Bisnis.com, SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III menyatakan bahwa lahan serta bangunan, yang sebelumnya diklaim seorang lansia Wawan Syarwhani (80) menjadi kepemilikannya, yang telah diubah menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), adalah kepemilikan dari perusahaan pelat merah tersebut berdasarkan putusan inkrah yang ditelurkan pengadilan.

Sub Regional Head Jawa PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Purwanto Wahyu Widodo menjelaskan perkara sengketa atas lahan yang terletak di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya tersebut telah melalui segenap rangkaian proses hukum di pengadilan serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hal tersebut, lanjut Purwanto, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby Juncto Nomor 338/PDT/2019/PT.SBY Juncto Nomor 306 K/Pdt/2021 Juncto Nomor 71/EKS/2023/PN.SBY.

Berdasarkan putusan tersebut, juru sita Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi pada 21 Mei 2024, dengan objek sengketa berupa lahan yang berstatus sebagai Hak Pengelolaan (HPL) PT. Pelindo yang terletak di Jalan Teluk Kumai Barat Nomor 38C serta Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Surabaya.

"Objek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Pelindo sebagai pemohon eksekusi. Sejalan dengan berita acara eksekusi tersebut, Pelindo secara sah dan berdasarkan hukum memiliki kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan aset dimaksud," ungkap Purwanto, Senin (26/1/2026).

Lebih lanjut, Purwanto menyatakan bahwa pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di atas lahan seluas 536 meter persegi tersebut adalah kerja sama yang sah dan legal antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dengan nomor kontrak KS.02/15/8/2/D3.1/SR/RJWA-2025 tertanggal 15 Agustus 2025.

Selanjutnya, dia juga menegaskan bahwa bangunan yang diklaim oleh Wawan tersebut memang dibeli oleh yang bersangkutan. Namun, Purwanto menyebut pembelian tersebut hanya mencakup bangunan saja dan tidak termasuk alas lahan.

"Status tanah sejak awal hingga saat ini adalah tanah hak pengelolaan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mana hal tersebut sudah diuji pada proses persidangan. Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diperintahkan untuk menyerahkan tanah yang ditempati kepada Pelindo," tegasnya.

Purwanto menyatakan, bilamana pihak Wawan tidak melakukan pembongkaran secara sukarela atas lahan tersebut, maka Pelindo selaku berhak melakukan penguasaan secara penuh atas lahan sekaligus bangunan yang perkaranya telah diputus inkrah.

"Pelindo sebagai pemilik sah tanah berhak menguasai bangunan dimaksud. Menempati tanah Pelindo tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, sebelum pelaksanaan eksekusi, Pelindo telah berulang kali menempuh upaya mediasi, tetapi tidak pihak Wawan menolak opsi yang telah ditawarkan oleh perusahaan pelat merah tersebut.

"Namun, tidak ditemukan titik temu karena yang bersangkutan menolak opsi yang ditawarkan Pelindo. Di sisi lain, Pelindo berkewajiban melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ucapnya.

Oleh sebab itu, Purwanto menegaskan bahwa seluruh tindakan yang ditempuh pihaknya berkaitan dengan alih fungsi bangunan tersebut menjadi SPPG, semata-mata berlandaskan pada ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang berlaku.

"Sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang menjadi isu," imbuhnya

Selain itu, PT Pelindo Regional III juga akan senantiasa tunduk dan menghormati segala proses hukum yang berlaku dan menjalin komunikasi secara terbuka dengan segenap pihak

"Pelindo Regional 3 bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak berkomitmen untuk selalu menghormati proses hukum, menjaga kepastian hukum atas aset negara yang kami kelola, serta tetap terbuka menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Rumah milik Wawan Syarwhani (80) di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur diduga dibongkar tiba-tiba dan dialihfungsikan menjadi dapur tempat produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa sepengetahuannya.

Namun, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 pun mengklaim bahwa lahan itu telah menjadi kepemilikan perusahaan plat merah tersebut lewat putusan pengadilan.

Pantauan di lokasi, bangunan yang awalnya difungsikan sebagai kediaman tersebut kini telah berubah menjadi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Wawan pun menyebut bahwa bangunan tersebut memang kosong dan tidak pernah disewakan kepada pihak manapun sejak April 2025 silam. Saat itu, pagar rumah pun disebutnya masih terkunci rapat.

