Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang penggunaan skema naming rights sebagai salah satu sumber pembiayaan kreatif (creative financing) untuk pembangunan dan revitalisasi ruang publik di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan skema tersebut memungkinkan pihak swasta berkontribusi dalam pembangunan fasilitas publik tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Hal yang berkaitan dengan naming rights ini memang menjadi salah satu kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk creative financing,” ujar Pramono, ujarnya di Jakarta Budget Talks, Jumat (17/4/2026).

Salah satu contoh proyek yang sudah direalisasikan melalui skema tersebut adalah Taman Bendera Pusaka di Jalan Barito. Menurut Pramono, pembangunan taman itu sepenuhnya dibiayai dari sumber non-APBD.

Dalam waktu dekat, Pemprov DKI juga akan menyelesaikan revitalisasi Taman Semanggi dengan skema serupa. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp134 miliar yang berasal dari kerja sama naming rights.

Pramono optimistis taman tersebut akan menjadi ruang publik baru yang lebih menarik bagi warga Jakarta.

“Saya yakin tahun depan teman-teman akan kaget karena akan kita buat menjadi lebih menarik, colorful, dan lebih bisa dimanfaatkan warga Jakarta. Mudah-mudahan selesai bulan Juni sebagai kado untuk Kota Jakarta,” katanya.

Selain taman, Pemprov DKI juga tengah mengembangkan pembiayaan berbasis creative financing untuk sejumlah kawasan strategis kota. Pramono menyebut kawasan Bundaran HI dan Dukuh Atas saat ini juga tengah direvitalisasi menggunakan skema pembiayaan kreatif tersebut.

Ke depan, pemerintah daerah juga membuka peluang penggunaan naming rights untuk sejumlah taman kota yang membutuhkan revitalisasi. Bahkan, taman-taman tersebut dapat menggunakan nama sponsor sebagai bagian dari kerja sama.

“Saya izinkan taman-taman di Jakarta untuk naming rights. Misalnya Rubi, Taman Rubi, diperbolehkan,” ujarnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan kebijakan tersebut murni menggunakan pendekatan bisnis dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.

“Saya izinkan naming rights, tapi ini tidak ada hubungannya dengan partai politik. Jangan di-twist lagi. Pendekatannya betul-betul bisnis, jadi enggak ada politiknya,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana penggunaan naming rights sempat menjadi perbincangan setelah muncul usulan agar nama pihak tertentu, termasuk partai politik, dapat digunakan pada fasilitas transportasi seperti halte atau stasiun. Namun Pramono menyebut pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks bercanda dan bukan kebijakan resmi pemerintah daerah.

Bisnis.com,PALEMBANG – Pemerintah resmi memilih skema pembiayaan kreatif (creative financing) untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Skema pembiayaan ini dipilih agar proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad menjelaskan bahwa keputusan menggunakan skema tersebut sejalan dengan keterbatasan fiskal pemerintah pusat dan daerah.

“Karena keterbatasan fiskal pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka dipilih skema pembiayaan kreatif,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Dia menjelaskan, dari berbagai model KPBU ataupublic private partnershipyang berkembang secara global, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan melakukan kajian untuk menentukan skema yang paling efektif.

Sejumlah model yang dikaji antara lainavailability payment, user payment, build-operate-transfer(BOT),build-own-operate(BOO), hinggadesign-build-finance-operate-maintain(DBFOM). Dari berbagai opsi tersebut, skema yang dipilih untuk tahap awal pembangunan adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara.

“Jadi, pemerintah daerah menyerahkan lahan kepada pemerintah pusat sebagai lokasi pelabuhan. Sertifikat HPL diserahkan, sehingga ini menjadi barang milik negara yang nantinya dikerjasamakan,” jelasnya.

Selanjutnya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan akan dilakukan melalui konsorsium yang melibatkan unsur BUMN, BUMD, dan swasta. Konsorsium tersebut nantinya membentukSpecial Purpose Vehicle(SPV) atau badan usaha pelabuhan yang bertanggung jawab atas pembiayaan, konstruksi, operasional, hingga pemeliharaan fasilitas.

