Bisnis.com,PALEMBANG – Pemerintah resmi memilih skema pembiayaan kreatif (creative financing) untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Skema pembiayaan ini dipilih agar proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad menjelaskan bahwa keputusan menggunakan skema tersebut sejalan dengan keterbatasan fiskal pemerintah pusat dan daerah.

“Karena keterbatasan fiskal pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka dipilih skema pembiayaan kreatif,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Dia menjelaskan, dari berbagai model KPBU ataupublic private partnershipyang berkembang secara global, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan melakukan kajian untuk menentukan skema yang paling efektif.

Sejumlah model yang dikaji antara lainavailability payment, user payment, build-operate-transfer(BOT),build-own-operate(BOO), hinggadesign-build-finance-operate-maintain(DBFOM). Dari berbagai opsi tersebut, skema yang dipilih untuk tahap awal pembangunan adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara.

“Jadi, pemerintah daerah menyerahkan lahan kepada pemerintah pusat sebagai lokasi pelabuhan. Sertifikat HPL diserahkan, sehingga ini menjadi barang milik negara yang nantinya dikerjasamakan,” jelasnya.

Selanjutnya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan akan dilakukan melalui konsorsium yang melibatkan unsur BUMN, BUMD, dan swasta. Konsorsium tersebut nantinya membentukSpecial Purpose Vehicle(SPV) atau badan usaha pelabuhan yang bertanggung jawab atas pembiayaan, konstruksi, operasional, hingga pemeliharaan fasilitas.

“Badan usaha pelabuhan inilah yang nanti mengatur bagaimana pembiayaannya, operasionalnya, konstruksinya, dan maintenance-nya,” katanya.

Basyar menambahkan, pemilihan skemacreative financingjuga dinilai penting untuk membuka ruang investasi yang lebih luas, termasuk dari investor asing.

Menurutnya, kawasan Tanjung Carat diproyeksikan tidak hanya menjadi pelabuhan samudra, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis hilirisasi industri. Kawasan ini berpotensi mengembangkan berbagai sektor industri turunan, seperti karet, sawit, batu bara, bioavtur berbasis kelapa, hingga smelter aluminium.

Selain itu, proyek ini juga direncanakan terintegrasi dengan akses jalan tol dan jalur kereta api menuju kawasan industri serta pelabuhan.“Makanya ini akan menjadicenter of gravitypertumbuhan ekonomi Sumsel secara komprehensif,” tutupnya.

Banjarmasin (ANTARA) - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yamin HR meminta Komisi II DPR RI mengkaji kembali dampak kebijakan fiskal, khususnya Transfer ke Daerah (TKD), yang dinilai mempengaruhi kapasitas keuangan daerah dan penguatan layanan publik di Kota Banjarmasin, termasuk daerah lain.

“Penyesuaian transfer ke daerah tentu berpengaruh terhadap kemampuan fiskal kami, termasuk dalam memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengembangan layanan publik,” kata Yamin saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Banjarmasin, Jumat.

Menurut dia, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah untuk menjaga stabilitas keuangan. Namun, keterbatasan ruang fiskal tetap menjadi tantangan dalam mendorong optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“BUMD memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus penyedia layanan publik. Meski demikian, BUMD menghadapi kendala keterbatasan modal serta sejumlah regulasi yang dinilai masih kaku sehingga membatasi fleksibilitas pengembangan usaha di daerah,” ucapnya.

Di hadapan Komisi II DPR RI dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto, ia juga menyoroti penanganan sampah sebagai persoalan mendesak, terutama setelah penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang kini dalam tahap rehabilitasi sehingga berdampak pada sistem pengelolaan sampah kota.

Sebagai upaya konkret, Pemkot Banjarmasin telah meluncurkan 1.582 Agen Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) untuk mendorong pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya dengan harapan mampu menekan volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Di sektor infrastruktur, Yamin menjelaskan karakter Banjarmasin sebagai kota hilir membuatnya rawan terdampak air rob dan curah hujan tinggi yang memicu genangan hingga banjir.

