KOMPAS.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperkuat peran kereta api public service obligation (PSO) sebagai transportasi publik yang aman, terjangkau, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pengoperasian Kereta Ekonomi Kerakyatan pada layanan Pasar Senen–Lempuyangan pulang pergi (PP) dan KA Cikuray relasi Garut–Pasar Senen PP.

Selain itu, KAI juga menghadirkan Kereta Petani-Pedagang pada lintas Rangkasbitung–Merak dan KA Cikuray.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Petani-Pedagang dihadirkan agar layanan kereta api semakin sesuai dengan kebutuhan pelanggan harian.

Layanan tersebut menyasar petani, pedagang, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), pekerja, pelajar, keluarga, serta masyarakat yang membutuhkan akses produktif dengan biaya terjangkau.

“Kereta api menghubungkan masyarakat dengan pekerjaan, pendidikan, pasar, layanan publik, dan peluang ekonomi. Melalui layanan PSO, KAI bersama pemerintah ingin memastikan manfaat kereta api semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari pelanggan,” ujar Anne dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/6/2026).

KA Cikuray Layani 10.448 Pelanggan dalam Sepekan

Kereta Ekonomi Kerakyatan mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui KA Tambahan Lempuyangan–Pasar Senen PP pada masa Angkutan Lebaran 2026, yakni periode 11 Maret hingga 5 April 2026.

Pada periode tersebut, layanan itu mencatat 24.398 pelanggan. Rinciannya, sebanyak 12.262 pelanggan menggunakan relasi Lempuyangan–Pasar Senen dan 12.136 pelanggan menggunakan relasi Pasar Senen–Lempuyangan.

Setelah itu, Kereta Ekonomi Kerakyatan juga diterapkan pada KA Cikuray relasi Garut–Pasar Senen PP. KA Cikuray sendiri pertama kali beroperasi pada 25 Maret 2022.

Sejak 11 Juni 2026, KA Cikuray dilayani dengan Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Petani-Pedagang. Layanan tersebut diluncurkan di Stasiun Garut bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Kabupaten Garut.

Pada periode 11–17 Juni 2026, Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Petani-Pedagang di KA Cikuray mencatat 10.448 pelanggan. Jumlah itu terdiri atas 10.426 pelanggan Kereta Ekonomi Kerakyatan dan 22 pelanggan Kereta Petani-Pedagang.

Secara rinci, KA 299A relasi Garut–Pasar Senen melayani 5.700 pelanggan, sedangkan KA 300A relasi Pasar Senen–Garut melayani 4.726 pelanggan.

Adapun KA 299PP relasi Garut–Pasar Senen melayani 10 pelanggan petani-pedagang dan KA 300PP relasi Pasar Senen–Garut melayani 12 pelanggan petani-pedagang.

Dengan penerapan pada KA Tambahan Lempuyangan–Pasar Senen PP dan KA Cikuray, Kereta Ekonomi Kerakyatan telah melayani 34.824 pelanggan berdasarkan data periode 11 Maret–5 April 2026 dan 11–17 Juni 2026.

“Angka ini menunjukkan masyarakat merespons positif Kereta Ekonomi Kerakyatan sejak awal diperkenalkan. Polanya memperlihatkan bahwa layanan dengan kapasitas tempat duduk lebih besar dan tarif terjangkau dibutuhkan pelanggan pada masa puncak perjalanan maupun lintas harian produktif,” kata Anne.

KA Cikuray Hubungkan Sentra Pertanian hingga Kawasan Industri

Kinerja KA Cikuray terus tumbuh sejak pertama beroperasi. Pada 2022, KA Cikuray melayani 293.265 pelanggan. Jumlah itu meningkat menjadi 514.767 pelanggan pada 2023, lalu 591.089 pelanggan pada 2024, dan mencapai 615.723 pelanggan pada 2025.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, KA Cikuray telah melayani 266.993 pelanggan. Secara kumulatif, KA Cikuray telah melayani 2.281.837 pelanggan sejak pertama beroperasi.

KA Cikuray melayani 12 stasiun pemberhentian, yakni Garut, Cibatu, Leles, Kiaracondong, Bandung, Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi, dan Pasar Senen.