“Badan usaha pelabuhan inilah yang nanti mengatur bagaimana pembiayaannya, operasionalnya, konstruksinya, dan maintenance-nya,” katanya.

Basyar menambahkan, pemilihan skemacreative financingjuga dinilai penting untuk membuka ruang investasi yang lebih luas, termasuk dari investor asing.

Menurutnya, kawasan Tanjung Carat diproyeksikan tidak hanya menjadi pelabuhan samudra, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis hilirisasi industri. Kawasan ini berpotensi mengembangkan berbagai sektor industri turunan, seperti karet, sawit, batu bara, bioavtur berbasis kelapa, hingga smelter aluminium.

Selain itu, proyek ini juga direncanakan terintegrasi dengan akses jalan tol dan jalur kereta api menuju kawasan industri serta pelabuhan.“Makanya ini akan menjadicenter of gravitypertumbuhan ekonomi Sumsel secara komprehensif,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pendanaan Proyek Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan melalui pembiayaan kreatif menuai sorotan. Skema yang mengandalkan sinergi multipihak utamanya swasta menyisakan sejumlah catatan penting, terutama terkait kepastian manfaat bagi ekonomi wilayah tersebut.

Pengamat ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel) Sukanto menilai, penggunaan modelcreative financingdalam proyek tersebut masih menyimpan sejumlah kelemahan, terutama menyangkut kepastian timbal balik ekonomi bagi daerah.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan secara rinci model kerja sama, durasi konsesi, hingga porsi manfaat yang akan diterima daerah dari proyek strategis tersebut.

“Kalau dikelola BUMN mungkin timbal baliknya lebih jelas untuk daerah, tetapi kalau swasta tentu harus dipastikan apa yang diperoleh Sumsel, apa kewajiban pemerintah, dan bagaimana skema manfaat jangka panjangnya,” jelasnya kepada Bisnis.

Sukanto menuturkan, pengalaman sejumlah proyek infrastruktur yang menggunakan skema serupa kerap menghadapi tantangan pada masa konsesi yang panjang. Sehingga, daerah baru bisa menikmati manfaat optimal setelah bertahun-tahun.

“Biasanya ada durasi kerja sama yang panjang. Bisa puluhan tahun. Ini yang harus dipastikan kembali agar jangan sampai Sumsel hanya menjadi lokasi proyek, tetapi manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati pihak pengelola,” imbuhnya.

Meski demikian, secara ekonomi keberadaan pelabuhan dinilai tetap memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar.

Berdasarkan gambaran proyek pelabuhan sejenis di Indonesia, nilai multiplier effect diperkirakan berada di kisaran 1,48. Artinya, kata Sukanto, setiap investasi 1 unit akan memberikan tambahan dampak ekonomi sekitar 0,48 unit.

Pelabuhan Tanjung Carat juga diproyeksikan menjadi pintu utama distribusi komoditas unggulan Sumsel, terutama batu bara, kopi, karet, dan kelapa sawit.

Selama ini, sebagian besar komoditas ekspor Sumsel masih bergantung pada pelabuhan di provinsi lain seperti Lampung dan Jambi, sehingga biaya logistik menjadi lebih tinggi.

Dengan hadirnya pelabuhan tersebut, biaya distribusi diperkirakan dapat ditekan sekaligus memperluas akses pasar.

“Batubara yang selama ini keluar lewat Lampung, kopi dan sawit yang lewat Jambi, nantinya bisa langsung dari Tanjung Carat. Ini tentu menurunkan biaya logistik dan membuka pasar lebih luas,” katanya.

Selain mendukung ekspor, pelabuhan ini juga dinilai akan memperlancar arus masuk bahan baku dan mesin industri yang selama ini masih menjadi kendala akibat terbatasnya kapasitas bongkar muat di pelabuhan eksisting.

“Mesin industri, alat manufaktur, hingga bahan baku untuk sektor sawit dan industri pengolahan akan lebih mudah masuk. Selama ini salah satu masalahnya adalah proses bongkar muat yang panjang dan keterbatasan pelabuhan,” ujar Sukanto.

Namun, dia mengingatkan agar kemudahan akses logistik tidak justru menghambat agenda hilirisasi industri di Sumsel.