Ia berharap dukungan pusat dan DPR dalam penataan infrastruktur, termasuk pengelolaan siring (sungai) dan sistem drainase, guna memperkuat mitigasi banjir.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, pimpinan rombongan Komisi II DPR RI menyatakan akan mencatat dan membawa aspirasi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pembahasan di tingkat pusat, termasuk terkait evaluasi kebijakan TKD dan penguatan BUMD.

Komisi II menegaskan komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi guna memastikan kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah tetap berpihak pada optimalisasi pelayanan publik.

Kegiatan reses Komisi II tersebut menjadi forum dialog antara DPR RI dan pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi implementasi kebijakan pusat di daerah.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Keterbatasan fiskal, termasuk pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD), memaksa kepala daerah untuk memutar akal. Tak terkecuali di DI Yogyakarta. Dimana perubahan aturan fiskal telah membatasi inisiatif pemerataan pembangunan.
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa selama ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterima provinsi dibagi secara proporsional untuk mendukung pembangunan di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah seperti Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Kondisi itu tak lagi mungkin dilakukan, karena PKB dikelola langsung oleh tiap kabupaten/kota.
"[PKB] yang selama ini di-collect oleh provinsi, itu dari provinsi, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, sama Kabupaten Bantul, itu urunan untuk menyisihkan hasil PKB untuk membantu Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Supaya pembangunannya tidak tertinggal, ketimpangan itu tidak makin lebar. Sekarang, yang bertanggung jawab itu UU No.1/2022 nanti kalau Gunungkidul dan Kulon Progo makin melebar [ketimpangan] pembangunannya, jangan salahkan saya," ujar Sri Sultan pada Kamis (29/1/2026).
Sri Sultan ikut menyoroti aturan PKB yang mengatur ketentuan pajak yang lebih rendah untuk mobil-mobil bekas. Dengan kebijakan itu, katanya, penerimaan PKB berpotensi untuk turun karena masyarakat didorong untuk membeli kendaraan-kendaraan lama. Hal tersebut berbanding terbalik dengan ongkos pembangunan yang kian hari kian mahal.
"Nanti kalau yang di jalan tol itu [kendaraannya] secondhand semua bagaimana? Kalau pabriknya [otomotif] melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), siapa yang tanggung jawab?" tanya Sri Sultan.
Untuk itu, Sri Sultan mendorong pemerintah daerah di DI Yogyakarta untuk beradaptasi dengan inovasi dan kreativitas dalam menerapkan kebijakan pembiayaan. Selain mematuhi ketentuan efisiensi anggaran, pemerintah daerah mesti melakukan inovasi dalam bentuk digitalisasi layanan yang akuntabel, optimalisasi layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi peran tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan, serta kemitraan antar daerah.
Upaya digitalisasi menjadi kian mendesak untuk dilakukan pemerintah daerah. Pasalnya, kata Sri Sultan, strategi itu akan mendorong sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan. Efek domino dari transformasi tersebut adalah peningkatan PAD untuk membiayai program pembangunan di daerah.
"Peluang lain dapat diperoleh dari pengelolaan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) milik pemerintah daerah, optimalisasi kawasan strategis seperti satuan ruang strategis keistimewaan, optimalisasi sport-tourism, serta peluang inovatif lainnya," tambah Sri Sultan.
Sri Sultan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di DI Yogyakarta untuk menguatkan komitmen dalam menjaga keadilan fiskal. Terlebih dengan penerapan UU No.1/2022 yang dikhawatirkan bakal semakin memperlebar kesenjangan fiskal antar daerah di DI Yogyakarta.
"Saya berharap, Bupati, Wali Kota, serta Kepala OPD, Direktur BUMD, dan stakeholder lainnya, dapat mengoptimalkan peluang tersebut dengan semangat entrepreneurial leadership yang berada dalam koridor ketentuan perundang-undangan guna menyejahterakan masyarakat," tegas Sri Sultan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kajian terbaru Center of Reform on Economics (CORE) menegaskan pandangan bahwa penetapan bencana banjir dan longsor Sumatra bersifat krusial untuk pemulihan di tiga provinsi terdampak. Penetapan bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional penting di tengah keterbatasan fiskal daerah maupun pusat.

