Jakarta (ANTARA) - Berita tentang minyak mentah asal Rusia akan dikirim mulai April 2026 hingga nasib penumpang helikopter Airbus H130 yang jatuh di Sekadau, Kalimantan Barat, mengisi pemberitaan kanal ekonomi pada Jumat (17/4/2026) kemarin.

Berikut rangkuman berita kemarin yang menarik dibaca kembali pada Sabtu pagi ini.

1. Bahlil sebut minyak mentah Rusia dikirim ke Indonesia bulan April

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik minyak mentah atau crude yang diimpor dari Rusia bisa dikirim ke Indonesia mulai bulan April 2026.

"Kalau untuk crude, kalau untuk crude, mungkin bulan-bulan ini (April) bisa (dikirim ke Indonesia). Insyaallah," ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. PKP: Pembangunan hunian rakyat di lahan KAI Tanah Abang tetap berjalan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan hunian bagi masyarakat di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di kawasan Tanah Abang, Jakarta tetap berjalan mengingat lahan itu merupakan aset negara.

"Pasti. Kita akan gunakan untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat Indonesia," ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. PU percepat pemulihan Aceh fokus bangun sabo dam dan tangani lumpur

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh dengan fokus pada pembangunan sabo dam dan pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan percepatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari curah hujan tinggi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh.

"Pada saat itu saya sudah takut kalau kayu bisa turun sampai ke Tamiang lagi karena hujan deras," kata Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Mentrans ajak transmigran optimalkan peluang ekspor durian ke China

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak warga di kawasan transmigrasi mengoptimalkan peluang untuk mengekspor komoditas durian, baik beku maupun segar, ke China.

"Permintaan durian di pasar global, khususnya Tiongkok sangat besar. Nilai durian segar bahkan bisa hampir dua kali lipat dibandingkan produk beku. Ini menjadi peluang besar yang harus kita manfaatkan," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Kemenhub: Pilot, engineer, 6 penumpang heli jatuh di Sekadau meninggal

Kementerian Perhubungan menyatakan seorang pilot, engineer dan enam penumpang helikopter Airbus H130 dengan nomor registrasi PK-CFX yang jatuh di kawasan hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (16/4), dinyatakan meninggal dunia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan helikopter tersebut diawaki oleh satu orang pilot, yaitu Capt. Marindra Wibowo, serta membawa satu orang engineer Harun Arasyid dan enam penumpang.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh dengan fokus pada pembangunan sabo dam dan pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan percepatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari curah hujan tinggi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh.

“Pada saat itu saya sudah takut kalau kayu bisa turun sampai ke Tamiang lagi karena hujan deras,” kata Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan salah satu kekhawatiran utama adalah potensi material kayu dari kawasan pegunungan terbawa arus hingga ke wilayah hilir seperti Aceh Tamiang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian PU mempercepat pembangunan sabo dam meskipun secara tahapan semula direncanakan pada fase rekonstruksi.

"Sabo dam itu harusnya saya kerjakan nanti setelah masuk progres reconstruct (rekonstruksi), tapi kan pada saat masih progres tanggap darurat pun sudah saya kerjakan. Tapi sepertinya dengan kondisi cuaca yang hari ini masih seperti ini, ini masih harus saya percepat," ungkap dia.

Menurut dia, percepatan dilakukan dengan skema desain dan bangun (design and build) agar pekerjaan dapat segera dimulai tanpa menunggu tahapan normal.

Selain itu, Dody menyebut penanganan lumpur masih menjadi fokus utama, terutama di wilayah Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

Ia mengatakan kondisi di lapangan masih menunjukkan banyak permukiman yang terdampak lumpur, meskipun di jalan utama terlihat relatif baik.

“Kondisinya tidak baik-baik saja di bawah, jadi ini yang harus kita percepat pembersihannya,” ujarnya.

Pembersihan lumpur tersebut juga dilakukan melalui program padat karya yang melibatkan masyarakat setempat, sekaligus untuk mempercepat pemulihan kawasan permukiman.

Di sisi lain, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemerintah daerah untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan.

Dody menambahkan percepatan juga dilakukan pada pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, terutama di daerah terpencil yang terdampak.