Lintas tersebut menghubungkan sentra pertanian dan hortikultura di Garut, pusat pendidikan serta perdagangan di Bandung Raya, kawasan industri di Purwakarta, Karawang, dan Cikarang, hingga pusat aktivitas ekonomi nasional di Jakarta.

Sementara itu, layanan Kereta Ekonomi Kerakyatan pada KA Tambahan Lempuyangan–Pasar Senen PP menghubungkan Yogyakarta, sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Cirebon, hingga Jakarta.

Lintas tersebut memiliki bangkitan pelanggan dari sektor pendidikan, pariwisata, perdagangan, pekerja, keluarga, serta perjalanan masyarakat pada masa libur Lebaran.

Menurut KAI, profil wilayah tersebut menunjukkan bahwa Kereta Ekonomi Kerakyatan relevan diterapkan pada lintas dengan permintaan perjalanan tinggi.

Garut memiliki potensi pertanian, hortikultura, UMKM, dan pariwisata. Bandung Raya menjadi pusat pendidikan, jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif.

Adapun Purwakarta, Karawang, serta Cikarang memiliki basis industri dan pekerja yang besar, sementara Bekasi dan Jakarta menjadi tujuan utama perjalanan kerja, pendidikan, perdagangan, serta layanan publik.

Kapasitas Lebih Besar, Tarif Tetap Terjangkau

Melalui formasi baru, KA Cikuray menggunakan enam Kereta Ekonomi Kerakyatan dan satu Kereta Petani-Pedagang. Kereta Ekonomi Kerakyatan merupakan hasil inovasi pengaturan tempat duduk oleh Balai Yasa Manggarai, dengan kapasitas 93 tempat duduk per kereta.

Dengan komposisi tersebut, satu rangkaian Kereta Ekonomi Kerakyatan dapat menyediakan 558 tempat duduk.

Balai Yasa Manggarai berperan dalam penyiapan sarana Kereta Ekonomi Kerakyatan. Inovasi dilakukan melalui penataan tempat duduk agar kapasitas layanan lebih optimal, perjalanan tetap tertib, serta tarif PSO dapat mendukung akses masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau.

“Balai Yasa Manggarai menjadi bagian penting dari peningkatan layanan sarana penumpang. Melalui inovasi pengaturan tempat duduk pada Kereta Ekonomi Kerakyatan, KAI dapat mengoptimalkan kapasitas layanan dengan tetap menjaga kenyamanan, keselamatan, dan keterjangkauan bagi pelanggan,” ujar Anne.

Sementara itu, Kereta Petani-Pedagang merupakan hasil inovasi sarana dari Balai Yasa Surabaya Gubeng. Kereta ini disiapkan dengan kapasitas 73 tempat duduk, ruang barang yang lebih tertata, kursi menyamping, serta pengaturan interior yang menyesuaikan kebutuhan petani, pedagang pasar, dan pelaku usaha kecil.

Balai Yasa Surabaya Gubeng berperan dalam penyiapan Kereta Petani-Pedagang, mulai dari penataan interior, ruang barang, pengaturan akses naik-turun, hingga aspek keselamatan perjalanan.

Sarana ini dirancang agar hasil pertanian, produk olahan, kerajinan, dan barang dagangan kecil dapat dibawa secara lebih tertib selama perjalanan.

Kereta Petani-Pedagang Rangkasbitung–Merak Digunakan 27.824 Pelanggan

Kereta Petani-Pedagang pertama kali melayani lintas Rangkasbitung–Merak sejak 1 Desember 2025.

Berdasarkan data terbaru periode 1 Desember 2025 hingga 17 Juni 2026, layanan ini telah digunakan 27.824 pelanggan.

Secara bulanan, Kereta Petani-Pedagang Rangkasbitung–Merak melayani 4.115 pelanggan pada Desember 2025, 4.535 pelanggan pada Januari 2026, 3.558 pelanggan pada Februari 2026, 3.249 pelanggan pada Maret 2026, 4.622 pelanggan pada April 2026, 4.937 pelanggan pada Mei 2026, dan 2.808 pelanggan pada 1–17 Juni 2026.

Pada lintas Rangkasbitung–Merak, Kereta Petani-Pedagang dirangkaikan dalam 14 perjalanan Commuter Line Merak setiap hari. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh perjalanan Merak–Rangkasbitung dan tujuh perjalanan Rangkasbitung–Merak.