Pada kajian bertajuk 'Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera' itu, CORE memprakirakan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat mencapai Rp77,4 triliun. Nilai itu belum termasuk pemulihan nonfisik, namun sudah jauh melampaui hitung-hitungan terakhir pemerintah yakni Rp51,8 triliun.

CORE menemukan bahwa, dari hasil analisis terhadap 52 kabupaten/kota di tiga provinsi itu, terdapat kesenjangan struktural yang besar antara kebutuhan rehabilitasi dan kapasitas fiskal daerah.

Dalam hal ini, total pendapatan daerah-daerah terdampak bencana itu yakni Rp73 triliun. Apabila dihitung hanya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), maka nilainya hanya Rp8,31 triliun atau 10% saja.

Sementara itu, sebesar 90% dari total pendapatan berasal merupakan transfer ke daerah (TKD) yang bersumber dari APBN. Di sisi lain, dalam catatan Bisnis, TKD tahun depan dianggarkan Rp693 triliun atau sudah lebih rendah dari outlook APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun.

Oleh sebab itu, CORE menilai anggaran pemulihan fisik yang dibutuhkan Rp77 triliun lebih itu tidak mungkin ditutup melalui pembiayaan mandiri bahkan dengan refocusing maksimal sekalipun.

"Rata-rata PAD di 52 kabupaten/kota terdampak hanya Rp159,9 miliar, berbanding dengan kebutuhan pemulihan rata-rata Rp700 miliar per daerah," demikian dikutip dari kajian tersebut, Minggu (28/12/2025).

Ketergantungan fiskal 52 daerah itu kepada transfer pusat juga terlihat dari analisis kapasitas fiskal daerah (KFD). CORE menemukan sebanyak 33 dari 52 daerah atau 63% di antaranya berada di kategori KFD rendah dan sangat rendah.

Di sisi lain, kapasitas APBN atau anggaran pemerintah pusat juga terbatas. Pada 2025 saja, outlook defisit diperkirakan melebar dari UU APBN yakni 2,53% terhadap PDB menjadi kisaran 2,7% sampai 2,8% terhadap PDB.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, defisit APBN per akhir November 2025 sudah Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Hal ini terjadi di tengah lemahnya penerimaan pajak, tingginya beban bunga utang serta kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas baru.

Untuk APBN 2026, defisit dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Refocusing Anggaran Program Prioritas

Menurut kajian tersebut, beberapa anggaran program flagship nasional masih bisa disesuaikan tanpa harus dihentikan sepenuhnya. CORE mengeklaim anggaran MBG yang ditetapkan sekitar Rp335 triliun bisa dikurangi dengan automatic adjusment sebesar 5% atau sekitar Rp17 triliun untuk pemulihan bencana.

Sementara itu, anggaran untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp83 triliun juga bisa disesuaikan dengan kisaran yang sama sehingga menyisihkan Rp4 triliun.

CORE mengeklaim total potensi relokasi anggaran program prioritas itu bisa mencapai Rp20 triliun hingga Rp21 triliun. Itu masih bisa ditambah dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) maupun penyesuaian anggaran lintas kementerian/lembaga dengan serapan rendah sekitar Rp10 triliun-Rp15.

Meski demikian, kombinasi dari penyesuaian pos-pos anggaran tersebut dinilai masih belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pembiayaan rehabilitasi serta rekonstruksi berskala besar.