Ia mengatakan desain jembatan dapat dilakukan secara cepat dan pelaksanaannya dapat melibatkan dukungan TNI agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.

“Kalau pergerakan masyarakat tidak terganggu, biasanya logistik juga tidak akan terganggu,” ucap dia.

Pemerintah, lanjutnya, juga melakukan pembersihan irigasi primer dan sekunder guna mendukung kegiatan pertanian, khususnya menjelang musim tanam.

Dody mengatakan upaya tersebut dilakukan bersama Kementerian Pertanian untuk memastikan lahan pertanian yang tidak terdampak lumpur dapat segera ditanami kembali.

Sebelumnya, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, khususnya di wilayah Aceh Tamiang sebagai prioritas penanganan.

Berdasarkan data Kementerian PU pada 21 Maret 2026, jumlah rumah rusak berat di Provinsi Aceh mencapai 38.169 unit, dengan pembangunan hunian sementara sebanyak 28.236 unit atau sekitar 74 persen dari total kebutuhan.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan hunian sementara dilakukan dalam bentuk tujuh blok bangunan modular yang mampu menampung sekitar 336 orang.

Dody menegaskan pemulihan Aceh menjadi salah satu prioritas kementeriannya agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal dalam waktu secepat mungkin.

“Yang menjadi masalah saat ini adalah lumpur, jadi itu juga yang kita kejar,” tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang KKP untuk sektor perikanan ini juga terus melakukan kontrak untuk perbaikan tambak masyarakat yang berdampak

Banda Aceh (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) melaporkan bahwa proses pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi tambak terdampak bencana masih dalam proses identifikasi kerusakan, termasuk identifikasi para pemiliknya.

Berdasarkan data Satgas PRR yang diterima ANTARA di Banda Aceh, Rabu, proses identifikasi kerusakan dan pemilik tambak dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha (by nama by address) beserta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) masing-masing daerah.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Safrizal ZA mengatakan sektor perikanan atau tambak saat ini datanya sudah cukup lengkap dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan upaya perbaikan.

"Sekarang KKP untuk sektor perikanan ini juga terus melakukan kontrak untuk perbaikan tambak masyarakat yang berdampak," katanya.

Berdasarkan data yang diterima Satgas PRR hingga 6 April 2026, luas tambak yang terdampak bencana pada 18 kabupaten/kota di Aceh mencapai 30.417 hektare. Kemudian keramba 1.953 hektare dengan total pembudidaya sebanyak 18.593 orang.

Dari data Satgas tersebut, sejauh ini juga telah dilakukan usulan tambahan anggaran untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp1,7 triliun.

Kemudian KKP juga telah menyelesaikan rencana induk dan rencana aksi. Artinya, kata dia, semua langkah pemulihan sedang berproses, termasuk persiapan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang kelautan dan perikanan.

Di Aceh, KKP melalui Balai Benih Ikan (BBI) Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah telah menyalurkan bantuan 4.800 ekor atau 12 paket calon induk nila kepada petambak yang terdampak bencana.

Safrizal menegaskan data pemulihan sektor kelautan dan perikanan ini masih terus bergerak, karena tim di lapangan tidak berhenti bekerja untuk memastikan semua yang terdampak dapat terakomodir.

"Data ini bisa terus bergerak, karena tim di lapangan terus bekerja, sehingga tidak ada satu pun tertinggal atau keluar dari catatan yang sudah kita miliki," ucap Safrizal ZA.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Proses pemulihan pascabencana di Aceh terus menunjukkan perkembangan. Sejumlah sektor layanan publik dilaporkan mulai kembali berjalan, meski kondisi di lapangan masih bersifat dinamis.

Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terus dipercepat di berbagai wilayah terdampak.

Dalam kegiatan media gathering di Banda Aceh, Selasa (7/4/2026), ia menyampaikan bahwa dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 10 daerah sudah kembali menjalankan pelayanan pemerintahan secara normal.

Di sisi lain, pembersihan lumpur di lokasi terdampak juga terus dilakukan. Hingga kini, sekitar 92 persen area telah ditangani, sementara sisanya masih dalam proses koordinasi untuk penyiapan alat berat dan sumber daya pendukung.