Layanan tersebut melayani 11 stasiun, yakni Rangkasbitung, Jambu Baru, Catang, Cikeusal, Walantaka, Serang, Karangantu, Tonjong Baru, Cilegon, Krenceng, dan Merak.

Bangkitan pelanggan Kereta Petani-Pedagang di lintas Rangkasbitung–Merak berasal dari wilayah permukiman, sentra pertanian, pasar tradisional, perdagangan lokal, kawasan industri, serta akses menuju Pelabuhan Merak.

Aktivitas pelanggan banyak terlihat di Cikeusal, Rangkasbitung, Serang, Cilegon, dan Merak yang selama ini menjadi simpul mobilitas masyarakat Banten.

“Di lintas Rangkasbitung–Merak, Kereta Petani-Pedagang membantu masyarakat membawa hasil tani, olahan makanan, kerajinan, dan barang dagangan kecil dengan lebih tertib. Manfaatnya dirasakan oleh pelanggan yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada perjalanan harian berbasis rel,” kata Anne.

Dukung Pendapatan Harian Pedagang

Respons positif terhadap Kereta Petani-Pedagang terlihat sejak perjalanan perdana lintas Rangkasbitung–Merak. Sumarni, salah satu pedagang yang mengikuti perjalanan perdana, menyampaikan bahwa layanan tersebut memberi manfaat terhadap aktivitas usahanya.

“Ini sangat berpengaruh pada pendapatan harian kami,” ujar Sumarni.

Menurut Anne, suara pelanggan seperti Sumarni menunjukkan bahwa kebutuhan petani dan pedagang perlu diperhatikan dalam perencanaan layanan publik.

“Bagi petani dan pedagang, perjalanan kereta api berkaitan langsung dengan kelancaran usaha mereka. Karena itu, layanan ini kami tata agar lebih tertib, aman, terjangkau, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Anne.

Untuk menggunakan Kereta Petani-Pedagang, pelanggan yang berprofesi sebagai petani atau pedagang dapat melakukan registrasi di loket stasiun yang melayani pendaftaran.

Pelanggan perlu membawa identitas diri, mengisi data, lalu diverifikasi oleh petugas. Setelah terdaftar, pelanggan dapat membeli tiket sesuai ketentuan, kuota, aturan barang bawaan, dan prosedur keselamatan yang berlaku.

Barang yang dapat dibawa meliputi hasil pertanian, produk olahan, kerajinan, serta barang dagangan kecil sesuai ketentuan. Pengaturan barang dilakukan agar perjalanan tetap aman, nyaman, dan tidak mengganggu pelanggan lain.

PSO Jaga Tarif Garut–Pasar Senen Rp 45.000

Dukungan pemerintah melalui skema PSO menjadi bagian penting dari keberlanjutan layanan Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Petani-Pedagang.

Pada KA Cikuray, dukungan PSO dari DJKA Kemenhub menjaga tarif relasi terjauh Garut–Pasar Senen tetap Rp 45.000.

Sementara pada Kereta Petani-Pedagang lintas Rangkasbitung–Merak, dukungan PSO membuat tarif tetap Rp 3.000 sehingga dapat diakses petani dan pedagang kecil.

“PSO memberi ruang bagi masyarakat untuk memiliki akses transportasi publik yang terjangkau. Ketika biaya perjalanan dapat ditekan, pelanggan memiliki ruang lebih besar untuk kebutuhan keluarga, pendidikan, usaha, dan aktivitas ekonomi lainnya,” ujar Anne.

Ke depan, KAI akan melakukan evaluasi bertahap terhadap pengembangan Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Petani-Pedagang.

Penentuan lintas berikutnya akan mempertimbangkan kesiapan sarana di Balai Yasa Manggarai dan Balai Yasa Surabaya Gubeng, pola operasi, keselamatan, kebutuhan pelanggan, potensi bangkitan wilayah, serta koordinasi dengan DJKA Kemenhub.

KAI memprioritaskan lintas yang memiliki potensi petani, pedagang pasar, UMKM, kawasan pendidikan, pekerja, pelanggan harian, serta konektivitas menuju pasar dan pusat aktivitas ekonomi. Relasi berikutnya akan ditetapkan setelah kajian operasional, kesiapan sarana, dan koordinasi dengan regulator selesai.

