IPA Convex sebagai ruang kolaborasi strategis sektor energi.

Mengusung tema "50 Years of Energy Partnership: Shaping the Next Era for Advancing Growth", IPA Convex 2026 menegaskan kembali pentingnya sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Tema tersebut juga merefleksikan urgensi kemitraan jangka panjang antara pemerintah, pelaku industri, regulator, akademisi, hingga komunitas profesional dalam menghadapi tantangan energi di masa depan, termasuk transisi energi, inovasi teknologi, dan keberlanjutan industri.

Selama tiga hari pelaksanaan, IPA Convex 2026 akan menghadirkan beragam agenda, mulai dari sesi pembukaan dan pidato kunci para pemimpin industri dan pembuat kebijakan, hingga plenary session dan program teknis yang membahas inovasi, arah kebijakan, serta tren masa depan sektor energi.

Tak hanya itu, area pameran juga akan menampilkan teknologi dan solusi energi terkini dari berbagai perusahaan dan institusi global. Sejumlah program interaktif seperti IPA Talk Corner, Youth Program, Country Pavilion, hingga CIVD Corner disiapkan untuk memperkuat kolaborasi internasional di sektor energi.

Rangkaian kegiatan pra-acara juga akan digelar guna menjangkau partisipasi publik yang lebih luas, mulai dari fun run & walk, kompetisi debat mahasiswa, program IPA Goes to Campus, hingga kegiatan media relations.

Sebagai forum energi berskala global, IPA Convex 2026 diproyeksikan diikuti lebih dari 300 perusahaan dari sekitar 60 negara. Peserta mencakup institusi pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), perusahaan multinasional, hingga pelaku inovasi energi yang hadir untuk membangun jejaring, berbagi wawasan, sekaligus menjajaki peluang investasi dan kerja sama strategis.

Salah satu perusahaan yang dipastikan ambil bagian adalah PetroChina Indonesia. Partisipasi perusahaan tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen mendukung pengembangan industri energi nasional, sekaligus mendorong kolaborasi, keberlanjutan, dan transformasi sektor energi di Indonesia.

Berlokasi di Indonesia Convention Exhibition, salah satu pusat konvensi terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, IPA Convex 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pameran energi semata, tetapi juga platform strategis untuk memperkuat dialog kebijakan, transformasi digital, keberlanjutan industri, serta pengembangan generasi baru profesional energi Indonesia.

Memasuki usia emasnya yang ke-50, IPA Convex terus mempertegas posisinya sebagai simbol perjalanan panjang kemitraan energi Indonesia sekaligus jembatan menuju masa depan industri energi yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginstruksikan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengalihkan produksi minyak mentah jatah ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Instruksi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memitigasi gangguan pasokan minyak di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan, minyak mentah jatah ekspor yang dialihkan akan diolah di kilang-kilang minyak dalam negeri.

"Kami sudah instruksikan ke seluruh KKKS untuk mengutamakan pasokan dalam negeri. Artinya, crude [minyak mentah] yang diproduksi dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku kilang minyak dalam negeri," ujar Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (9/4/2026).

Selain mengoptimalisasi hasil produksi KKKS, pemerintah juga telah mencari pasokan migas dari kawasan-kawasan di luar Timur Tengah, seperti Amerika, Afrika, Asia, dan Asean.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengklaim bahwa KKKS telah bersedia menjual minyak bagiannya ke kilang Pertamina.

"Sesuai dengan instruksi pemerintah melalui dirjen migas dan SKK Migas, seluruh produksi minyak bumi bagian KKKS sudah dikonfirmasi dapat dijual dan diolah di dalam negeri," kata Djoko.

Dengan sejumlah upaya mitigasi tersebut, pemerintah memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman.

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) per 7 April 2026, stok BBM nasional Pertamina jenis Pertalite mencapai 1,52 juta kiloliter dengan coverage days 18,1 hari. Kemudian, Pertamax mencapai 382.284 kl dengan coverage days 22,1 hari dan Pertamax Turbo mencapai 38.698 kl dengan coverage days 46,5 hari.

Sementara itu, stok Solar mencapai 1,57 juta kl dengan coverage days 16,5 hari dan Pertamina Dex mencapai 71.833 kl dengan coverage days 64,5 hari, sedangkan stok avtur mencapai 388.626 dengan coverage days 28,1 hari.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil sejumlah langkah dalam mengamankan pasokan BBM dan LPG di tengah perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengungkap langkah pertama adalah pengaturan konsumsi BBM dan LPG secara wajar dan bijak.

"Surat pengaturan sudah diterbitkan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas," ujar Rizwi dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Kedua, Kementerian ESDM mengalihkan sumber impor yang tadinya berasal dari negara Timur Tengah yang terkendala dengan masalah di Selat Hormuz, menjadi ke negara-negara lain seperti Amerika, Afrika, Asia, dan negara-negara di ASEAN.