Untuk infrastruktur sementara, pembangunan jembatan darurat hampir seluruhnya rampung. TNI tercatat telah menyelesaikan 97 unit jembatan, sedangkan Polri mencapai sekitar 95 persen dari target yang ditetapkan.

Pemulihan di sektor kesehatan juga menunjukkan perkembangan. Seluruh 23 rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 309 puskesmas dilaporkan sudah kembali beroperasi. Selain itu, sekitar 99,6 persen puskesmas pembantu juga telah aktif melayani masyarakat.

Hal serupa terjadi di sektor pendidikan. Dari total sekolah yang terdampak, sebanyak 3.120 sekolah kini sudah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu, untuk kebutuhan hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai sekitar 91 persen. Adapun pembangunan hunian tetap (huntap) mulai berjalan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Safrizal menegaskan bahwa perkembangan pemulihan di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi infrastruktur maupun layanan bisa mengalami perubahan seiring situasi yang dihadapi.

“Data progres selalu bergerak mengikuti dinamika lapangan. Ada jembatan yang sempat dilaporkan selesai, namun kemudian terdampak kembali dan harus diperbaiki lagi,” ujar Safrizal dalam keterangan resmi, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan media gathering tersebut juga dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, instansi teknis, serta jurnalis dari berbagai organisasi dan media nasional maupun daerah.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa proses pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang menunjukkan perkembangan signifikan dan hampir mencapai 100%.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan keterangan pers usai melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah dan membagikan bantuan sembako kepada warga di Masjid Darussalam Aceh Tamiang yang berada di kawasan Hunian Sementara (Huntara), Sabtu (21/3/2026).

Menjawab pertanyaan terkait pesan bagi masyarakat Aceh Tamiang, Presiden mengungkapkan rasa syukur atas percepatan pemulihan yang terjadi di wilayah tersebut.

“Pesannya pemulihannya sangat cepat, alhamdulillah hampir 100% ya. Di tenda sudah enggak ada lagi. Seratus persen semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai,” ujar Prabowo.

Dia juga menambahkan bahwa kondisi infrastruktur, khususnya listrik, telah pulih hampir sepenuhnya. Dari seluruh wilayah terdampak, hanya tersisa sekitar lima desa yang masih menghadapi kendala.

“Alhamdulillah ya situasinya makin baik. Listrik hampir semuanya sudah jalan. Hampir 100% lah. Hanya berapa, hanya lima desa dari seluruh Aceh yang memang sulit,” lanjutnya.

Presiden Ke-8 RI memastikan bahwa bantuan pemerintah telah tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia pun mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulihan.

“Bantuan semua sudah turun ke rakyat semua. Alhamdulillah, ya. Terima kasih,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada para petugas dan aparat yang telah bekerja tanpa lelah membantu masyarakat terdampak.

Kepala negara secara khusus menyebut peran berbagai institusi seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bersama kementerian dan pemerintah daerah.

“Mereka kerja luar biasa bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta di provinsi-provinsi lain. Baik, terima kasih,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh mengemuka dalam upaya menjaga keberlangsungan tradisi Meugang menjelang Ramadan 1447 Hijriah, terutama di tengah kondisi Aceh yang masih menghadapi dampak bencana banjir dan longsor.

Sinergi tersebut tercermin dalam kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI ke Aceh yang sekaligus menjadi momentum penyaluran bantuan serta pembahasan percepatan program pemulihan sosial dan ekonomi.

Pemerintah pusat dan daerah menilai tradisi Meugang memiliki nilai sosial dan budaya yang harus tetap terjaga agar masyarakat Aceh dapat menyambut Ramadan dengan layak.

“Kami harap dana bantuan dari Kemensos dipercepat, di antaranya jadup bagi yang tinggal di huntara, dana perabotan, dan dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” kata Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah pada media, Selasa (10/2/2026).

Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah saat menerima kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta jajaran wakil ketua dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026). Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menekankan bahwa bencana di Aceh telah berlangsung lebih dari dua bulan dan hingga kini masih terdapat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa yang mengungsi.

Selain bantuan sosial, Pemerintah Aceh juga meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi Meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden. Bantuan tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan daging bagi masyarakat, terutama korban bencana, dalam menyambut Ramadan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor di Aceh mulai pulih, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh sehingga percepatan pemulihan tetap menjadi prioritas.