Pemerintah, menurutnya, harus memastikan komoditas yang keluar melalui pelabuhan bukan lagi bahan mentah, melainkan produk yang telah memiliki nilai tambah.

Sehingga, pembangunan pelabuhan harus berjalan beriringan dengan penguatan hilirisasi di sektor unggulan Sumsel.

“Ini yang menjadi catatan penting. Jangan sampai yang keluar hanya bahan gelondongan atau bahan mentah. Yang kita harapkan adalah barang yang sudah diproses, sehingga nilai tambahnya tetap tinggal di Sumsel,” tutur Sukanto.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto mengatakan kondisi di Sumsel saat ini masih terkendala terkait distribusi maupun transportasi pengangkutan hasil produksi kelapa sawit.

Hal itu, kata dia, dikarenakan belum tersedianya pelabuhan samudra sebagai gerbang eksporcrude palm oil(CPO) asal Sumsel.

“Secara kapasitas pabrik kelapa sawit [PKS] di Sumsel memadai, namun saat ini karena belum tersedia pelabuhan samudera membuat biaya transportasi atau pengangkutan tinggi,” kata Alex.

Pihaknya juga mengharapkan agar pembangunan pelabuhan dapat segera terealisasi, untuk mendukung kelancaran industri sawit di Bumi Sriwijaya.

Senada, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel juga mengharapkan pelabuhan besar di Sumsel segera hadir.

Ketua Gapkindo Sumsel Alex K. Eddy mengatakan, melalui adanya pelabuhan Tanjung Carat, diharapkan kapal-kapal dengan muatan besar dapat langsung ke Sumsel tanpa melalui feeder dan transit di Singapura.

Dengan begitu, dapat membuka peluang biaya ekspor karet yang lebih murah.

“Sehingga [ekspor karet Sumsel] bisa lebih bersaing dengan Thailand dan negara Ivery Coast,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Pelabuhan Tanjung Carat yang kini telah memasuki tahap peluncuran proyek ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak di Sumsel yang mampu mendukung aktivitas perdagangan dalam skala besar.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut akan menjadi solusi atas keterbatasan yang selama ini dihadapi di Pelabuhan Boom Baru Palembang yang dinilai tidak lagi representatif, baik dari kapasitas, luas kawasan, maupun lokasinya.

“Ini bukan hanya soal niaga, tetapi juga kemanusiaan. Kemacetan dan kecelakaan di dalam kota juga menjadi dampak dari aktivitas pelabuhan yang tidak memadai. Oleh karenanya pelabuhan ini [Tanjung Carat] akan menggantikan Pelabuhan Boom Baru yang sudah tidak representatif,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah bakal memilih skema creative financing dalam pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang akan dilakukan di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Proyek strategis nasional yang kini memasuki tahap project launching ini akan dibangun tanpa menggunakan APBN maupun APBD, melainkan melalui pembiayaan kreatif berbasis kolaborasi multipihak.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, mengatakan model pendanaan tersebut menjadi langkah inovatif pemerintah untuk memastikan proyek infrastruktur besar tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

“Harapannya, project launching ini tidak berhenti di acara seremonial, tetapi dilanjutkan sampai selesai, sampai milestone ke-15 di mana pelabuhan tersebut benar-benar beroperasi,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Menurut Dudy, momentum peluncuran proyek ini menandai dimulainya milestone ke-11 dari total 15 tahapan pembangunan pelabuhan yang diproyeksikan menjadi pelabuhan samudra internasional di wilayah Sumsel.

Namun, yang menjadi pembeda proyek ini, adalah tidak menggunakan skema pembiayaan konvensional melalui APBN dan APBD.Pemerintah memilih creative financing atau model pembiayaan yang mengandalkan sinergi antara BUMN, BUMD, dan sektor swasta.

Skema ini dinilai sebagai solusi inovatif dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, karena memungkinkan proyek tetap berjalan tanpa membebani anggaran pemerintah secara langsung.

Dalam jurnal Innovative Financing for Infrastructure: A Systematic Literature Review (2025), Ismujatmika dkk. menjelaskan bahwa creative financing atau innovative financing merupakan inovasi yang memperkuat metode pembiayaan tradisional untuk memastikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, terutama ketika kapasitas fiskal pemerintah terbatas.