“Rel menghubungkan orang dengan peluang. Ketika petani lebih mudah menjangkau pasar, pedagang memiliki pilihan perjalanan, pekerja dapat mengakses pusat aktivitas, dan keluarga memperoleh transportasi terjangkau, maka kereta api hadir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat,” tutur Anne.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minat masyarakat menggunakan kereta api bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) terus meningkat. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat layanan KA PSO melayani 7,88 juta pelanggan sepanjang Januari hingga Mei 2026, naik 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 7,3 juta pelanggan.

Peningkatan tersebut menunjukkan layanan kereta bersubsidi masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan jarak jauh maupun mobilitas lokal sehari-hari. Layanan ini diselenggarakan melalui dukungan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan guna menyediakan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan kereta api PSO memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di berbagai daerah.

Menurut dia, layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh akses perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bekerja, sekolah, berobat, berdagang hingga mengunjungi keluarga.

“KA PSO membantu masyarakat memperoleh akses perjalanan yang lebih terjangkau untuk bekerja, sekolah, berobat, berdagang, bertemu keluarga, maupun bepergian antardaerah. Bersama pemerintah melalui DJKA Kemenhub, KAI terus menjaga agar layanan ini tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan,” ujar Anne dalam keterangannya.

Berdasarkan data KAI, jumlah pelanggan KA Jarak Jauh PSO mencapai 4,95 juta orang selama lima bulan pertama tahun ini. Angka tersebut meningkat 5,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4,71 juta pelanggan.

Sementara itu, layanan KA Lokal PSO mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah pelanggan KA Lokal PSO mencapai 2,93 juta orang atau meningkat 13 persen dibandingkan 2,59 juta pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Anne menjelaskan layanan KA Jarak Jauh PSO berperan menghubungkan berbagai kota di Jawa dan Sumatra dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. Kereta seperti Kahuripan, Bengawan, Airlangga, Serayu, hingga Cikuray menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan moda transportasi hemat untuk perjalanan antarkota.

Di sisi lain, KA Lokal PSO menjadi tulang punggung mobilitas regional karena banyak dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian dari kawasan permukiman menuju pusat aktivitas ekonomi, sekolah, kampus, pasar, hingga fasilitas kesehatan.

Menurut Anne, kenaikan jumlah pelanggan KA Lokal PSO menunjukkan kebutuhan perjalanan jarak dekat dan menengah terus meningkat. Kereta api dinilai menjadi pilihan karena memiliki jadwal yang teratur, kapasitas besar, serta tarif yang membantu masyarakat mengelola biaya transportasi harian.

“Bagi banyak pelanggan, KA PSO adalah penghubung menuju kesempatan. Ada pelajar yang berangkat ke sekolah, pekerja yang menuju tempat kerja, pedagang yang menjaga aktivitas ekonomi, serta keluarga yang tetap terhubung antarkota,” katanya.

KAI juga terus berupaya menjaga kualitas layanan kereta bersubsidi melalui peningkatan keselamatan perjalanan, kebersihan sarana, keteraturan operasional, serta kemudahan akses pembelian tiket. Tiket KA PSO dapat diperoleh melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI, loket stasiun, maupun kanal penjualan resmi lainnya.

Anne menambahkan keberlanjutan layanan PSO memerlukan sinergi antara pemerintah, operator, dan masyarakat agar manfaatnya dapat terus dirasakan secara luas.

“KAI berterima kasih atas dukungan pemerintah melalui DJKA Kemenhub dalam penyelenggaraan KA PSO. Dengan kolaborasi ini, kereta api dapat terus hadir sebagai transportasi publik yang selamat, nyaman, terjangkau, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Anne.

Keberlanjutan layanan transportasi publik berbasis rel menjadi hal penting bagi mobilitas masyarakat Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Group mencatat mengangkut 155.809.294 pengguna melalui layanan kereta Public Service Obligation (PSO) selama Januari–April 2026, sebagai bagian penugasan pemerintah untuk menyediakan transportasi publik terjangkau, sekaligus menjaga mobilitas masyarakat.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan KAI Group menjalankan penugasan PSO sebagai bagian dari kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk memastikan akses transportasi publik yang terjangkau dan merata bagi masyarakat.

