Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna menyiapkan infrastruktur dalam menghadapi fenomena iklim El Nino.

Menurutnya, satgas tersebut diperlukan lantaran El Nino diprediksi menyebabkan kekeringan yang mengganggu suplai air untuk berbagai keperluan inti.

“Kenapa harus ada satgas? Karena yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan,” kata Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).

Dia menjelaskan, Kementerian PU tengah mengantisipasi kekeringan di berbagai titik sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga bendungan-bendungan di sejumlah daerah.

Langkah antisipasi awal disebutnya telah dilakukan melalui program pengeboran air dalam di titik-titik rawan, serta pembuatan jaringan irigasi tersier untuk air irigasi sawah maupun kebun.

Dengan adanya sistem tersebut, Dody berharap suplai air dapat menjangkau titik terjauh dengan lebih efektif dan efisien.

“Serta ada penghematan penggunaan air yang bisa kita peruntukkan untuk generasi muda kita ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diramal bakal lebih kering dan panjang seiring dengan berkembangnya fenomena iklim El Nino.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sebanyak 369 ZOM atau 48,84% luas daratan akan mengalami puncak kemarau pada Agustus dan 169 ZOM (25,41% luas daratan) pada September.

“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal dalam konferensi pers di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6/2026).

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meskipun Indonesia berpotensi menghadapi fenomena El Nino Godzilla.

Seperti diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan potensi kemunculan fenomena super El Nino atau Godzilla pada 2026 berisiko memperpanjang musim kemarau dan mengganggu ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah sentra produksi padi seperti Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme tersebut didukung oleh posisi cadangan beras pemerintah (CBP) dan total ketersediaan beras nasional yang sangat kuat.

“Sekarang kita akan menghadapi El Nino Godzilla. Yaitu 6 bulan, stok kita [CBP] 5 juta ton. Terbesar sepanjang sejarah. Kemudian di horeka [hotel, restoran, dan catering] 12,5 juta ton. Standing crop 11 juta. Total kalau tidak salah ini 28 juta [ton], itu setara 11 bulan, sedangkan kekeringan itu 6 bulan. Artinya aman. Jadi aman kan?” kata Amran saat ditemui di sela-sela meninjau Gudang Bulog di JDP Karawang1 Logistic Park, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Amran menjelaskan, dengan asumsi masa kering berlangsung selama enam bulan, stok beras nasional yang setara 11 bulan konsumsi sudah cukup untuk menjaga stabilitas pasokan. Bahkan, produksi tetap berjalan selama musim kering berkat dukungan infrastruktur irigasi.

“Karena kering 6 bulan, tapi stok kita ketahanan 11 bulan. Berarti aman. Sekarang pada saat musim kering, kita masih berproduksi 2 juta ton per tahun. Karena ada irigasi. Ada sawah irigasi, pompanisasi jalan, irigasi jalan. Nah, itu berarti 6 juta – 12 juta ton. 12 juta katakan ya 4 bulan, 5 bulan. Berarti bisa sampai April tahun depan kekuatan pangan beras kita. Jadi, aman. Karena 11 tambah 4, ya 15 bulan,” ujarnya.

Adapun, per Kamis (23/4/2026), stok beras yang dikuasai Perum Bulog, baik CBP maupun komersial, telah mencapai 5.000.198 ton, melampaui target penugasan setara beras 4 juta ton.

Selain memperkuat stok, pemerintah juga mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga beras tetap terkendali di tingkat konsumen.

“[SPHP] ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah supaya penyeimbang. Jadi ini pasti menurunkan harga. Ini menurunkan harga kenapa? Ini kita jual Rp13.000 [per kilogram]. Yang jual Rp17.000, pasti turun. Jadi kita isi terus, tapi ambil dua miniman per orang cukup untuk satu rumah tangga. Kalau tidak dibatasi, diborong, dijual kembali,” jelasnya.

Di sisi lain, Kementan juga menyoroti praktik kecurangan dalam distribusi beras yang merugikan masyarakat.

Amran mengungkapkan adanya temuan pengemasan ulang beras subsidi maupun beras kualitas rendah yang dijual sebagai premium. Selain itu, juga adanya praktik penipuan lain melalui penjualan beras menir yang dikemas ulang menjadi beras premium dengan harga jauh lebih tinggi.

Bulog Kuasai 15% Beras Nasional

Dari sisi penguasaan stok, Amran menyebut CBP sebesar 5 juta ton yang saat ini dikuasai Bulog setara dengan sekitar 15% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34 juta ton per tahun.

“Kalau produksi kita 34 juta ton, [artinya] 5 juta ton [yang dikuasai Bulog] adalah 15% [dari produksi beras nasional],” katanya.

