REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat peningkatan produksi pangan nasional melalui program Optimasi Lahan (Oplah) yang kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui percepatan tanam di lebih dari 50.000 hektare lahan Oplah dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang sebelumnya kurang produktif agar kembali optimal menopang produksi pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global.

Gerakan Tanam Serentak nasional yang untuk keenam kalinya digelar Kementerian Pertanian dipusatkan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (22/5/2026). Program ini menjadi bagian dari strategi percepatan tanam sekaligus penguatan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan gerakan tanam serentak menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan seluruh potensi lahan pertanian yang tersedia.

Menurutnya, pemanfaatan lahan oplah yang diperkuat melalui kemitraan CSR menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Gerakan ini bukan hanya soal menanam, tetapi memastikan Indonesia memiliki fondasi pangan yang kuat dan berkelanjutan. Seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal agar produksi terus meningkat,” ujar Arsanti.

Di lokasi pusat kegiatan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian daerah. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Kabupaten Sukabumi, Tri Romadhono Suwardianto, menilai bantuan infrastruktur dan alat mesin pertanian (alsintan) dari Menteri Pertanian memberikan dampak besar terhadap peningkatan produktivitas petani di Sukabumi.

Direktur Serealia Tanaman Pangan, Gunawan menegaskan Gerakan Tanam Serentak harus menjadi pemantik semangat dan konsistensi seluruh penanggung jawab (PJ) di masing-masing provinsi dalam mencapai target swasembada pangan nasional.

Ia juga meminta seluruh penyuluh pertanian di bawah koordinasi BPPSDMP terus aktif mengawal pelaksanaan tanam di lapangan serta disiplin melaporkan data Luas Tambah Tanam (LTT).

“Gerakan tanam serentak ini harus menjadi penyemangat bagi seluruh PJ provinsi untuk memaksimalkan capaian target. Jangan sampai gerakan ini hanya berjalan sesaat, tetapi harus terus dikawal secara berkelanjutan. Peran penyuluh sangat penting untuk memastikan pergerakan tanam dan pelaporan LTT tetap berjalan optimal,” kata Gunawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Kementerian Pertanian menggelar Tanam Padi Serempak Brigade Pangan di Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho, Jumat, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Wakil Bupati Aceh Besar Syukri mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam mendorong gerakan tanam serempak di lahan optimalisasi lahan (oplah) musim tanam II tahun 2026.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Gerakan Tanam Serempak di lahan Oplah MT II Tahun 2026 ini bertujuan mendukung swasembada pangan berkelanjutan,” kata Syukri di sela kegiatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Pertanian Dr Asto serta Penanggung Jawab Swasembada Pangan Dr Agus Susanto.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini terus menggenjot sektor pertanian, khususnya produksi padi, guna memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Syukri mengatakan hasil produksi padi di Aceh Besar dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan tren positif berkat dukungan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.

“Alhamdulillah setiap tahun kegiatan produksi padi terus menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan,” ujarnya.

Menurut dia, program Tanam Serempak Brigade Pangan juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Besar yang sebagian besar menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian.

Pemerintah daerah juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan produktivitas dan produksi pangan.

Syukri menegaskan sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah sehingga dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, dinilai sangat penting untuk mempercepat pembangunan pertanian di Aceh Besar.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu strategi yang kini didorong adalah optimalisasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai lokasi relokasi hunian yang aman dan berkelanjutan.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemanfaatan lahan HGU menjadi opsi alternatif, terutama bagi pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan lahan untuk pembangunan huntap, serta tidak memiliki lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perintah Presiden, semua tanah pemerintah diprioritaskan untuk korban bencana. Kalau tidak ada, kita lihat opsi lain, termasuk HGU. Prinsipnya tanah itu milik negara, hanya hak guna usaha saja, sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak," ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4).

Berdasarkan data pemetaan areal relokasi hunian dari Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, potensi lahan HGU yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan huntap sangat signifikan.

Di Provinsi Aceh terdapat 52 lokasi HGU dengan luas mencapai 81.551 hektare, di Sumatera Utara sebanyak 18 HGU seluas 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat 33 HGU dengan luas 88.405 hektare.

Satgas PRR juga telah mengidentifikasi kebutuhan lahan relokasi hunian seluas 4.778 hektare yang tersebar di tiga provinsi, terdiri dari 1.039 hektare di Aceh, 3.577 hektare di Sumatera Utara, dan 162 hektare di Sumatera Barat.