Tito menegaskan percepatan penyaluran uang pengganti bagi rumah rusak ringan, sedang, dan berat menjadi solusi utama. Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data penerima yang valid, mengingat ketepatan data menjadi kunci dalam penyaluran bantuan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di Aceh. Dia menegaskan bahwa berbagai aspirasi Pemerintah Aceh telah disampaikan kepada Presiden, termasuk keterbatasan keuangan daerah dalam menangani hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan masyarakat terdampak.

Dalam kunjungan itu, MPR RI juga menyerahkan 15 ribu paket sembako serta paket ibadah untuk membantu masyarakat Aceh menyambut bulan puasa. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan menjelang Ramadan.

Budayawan Aceh Tarmizi A. Hamid atau Cek Midi menegaskan bahwa Meugang bukan sekadar tradisi makan daging, melainkan identitas sosial masyarakat Aceh yang sarat makna kebersamaan.

Dia menilai kehadiran daging saat Meugang sangat sakral karena berkaitan dengan tradisi berbagi kepada fakir miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu.

“Meugang kalau tidak ada sama sekali sangat-sangat melukai hati masyarakat. Maka pemerintah di sini sebagai pemimpin haruslah memperhatikan hal-hal sosial seperti ini,” ujar Cek Midi ketika wawancara pada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, relevansi nilai sosial Meugang semakin kuat pada tahun ini karena Aceh baru saja dilanda bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan sektor peternakan lokal.

Dalam kondisi tersebut, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar semangat berbagi dan kebersamaan dalam tradisi Meugang tetap terjaga, sehingga seluruh lapisan masyarakat Aceh dapat menyambut Ramadan 1447 Hijriah dengan penuh kegembiraan dan harapan.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Aceh membutuhkan anggaran Rp153,3 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) resmi dikirimkan ke pemerintah pusat melalui BNPB.

Pemerintah Aceh menyampaikan dokumen R3P tersebut pada 3 Februari 2026 setelah disahkan oleh Gubernur Aceh dan memuat data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan menyeluruh pascabencana. Saat ini BNPB tengah melakukan verifikasi dokumen sebelum melanjutkan verifikasi faktual ke lapangan dan meneruskannya kepada Bappenas RI.

“Dari dokumen R3P yang telah kita sampaikan, pemulihan Aceh pascabencana membutuhkan anggaran Rp. 153,3 Triliun,” ujar Muhammad MTA selaku Juru Bicara Pemerintah Aceh pada media, Minggu (8/2/2026).

Penyusunan dokumen R3P ini sebelumnya dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan R3P yang digelar di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (2/1/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir menegaskan bahwa penyusunan R3P merupakan tugas strategis Pemerintah Aceh sebagai dasar pengusulan penanganan pascabencana ke pemerintah pusat.

“Tugas Pemerintah Aceh adalah menyusun R3P. Tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten dan kota. Seluruh data yang kita miliki akan kita usulkan ke pemerintah pusat,” kata M Nasir dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).

M Nasir menekankan seluruh dampak bencana banjir dan longsor harus masuk dalam dokumen tersebut, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi. Ia juga menyebut Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan pada 2028.

“Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028,” ujarnya.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dia menilai, melihat kondisi lapangan, penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh berpotensi memakan waktu hingga lima tahun.

Jarwansah juga menegaskan seluruh kerusakan akibat bencana harus masuk dalam dokumen R3P, karena setelah ditetapkan secara nasional tidak ada lagi ruang untuk penambahan data.

“Apa yang terdampak harus tertuang semua dalam R3P, jangan sampai ada yang terlewat, baik rumah warga, aset desa, aset kabupaten, hingga aset provinsi. Kalau sudah ditetapkan secara nasional dan ada yang luput, maka tidak bisa lagi dimasukkan,” tegasnya.

Dalam dokumen R3P yang telah disampaikan, kebutuhan anggaran Rp153,3 triliun itu terbagi berdasarkan rekapitulasi kewenangan. Kewenangan K/L (pusat) mencapai Rp41,8 triliun, kewenangan Aceh Rp22 triliun, kewenangan kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp29 triliun.

