Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan APBN akan ikut menanggung beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Atau Whoosh. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Selain opsi PSO, lanjut Rosan, pemerintah turut mengkaji opsi menyerahkan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Adapun KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.

Rosan menyebut pengelolaan transportasi kereta api di Indonesia umumnya oleh pemerintah dan badan usaha.

"Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi kami sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana transportasi adalah tanggung jawab pemerintah. Untuk sarana dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain," kata pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.

Akan tetapi, Rosan tidak memerinci lebih lanjut kapan PSO itu akan dianggarkan dalam APBN. Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara tengah mendorong upaya negosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang Kereta Cepat. Pembiayaan proyek itu 25% berasal dari ekuitas KCIC, dan 75% utang dari China Development Bank (CDB).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.

“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh / JIBI

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.

“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya memang dipisahkan antara sarana dan prasarana. Misalnya, rangkaian kereta jarak jauh dan komuter dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), sementara infrastruktur stasiun dan jalur rel dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ini, proyek Whoosh dikelola secara menyeluruh oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), perusahaan patungan antara Indonesia dan China. Sebanyak 60% saham KCIC dimiliki konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh KAI.

AHY menegaskan, pemerintah berkomitmen mencari solusi yang paling feasible dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN, dan mitra asing.

“Kami sepakat menghadirkan solusi terbaik. Semua ingin mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Harapannya ada sharing responsibility atau burden sharing,” ujarnya.

Ia menambahkan, detail keterlibatan APBN masih dibahas secara tertutup mengingat proses negosiasi yang sedang berjalan. Setelah restrukturisasi tuntas, pemerintah baru akan membahas rencana pengembangan lanjutan proyek KCJB.

Respons Danantara

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani enggan berkomentar terkait opsi pembayaran utang kereta cepat Whoosh. Dia hanya menyampaikan bahwa saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menko AHY, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya.

Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut.

“Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025).

Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China.

“Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan.

Menkeu Purbaya Menolak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah keinginan Danantara supaya pemerintah ikut cawe-cawe menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Apalagi menurut Purbaya, saat ini dividen puluhan triliun masuk ke Danantara tidak ke kas negara lagi. Sehingga sudah sepatutnya, PT Kereta Api Indonesia alias KAI, meminta ke Danantara untuk menutup utang kereta cepat.

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Adapun, pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

"Jadi tidak ada pinjaman pemerintah," tegas Suminto.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.

“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh / JIBI

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.

“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya memang dipisahkan antara sarana dan prasarana. Misalnya, rangkaian kereta jarak jauh dan komuter dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), sementara infrastruktur stasiun dan jalur rel dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ini, proyek Whoosh dikelola secara menyeluruh oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), perusahaan patungan antara Indonesia dan China. Sebanyak 60% saham KCIC dimiliki konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh KAI.

AHY menegaskan, pemerintah berkomitmen mencari solusi yang paling feasible dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN, dan mitra asing.

“Kami sepakat menghadirkan solusi terbaik. Semua ingin mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Harapannya ada sharing responsibility atau burden sharing,” ujarnya.

Ia menambahkan, detail keterlibatan APBN masih dibahas secara tertutup mengingat proses negosiasi yang sedang berjalan. Setelah restrukturisasi tuntas, pemerintah baru akan membahas rencana pengembangan lanjutan proyek KCJB.

Respons Danantara

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani enggan berkomentar terkait opsi pembayaran utang kereta cepat Whoosh. Dia hanya menyampaikan bahwa saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menko AHY, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya.

Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut.

“Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025).

Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China.

“Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan.

Menkeu Purbaya Menolak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah keinginan Danantara supaya pemerintah ikut cawe-cawe menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Apalagi menurut Purbaya, saat ini dividen puluhan triliun masuk ke Danantara tidak ke kas negara lagi. Sehingga sudah sepatutnya, PT Kereta Api Indonesia alias KAI, meminta ke Danantara untuk menutup utang kereta cepat.

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Adapun, pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

"Jadi tidak ada pinjaman pemerintah," tegas Suminto.