Sementara pakar Public-Private Partnerships (PPP), E.R. Yescombe, mendefinisikan pembiayaan kreatif sebagai metode pendanaan jangka panjang yang bertumpu pada arus kas proyek itu sendiri, dengan pembagian risiko antara pemerintah, investor, pemberi pinjaman, dan pihak terkait lainnya.

Dalam konteks Pelabuhan Tanjung Carat, skema ini membuka ruang investasi yang lebih luas bagi pelaku usaha sekaligus mempercepat realisasi proyek melalui pembagian peran dan risiko yang lebih proporsional.

Dengan model ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, sementara kebutuhan modal pembangunan ditopang melalui keterlibatan BUMN, BUMD, serta investor swasta.

“Dan bisa selesai tepat waktu. Minimal tepat waktu, harapannya bisa dipercepat,” tutur Dudy.

Komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mengeskalasi pembangunan agar proyek dapat mencapai target operasional pada 2028, atau paling lambat 2029.

Pelabuhan Tanjung Carat sendiri ditargetkan mulai groundbreaking pada kuartal IV 2026, dengan nilai investasi diperkirakan mencapai 1,2 miliar dolar AS. Masa pengembangan proyek berlangsung lebih dari lima tahun dalam tiga tahap pembangunan, dengan masa konsesi lahan lebih dari 50 tahun.

Secara teknis, kawasan pelabuhan dirancang sebagai pusat logistik terpadu seluas 230 hektare, yang mencakup area jettyseluas 59,95 hektare, fasilitas darat 88,29 hektare, serta area pendukung 81,06 hektare untuk integrasi transportasi multimoda dan pengembangan kawasan industri.

Keberadaan pelabuhan ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas logistik Sumsel, tetapi juga menjadi contoh implementasi creative financing dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Koordinator Staf Khusus DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan tidak ingin mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menyalurkan pembiayaan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan berupaya mengandalkan pendapatan daerah.

Hal ini tidak lepas dari pemangkasan DBH bagi Jakarta senilai Rp15 triliun pada 2026. Yustinus mengatakan Pemprov DKI Jakarta berupaya mendongkrak pendapatan melalui investasi dan pendapatan lainnya.

"Maka kita sekarang mendorong creative financing. Bagaimana pembiayaan itu nanti tidak mengandalkan dana bagi hasil, tapi bisa melalui investasi atau pinjaman dan sebagainya," katanya kepada jurnalis di Taman Ismail Marzuki, Jumat (6/3/2026).

Dia memahami bahwa pemangkasan DBH menyebabkan sejumlah porsi pengeluaran daerah harus ditekan sebagai bentuk penyesuaian. Namun, katanya, pemotongan DBH diupayakan tidak memengaruhi pelayanan publik.

Namun, Yustinus mengatakan Pemprov DKI Jakarta sedang mengoptimalkan penggunaan dana di luar APBD untuk disalurkan ke sejumlah infrastruktur publik.

"Yang penting kebutuhan esensial publiknya tidak dikurangi, itu harapannya. Dan ke depan memang non-APBD ini yang coba dioptimalkan, baik pemanfaatan tata ruang dan lain-lain," ucapnya.

Selain menjalankan penugasan, BUMD juga akan diminta menyetorkan dividen yang lebih baik kepada Pemprov DKI Jakarta jika keuangannya optimal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) Iwan Takwin menyampaikan bahwa sedang membuat strategi penggunaan dana secara mandiri tanpa membebani APBD.

"Jakpro kemudian dituntut untuk memikirkan bagaimana strategi-strategi korporasi kami untuk kemudian tidak membebani lagi APBD. Tetapi apa yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur, itu kita bisa wujudkan dengan akselerasi-akselerasi yang terukur gitu," jelasnya.

Iwan menegaskan bahwa Jakpro berupaya masuk dalam komunitas global guna melihat peluang mendapatkan pemasukan yang salah satunya menggaet para investor untuk bekerja sama menjalankan beberapa proyek.