Pemerintah Aceh menyebut berbagai langkah pemulihan masih terus dilakukan. Dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Aceh juga disebut selalu berharap seluruh komponen terus bersatu demi Aceh lebih baik dan bangkit dari bencana.

Saat ini, BNPB masih memverifikasi seluruh dokumen sebelum melakukan verifikasi faktual ke kabupaten/kota. Setelah proses itu selesai, BNPB akan meneruskan dokumen tersebut kepada Bappenas RI untuk persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terarah dan berkelanjutan.

Namun, seperti datangnya yang tiba-tiba, kandungan emas di sungai itu tidak bisa dipastikan keberlanjutannya

Aceh Tenggara (ANTARA) - Nadia mengenakan bedak dingin di wajahnya saat mendulang emas di Desa Bener Berpapah, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Wanita paruh baya itu tidak ingin terik matahari menyurutkan semangatnya mencari peruntungan.

Aliran Sungai Alas di Desa Bener Berpapah seketika menjelma menjadi tumpuan hidup masyarakat setelah banjir bandang dan tanah longsor. Arus dahsyat pada akhir November 2025 ternyata tidak hanya membawa material batu dan lumpur, tetapi juga emas.

Warga desa tidak pernah menyangka sungai di hadapan kediaman mereka mengandung logam mulia. Lara dan asa berkecamuk begitu mereka mengetahui sungai yang meluluhlantakkan rumah kini justru menjadi sumber penghidupan untuk sementara.

Sejak sebulan terakhir, warga setempat mulai beralih mendulang emas dari sebelumnya menggantungkan hidup pada hasil kebun. Selain pria dan wanita beragam usia, anak-anak pun ikut membantu orang tuanya mencari emas sembari bermain air.

Ihwal kandungan emas itu menyebar dari mulut ke mulut. Nadia termasuk pendulang anyar, begitu pula dengan Sawiah yang baru akhir Januari mengikuti kawannya mendulang emas di sungai tersebut.

“Sebelumnya enggak ada tambang emas. Entah dari mana pun datangnya, enggak tahu,” ucap Sawiah ditemui di sela kegiatannya mendulang emas.

Aliran sungai tempat mereka mendulang emas tidak deras. Air semata kaki mengalir dengan tenang, cukup untuk warga duduk bersila dan mendirikan tenda tempat berteduh. Di bawah tenda itu, dulang berukuran 60 centimeter digoyangkan pelan-pelan.

Pendulangan merupakan tahap akhir yang bertujuan mencari butiran emas murni. Sebelum masuk ke tahap itu, pendulang mengambil bongkahan pasir dari sungai untuk kemudian ditumpahkan ke meja berbentuk seluncuran yang dialasi karpet kasat.

Pendulang lantas menyiramkan air ke atas pasir yang telah dituangkan pada alat yang mereka buat sendiri itu. Air serta pasir biasa akan mengalir ke bawah, sementara butiran emas diharapkan menyangkut di tekstur karpet.

“Setelah itu, tumpahkan ke dulang, baru digoyang. Setelah digoyang, keluarkan ampasnya, sampahnya itu. Baru terakhir dicucur dia sama air, sikit-sikit, pelan-pelan. Terakhir, nampaklah ujungnya,” kata pendulang lainnya, Ibrahim.

Sama dengan Nadia dan Sawiah, Ibrahim juga baru mendulang emas dalam sepekan terakhir. Ia melakukan itu karena mata pencariannya sebelum bencana, yakni bertukang dan berkebun, belum kembali pulih.

“Kadang di bangunan, kadang ke kebun, ke ladang. Tapi ini lagi kosong,” kata dia.

Jual di Kutacane

Praktis, ketiga pendulang itu belum pernah mencoba menjual hasil dulang mereka ke tengkulak. Mereka mengumpulkan emas yang didapat selama lebih kurang satu minggu sebelum dijual ke tauke yang datang ke desanya atau ke pasar di pusat kota.

“Aku belum pernah merasakan, kalau orang yang lain sudah ada,” ucap dia.

Orang lain yang dimaksud Ibrahim adalah Rukiah. Ia mengaku telah pernah menjual emas hasil dulangnya ke pasar pagi di Kutacane, ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara yang berjarak sekitar 22 kilometer.

