Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka baru dalam dua kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Perinciannya, satu tersangka dalam kasus dugaan pidana suap yaitu YRW selaku mantan Plt. Direktur Irigasi dan Rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Sementara, dua lainnya berasal dari pihak swasta yaitu RW selaku Direktur CV TAS/Penyedia Jasa pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya dan JSR selaku Direktur PT BKS dalam kasus dugaan pengadaan fiktif.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan sejak hari ini Rabu, 24 Juni 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana ketiganya ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, YRW diduga telah bekerja sama dengan tersangka DP melakukan pemerasan dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta.

“Pemberian uang ini terkait beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” tutur Dapot.

Sementara itu, RW dan JSR bersama tersangka lainnya diduga telah merekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024. Dalam perkara ini, negara mengalami kerugian yang lebih dari Rp16 miliar.

“Penyidik juga telah melaksanakan penyitaan berupa 2 unit mobil mewah, sejumlah uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat, pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun swasta,” pungkas Dapot.

Sekadar informasi, YRW dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sementara itu, RW dan JSR disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999.

Bisnis.com, Batam — Badan Pengusahaan (BP) Batam menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat ketahanan sumber daya air sekaligus mendorong pengembangan industri berkelanjutan di Kota Batam.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Riset dan Inovasi serta Pengkajian Pembangunan Batam Science and Technology Park di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Kamis (18/6).

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan Batam yang terus berkembang, terutama dalam menjaga ketersediaan air sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan sektor industri.

Menurutnya, Batam memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain karena tidak memiliki sumber air dari sungai maupun kawasan hutan.

"Kami tidak memiliki hutan maupun sungai. Pasokan air Batam sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung di delapan waduk. Karena itu, inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan riset dari BRIN akan sangat penting bagi keberlanjutan Batam," ujar Sudirman.

Ia menambahkan, sebagai salah satu kawasan industri dan investasi nasional, Batam membutuhkan pendekatan berbasis riset agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian menyebut ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pengembangan Batam Science and Technology Park, pengelolaan energi dan sumber daya air, teknologi sirkular, industri maritim berkelanjutan hingga pengembangan industri hijau.

Menurut Hendrian, hasil riset diharapkan tidak berhenti pada kajian akademik, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan industri di Batam.

"Kami berharap riset dan inovasi yang dikembangkan BRIN dapat memberikan manfaat nyata bagi Batam dan menjadi solusi yang bisa dimanfaatkan masyarakat maupun pelaku industri," katanya.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Asep Riswoko menjelaskan kolaborasi tersebut melibatkan 7 riset dari 5 pusat riset BRIN serta 3 unit teknis dari BP Batam.

Sebanyak 10 aktivitas dari 6 topik utama telah disusun untuk dijalankan secara bertahap selama tiga tahun ke depan berdasarkan peta jalan yang telah disepakati.

Seluruh program dirancang agar hasil riset dapat langsung diimplementasikan guna mendukung pengembangan kawasan Batam.

Di sisi lain, Kepala BRIN Arif Satria menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan dunia industri atau yang dikenal sebagai valley of death.

"BRIN ingin menjadi think tank bagi pemerintah dengan membantu mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi berbasis teknologi. Riset harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan industri dan masyarakat," ujar Arif.

Melalui kerja sama ini, BP Batam berharap penguatan riset dan inovasi dapat menjadi fondasi baru dalam menjaga ketahanan air, mempercepat transformasi industri hijau, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi yang berkelanjutan di Batam.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat penyelesaian konstruksi Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dalam laporannya, progres fisik proyek tersebut saat ini telah mencapai 86,91%.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur sumber daya air yang andal menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan produktivitas lahan secara nasional.

Nantinya, proyek strategis nasional ini diproyeksikan menjadi pilar utama infrastruktur pengairan yang bakal melayani daerah irigasi seluas 10.562 hektare dan mampu menggenjot target swasembada pangan di wilayah Indonesia Timur.

"Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Bendungan bukan hanya bangunan fisik untuk menampung air, tetapi bagian dari sistem yang memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian secara berkelanjutan melalui jaringan irigasi yang terintegrasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian PU, bendungan yang digarap oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku ini dirancang memiliki kapasitas tampung jumbo mencapai 50,05 juta meter kubik.

Saat ini, fokus pengerjaan di lapangan diarahkan pada penyelesaian tahap lanjutan agar infrastruktur tersebut dapat segera memasuki fase operasional dan memberikan pemanfaatan penuh bagi masyarakat.