"Nah, hal itu menjadi pintu nantinya sehingga Jakpro nanti dengan mudahnya atau dengan fleksibelnya bisa menggaet para investor-investor itu masuk ke dalam Jakarta kemudian berkolaborasi dengan kami untuk kemudian mewujudkan program-program Jakarta, mewujudkan fasilitas-fasilitas publik dan infrastruktur yang memang benar-benar dibutuhkan kemudian lebih menetapkan lagi Jakarta menjadi kota global," paparnya

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menggali peluang pembiayaan alternatif di tengah efisiensi anggaran serta pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, dimana per Kuartal III/2025, laju pertumbuhan berada di angka 5,40% (year-on-year/yoy).
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan Jaka Sucipta menyampaikan bahwa pemangkasan TKD merupakan realitas pahit yang mesti dialami pemerintah daerah.

Dana TKD selama ini telah menjadi andalan pemerintah daerah untuk memacu pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, Jaka mengajak pemerintah daerah untuk melakukan reorientasi strategi keuangan secara fundamental.
"[TKD] ini mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2026, dari Rp919 triliun menjadi Rp600 triliun sekian, jadi turunnya cukup lumayan. Makanya, kemudian pemerintah daerah tentu diminta untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif sumber pembiayaan," ujar Jaka dalam agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada Kamis (29/1/2026).
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi DI Yogyakarta Danang Setiadi menyampaikan bahwa pihaknya akan menggali opsi pembiayaan alternatif sembari melakukan sejumlah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta aset daerah.

"Melalui creative financing, pemerintah daerah DI Yogyakarta dapat tetap mendukung program prioritas pembangunan tanpa meningkatkan beban pajak dan retribusi daerah sekaligus mendorong efisiensi inovasi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah," ujarnya.
Ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah DI Yogyakarta saat ini. Danang mengungkapkan ada keterbatasan kontribusi BUMD dalam mengelola hasil kekayaan daerah. BUMD perlu melakukan transformasi supaya tidak hanya berorientasi pada layanan publik, tetapi ikut menghasilkan dividen yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Di sisi lain, pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun pemanfaatan dan sewa jangka panjang.
"Salah satu bentuk creative financing di DI Yogyakarta antara lain program Kampung Berkah yang bekerja sama dengan Baznas DI Yogyakarta," tutur Danang.

Pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di DI Yogyakarta juga bisa diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menegaskan bahwa perubahan status Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara tidak mengubah arah pembangunan.

Menurutnya, Jakarta kini bergerak sebagai kota ekonomi, kota wisata, dan pusat pertumbuhan nasional, sehingga strategi pembiayaan dan penguatan SDM menjadi kunci untuk menjaga daya saing.

Transformasi tersebut berlangsung di tengah tekanan fiskal. APBD Jakarta saat ini mengalami defisit sekitar Rp14,97 triliun, namun Gubernur DKI mengarahkan agar berbagai layanan sosial dan publik pasti tetap berjalan penuh.

“Meskipun kita mengalami penurunan APBD, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan kepada masyarakat tidak boleh dikurangi," ujarnya dalam Seminar Nasional “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” yang digelar INDEF pada Kamis (20/11).

Untuk menjaga konsistensi layanan, Jakarta menerapkan pendekatan creative financing, termasuk rencana pembentukan Jakarta Collaboration Fund sebagai cara lain untuk menambah pendanaan pembangunan Jakarta.

Strategi ini diambil agar pembangunan kota tetap berjalan tanpa mengorbankan prioritas pelayanan masyarakat.

“Pemprov DKI Jakarta akan membuat Jakarta Collaboration Fund untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang dapat memperbaiki. Namun demikian, kami pastikan defisit tersebut tidak mengurangi layanan kita di Pemprov DKI Jakarta,” tegas Suharini menjelaskan ucapan Gubernur Pramono Anung yang berhalangan hadir.

Selain pembiayaan, Pemprov menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi penting dalam posisi baru Jakarta. Pemprov DKI menyoroti reformasi pendidikan vokasi, khususnya perbaikan kurikulum SMK yang dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan.

Tujuannya jelas, yakni menciptakan tenaga kerja siap pakai dan kompetitif di kota yang menargetkan diri sebagai pusat ekonomi nasional.