Ketiga, untuk minyak mentah (crude oil), Kementerian ESDM telah menginstruksikan kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar mengutamakan pasokan dalam negeri daripada ekspor.

"Artinya, crude produksi untuk yang diproduksi dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kilang minyak di dalam negeri," ujar Rizwi

Keempat, Kementerian ESDM mengoptimalkan kilang-kilang dalam negeri, contohnya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero).

Ia menjelaskan RDMP Balikpapan menghasilkan propylene yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Saat ini, produksi produk tersebut kini dikurangi dan bahan baku naftanya dialihkan untuk meningkatkan produksi LPG guna memperkuat pasokan LPG nasional.

Kelima, LPG yang berasal dari sumber impor maupun produksi dalam negeri yang selama ini disalurkan ke industri diupayakan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan LPG 3 kg yang dibutuhkan masyarakat.

"Kami juga mengupayakan sumber-sumber LPG lain di negara-negara Asia dan ASEAN," ucap Rizwi.

Selain itu, Kementerian ESDM juga menginstruksikan kilang LPG swasta untuk memprioritaskan penawaran produksi kepada Pertamina Patra Niaga.

Produksi yang sebelumnya dijual ke industri diarahkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada Pertamina Patra Niaga agar dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat.

Dengan seluruh langkah strategis mitigasi yang telah Kementerian ESDM lakukan, Rizwi menegaskan pasokan BBM dan LPG nasional saat ini dalam kondisi aman.

"Semua upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa pasokan energi tetap terjaga meskipun di tengah gejolak geopolitik global," Rizwi.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) memastikan seluruh minyak mentah yang diproduksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Indonesia akan diolah di kilang milik PT Pertamina (Persero).

“Alhamdulilah semua crude atau minyak Mentah bagian KKKS sudah confirm bersedia dijual ke kilang minyak Pertamina,” kata Kepala SKK Migas Djoko Siswanto kepada IDX Channel, dalam keterangan tertulis pada Selasa (7/4/2026).

Keputusan itu berdasarkan surat SKK Migas No. 0197/SKK/2026 yang terbit 17 Maret 2026. Djoko menyebut penjualan minyak mentah milik perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia kepada Pertamina selaras dengan prinsip "No Gain No Loss".

Lebih lanjut, Djoko mengatakan Direktur Jenderal (?Dirjen) Migas sesuai kewenangannya dapat menarik rekomendasi ekspor crude yang telah dikirimkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

SKK Migas juga menerima surat dari CEO Inpex, Takayuki Ueda, yang menyatakan kesediaan perusahaan Jepang itu untuk mengirimkan kargo LPG dari Australia ke Indonesia.

“Surat dari CEO Inpex bahwa Inpex bersedia mengirim cargo cargo LPG dari Produksi Inpex di Australia untuk Indonesia,” ungkap Djoko.

Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan energi bagi seluruh masyarakat.

(Febrina Ratna Iskana)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenang kejayaan lifting minyak RI yang pernah mencapai 1,5 juta hingga 1,6 juta barel per hari (bph) pada 1996-1997.

Konsumsi domestik saat itu, kata Bahlil, sekitar 500 ribu bph. Tak ayal, Indonesia mampu mengekspor sekitar 1 juta BPH.

"Kondisi tersebut membuat Indonesia sempat menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), dengan kontribusi sektor minyak mencapai 43 persen terhadap APBN," ujar Bahlil saat sambutan di acara Sidang Dewan Pleno BP HIPMI di Makassar, Minggu (15/2).

Namun lepas reformasi, kata Bahlil, lifting minyak terus menurun dan dalam 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai target asumsi APBN.

"Alhamdulillah, kemarin untuk pertama kali dalam 10 tahun terakhir, target APBN 605 ribu barel per hari bisa tercapai. Realisasi lifting kita sekitar 605 ribu koma 3 barel per hari," ungkapnya.

Meski lifting mulai menunjukkan perbaikan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Saat ini, impor minyak mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Total impor energi baik BBM, crude, maupun LPG, mencapai sekitar Rp520 triliun.

Bahlil mengingatkan, tanpa terobosan strategis, Indonesia sulit mewujudkan kedaulatan energi. Ia juga menyoroti bahwa ketergantungan impor menguntungkan pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dari kondisi tersebut.

Sementara ini, pemerintah menyiapkan sekitar 110 blok siap lelang untuk meningkatkan produksi yang diharapkan mampu mendorong ketahanan sekaligus kedaulatan energi nasional.

"110 blok baru ini untuk mendorong ketahanan energi dan swasembada energi. Saya sudah minta," ujarnya.

Selain itu, pada tahun ini proyek di bawah koordinasi SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencapai sekitar 42 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp600 triliun. Seluruh peluang tersebut, tegas Bahlil, terbuka secara profesional dan transparan.

Bahlil juga menetapkan kebijakan afirmatif: proyek dengan nilai di bawah Rp100 miliar tidak boleh lagi seluruhnya dikerjakan oleh kontraktor dari Jakarta.