Dia menyebut capaian stok beras nasional saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Kementan, Perum Bulog, hingga aparat penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Adapun untuk mendukung penyimpanan, pemerintah juga terus menambah kapasitas gudang melalui kerja sama dengan pihak swasta. Saat ini, kapasitas gudang operasional Bulog mencapai 3.074.769 ton, dengan tambahan sewa/fillial gudang hingga 2.735.096 ton. Kini, sisa kapasitas gudang mencapai 809.667 ton.

“Sekarang kita sudah sewa gudang seluruh Indonesia 2 juta ton. Kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Sekarang sudah kita sewa 2 juta ton dan sekarang sudah penuh. Tinggal 800.000 [ton] dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya,” pungkasnya.

Kabupaten Agam, Sumbar (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pemerintah terlebih dahulu mengutamakan perbaikan aliran irigasi untuk sawah-sawah yang tidak rusak atau terdampak bencana guna mengejar target swasembada pangan 2026.

"Selama sawahnya tidak terdampak, irigasinya pasti kita bereskan dulu. Pasti itu," kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kabupaten Agam, Kamis.

Hal tersebut Menteri Pekerjaan Umum sampaikan saat bersama Gubernur Sumbar, Wakil Ketua Komisi VI dan Bupati Agam meninjau langsung perkembangan pembangunan sejumlah infrastruktur yang terdampak akibat bencana alam yang terjadi di akhir November 2025.

Menteri Pekerjaan Umum menjelaskan fokus perbaikan irigasi untuk areal sawah yang tidak terdampak bertujuan agar kebutuhan pangan dalam negeri tetap terpenuhi meskipun masih dalam tahap pemulihan dampak bencana.

Selain itu, ia mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum juga akan memprioritaskan perbaikan irigasi sawah-sawah yang tertimbun material lumpur, namun masih bisa ditanami dengan menggunakan bantuan drone.

"Ternyata menurut Pak Menteri Pertanian, justru lumpur itu menjadi humus," ujar dia.

Sementara itu, untuk pemulihan irigasi sawah yang belum bisa dipastikan dapat ditanami atau tidak, Kementerian Pekerjaan Umum masih menunggu arahan dari Menteri Pertanian. Sebab, lanjutnya, dikhawatirkan jika irigasi diperbaiki tetapi ternyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Nanti kalau irigasinya diperbaiki, ternyata sawahnya tidak bisa ditanami atau malah direlokasi ke tempat lain," ujar dia.

Ia mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum sudah memperbaiki beberapa irigasi sawah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, namun sempat terhenti karena belum adanya kepastian areal sawah itu bisa masih ditanami atau tidak.

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum terus menggenjot perbaikan irigasi sawah-sawah yang sudah mulai tahap penanaman. Harapannya, perbaikan tersebut bisa sejalan dengan masa panen para petani.

"Pokoknya di situ Menteri Pertanian melakukan musim tanam, di situ kita juga langsung kerjakan irigasinya," katanya menambahkan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Solok (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk memperbaiki irigasi yang selama ini mengaliri 5.500 hektare (ha) sawah di Kabupaten Solok.

"Untuk penanganan jangka panjang, tahun ini Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), guna pembenahan saluran irigasi di Kabupaten Solok," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kabupaten Solok.

Eks Wali Kota Padang tersebut menyampaikan anggaran Rp2 miliar tersebut akan digunakan untuk memperbaiki irigasi di Nagari (desa) Banda Gadang, Koto Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Saluran irigasi ini tergolong vital dan penting karena menjadi urat nadi areal persawahan petani. Apalagi Kabupaten Solok merupakan salah satu sentra penghasil padi terbaik di Ranah Minang.

Selain mengalokasikan anggaran Rp2 miliar, Gubernur mengatakan juga sudah meminta bantuan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Nagari untuk memperbaiki hulu irigasi.

"Untuk penanganan permanen kita sudah alokasikan Rp2 miliar melalui Dinas PSDA Provinsi, sedangkan pembenahan Kapalo Banda kita minta dukungan CSR Bank Nagari," sebut Mahyeldi.

Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait berupaya mempercepat perbaikan irigasi menyusul sedimen lumpur yang menumpuk di sepanjang irigasi akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Dengan lumpur yang menumpuk itu, menurut dia, berimbas pada pasokan air bagi lahan persawahan di lima nagari yakni Nagari Kotogaek Guguak, Kotogadang Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Talang dan Cupak menjadi terganggu.

Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bekerja sama untuk mempercepat perbaikan irigasi persawahan yang rusak akibat dihantam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera.

Sejak bencana terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Kementan dan Kementerian PU langsung bergerak cepat memperbaiki sungai-sungai yang selama ini menjadi urat nadi areal persawahan.