Oleh sebab itu, status bencana nasional menjadi krusial karena dibutuhkan untuk membuka akses terhadap hibah dan pinjaman lunak internasional. Hal itu berdasarkan preseden bencana tsunami Aceh pada 2004 lalu.

"Status ini membuka akses terhadap hibah dan pinjaman lunak internasional, yang berdasarkan preseden Tsunami Aceh 2004 berpotensi mencapai Rp70-100 triliun, sekaligus memungkinkan dukungan teknis dan institusional yang tidak dapat disediakan melalui APBN semata," demikian bunyi kajian tersebut.

Sudah Sisir Anggaran

Adapun pemerintah menyebut telah menyisir APBN 2026 dan menyisihkan sekitar Rp60 triliun untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana ini didapatkan dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026, serta pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Yang buat bencana kan sudah cukup, kami sudah sisihkan Rp60 triliun," terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun. Kebutuhan terbesar yakni untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun.

Secara umum, Kemenkeu mencatat telah menyiapkan sejumlah pos anggaran untuk penanggulangan dampak bencana Sumatra. Misalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 miliar pada 2026. Kemudian, ada cadangan bencana Rp5 triliun yang bisa juga digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di luar anggaran bencana, pemerintah akan merelaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) ke pemda di tiga provinsi itu. Anggaran TKD senilai Rp43,8 triliun pada 2026 akan disalurkan dari pusat ke daerah tanpa syarat salur.

Pemda juga diberikan kemudahan dalam restrukturisasi pinjaman daerah ke pusat yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19, serta percepatan klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan.

Tidak hanya itu, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH senilai Rp250,4 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan status bencana nasional di Sumatera menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai langkah itu sulit dilepaskan dari faktor keterbatasan fiskal di pengujung 2025.

“Sikap pemerintah yang enggan menetapkan status bencana nasional, satu-satunya alasan yang masuk akal adalah soal keterbatasan anggaran,” ujar Bhima saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Bhima menyoroti postur belanja negara yang berubah drastis akibat efisiensi anggaran yang sudah telanjur dialihkan ke program prioritas lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga ruang fiskal untuk tanggap darurat menyempit. Menurut Bhima, hasil efisiensi yang sudah masuk ke sejumlah program besar, termasuk MBG, membuat pos tanggap bencana berkurang signifikan.

“Anggaran sudah akhir tahun dan terlanjur hasil efisiensi masuk ke program seperti MBG. Hasilnya anggaran untuk tanggap bencana berkurang signifikan,” lanjut Bhima.

Catatan CELIOS, ucap Bhima, menunjukkan pemerintah lebih sibuk dengan kebijakan yang bersifat populis dan lalai terhadap krisis ekologis. Pada 2026, Bhima menyampaikan, anggaran MBG mencapai Rp 335 triliun atau sekitar 8,72 persen dari belanja negara yang sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Bhima membandingkan anggaran MBG yang tercatat 125 kali lebih besar dibandingkan anggaran untuk BMKG sebesar Rp 2,67 triliun, 240 kali lebih besar ketimbang Basarnas yang sebesar Rp 1,4 triliun, dan 680 kali lebih banyak dibandingkan anggaran untuk BNPB yang hanya sebesar Rp 490 miliar.

“Ironisnya, justru lembaga-lembaga inilah yang menangani dampak bencana akibat deforestasi dan krisis iklim. Sektor penting kekurangan anggaran, sementara program konsumsi jangka pendek membengkak,” ungkap Bhima.

Bhima menyebut efisiensi dari pusat turut melemahkan kapasitas respons di daerah, terutama menghadapi bencana ekologis dan dampak kerusakan lingkungan. Banyak daerah, ucap dia, akhirnya menanggung beban sendiri karena anggaran transfer dan dana kedaruratan ikut terdampak pemangkasan.

“Pelajaran bagi 2026, anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun harus dipangkas dan dikembalikan ke pos belanja yang terkena efisiensi, termasuk dana tanggap bencana hingga dana transfer daerah,” kata Bhima.