Optimalisasi lahan HGU akan digunakan untuk pembangunan huntap dengan skema komunal, yakni memindahkan penyintas bencana ke kawasan baru yang dinilai lebih aman dari risiko bencana. Pembangunan kawasan hunian komunal tersebut rencananya dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tito menambahkan komunikasi dengan pemegang izin HGU, termasuk perusahaan perkebunan, terus dilakukan melalui pemerintah daerah guna membuka peluang pemanfaatan lahan yang dinilai layak untuk relokasi meski di daerah tersebut tidak memiliki lahan BUMN.

"Karena prinsip dasarnya itu adalah tanah punya negara, mereka hanya miliki HGU, tolonglah terketuk hatinya untuk masyarakat," tutur Tito.

Selain dengan skema komunal, Satgas PRR juga menyiapkan huntap dengan skema in situ atau pembangunan kembali di area lahan milik masyarakat, yang pekerjaannya dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, dalam skema itu, Satgas PRR juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp60 juta yang diberikan dalam dua tahap, bagi penyintas yang ingin membangun kembali rumahnya secara mandiri.

Data Satgas PRR per 9 April 2026 menunjukkan sebanyak 39.007 unit huntap akan dibangun di tiga provinsi terdampak. Saat ini, sebanyak 230 huntap sudah selesai dibangun dan 1.240 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah mengungkap rencana optimalisasi lahan potensial hingga 20.000 hektare di Provinsi Bengkulu dalam rangka mendukung pemerataan investasi sekaligus menyediakan ruang bagi pengembangan sektor produktif di wilayah tersebut.

Komitmen tersebut disampaikan usai Badan Bank Tanah resmi meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada hari ini, Selasa (13/1/2026).

"Untuk total lahan [yang dikerjasamakan] saat ini kami masih identifikasi. Tadi sudah disampaikan dalam paparan, tapi perkiraan kami sekitar 20.000-an hektare," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2025).

Sementara pada tahap awal, tindaklanjut nota kesepahaman ini akan mensinergikan pemanfaatan bersama Pemprov Bengkulu atas Hak Pengelolaan (HPL) Seluas 397 Ha di Bengkulu.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu mendorong realisasi berbagai program pembangunan di Provinsi Bengkulu, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi daerah.

Dia merinci, pihaknya berencana mengoptimalkan lahan tersebut untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri untuk mendukung rencana hilirisasi komoditas kopi hingga sawit. Selain itu, Pemprov juga berencana melakukan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bengkulu.

Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, Helmi berharap Pemprov hingga pemerintah desa menjadi lebih berdaya.

"Kami ucapkan terima kasih dan kami berharap bisa mengoptimalkan tanah negara agar punya nilai ekonomi, sosial yang lebih tinggi. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Tanah atas sinergi yang terjalin saat ini," tutur dia.

Sebagai informasi, sejumlah indikator makro ekonomi di Bengkulu mencerminkan tujuan tersebut. Realisasi investasi di Bengkulu per triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp901 miliar atau naik 12,26% dari triwulan sebelumnya.

Data BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu per triwulan III 2025 mencapai 4,56% (yoy).

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggeser cara pandang terhadap aset investasi daerah dengan mengubah lahan tidur milik investor sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan skema itu dilakukan dengan memberikan izin bagi masyarakat miskin dalam jangka waktu tertentu untuk memanfaatkan lahan tidur milik investor.

"Misalnya (pemanfaatan lahan) selama dua tahun dengan jaminan hukum dari pemerintah provinsi," ujar dia di Mataram, Senin.

DPMPTSP NTB saat ini sedang mendata lahan-lahan tidur milik investor di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Potensi lahan tidur milik perusahaan yang belum dioptimalkan salah satunya berada di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, katanya menjelaskan.

Irnadi mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem di Desa Malaka terbilang tinggi, sehingga membutuhkan perhatian dan kontribusi dari sektor investasi.

"Kami diperintahkan untuk mendata lahan-lahan (milik investor) tersebut," ujar dia.

DPMPTSP NTB segera memfasilitasi pertemuan langsung antara pemilik perusahaan dengan pimpinan daerah guna membahas pendayagunaan lahan tidur bagi penduduk lokal.

Ia juga menjelaskan tujuan pemanfaatan lahan tidur agar investor tidak lagi khawatir lahan mereka diklaim oleh warga secara pribadi, karena ada ikatan perjanjian yang dikawal langsung oleh pemerintah daerah.