Khusus di Sumbar, salah satu titik fokus Kementan bersama Kementerian PU ialah memperbaiki aliran Batang Gawan yang berada Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Perbaikan aliran sungai ini sangat mendesak mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu pusat lumbung padi di Ranah Minang.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

di Sumbar, salah satu titik fokus Kementan-Kementerian PU ialah memperbaiki aliran Batang Gawan di Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bekerja sama untuk mempercepat perbaikan jaringan irigasi yang rusak akibat dihantam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU mana saja irigasi yang dikerjakan, dan mana yang akan dikerjakan Kementerian Pertanian untuk mempercepat perbaikan irigasi," kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian di Kabupaten Solok Provinsi Sumbar, Kamis.

Sam Herodian mengatakan sejak bencana terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Kementan dan Kementerian PU langsung bergerak cepat memperbaiki sungai-sungai yang selama ini menjadi urat nadi pengairan areal persawahan.

Khusus di Sumbar, salah satu titik fokus Kementan bersama Kementerian PU ialah memperbaiki aliran Batang Gawan yang berada Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

Perbaikan aliran sungai ini sangat mendesak mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu pusat lumbung padi di Ranah Minang.

Normalisasi sungai ini akan dikerjakan langsung oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Kementerian PU. Bentuk penanganan yang dilakukan ialah pembukaan alur sungai sepanjang 2.650 meter dimana 650 meter di antaranya sudah berhasil dikerjakan.

Selain untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, perbaikan sejumlah aliran sungai di wilayah terdampak bencana juga untuk memastikan agar pemukiman warga aman dari ancaman banjir susulan.

Sam Herodian mendorong pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengusulkan perbaikan irigasi yang rusak ringan ke Kementan. Sementara, untuk irigasi yang mengalami kerusakan sedang atau berat akan dikerjakan oleh Kementerian PU.

Sementara itu, Ni Men salah seorang warga Kabupaten Solok berharap pemerintah memprioritaskan perbaikan Batang Gawan pascadihantam banjir bandang di akhir 2025.

Normalisasi sungai ini sangat mendesak mengingat ribuan hektare sawah warga bergantung ke sungai tersebut.

"Kami sangat berharap sungai ini segera dinormalisasi. Sebab, kalau ini tidak didahulukan maka ketika hujan dalam tiga jam saja air akan meluap ke areal sawah dan pemukiman warga," harap dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan perbaikan sawah yang rusak akibat banjir di Sumatera menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan). Pemerintah pusat menyiapkan benih, alat mesin pertanian (alsintan), serta perbaikan irigasi agar pemulihan lahan berjalan cepat dan menyeluruh.

Ia merinci luas lahan terdampak di sejumlah provinsi. Di Sumatera Utara, tercatat 33.000 hektare terdampak, sementara Aceh mencapai 119.000 hektare. Dari total tersebut, sekitar 4.000 hektare mengalami puso.

“Yang rusak total kami lihat rata, sawah sudah rata. Ada yang satu minggu mau panen, kemudian dua minggu mau panen tiba-tiba banjir datang. Sedih melihat saudara kita. Saya katakan mulai kemarin langsung bergerak identifikasi, CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) dilengkapi berkasnya. Persiapan paling lambat Januari minggu pertama sudah alat bekerja,” kata Amran di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Pemerintah menyiapkan distribusi logistik sebagai prioritas utama untuk masyarakat terdampak. Bantuan meliputi benih gratis, alsintan, serta perbaikan irigasi. Kementan juga menurunkan tim lapangan untuk mempercepat rehabilitasi sawah agar aktivitas tanam kembali normal sesuai musim tanam.

Amran menegaskan koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah. Di Aceh, tercatat 2.000–3.000 hektare sawah terdampak, dan pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementan untuk memastikan pemulihan berjalan tuntas.

“Kementerian Pertanian, beras kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan. Kemudian ada bantuan Kementan Peduli, itu nilainya Rp 75 miliar,” ujarnya.

Pemerintah berharap penanganan terpadu mampu memulihkan lahan pertanian terdampak banjir dengan cepat. Pemulihan sawah dan pasokan logistik menjadi kunci agar aktivitas pertanian kembali berjalan lancar.

Hari ini, Kementan bersama mitra strategis mengirimkan bantuan tahap pertama. Sebanyak 207 truk berisi barang bantuan diberangkatkan dari Jakarta menuju lokasi bencana untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau terus berupaya menjaga ketersediaan air dan bagi petani di Kecamatan Bungaraya dan Sabak Auh, meskipun saluran irigasi di wilayah tersebut bukan merupakan kewenangan Pemkab Siak.

Bupati Siak, Afni Zulkifli menegaskan persoalan air tetap menjadi perhatian utama karena berdampak langsung terhadap produktivitas padi.

Bupati Afni menjelaskan bahwa saluran irigasi di Bungaraya terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni Pemerintah Provinsi Riau untuk Paket A serta Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra III untuk Paket B, C, dan D.