"Kasih pekerjaan itu kepada anak-anak daerah di mana lokasi itu ada," tegasnya.

Namun demikian, Bahlil mengingatkan bahwa pelaku usaha daerah harus benar-benar siap secara profesional dan tidak hanya mengandalkan proposal tanpa kesiapan teknis dan manajerial.

"Di dunia migas itu bicara profesional. Ini peluang, silakan dimanfaatkan," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — SKK Migas mengungkapkan hingga saat ini baru satu UMKM pengelola sumur rakyat yang telah bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Adapun penyerapan minyak hasil sumur rakyat itu dilakukan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi. Dari jumlah itu, baru satu UMKM di Jambi yang telah bermitra dengan KKKS, yakni PT Batanghari Sinar Energi.
"Sampai hari ini baru satu UMKM yang sudah mengalir minyaknya, yang lain dalam proses," ucap Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (11/2/2026).
Djoko merinci sumur rakyat itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Perinciannya, Aceh 1.490 sumur, Sumatra Selatan 26.300 sumur, Jambi 11.509 sumur, Sumatera Utara 607 sumur, Jawa Tengah 4.391 sumur, dan Jawa Timur 798 sumur.
Menurutnya, sejumlah sumur rakyat di daerah lain puin saat ini masih dalam tahap evaluasi untuk bekerja sama dengan KKKS, seperti PT pertamina (persero).
"Sumatera Selatan dalam proses 2, Jambi dalam proses 1 lagi, selebihnya Jawa Tengah dalam proses. Sehingga kami menunggu evaluasi daripada KKKS yang akan berkontrak dengan Pertamina ataupun KKKS di sekitarnya," tutur Djoko.
Asal tahu saja, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM.
Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.
Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut sebagian sumur masyarakat sudah resmi mendapat izin untuk dikerjasamakan dengan KKKS.
Bahlil menuturkan, dari total 45.095 sumur rakyat yang dianggap ilegal itu, sebagiannya kini sudah resmi mendapat izin. Dengan begitu, minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur itu bisa diserap negara.
Kendati demikian, bahlil tak merinci berapa total sumur masyarakat yang telah mendapat izin tersebut.
"Sekarang untuk 40.000 lebih sumur masyarakat, sebagian izinnya sudah keluar seperti di Jambi, Sumatra Selatan. Sekarang di Jawa Tengah kami percepat perizinannya agar mereka bisa kontribusi pada peningkatan lifting," tutur Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).
Bahlil menyebut, pemberdayaan sumur rakyat merupakan salh satu strategi pemerintah untuk mengejar target lifting minyak tahun ini. Adapun target lifting 2026 itu mencapai 610.000 barel per hari (bph), naik dibanding 2025 yang sebesar 605.000 bph.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut revisi Undang-Undang (UU) Migas akan memuat skema petroleum fund untuk memperkuat pembiayaan eksplorasi hulu migas. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Djoko menjelaskan, kebutuhan pendanaan eksplorasi selama ini sepenuhnya mengandalkan badan usaha dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dukungan fiskal dari pemerintah dinilai masih sangat terbatas, padahal eksplorasi menjadi kunci menemukan cadangan besar guna mengejar target produksi jangka panjang.

“Saya dengar di revisi undang-undang sudah ada, Pak, dana dari produksi minyak sebagian dialokasikan untuk eksplorasi lagi. Petroleum fund, katanya,” ujar Djoko.

Ia menilai skema tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan investasi hulu migas. Selama ini, kegiatan eksplorasi berisiko tinggi dan membutuhkan modal besar, sementara tingkat keberhasilannya tidak selalu pasti.

Dalam rapat itu, Djoko juga menyinggung belum adanya dukungan langsung dari sisi anggaran negara untuk kegiatan eksplorasi yang dikelola SKK Migas. Seluruh aktivitas eksplorasi dan survei dilakukan melalui skema kontrak kerja sama dengan badan usaha.

Menurut Djoko, eksplorasi merupakan fondasi untuk menemukan cadangan baru sekaligus menahan laju penurunan alami produksi (natural decline). Tanpa temuan besar atau lapangan berkelas giant, target produksi satu juta barel per hari akan sulit dicapai.

Ia memaparkan, pada 2025 realisasi pengeboran eksplorasi mencapai 35 sumur. Pada 2026 ditargetkan 39 sumur dengan realisasi awal tiga sumur. SKK Migas juga menggulirkan program Triple 100 yang mencakup 100 sumur eksplorasi, 100 kegiatan multi-stage fracturing, serta 100 sumur pengembangan.

“Nah, hanya dengan eksplorasilah kita bisa mendapatkan big giant sehingga target satu juta barel per hari dapat tercapai,” kata Djoko.

Selain eksplorasi, delapan proyek hulu dijadwalkan on stream pada 2026 dengan total investasi 478 juta dolar AS. Tambahan produksi diproyeksikan sekitar 8.200 barel minyak per hari dan 214 MMSCFD gas.