"Tanah tersebut tetap milik investor, namun selama belum digunakan, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi mereka," kata Irnadi.

Jika merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah NTB menargetkan 2,04 persen atau sekitar 119.932 ribu jiwa yang saat ini masuk kategori miskin ekstrem harus bisa menjadi nol persen pada 2029.

Pendekatan model graduasi dipakai dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, yakni proses bertahap yang memastikan rumah tangga miskin mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) dinilai berhasil membuktikan bahwa swasembada beras bukan lagi sekadar jargon politik, melainkan kenyataan yang dapat diukur dengan data.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, M. Yadi Sofyan Noor, menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian di bawah kepemimpinan Amran telah mematahkan pandangan pesimis sebagian ekonom yang kerap menganggap impor sebagai solusi abadi.

Pernyataan itu disampaikan Yadi menanggapi tulisan salah satu ekonom di media RMOL berjudul “Isapan Jempol Swasembada Beras Amran Sulaiman” karya Defiyan Cori. Menurutnya, tulisan tersebut menunjukkan masih adanya pihak yang terjebak dalam paradigma lama, menganggap swasembada sebagai mitos dan impor sebagai keniscayaan.

“Padahal, data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan hal sebaliknya. Produksi beras nasional periode Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton. Angka ini melampaui produksi tahun 2024 yang sebesar 30,62 juta ton, sekaligus melebihi kebutuhan nasional sekitar 30–31 juta ton,” ujar Yadi di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil langkah konkret pemerintah di bawah arahan Mentan Amran. Di antaranya optimalisasi lahan tadah hujan menjadi lahan produktif dua hingga tiga kali tanam per tahun, penyaluran pupuk dengan kuota 9,55 juta ton, penurunan harga pupuk hingga 20 persen—kebijakan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya—serta distribusi benih unggul dan percepatan mekanisasi pertanian.

“Mentan Amran tidak banyak beretorika, tapi bekerja di lapangan. Sawah-sawah kini kembali produktif, biaya petani menurun, dan panen meningkat. Ini bukan keberuntungan, melainkan hasil kerja yang terencana dan berpihak,” lanjut Yadi.

Selain peningkatan produksi, Yadi juga menyebut stok beras Perum Bulog kini mencapai 4,2 juta ton—tertinggi dalam sejarah Indonesia. Dengan cadangan sebesar itu, kebutuhan nasional dapat dipenuhi hingga pertengahan 2026 tanpa impor sebutir pun beras.

“Impor beras tahun 2025 sudah nol. Tidak ada lagi kapal beras yang bersandar di pelabuhan Indonesia. Fakta ini menegaskan bahwa narasi pesimis sebagian ekonom tidak hanya keliru, tapi juga kehilangan konteks,” ujarnya.

Yadi menilai, kebijakan Mentan Amran yang menutup rapat pintu impor beras merupakan simbol kedaulatan pangan yang nyata. Ia menyayangkan masih adanya kalangan yang memandang negatif capaian tersebut.

“Mereka seolah kehilangan sumber inspirasi karena pintu impor sudah tertutup. Narasi seperti itu menyesatkan dan mengabaikan kerja keras jutaan petani yang kini bisa tersenyum karena hasil panennya diserap dalam negeri,” kata Yadi.

Ia menambahkan, selama bertahun-tahun ada pihak-pihak yang terbiasa membangun wacana krisis untuk menjustifikasi impor. Namun, pola lama itu kini tidak lagi relevan.

“Data BPS, stok Bulog, dan kebijakan pupuk yang berpihak sudah menutup ruang permainan lama itu,” tegasnya.

Menurut Yadi, di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman, Indonesia tidak lagi berbicara soal swasembada sebagai cita-cita, tetapi sebagai kenyataan. Produksi meningkat, stok melimpah, harga stabil, dan petani menikmati hasil.

“Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah memupus mimpi para ekonom pro-impor. Fakta telah berbicara, data tidak pernah berbohong. Kini Indonesia berdiri tegak di atas kakinya sendiri,” tutup Yadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap komitmen utuk mendukung salah satu proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong implementasi hilirisasi kelapa.

Sebagai tahap awal, Badan Bank Tanah meneken kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) terkait otimalisasi 273.000 Hektare (Ha) lahan di Maluku Utara yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan hilirisasai kelapa.