Meski demikian, ia menegaskan Pemkab Siak tidak tinggal diam dan tetap mencari solusi agar persawahan tetap basah dan tidak bergantung pada tadah hujan.

“Kami terus berkoordinasi dengan BWS Sumatera III untuk mencari jalan keluar atas kekurangan air yang sering dikeluhkan petani. Fokus kami adalah memastikan sawah tetap mendapatkan suplai air agar produksi padi meningkat,” ujarnya Selasa (2/12/2025).

Pada pertemuan bersama Kepala BWS Sumatera III, disepakati dua langkah strategis. Untuk jangka pendek, pemerintah pusat menawarkan bantuan pembangunan sumur artesis.

Sementara untuk jangka panjang, direncanakan pembangunan long storage yang dapat menjadi sumber air tambahan bagi areal persawahan.

Bupati Afni juga menyampaikan bahwa tahun ini Kabupaten Siak menerima bantuan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) terbanyak di Riau, yaitu sebanyak 23 titik yang tersebar di Sabak Auh, Pusako, dan Sungai Apit. Pembangunan fasilitas tersebut telah dimulai sejak Oktober dan masih berlangsung hingga kini.

Selain itu, tahun depan Pemkab Siak mendapat peluang mengusulkan lebih banyak pembangunan sumur artesis khusus untuk Bungaraya. Langkah ini dipersiapkan untuk mengantisipasi kekurangan air di saluran tersier yang selama ini menjadi kendala utama petani.

Terkait polemik penggunaan alat berat di kawasan irigasi, Afni menjelaskan bahwa inisiatif tersebut berasal dari masyarakat. Namun secara aturan, Pemkab tidak dapat mengoperasikan alat berat di wilayah yang bukan kewenangannya karena berpotensi menyalahi regulasi.

“Alat berat kita selalu siaga dan bahkan pernah diturunkan. Namun beberapa kali ditolak warga karena ukurannya besar dan dikhawatirkan merusak lahan sawah,” jelasnya.

Bupati Afni menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mencari solusi terbaik, termasuk melalui pengaturan berbagi air dari sumber Tasik Hitam dan memaksimalkan dukungan dari BWS Sumatera III.

“Kami tidak tinggal diam. Upaya terus dilakukan, baik untuk solusi jangka pendek maupun permanen, agar petani tetap bisa menanam dengan aman,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti Indonesia rutin kehilangan area sawah hingga 100.000 hektare (Ha) setiap tahun. Hal ini dikhawatirkan bakal mengganggu RI mencapai target Swasembada Pangan.

Prabowo menyebut, ratusan sawah itu hilang akibat dialihfungsikan menjadi area permukiman atau perumahan. Serta kerap dialihfungsikan menjadi kawasan industri.

"Ini hilang karena dirubah peruntukan, diberi [ke pengembang] dan dijadikan realestate, dijadikan pabrik. Kita butuh memang, tapi akhirnya darimana kita mau amankan pangan kalau sawah-sawah yang subur hilang?," jelas Prabowo dalam Ratas bersama Jajaran Kabiner Merah Putih di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Seiring dengan hal itu, dia mengaku tengah mendorong kebijakan cetak sawah. Di mana, pada 2026 pemerintah membidik 480.000 hektare sawah baru untuk memenuhi target swasembada pangan.

Selain itu, Prabowo juga menyebut bahwa pemerintah akan melakukan intensifikasi pada sawah lama guna memastikan kesuburan tanah terjaga.

"Pupuk lancar, benih lancar, air lancar, dengan intervensi kita kemudian kita amankan semua ekosistem produksi beras," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis keberadaan program cetak sawah dan irigasi bakal mengerek produksi beras mencapai 33 juta ton pada tahun ini.

Amran menyebutkan angka tersebut bakal melampaui target dari Presiden Prabowo Subianto dan DPR, yang sebesar 32 juta ton beras.

“Cetak sawah dan perbaikan irigasi sudah membuahkan hasil, ada peningkatan produksi 3,7 juta ton sampai dengan hari ini,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (3/9/2025).

Terlebih, hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras dalam negeri akan mencapai 31,04 juta ton. Alhasil dengan sisa dua bulan, yakni November dan Desember, dapat mencapai 33 juta ton.

Untuk itu, Amran juga optimistis harapan swasembada pangan bakal tercapai sejalan dengan terpenuhinya kebutuhan domestik tersebut.

“Alhamdulillah pada Oktober, masih ada dua bulan [hingga akhir tahun], mudah-mudahan 33 [juta ton]. Kami yakin tidak ada gangguan, kita swasembada dan di atas target dari yang diberikan Komisi IV dan Bapak Presiden,” lanjutnya.