"Negara hadir melalui skema PSO atau subsidi tarif angkutan kereta api dari Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan RI," kata Anne dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya layanan PSO menjadi salah satu penopang penting mobilitas masyarakat karena memberikan akses transportasi massal yang aman, efisien, dan terjangkau di berbagai daerah.

"Kehadiran layanan ini membantu menjaga keterhubungan antarwilayah dan mendukung aktivitas produktif masyarakat," ujarnya.

Adapun 155.809.294 pelanggan dengan skema layanan PSO selama Januari–April 2026 itu terdiri atas pengguna KA jarak jauh dan KA Lokal 6.221.378 pelanggan.

Selain layanan KA jarak jauh dan lokal yang dikelola KAI, pemerintah juga memberikan subsidi tarif pada seluruh layanan commuter line dan LRT Jabodebek serta sebagian layanan yang dikelola KAI Bandara.

Layanan yang dikelola KAI Commuter mencatat volume pelanggan sebanyak 136.585.949 pelanggan pada Januari–April 2026. Sementara itu, LRT Jabodebek melayani 10.667.038 pelanggan pada Januari–April 2026.

"Pada layanan bersubsidi yang dikelola KAI Bandara, total pelanggan Januari–April 2026 mencapai 2.334.929 pelanggan," jelas Anne.

Layanan tersebut meliputi KA YIA Reguler yang melayani konektivitas menuju Yogyakarta International Airport, serta KA Srilelawangsa relasi Medan–Kualanamu dan Medan–Binjai yang selama ini menjadi bagian penting mobilitas masyarakat di Sumatra Utara.

Menurut Anne bagi sebagian masyarakat Indonesia, kereta api telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari.

"Ada pekerja yang berangkat sebelum matahari terbit demi mencari nafkah untuk keluarga. Ada pelajar dan mahasiswa yang menempuh perjalanan jauh untuk mengejar pendidikan," ucap Anne.

Ada pedagang kecil yang membawa barang dagangan agar usaha tetap berjalan dari satu kota ke kota lainnya.

Di berbagai wilayah yang telah terhubung jaringan rel, kereta api tumbuh menjadi transportasi publik yang menjaga mobilitas masyarakat tetap bergerak dengan tarif yang terjangkau. Kehadiran layanan tersebut turut membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas sosial masyarakat setiap hari.

Anne mengatakan layanan PSO memiliki dampak sosial yang sangat luas karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat setiap hari.

“Di dalam satu perjalanan kereta api, ada harapan masyarakat yang sedang bergerak. Ada orang tua yang bekerja demi keluarga, ada anak muda yang mengejar pendidikan, ada pedagang yang menjaga usahanya tetap berjalan," kata dia.

Karena itu, tambah Anne, layanan PSO memiliki arti penting dalam menjaga ruang mobilitas masyarakat tetap terbuka dan terjangkau.

Ia menambahkan, tingginya volume pelanggan menunjukkan bahwa transportasi publik berbasis rel semakin dipercaya masyarakat untuk mendukung mobilitas harian secara aman, efisien, dan berkelanjutan.

Menurut Anne, layanan PSO juga menunjukkan pentingnya keberlanjutan dukungan pemerintah terhadap transportasi publik berbasis rel agar manfaat konektivitas dan keterjangkauan dapat terus dirasakan masyarakat luas.

Lebih lanjut dia mengatakan kereta api menjadi bagian dari ruang gerak masyarakat sehari-hari. Ketika layanan yang aman dan terjangkau dapat diakses masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial dapat terus berjalan dengan baik.

"Karena itu, keberlanjutan layanan transportasi publik berbasis rel menjadi hal penting bagi mobilitas masyarakat Indonesia,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Group atau KAI mencatat mengangkut 452.655.503 pengguna melalui layanan kereta Public Service Obligation (PSO) sepanjang 2025, sebagai bagian penugasan pemerintah untuk menyediakan transportasi publik terjangkau, sekaligus menjaga mobilitas masyarakat.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan KAI Group menjalankan penugasan PSO sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk memastikan akses transportasi publik yang terjangkau dan merata bagi masyarakat.

"Melalui program ini, layanan kereta api tetap hadir di berbagai wilayah dan segmen perjalanan, mulai dari perjalanan harian, regional, hingga antarkota," kata Anne di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, ia mengatakan intensitas mobilitas penduduk antardaerah serta aktivitas komuter di kawasan perkotaan masih menunjukkan tren yang tinggi.

Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan akan transportasi massal berbasis rel yang andal, berkelanjutan, dan mampu melayani mobilitas masyarakat secara konsisten.

Dalam konteks itu, PSO berperan sebagai instrumen kebijakan publik yang menjaga kesinambungan layanan transportasi di tengah dinamika pergerakan masyarakat.

Pada layanan Kereta Api Jarak Jauh PSO, penugasan Pemerintah melalui DJKA memastikan konektivitas antarkota tetap terjaga dengan tarif yang dapat dijangkau masyarakat.

Sepanjang 2025, layanan ini melayani 11.418.824 pelanggan, meningkat dibandingkan 11.133.268 pelanggan pada 2024. KA Jarak Jauh PSO mendukung perjalanan masyarakat untuk kepentingan kerja, pendidikan, sosial, serta mobilitas rutin antardaerah.

Sementara itu, Kereta Api Lokal PSO menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas regional dan intraprovinsi. Sepanjang 2025, layanan itu melayani 6.225.944 pelanggan, meningkat dari 5.375.104 pelanggan pada 2024.

Peningkatan tersebut mencerminkan peran KA Lokal PSO sebagai penghubung kawasan permukiman, sentra produksi, dan simpul aktivitas ekonomi daerah.

Di wilayah perkotaan, penugasan PSO juga mencakup layanan komuter yang menopang mobilitas harian masyarakat. Sepanjang 2025, layanan PSO yang dikelola KAI Commuter melayani 400.737.915 pelanggan melalui Commuter Line Jabodetabek, Area I Jakarta, Area II Bandung, Area VI Yogyakarta (KRL dan Prameks), Area VIII Surabaya, serta Commuter Line Basoetta.

"Layanan ini menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat perkotaan dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi," ujar Anne.

Dukungan PSO dari Pemerintah juga hadir pada layanan LRT Jabodebek. Sepanjang 2025, moda transportasi massal ini melayani 28.816.787 pelanggan, memperkuat konektivitas kawasan Jabodetabek melalui sistem transportasi berbasis rel yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Pada sektor konektivitas bandara, Kereta Api Bandara PSO yang dikelola KAI Bandara melayani 5.456.033 pelanggan sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 4.668.091 pelanggan pada 2024.

Layanan itu mencakup KA Bandara Srilelawangsa di Medan serta KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), yang mendukung keterhubungan bandara dengan pusat aktivitas kota dan wilayah sekitarnya.

"Secara keseluruhan, layanan kereta api PSO yang ditetapkan Pemerintah melalui DJKA Kementerian Perhubungan melayani 452.655.503 pelanggan sepanjang 2025," kata Anne.

Ia mengatakan capaian itu mencerminkan peran PSO sebagai kebijakan publik strategis dalam menjaga mobilitas masyarakat sekaligus memperluas pemerataan akses transportasi nasional.

Lebih lanjut ia mengatakan penugasan PSO memastikan layanan kereta api tetap dapat diakses masyarakat di berbagai wilayah. Tingginya jumlah pelanggan mencerminkan kepercayaan publik terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang andal dalam mendukung mobilitas harian, regional, hingga perkotaan.

Ke depan, kata Anne, KAI Group akan terus melaksanakan penugasan PSO melalui penguatan keandalan operasi, peningkatan integrasi antarlayanan, serta koordinasi berkelanjutan dengan Pemerintah agar manfaat transportasi publik berbasis rel dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan APBN akan ikut menanggung beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Atau Whoosh. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Selain opsi PSO, lanjut Rosan, pemerintah turut mengkaji opsi menyerahkan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Adapun KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.

Rosan menyebut pengelolaan transportasi kereta api di Indonesia umumnya oleh pemerintah dan badan usaha.

"Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi kami sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana transportasi adalah tanggung jawab pemerintah. Untuk sarana dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain," kata pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.

Akan tetapi, Rosan tidak memerinci lebih lanjut kapan PSO itu akan dianggarkan dalam APBN. Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara tengah mendorong upaya negosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang Kereta Cepat. Pembiayaan proyek itu 25% berasal dari ekuitas KCIC, dan 75% utang dari China Development Bank (CDB).