Selain mengairi sepuluh ribu hektare sawah, bendungan ini diproyeksikan mampu memasok air baku sebesar 0,550 meter kubik per detik guna menopang aktivitas domestik dan ekonomi.

Dari sisi mitigasi bencana, Bendungan Way Apu juga memiliki fungsi krusial untuk mereduksi debit banjir hingga 394 meter kubik per detik di wilayah hilir.

Di samping fungsi teknis pengairan, kawasan pelataran bendungan ini turut dipersiapkan untuk membuka ceruk ekonomi baru melalui sektor pariwisata berbasis lanskap dan gardu pandang.

“Dengan dukungan sektor pertanian, energi, dan pariwisata, bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi Maluku terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggaran perbaikan jalan ambles di Lenteng Agung , Jagakarsa, Jakarta Selatan mencapai Rp380 juta. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan Santo.

"Ini (anggarannya) sekitar Rp380-an (juta) lah," kata Santo saat ditemui di lokasi, Sabtu (30/5/2026).

Santo menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukkan proses perbaikan yang diperkirakan mencapai 12 hari untuk keseluruhan. "Ini untuk seluruhnya, dua minggu Rp380 juta," ucapnya.

Tiga hari pertama akan dimaksimalkan untuk perbaikan jalur Lenteng Agung menuju Depok agar kembali normal dilewati kendaraan. Diketahui, jalur tersebut merupakan salah satu akses dari Jakarta Selatan menuju Depok dan selalu macet pada saat hari kerja.

"Yang tiga hari ini ke depan, intinya lalu lintas sudah clear lah, udah enggak macet lagi istilahnya," ujarnya.

Setelah itu rampung, penanganan akan bergeser ke sejumlah sarana pendukung, seperti pembangunan turap yang hari ini dibongkar demi lancarnya aliran air di titik ambles.

JAKARTA - Dinas SDA Jakarta dan Bina Marga melakukan pengurukan sementara Jalan Raya Lenteng Agung yang ambles tersebut pada Jumat, 28 Mei 2026 sore. Hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan menuju Depok. Saat ini, 2 lajur jalan itu pun sudah bisa dilintasi.

Berdasarkan pantauan, pengurukan jalan ambles tersebut selesai dilakukan pada sekira pukul 15.20 WIB. Pengurukan menggunakan tanah dan bebatuan hingga kerikil sampai mencapai setinggi jalanan.

Lantas, petugas memasang kembali pelat besi baja diatasnya hingga selebar 1 lajur lebih disamping 1 lajur yang telah lebih dahulu dipasangi plat besi baja sajak pagi. Alhasil, kini 2 lajur Jalan Raya Lenteng Agung bisa dilintasi kendaraan menuju Depok.

Langkah tersebut diambil petugas untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung, khususnya saat jam pulang kantor. Proses perbaikan jalanan bakal dilakukan pada Jumat 28 Mei 2026 malam hari nanti.

Proses perbaikan terlebih dahulu dilakukan pada saluran air yang menjadi penyebab amblesnya Jalan Raya Lenteng Agung. Pasca saluran air selesai diperbaiki yang diperkirakan memakan 3 hari itu, baru Jalan Raya Lenteng Agung dilakukan perbaikan.

Lihat video: Kabel Papan Rekame di JPO Lenteng Agung di Maling Orang



Arus lalu lintas di Jalan Raya Lenteng Agung menuju Depok saat ini terpantau mengalami kemacetan sepanjang 2,5 km sejak dari lokasi amblesnya jalan. Kendaraan hanya bisa melintas pada kecepatan 5-10 Km perjam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (DPP AMDATARA) memperkuat kolaborasi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan tata kelola air, regulasi, hingga pengembangan riset berbasis sains untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Ketua Umum AMDATARA Karyanto Wibowo mengatakan, asosiasi berkomitmen mendukung tata kelola sumber daya air yang bertanggung jawab sekaligus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

“AMDATARA berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku serta berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku industri dalam memastikan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Karyanto dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, AMDATARA juga memaparkan perkembangan industri air minum dalam kemasan (AMDK), termasuk kontribusi ekonomi serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

AMDATARA dorong penguatan riset dan kajian ilmiah

Selain membahas kondisi industri, AMDATARA menjajaki kolaborasi strategis dengan Badan Geologi, khususnya dalam penguatan riset dan kajian ilmiah guna mendukung kebijakan berbasis data.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sumber daya air yang berlandaskan sains, sehingga pertumbuhan industri tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Karyanto juga memaparkan sejumlah inisiatif keberlanjutan yang dijalankan anggota AMDATARA.