Menurut Rukiah, harga jual emas di kota dan tengkulak di desa berbeda. Oleh sebab itu, ia memilih untuk menjualnya di Kutacane. “Ada duitnya Rp3,1 juta. Jual ke pajak (pasar) pagi,” katanya.

Rukiah mulai mendulang emas setelah adiknya pertama kali mengetahui sungai di dekat rumahnya mengandung emas. Setelah itu, petani kakao tersebut, bersama anggota keluarganya yang lain, ikut mendulang emas.

“Waktu itu enggak ada di sini. Setelah banjir ini, rumah pun habis, baru ada. Kadang itu rezeki dikasih Tuhan, kan?” ucap Rukiah tidak menyangka.

Dia memutuskan untuk mendulang emas karena sumber pemasukannya tidak stabil setelah perkampungan yang dia tinggali terkena bencana. Coklat, begitu dia menyebut kakao, tidak lagi berbuah banyak setelah banjir melanda. Selain itu, harganya pun belum kembali kompetitif.

Dengan mendulang emas, Rukiah merasa terbantu. Bos emas, tuturnya, senang dengan hasil emas yang didulang warga Bener Berpapah. Uang hasil penjualan emas lantas digunakan untuk membayar sekolah anak, listrik, maupun kebutuhan sehari-hari.

“Emas di sini bagus, bilang tauke itu makanya kami selalu jual ke sana. Asal pergi kami ke situ, senang tauke itu pun,” katanya.

Pukul 08.00 pagi, Rukiah sudah berada di tepian sungai. Mendulang emas dia lakukan hingga petang setiap harinya. Namun, hasil dulang tidak selalu bagus. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengumpulkan hasil pendulangan terlebih dahulu sebelum dijual.

Menurut dia, kegiatan yang dilakukannya bersama warga Desa Bener Berpapah lainnya itu sempat diperingatkan aparat keamanan. Polisi, tuturnya, takut pendulangan emas akan merusak alam.

Namun, Rukiah dan warga lainnya meyakini kegiatan mereka tidak seperti yang dikhawatirkan. “Ngapain rusak? Enggak kita bawa, kan. Tanahnya di sini, semua, pasirnya. Enggak ada kita bawa, enggak ada apa pun,” ujarnya.

Harapan seringkali muncul dari tempat yang tidak terduga. Sungai yang sempat membawa ketakutan kini menjadi penenang bagi masyarakat Bener Berpapah: mereka menyambung hidup dari sana.

Namun, seperti datangnya yang tiba-tiba, kandungan emas di sungai itu tidak bisa dipastikan keberlanjutannya. Betulkah ini menjadi penyelamat hidup untuk waktu yang lama atau hanya “napas buatan” bagi warga desa?

Maka dari itu, warga berharap kebun dan sawah mereka dapat kembali pulih agar dapur terus mengepul. Bersamaan dengan itu, mereka, yang sebagiannya masih mengungsi di bangunan sekolah terdekat, berharap hunian sementara dapat segera dibangun.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Tenggara, Aceh (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan PT Hutama Karya terus memacu normalisasi sungai beserta irigasi di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh demi mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi.

Satuan Tugas Penanganan Bencana Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menurunkan setidaknya empat alat berat di Desa Bener Berpapah, Kecamatan Ketambe untuk membersihkan sisa material banjir bandang dan tanah longsor.

"Di sini sedang normalisasi buat pengairan. Sudah hampir dua minggu dan alat berat kita ada empat di sini," ucap pengawas lapangan dari Hutama Karya, Jainudin (40) saat ditemui ANTARA di Desa Bener Berpapah, Senin.

Alat-alat berat itu tampak mengangkat batu dan kayu serta menumpuk fondasi untuk membangun batasan antara jalan dan bibir sungai yang amblas akibat bencana akhir November 2025 lalu.

Jainudin menjelaskan sebelum normalisasi dilakukan, batu dan kayu berbagai ukuran tergeletak sehingga menutup aliran sungai dan mengganggu akses jalan. Menurut dia, warga bahkan tidak bisa berjalan kaki melintasi jalan sebelum normalisasi dimulai.

"Setelah normalisasi ini, pembersihan ini, ini sudah ada lumayan, ya, sedikit sudah ada bersih dan sudah ada kelihatan ini normal lagi," ucapnya.