“Kami mencoba mengubah kurikulum SMK sehingga anak-anak yang memang sudah sejak awal ingin sekolah di SMK [dapat] 100% terserap di pasaran. Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pendidikan sedang memperkirakan kurikulum apa yang harus diganti untuk menyiapkan anak-anak kita atau fasilitas apa yang perlu kita sesuaikan,” jelasnya.

Transformasi ini sejalan dengan kebutuhan Jakarta untuk mempertahankan daya tarik ekonomi pasca-pemindahan IKN. Dengan struktur ekonomi yang masih ditopang perdagangan, logistik, dan jasa, serta posisi sebagai pusat perputaran uang nasional, Jakarta membutuhkan tenaga kerja kompeten dan layanan publik yang tetap kuat.

Suharini menutup paparannya dengan menegaskan bahwa seluruh strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam menjaga pelayanan masyarakat sekaligus memberikan arah baru bagi Jakarta dengan tetap menyesuaikan program pemberdayaan masyarakat dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Pada prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta tetap mendukung [pemerintah pusat], dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," jelasnya. (Stefanus Bintang Agni)

Jakarta, CNBC Indonesia -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sepakat melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal setelah adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Kedua lembaga pemerintahan ini juga mendorong skema pendanaan kreatif (creative financing) guna menjaga keberlanjutan pembangunan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya arahan pemerintah pusat terkait kebijakan fiskal yang telah dipikirkan secara matang dengan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Dengan adanya penyesuaian APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan strategi creative financing agar pembangunan Jakarta tetap berjalan. Strategi yang dimaksud mencakup inisiatif pembentukan Jakarta Collaboration Fund, penerbitan obligasi daerah, serta pemanfaatan likuiditas Rp 200 triliun melalui Bank Himbara untuk mendukung pembiayaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mendukung kebijakan fiskal berupa penyesuaian DBH. Kebijakan ini dilakukan lantaran adanya keterbatasan pemerintah pusat dalam sisi fiskal.

Purbaya menilai, perekonomian nasional masih dapat tumbuh lebih baik pada masa mendatang, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dan kegiatan fiskal lainnya berpeluang meningkat. Jika itu terjadi, tidak menutup kemungkinan pemerintah pusat akan mengembalikan sebagian alokasi dana ke daerah, termasuk kepada DKI Jakarta.

"Saya akan mengevaluasi, menjelang pertengahan triwulan kedua tahun 2026. Kalau pendapatan negara meningkat, maka saya akan kembalikan lagi ke daerah," terang Purbaya.

Pendanaan Kreatif

Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki ragam program yang menggunakan skema pendanaan kreatif. Misalnya, program KJP Plus Try Out yang baru-baru ini diluncurkan. Program ini ditujukan bagi penerima KJP Plus untuk mengikuti try out gratis dalam rangka persiapan masuk perguruan tinggi.

"Jakarta Timur ini sebagai inisiator, sebagai pemula. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan dan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta yang dilakukan secara creative financing," ungkap Pramono.

Dia menambahkan, program lainnya yang menggunakan skema pendanaan kreatif adalah penyediaan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. . Pembangunan Pos Damkar ini tidak menggunakan anggaran APBD, melainkan hasil kolaborasi Pemprov DKI dengan pihak swasta, yakni PT Pacific Equity Management, melalui mekanisme tukar-menukar barang milik daerah (ruislag).

"Ini salah satu contoh pos pemadam kebakaran yang dibiayai dengan creative financing. Tanah milik Pemda seluas 301 meter ditukar dengan lahan 600 meter di lokasi ini, yang kemudian dibangunkan pos pemadam, taman bermain anak, dan jalan lingkungan," ungkap Pramono.

Dia menegaskan, kolaborasi ini menjadi contoh nyata pengelolaan aset daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Harapannya, skema ini menjadi contoh pengelolaan aset daerah yang inovatif dan dapat direplikasi di wilayah lainnya di Indonesia.

"Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana kreativitas dan sinergi dapat memperluas layanan publik di kawasan padat penduduk. Saya sangat gembira karena ini bentuk kreativitas agar pos-pos pemadam kebakaran bisa hadir di tengah masyarakat," pungkas Pramono.