Program tersebut meliputi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) berbasis sains, penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, pemantauan air tanah, hingga peningkatan akses air bersih bagi masyarakat.

Selain itu, AMDATARA turut menyampaikan perspektif teknis terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Badan Geologi apresiasi inisiatif industri

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Geologi Lana Saria mengapresiasi langkah AMDATARA dalam membangun komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah.

Menurut Lana, inisiatif tersebut menunjukkan komitmen industri AMDK dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah dan industri AMDK dapat terus diperkuat ke depan,” ujar Lana.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak turut mendiskusikan sejumlah isu strategis.

Pembahasan mencakup pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, penguatan kepatuhan regulasi, peningkatan akses air bersih, aspek perizinan, hingga isu-isu terkini terkait sumber daya air (SDA).

Diskusi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya air.

Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Agus Cahyono Adi.

Melalui kolaborasi ini, AMDATARA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, memperkuat kepastian regulasi, serta memastikan industri AMDK tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Tiga tersangka itu, yakni mantan Dirjen SDA KemenPU Dwi Purwantoro (DP) Sekretaris Dirjen Cipta Karya KemenPU, Riono Suprapto (RS); dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adi Suadi (AS).

Kasipenkum Kejati Jakarta Dapot Pariarma mengatakan pihaknya telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Penyidik Pidsus telah melakukan penetapan tersangka terhadap DP," ujar Dapot di Kejati Jakarta, Kamis (21/5/2026) malam.

Dia menjelaskan bahwa DP menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan/atau suap dan/atau gratifikasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Ditjen SDA KemenPU.

Sementara itu, RS dan AS jadi tersangka dugaan korupsi Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya pada KemenPU.

Selanjutnya, Dapot mengatakan DP dalam kasusnya diduga telah memeras dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi uang Rp2 miliar dan dua unit mobil CRV dan Innova Zenix.

Dua jenis aset itu diduga berasal dari sejumlah BUMN karya dan pihak swasta terkait beberapa proyek di Ditjen SDA.

"Berupa uang tunai sebesar lebih dari Rp2 miliar rupiah dan 2 unit mobil mewah berupa CRV dan Innova Zenix dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta terkait beberapa proyek pada Ditjen SDA," imbuhnya.

Sementara itu, RS dan AS diduga telah secara bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode 2023-2024. Kedua kasus ini pun merugikan negara Rp16 miliar.

"Dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar," pungkasnya.

Atas perbuatannya, DP disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a subsidair Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) UU Tipikor atau Pasal 605 ayat (2) atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara, RS dan AS disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor.

Adapun, terhadap 3 orang tersangka ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. DP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan RS dan AS ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Brantas Abipraya (Persero) mendorong penguatan ketahanan pangan nasional melalui pembangunan Proyek Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (D.I) Kewenangan Daerah Paket 2 di Provinsi Lampung. Proyek yang berlokasi di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, tersebut difokuskan untuk meningkatkan layanan irigasi bagi sektor pertanian.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Dian Sovana mengatakan, proyek rehabilitasi irigasi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. “Hal ini bertujuan mendukung produktivitas pertanian masyarakat setempat sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan,” kata Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dian menjelaskan, perusahaan menekankan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kualitas konstruksi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersebut, distribusi air menuju lahan pertanian diharapkan menjadi lebih optimal, efisien, dan merata sehingga mampu meningkatkan hasil panen petani.

Proyek rehabilitasi mencakup pekerjaan pada sejumlah daerah irigasi, yakni D.I Rawa Kalong, D.I Way Haru Sekunyir Intake 1, D.I Way Haru Sekunyir Intake 2, serta D.I Way Samang. Total panjang penanganan mencapai 14.100 meter dengan luas layanan irigasi sebesar 1.102,68 hektare. Dian menilai proyek ini penting untuk meningkatkan keandalan sistem irigasi yang sebelumnya mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan pada saluran dan bangunan air.

“Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pekerjaan saluran, pekerjaan pasangan, hingga rehabilitasi bangunan bagi, sadap, dan bagi sadap,” ujar Dian.

