Bisnis.com, JAKARTA — PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan melayani 50.004.484 penumpang sepanjang 2026, dengan rata-rata penumpang harian sekitar 137.000 orang.

Target tersebut meningkat sekitar 7,6% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 46.449.629 penumpang. Kenaikan proyeksi ini ditetapkan meski anggaran subsidi pelayanan publik (public service obligation/PSO) yang diterima MRT Jakarta pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta Mega Indahwati Natangsa Tarigan menyampaikan, pihaknya melakukan sejumlah program untuk meningkatkan jumlah pengguna.

“Termasuk kebijakan dari Pemprov [Jakarta] dengan adanya kartu layanan gratis kami melihat adanya proporsi peningkatan jumlah pengguna yang berasal dari segmen 15 golongan,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Kamis (29/1/2026).

Sebanyak 15 golongan tersebut adalah Lansia (60 tahun ke atas) dengan KTP Jakarta, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Kemudian, tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima bantuan sosial untuk pemenuhan dasar anak, anggota TNI dan Polri, dan Veteran.

Selain itu, penyandang disabilitas dengan KTP Nasional, PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, penjaga rumah ibadah ber-KTP Jakarta, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, serta Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

Lebih lanjut Mega menyampaikan, program lainnya untuk mendorong masyarakat menggunakan MRT adalah dengan program kemitraan di sepanjang koridor stasiun serta melalui pengembangan bisnis.

Misalnya, melalui hak penamaan atau naming rights, menambah pilihan pembayaran, hingga event activation.

Pada 2026 pun, rencananya akan ada peluncuran hak penamaan baru di Stasiun MRT Blok A dan Blok M oleh perusahaan perbankan dan transportasi.

Sejak pertama kali beroperasi pada 2019 hingga 2025, total pengguna MRT telah mencapai 182 juta penumpang.

Meski sempat melandai pada masa Covid-19, tren peningkatan mulai terjadi sejak 2022. Namun, peningkatan tersebut semakin rendah setiap tahunnya.

Pada 2022, jumlah penumpang mencapai 19,77 juta orang. Pada 2023 jumlah penumpang meningkat 69% menjadi 33,5 juta orang, dan tumbuh 22% menjadi 40,82 juta orang pada 2024. Sementara pada 2025, jumlah penumpang hanya tumbuh 13,8%.

Anggaran PSO Susut

Pemprov DKI Jakarta resmi memangkas anggaran subsidi PSO transportasi, termasuk MRT. Pada tahap awal, alokasi PSO untuk MRT Jakarta hanya senilai Rp536,70 miliar. Lebih rendah dari realisasi 2025 yang senilai Rp730 miliar (belum audit).

Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat memastikan anggaran PSO akan ditambah menjadi sekitar Rp700 miliar. Penambahan tersebut nantinya akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.

“[Rp530,70 miliar] itu tahap awal, nanti ada APBD-P,” tuturnya saat ditemui di Transport Hub Dukuh Atas, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Meski ditambah, Tuhiyat menyayangkan anggaran tersebut tetap akan lebih rendah dari 2025.

Bersamaa dengan itu, Tuhiyat berjanji akan terus memperbaiki layanan MRT Jakarta, baik dari sisi feeder, digitalisasi, maupun peningkatan pelayanan stasiun itu sendiri. Termasuk mempermudah tap in tap out yang dapat dilakukan dengan berbagai metode.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi PSO MRT sejumlah Rp21.000 per penumpang dari harga tiket normal untuk rute Lebak Bulus—Bundaran HI yang mencapai Rp35.000. Alhasil, penumpang hanya membayar Rp14.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan memberlakukan pola subsidi baru dalam pelaksanaan tol laut 2026. Dari 41 trayek, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan mengelola 8 lintasan trayek.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Kokok Susanto menyebut selain tol laut, pihaknya juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, dan satu trayek khusus kapal ternak.

“Penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3T,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (7/1/2026).

Mengacu penugasan 2025, Pelni menjalankan delapan trayek tol laut, antara lain Tanjung Perak—Nunukan pulang-pergi, Sorong—Oransbari—Waren—Sarmi—Sorong, hingga wilayah Kupang. Adapun rute terjauh mencakup Tanjung Perak—Fakfak—Kaimana—Tual—Dobo—Tanjung Perak sejauh 3.004 kilometer.

Untuk 2026, Pelni menerima alokasi subsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah senilai Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang serta subsidi tol laut senilai Rp135 miliar. Selain itu, terdapat penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp48,5 miliar dan kapal ternak Rp13 miliar.