Normalisasi sudah dilakukan sejak dua pekan lalu. Desa itu merupakan titik kedua, setelah sebelumnya pengerjaan dirampungkan di Desa Lawe Mengkudu yang berjarak sekitar 2 kilometer dari Desa Bener Berpapah.

"Nanti masih pindah kita ke sana (ke desa lain) yang mau dibersihkan lagi," imbuhnya.

Ia lebih lanjut mengatakan tidak ada tantangan berarti dalam pengerjaan normalisasi dimaksud. "Kalau kesulitannya enggak terlalu karena ringan-ringan cuma itu," tuturnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung penanganan dampak bencana di Aceh secara berkelanjutan, menyusul telah ditetapkannya status transisi oleh Pemerintah Aceh dari masa tanggap darurat ke masa pemulihan bencana.

Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya, Minggu (1/2) menyebut Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung pemerintah daerah dalam seluruh tahapan penanganan pascabencana, termasuk infrastruktur dasar.

"Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas," ucap Dody.

Selain itu, dia juga menegaskan Kementerian PU berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan irigasi, terutama di daerah sentra produksi pangan, karena menyangkut ketahanan pangan dan penghidupan petani.

"Irigasi adalah tulang punggung pertanian. Begitu terjadi gangguan, harus segera cepat ditangani agar saluran kembali berfungsi," tuturnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Gayo Lues, Aceh (ANTARA) - Pemerintah mempercepat pembersihan material sisa bencana banjir dan tanah longsor di jalan lintas penghubung Blangkejeren, Gayo Lues, dan Kutacane, Aceh Tenggara, untuk memudahkan mobilisasi logistik dan aktivitas masyarakat.

Pelaksana proyek dari PT Hutama Karya (HK) (Persero), Ibrahim, mengatakan pihaknya telah melakukan pembersihan di sejumlah titik di ruas jalan lintas Blangkejeren–Kutacane sejak Desember 2025.

“Targetnya sesegera mungkin karena ini pun longsoran masih banyak. Insyaallah kami usahakan dalam beberapa hari ini segera tuntas masalah pembersihan longsoran di badan jalan,” kata Ibrahim ditemui di Desa Palok, Blangkejeren, Gayo Lues, Aceh, Jumat.

Ibrahim menyebutkan pihaknya melakukan pembersihan badan jalan dari material banjir dan longsor terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan tim lain yang akan melakukan revitalisasi jalan yang rusak.

Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya menyiagakan sejumlah alat berat, seperti alat pemuat beroda (wheelloader), ekskavator, hingga tiga unit truk jungkit (dumptruck).

"Kerja kami jam 8 (pagi) sampai jam 5 sore. Kalau memang efektif untuk lembur, kami lemburin sampai jam 12 malam. Arahan dari pemerintah sesegera mungkin ini dituntaskan, biar akses jalan dari Blangkejeren-Kutacane," ucap Ibrahim.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menekankan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap pemulihan konektivitas jalur lintas tengah Aceh, khususnya ruas dari arah Kutacane menuju Blangkejeren hingga Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Penanganan ruas Jalan Blangkejeren–Batas Kabupaten Gayo Lues/Aceh Tenggara telah dilaksanakan Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dengan mengerahkan alat berat berupa ekskavator dan wheelloader untuk mempercepat pembersihan material longsor.

"Hampir semua kendaraan sudah bisa lewat, sehingga aset logistik, kendaraan berat, BBM, dan kebutuhan lainnya sudah bisa masuk dari arah Kutacane menuju Blangkejeren atau ke Gayo Lues," ucap Dody, Sabtu (10/1).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Aceh mengakui belum dapat memastikan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan wilayah ini pascabencana hidrometeorologi yang menghantam jelang akhir November 2025.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah saat ini terus melakukan upaya-upaya percepatan pemulihan. Dilihat dari dampak signifikan banjir dan tanah longsor yang menerjang 18 kabupaten/ kota se-Aceh, masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu 4-5 tahun.

