Bisnis.com, JAKARTA — EU-Asean Business Council (EU-ABC) menyerukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mempercepat peningkatan ketahanan gizi serta layanan kesehatan preventif di Indonesia dan kawasan Asean.

Seruan itu disampaikan saat peluncuran laporan Health, Nutrition & Lifestyle: Boosting ASEAN’s Health and Economic Resilience Through a Life-Course Framework, Selasa (30/6/2026). Laporan tersebut memuat 29 rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem gizi dan kesehatan preventif di kawasan.

Direktur Eksekutif EU-Asean Business Council, Chris Humphrey, menilai Indonesia telah menjadikan isu gizi dan kesehatan sebagai prioritas nasional. Namun, ia menekankan tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program berjalan efektif.

“Upaya Indonesia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mulai dari inisiatif berskala besar seperti program Makan Bergizi Gratis hingga berbagai upaya penurunan stunting, menunjukkan bahwa prioritas yang ditetapkan sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan utamanya kini adalah memastikan implementasi berbagai program tersebut dapat berjalan secara efektif dalam skala yang luas,” ujar Chris dalam laporannya, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan berbagai program, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sangat bergantung pada sinergi lintas sektor.

“Kolaborasi multipihak akan menjadi kunci untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi hasil yang terukur. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat ketahanan gizi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta membangun ketahanan ekonomi jangka panjang,” katanya.

Dalam laporannya, EU-ABC mengusulkan 29 rekomendasi bagi pemerintah dan pelaku industri. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas konsumsi masyarakat melalui reformulasi dan fortifikasi pangan, penguatan pelabelan gizi, peningkatan literasi kesehatan, hingga pembangunan sistem pangan yang lebih berkelanjutan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Eropa dan negara-negara Asia Tenggara.

Laporan itu juga mengusung pendekatan life-course atau siklus kehidupan sebagai dasar pembangunan kesehatan masyarakat. Pendekatan tersebut berfokus pada tiga aspek, yakni penguatan ketahanan gizi, penerapan gaya hidup sehat, dan peningkatan praktik self-care atau perawatan mandiri.

EU-ABC menilai investasi pada layanan kesehatan preventif dapat menekan biaya kesehatan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kawasan dalam jangka panjang.

Selain itu, laporan tersebut menyoroti berbagai langkah yang telah ditempuh Indonesia untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Di antaranya melalui Program Makan Bergizi Gratis yang disebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, disertai upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting, memperkuat layanan kesehatan preventif, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Paradigma Ketahanan Gizi

Diskusi dalam peluncuran laporan juga menekankan pentingnya menggeser paradigma dari ketahanan pangan (food security) menjadi ketahanan gizi (nutrition security). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pangan, tetapi juga memperoleh makanan yang aman, bergizi, terjangkau, dan mudah diakses.

Para peserta forum menilai tantangan seperti stunting, kekurangan mikronutrien, obesitas, serta meningkatnya penyakit tidak menular hanya dapat diatasi melalui kebijakan berbasis bukti, inovasi, dan kolaborasi jangka panjang.

Chris menambahkan perusahaan-perusahaan asal Eropa siap mendukung agenda kesehatan Indonesia melalui inovasi di bidang pangan dan nutrisi.

“Perusahaan-perusahaan Eropa siap membawa pengalaman tersebut untuk mendukung agenda gizi dan kesehatan preventif Indonesia,” kata Chris.

Di sisi lain, perwakilan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Sri Ridha Hasanah, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak harus dipertentangkan.

“Jika kita memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang sama, maka selalu ada ruang untuk berkolaborasi. Kami tidak memandang pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ujar Sri.