Optimalisasi Trayek
Sejalan dengan penerapan pola subsidi baru, Kementerian Perhubungan melakukan optimalisasi trayek tol laut melalui kolaborasi dengan BUMN dan perusahaan pelayaran swasta. Mekanisme ini menyasar rute dengan tingkat keterisian tinggi.

Pada trayek tertentu, pola pelayanan akan dialihkan dari subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip muatan atau kontainer. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat keberlanjutan distribusi logistik nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menyatakan, pendekatan tersebut diharapkan mengefektifkan penggunaan anggaran pada wilayah yang sudah berkembang.

“Dengan demikian, subsidi dapat dialihkan untuk trayek lain yang lebih membutuhkan dan meningkatkan kualitas layanan pada wilayah tersebut,” tuturnya.

Ia menegaskan, pelayaran perintis dan PSO merupakan amanat Undang-Undang Pelayaran serta menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Pemerintah menyediakan subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi laut dengan tarif terjangkau dan mengutamakan keselamatan.

Pada tahun anggaran 2026, Ditjen Perhubungan Laut menggelar PSO untuk angkutan laut kelas ekonomi dan pelayaran perintis. Cakupan program meliputi 107 trayek perintis penumpang, 41 trayek tol laut, 6 trayek kapal ternak, 18 trayek kapal rede, serta 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi.

Pada 2025, Kemenhub sebelumnya mengoperasikan 39 trayek tol laut. Rinciannya, 19 trayek penugasan dengan delapan di antaranya dikelola Pelni, lima trayek oleh PT Djakarta Lloyd, enam trayek oleh ASDP, serta 20 trayek melalui skema pelelangan dengan pola operasional kapal dan titip kontainer.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan APBN akan ikut menanggung beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Atau Whoosh. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Selain opsi PSO, lanjut Rosan, pemerintah turut mengkaji opsi menyerahkan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Adapun KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.

Rosan menyebut pengelolaan transportasi kereta api di Indonesia umumnya oleh pemerintah dan badan usaha.

"Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi kami sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana transportasi adalah tanggung jawab pemerintah. Untuk sarana dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain," kata pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.

Akan tetapi, Rosan tidak memerinci lebih lanjut kapan PSO itu akan dianggarkan dalam APBN. Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara tengah mendorong upaya negosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang Kereta Cepat. Pembiayaan proyek itu 25% berasal dari ekuitas KCIC, dan 75% utang dari China Development Bank (CDB).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengucurkan anggaran senilai Rp1,7 triliun setiap tahunnya, untuk membayar subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa masyarakat hanya mengeluarkan dana sebesar 40% dari biaya yang seharusnya dibayar setiap kali naik KRL di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

“Pemerintah menyubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sekitar Rp 1,7 triliun per tahun,” tuturnya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025).

Mengambil contoh tarif termurah, yakni Rp3.000 per perjalanan, artinya biaya sebenarnya tanpa subsidi untuk rute tersebut adalah Rp7.500. Dengan demikian, masyarakat hemat Rp4.500 per perjalanan.

Sepanjang tahun ini hingga Oktober 2025, Kemenhub mencatat KRL Jabodetabek telah melayani 280 juta penumpang.

Stasiun Tanah Abang Baru sendiri telah mulai beroperasi sejak Juni 2025 dan melayani empat lintas utama KRL yaitu Kampung Bandan, Rangkasbitung, Duri–Tangerang, dan Manggarai–Bogor–Cikarang (termasuk Bekasi).

Saat ini, stasiun tersebut melayani lebih dari 210.000 penumpang naik-turun dan transit per hari, atau sekitar 63 juta penumpang selama Januari–Oktober 2025, setara dengan 22% dari total penumpang KRL Jabodetabek.

Adapun, KAI melalui KAI Commuter tercatat menjalankan 1.141 frekuensi perjalanan Commuter Line setiap hari, terdiri dari 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek, 14 perjalanan Commuter Line Merak, dan 64 perjalanan Commuter Line Basoetta.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa subsidi melalui kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) tersebut merupakan wujud kehadiran negara untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat.

“Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, pajak, kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran [korupsi],” tegasnya.

Setiap tahunnya, pemerintah mengucurkan anggaran dari kas negara untuk beragam jenis kereta dan kapal.

Dalam periode tahun 2021-2024, realisasi subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 12% per tahun dari semula sebesar Rp5,68 triliun pada 2021, menjadi Rp7,97 triliun pada 2024.

Dalam outlook tahun anggaran 2025, subsidi PSO diperkirakan hanya akan mencapai Rp7,95 triliun. Meski tidak capai pagu, belanja pemerintah tersebut tetap meningkat yang didorong oleh peningkatan anggaran subsidi mendukung LRT Jabodebek.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.