Selanjutnya pada sekitar Agustus 2025, Wawan menerima kabar dari warga sekitar bahwa sekelompok orang memasuki rumahnya dan menebangi pepohonan di sana.

“Tidak ada pemberitahuan. Berita yang beredar, katanya oleh Pelindo disewakan kepada SPPG, tapi saya ndak punya buktinya. Sementara di atasnya, ada rumah saya,” ujar Wawan dikutip Senin (26/1/2026).

Atas kejadian tersebut, Wawan kemudian melapor ke aparat kepolisian. Ia bahkan meminta agar proses pembongkaran dan pembangunan untuk dapat dihentikan. Namun, hingga kini tidak ada kelanjutan serta kejelasan atas laporan tersebut.

“Saya bulan Agustus mengajukan pelaporan ke polres untuk pembongkaran dan pembangunannya dihentikan, tapi sampai sekarang enggak ada respon,” bebernya.

Wawan menyatakan bahwa bangunan tersebut merupakan aset sah miliknya. Ia mengklaim telah mengantongi akta jual beli (AJB) dan sertifikat hak milik (SHM). Bahkan, pada 2017 lalu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo sempat menggugatnya dengan tuduhan penyerobotan lahan.

Namun, perkara tersebut, lanjut Wawan, telah dimenangkannya hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pengadilan Negeri Surabaya kala itu juga menawarkan dua pilihan penyelesaian. Pertama, Wawan tetap menempati rumah atas izin Pelindo atau opsi kedua, Pelindo harus menebus harga atas aset rumah tersebut.

“Tapi, dari pihak Pelindo pun juga tidak pernah memberikan keputusan atau jawaban,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wawan juga mengaku sampai bersurat ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar izin pendirian dari SPPG tersebut dicabut. Dia menilai bahwa legalitas pendirian dapur MBG di atas lahannya tersebut bersifat tidak sah.

“Saya juga sudah bersurat ke Kemendagri, juga mengajukan perlindungan hukum ke Danantara, tapi sampai sekarang juga enggak ada jawaban semua,” ucapnya.

Menurut Wawan, hingga kini pihak Pelindo Regional 3 yang juga menyebut berkuasa atas lahan tersebut, tidak pernah menjalin komunikasi dengan dirinya. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar rumahnya dapat dikembalikan seperti sedia kala.

“Saya inginnya dikembalikan, tapi kalau memang dari pihak sana semisal mau disewa untuk dapur MBG ya monggo, yang penting ada omongan,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mengklarifikasi terkait perkara tersebut. Senior Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari menegaskan bahwa sengketa atas lahan tersebut telah melewati seluruh rangkaian proses hukum di pengadilan.

Putusan atas perkara tercatat dalam Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby Jo. Nomor 338/PDT/2019/PT.SBY Jo. Nomor 306 K/Pdt/2021 Jo. Nomor 71/EKS/2023/PN.SBY.

“Di mana putusan pengadilan itu sendiri sudah berkekuatan hukum tetap atau mencapai inkrah,” beber Karlinda dalam keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan putusan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya melalui juru sita telah melaksanakan eksekusi pada 21 Mei 2024. Objek sengketa berupa lahan dengan status Hak Pengelolaan (HPL) kemudian diserahkan kepada Pelindo selaku pemohon eksekusi.

“Dalam eksekusi itu, objek sengketa berupa lahan Hak Pengelolaan (HPL) telah diserahkan kepada Pelindo sebagai pemohon eksekusi,” tegasnya.

Karlinda menambahkan, terdapat dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Masing-masing terletak di Jalan Teluk Kumai Barat Nomor 38C serta Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Surabaya.

Dengan terbitnya berita acara eksekusi tersebut, Pelindo pun menyatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan secara penuh dalam upaya menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut.

Karlinda pun menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil Pelindo juga telah sesuai dengan ketentuan hukum dan putusan pengadilan.

“Sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang menjadi isu,” jelasnya.

Karlinda pun menyatakan bahwa Pelindo Regional 3 senantiasa berkomitmen menghormati proses hukum yang berlaku serta menjaga kepastian hukum atas aset negara yang pihaknya kelola.

“Pelindo Regional 3 berkomitmen untuk selalu menghormati proses hukum, menjaga kepastian hukum atas aset negara yang kami kelola, serta tetap terbuka menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Caption Foto