Dian menambahkan, seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan mutu konstruksi, keselamatan kerja, ketepatan waktu, serta keberlanjutan lingkungan agar infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung sektor pertanian melalui penyediaan infrastruktur sumber daya air yang andal.

“Brantas Abipraya terus berkomitmen menghadirkan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” lanjut Dian.

Dian berharap distribusi air menuju area pertanian di Lampung Barat menjadi lebih optimal sehingga produktivitas pertanian masyarakat meningkat. Menurutnya, jaringan irigasi yang baik memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional.

“Pembangunan infrastruktur irigasi bukan hanya tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga tentang bagaimana infrastruktur tersebut mampu mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat,” sambung Dian.

Dian mengatakan, proyek rehabilitasi irigasi tersebut juga mendukung program prioritas pemerintah pada sektor ketahanan pangan nasional serta sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat swasembada pangan.

“Infrastruktur irigasi yang optimal menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan pasokan pangan, serta mendukung kesejahteraan petani di berbagai daerah,” ungkap Dian.

Dian optimistis proyek rehabilitasi jaringan irigasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan irigasi di wilayah Lampung Barat. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik, sektor pertanian diharapkan berkembang lebih produktif dan berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Brantas Abipraya akan terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional melalui proyek-proyek yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian Indonesia,” kata Dian.

JAKARTA - Penyelenggaraan Marine Actions Expo (MAX) 2026 yang mengangkat tema Blue Economy dan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia mendapat dukungan sejumlah kalangan. Salah satunya dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

Diselenggarakan pada 24–26 April 2026 di Kartika Expo, Balai Kartini Jakarta, MAX menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan pelaku industri, komunitas, akademisi, hingga pemerintah dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan.

Sebagai BUMN yang memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia tidak hanya berfokus pada sektor pertanian darat, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor kelautan, khususnya dalam mendukung budidaya perikanan, penguatan ekonomi masyarakat pesisir, serta pengembangan ekosistem aquaculture yang berkelanjutan.

Partisipasi Pupuk Indonesia dalam Marine Actions Expo merupakan wujud komitmen dalam mendukung pengembangan blue economy di Indonesia. Sebab laut juga merupakan sumber kehidupan dan masa depan bangsa.

Kehadiran Pupuk Indonesia dalam MAX 2026 juga sejalan dengan agenda Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus diperkuat oleh perusahaan, termasuk melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang menyasar masyarakat pesisir, konservasi lingkungan, serta edukasi keberlanjutan.

Lihat video: Bakamla RI Tegaskan Peran Garda Terdepan Keamanan Laut pada Hut Ke-80



MAX 2026 berhasil menghadirkan lebih dari 120 booth yang terdiri dari UMKM lokal, komunitas, pemerintah daerah, hingga brand nasional dan internasional di sektor diving, wisata bahari, dan teknologi kelautan. Ribuan pengunjung turut meramaikan acara ini dengan berbagai kegiatan seperti talkshow inspiratif, pameran interaktif, hingga ajang Mermaid & Merman Indonesia.

Founder MAX Nunung Hasan menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Pupuk Indonesia. “Kolaborasi dengan Pupuk Indonesia menjadi bukti bahwa blue economy adalah gerakan bersama. Dari sektor industri hingga komunitas, semua memiliki peran dalam menjaga dan memanfaatkan laut secara berkelanjutan. MAX hadir sebagai rumah kolaborasi itu,” ujarnya.

Ke depan, sinergi antara Pupuk Indonesia dan MAX diharapkan dapat terus berkembang melalui berbagai inisiatif, mulai dari edukasi, pemberdayaan masyarakat pesisir, hingga penguatan inovasi di sektor kelautan.

Marine Actions Expo (MAX) akan kembali hadir pada 2–4 April 2027 dengan skala yang lebih besar dan konsep yang semakin inovatif, memperkuat posisinya sebagai platform utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru Indonesia.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merampungkan pembahasan final Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Raperda yang kini tengah menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri ini diklaim sebagai langkah strategis menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika regulasi nasional, khususnya pasca berlakunya UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan Nasrullah menyatakan urgensi pembaruan regulasi tersebut.

"Perubahan ini penting agar pengelolaan air tanah di daerah memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan saat ini," kata Nasrullah dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Nasrullah menyoroti peran krusial air tanah sebagai tulang punggung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun sektor usaha.

"Melalui Raperda ini, kita ingin memastikan perlindungan hak masyarakat atas air, menjaga keberlanjutan sumber daya, serta memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatannya," ucap dia.