Hakiki menyebut, upaya optimalisasi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengolahan komoditas unggulan daerah.

“Maluku Utara memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan kelapa. Dengan dukungan pengelolaan lahan yang optimal, kita dapat menciptakan ekosistem industri kelapa yang berkelanjutan, dari hulu hingga hilir, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujar Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menjelaskan bahwa saat ini terdapat 70.000 hektare (Ha) lahan di area Maluku Utara yang telah dimanfaatkan oleh investor untuk menjalankan proses hilirisasi kelapa.

Adapun ke depan, pihaknya menargetkan untuk dapat mendorong pabrik hilirisasi kelapa di lahan seluas 220.000 ha lahan lainnya.

"Masih ada potensi 220.000 hektare lagi yang kemudian bisa dimappingkan dan dimanfaatkan. Bagaimana kami menjaga pertumbuhan ekonomi Maluku Utara untuk tetap stabil dengan iklim ekonomi yang baik," pungkasnya.

Adapun sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani mengungkap pemerintah bakal mempercepat hilirisasi kelapa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%.

Rosan menyebut, saat ini pemerintah telah meneken kerja sama investasi dengan salah satu badan usaha mengenai hal tersebut. Di mana, nilai investasi dari hilirisasi kelapa diklaim memiliki jumlah yang signifikan.

"Kita akan menggiatkan hilirisasi di bidang kelapa dan alhamdulillah kita sudah berhasil, baru saja juga meng-confirm, akan terjadi hilirisasi kelapa yang cukup signifikan," kata Rosan dalam agenda 1 Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Terlebih, tambah Rosan, Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Dengan demikian, dia optimistis proses hilirisasi kelapa akan menjadi kunci utama yang bakal mendorong ekonomi nasional tumbuh signifikan.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Bank Tanah menjalin kerja sama dengan Universitas Diponegoro (Undip) sebagai inisiatif pengembangan pengetahuan, penelitian, dan inovasi dalam bidang pertanahan. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan di Gedung ICT, Undip, pada Senin (13/10/2025).

"Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan memperluas kolaborasi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan," ucap Perdananto Ariwibowo, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah.

Perdananto menjelaskan bahwa lewat kerja sama itu, Badan Bank Tanah berharap Undip bisa ambil bagian dalam upaya pengembangan, kajian, ataupun pembinaan masyarakat dalam bidang pertanahan.

Kerja sama itu juga menjadi salah satu upaya Badan Bank Tanah dalam mengoptimalisasikan pemanfaatan tanah oleh negara.

Badan Bank Tanah sendiri telah memiliki persediaan lahan dengan luasan lebih dari 34.000 Hektare (Ha) di 45 Kabupaten/Kota di Indonesia.

16 Ha diantaranya tersebar di 4 Kabupaten di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Brebes, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang.

Kolaborasi Undip dan Badan Bank Tanah telah lebih dulu dilakukan dengan penyerahan lahan seluas 5.000 m² di Kabupaten Batang untuk mendukung perluasan lahan kampus.

"Di Jawa Tengah, rata-rata kita memperoleh tanah yang dalam proses tanah terlantar. Sebagian kita manfaatkan untuk perumahan, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kebetulan sebagian besar (berstatus) Hak Guna Bangunan (HGB)," kata Perdananto.

Perolehan tanah dengan cara penguasaan lahan terlantar oleh negara menjadi salah satu cara Badan Bank Tanah untuk memperluas persediaan lahan di Pulau Jawa.

Suharnomo, Rektor Undip, menyambut baik kolaborasi yang dijalin oleh Badan Bank Tanah tersebut. Terlebih, Undip memiliki program studi khusus bidang pertanahan.

"Kami juga berterima kasih pada Badan Bank Tanah karena ada penguasaan tanah di Kabupaten Batang. Persis di depan kampus Undip yang sudah bisa kami pakai. Cukup luas juga, 5.000 m²," kata dia.

Kolaborasi antara Badan Bank Tanah dengan Undip juga membuka peluang penelitian pada bidang pertanahan serta pengelolaan lahan.

Suharnomo menjelaskan bahwa keberadaan Badan Bank Tanah yang relatif masih baru membuka banyak kesempatan untuk melakukan riset.

"Kita punya program studi itu, dan mudah-mudahan expertise dari teman-teman dosen bisa lebih bermanfaat bagi pengembangan Badan Bank Tanah," ujarnya.