“Bencana tsunami butuh waktu [pemulihan] kurang lebih empat tahun. Kalau melihat dampak banjir dan tanah longsor ini, pemulihannya lebih kurang membutuhkan waktu sebanyak itu juga, sekitar 4-5 tahun baik untuk pemulihan infrastruktur maupun ekonomi,” ujar MTA kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

Dijelaskan MTA, pemerintah daerah bersama tim rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) masih melakukan perhitungan terhadap kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor Aceh.

Dia mengatakan pendataan R3P nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi-rekonstruksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di bawah koordinasi satgas percepatan rehabilitasi-rekonstruksi nasional.

Diapun menyebut belum dapat memberi penjelasan rinci terkait besar kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi mulai 25 November 2025 lalu.

Namun, MTA memperkirakan ada potensi lonjakan angka kemiskinan di wilayah ini pascabencana. Dilansir dari Laporan Perekonomian Bank Indonesia Provinsi Aceh periode Agustus 2025, angka kemiskinan Aceh per Maret 2025 tercatat sebesar 12,33%.

“Akibat bencana, berpotensi besar terjadinya peningkatan tajam angkat kemiskinan. Resminya, nanti kita tunggu hasil survei yang dilakukan oleh BPS,” tambahnya.

Berdasarkan data BNPB per Senin (19/1/2026) petang, total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh mencapai 560 jiwa. Sebanyak 31 jiwa hingga kini masih dinyatakan hilang.

Adapun kerusakan bangunan dan fasilitas umum yang tercatat pascabencana yakni rumah sebanyak 144.865 unit; fasilitas kesehatan 141 unit; fasilitas pendidikan 2.805 unit; dan rumah ibadah 631 unit.

BNPB juga mencatat ada 623 jembatan dan 1.627 jalan yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh. (240)

REPUBLIKA.CO.ID, ACEH —Pertamina Patra Niagamemperkuat sinergi pemulihan pascabencana di Aceh untuk memastikan keandalan pasokan BBM tetap andal. Fokus utama diarahkan pada ketersediaan solar untuk menjaga kelistrikan dan layanan publik di wilayah terdampak.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kunjungan kerja Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar ke Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen untuk meninjau langsung distribusi energi di lapangan.

Selama periode akhir November hingga Desember 2025, penyaluran BBM solar di Aceh meningkat hampir 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran mencapai lebih dari 5.400 kiloliter atau naik sekitar 900 kiloliter, seiring meningkatnya kebutuhan energi untuk aktivitas pemulihan.

Kenaikan penyaluran solar digunakan untuk menopang operasional pembangkit listrik tenaga diesel dan sistem cadangan kelistrikanPLN. Ketersediaan solar menjadi faktor krusial agar fasilitas vital dan pusat layanan masyarakat tetap beroperasi selama masa tanggap darurat.

Pertamina Patra Niaga juga mendukung pemenuhan solar dan bensin untuk program bantuan 1.000 unit genset dariKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Program tersebut mencakup 500 unit di Aceh Tengah, 300 unit di Lhokseumawe, dan 200 unit di Banda Aceh.

Dalam rangkaian kunjungan, manajemen meninjau Desa Riseh Tunong di Kabupaten Aceh Utara serta Desa Pante Peusangan di Kabupaten Bireuen. Peninjauan dilakukan untuk memetakan tantangan distribusi energi dan kebutuhan masyarakat terdampak.

Sebagai bagian dari kepedulian sosial, Pertamina Patra Niaga menyalurkan paket kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, dan mi instan. Bantuan diterima kepala desa setempat untuk disalurkan kepada warga.

Achmad Muchtasyar mengatakan, keandalan pasokan solar memegang peran strategis dalam pemulihan Aceh. “Di tengah kondisi bencana, Solar memiliki peran strategis untuk menjaga kelistrikan, mendukung operasional PLTD dan genset, serta memastikan layanan publik tetap berjalan. Pertamina Patra Niaga terus bersinergi dengan PLN, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan agar distribusi energi tetap terjaga dan tepat sasaran,” ujar Achmad dalam siaran pers, Rabu (7/1/2026),

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi mengatakan, pemantauan stok dan distribusi BBM dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. “Kami mengupayakan distribusi Solar di Aceh tetap berjalan optimal sebagai bagian dari dukungan pemulihan wilayah, sekaligus menghadirkan kepedulian sosial bagi masyarakat terdampak,” kata Sunardi.