Raperda ini disusun mengacu pada ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengharuskan setiap Raperda dilengkapi penjelasan atau naskah akademik sebagai dasar yuridis.

Secara substansial, regulasi yang kini mengantre proses fasilitasi PHD Kemendagri ini menargetkan sejumlah sasaran, seperti menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, hingga memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat adat.

Adapun, Pansus III DPRD Kalsel optimistis Raperda akan segera disahkan pasca evaluasi Kemendagri, dengan harapan memberikan kepastian hukum dan manfaat luas bagi masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sudah menyerahkan mengusulkan sejumlah nama sebagai pengganti dua direktur jenderal (dirjen) yang dipecat ke Presiden Prabowo Subianto.

Dua posisi yang kosong adalah Dirjen Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Namun, Dody belum bisa membocorkan nama-nama calon dirjen PU tersebut. Ia menjelaskan keputusan siapa yang bakal terpilih merupakan kewenangan presiden.

"Usulan-usulan sudah saya sampaikan, tapi mana yang nanti diambil itu hak beliau," ujar Dody saat di DPR, Jakarta, Selasa (7/4) dikutip Detik Finance.

Sebelumnya, Dody mengatakan ada dua dirjen PU mundur lantaran ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi kerugian negara di Kementerian PU.

Yang mengundurkan diri adalah Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro. Dewi dan Purwantoro mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat tersebut.

Belakangan, Prabowo menyatakan kedua dirjen itu tidak mundur, melainkan dipecat. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penindakan terhadap praktik yang dinilai tidak sesuai.

[Gambas:Youtube]

"Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa? Dody ya? Orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, plak, dia pecat dua dirjen," kata Prabowo dalam wawancara dengan jurnalis dan sejumlah tokoh di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola (governance) dan memperkuat penegakan hukum di berbagai institusi.

Ia menilai pembenahan ini diperlukan agar kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, termasuk dalam mendorong masuknya investasi.

"Kita harus beresin governance kita. Hal-hal.. apa ya, kecenderungan selalu menipu, bener enggak? Iya kan? Nyelundup, under-invoicing, semua praktik-praktik itulah. Ini pelan-pelan kita benahi," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Perum Jasa Tirta II (PJT II) memastikan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air tetap berjalan optimal selama periode cuti bersama dan libur Idulfitri 1447 Hijriah.

Kesiapsiagaan tersebut dilakukan seiring penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) pada masa Lebaran 2026 bagi aparatur sipil negara, BUMN, dan sektor swasta pada 16–17 Maret serta 25–28 Maret 2026.

Perusahaan memastikan pengelolaan sumber daya air tetap berjalan maksimal melalui penguatan sistem pemantauan, peningkatan kesiapsiagaan personel, serta pengaturan operasional di lapangan. Langkah ini dilakukan agar seluruh fungsi layanan sumber daya air tetap berjalan normal selama masa libur.

Pengaturan jadwal operasional dan penugasan personel dilakukan di berbagai infrastruktur strategis yang dikelola perusahaan, termasuk bendungan, saluran air, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pemantauan juga dilakukan secara intensif guna memastikan seluruh sistem pengelolaan air berfungsi dengan baik serta mengantisipasi potensi gangguan selama periode libur.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso mengatakan perusahaan tetap menempatkan layanan pengelolaan sumber daya air sebagai prioritas utama, termasuk pada masa libur nasional dan hari besar keagamaan.

Ia menjelaskan, selama periode libur Idulfitri perusahaan menyiagakan tim operasional di lapangan untuk memastikan seluruh infrastruktur sumber daya air beroperasi dengan baik.

“Pemantauan terhadap bendungan, saluran air, serta fasilitas pembangkit listrik tenaga air terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” kata Imam.

Selain menjaga operasional infrastruktur, PJT II juga memastikan stabilitas suplai air baku tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor strategis lainnya. Pengaturan operasi air dilakukan secara terencana agar pasokan air baku tetap tersedia secara aman dan berkelanjutan selama masa libur Lebaran.

Perusahaan juga melakukan pemantauan kondisi hidrologi secara berkala dengan memanfaatkan sistem pemantauan berbasis digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengaturan operasi air dapat dilakukan secara optimal sesuai kebutuhan.

Melalui kesiapsiagaan tersebut, PJT II berharap masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan nyaman sementara sistem pengelolaan sumber daya air tetap berjalan dengan baik.