Ini sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin terjadi adanya efektivitas dan efisiensi dari proses logistik yang ada di negara ini

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik resmi tergabung dalam satu entitas melalui penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi di Jakarta, Selasa.

Ketua Steering Committee PMO Konsolidasi BUMN Logistik Daud Joseph mengatakan, PT Multi Terminal Indonesia sebagai entitas bertahan (surviving entity) akan menjadi wadah bagi ketujuh perusahaan selama masa transisi.

Adapun ketujuh perusahaan logistik tersebut adalah Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.

“Jadi namanya adalah surviving entity atau satu entitas yang bertahan. Jadi, surviving entity yang akan bertahan adalah PT Multiterminal Indonesia,” kata Daud.

Selama periode transisi tersebut, perusahaan yang tergabung dalam merger tersebut akan menjalankan proses integrasi dari sisi operasional, hukum, keuangan, hingga tata kelola sebelum memasuki tahap transaksi akhir.

Lebih lanjut, Daud mengatakan penggabungan tujuh perusahaan BUMN di sektor logistik tersebut merupakan langkah awal konsolidasi logistik nasional oleh Danantara Asset Management untuk membangun ekosistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi di Indonesia.

“Ini sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin terjadi adanya efektivitas dan efisiensi dari proses logistik yang ada di negara ini. Dari sisi BUMN, Danantara menginginkan agar tujuh perusahaan ini dapat menjadi satu dan hari ini sudah mulai dilaksanakan,” ujar Daud.

Daud Joseph yang juga Direktur Utama PT Pos Indonesia itu berharap, penyatuan tujuh perusahaan ini dapat memberikan manfaat langsung agar sektor logistik nasional dapat berkembang dengan lebih efisien.

“Manfaat yang kita harapkan bersama sebagai bangsa, di mana perusahaan logistik yang terkonsolidasi dapat memiliki semua fitur yang dibutuhkan, sehingga dengan satu entitas saja dapat melaksanakan berbagai fungsi logistik,” kata Daud.

“Dari situlah akan terjadi (efisiensi), ada harga yang lebih efisien, karena tidak lagi multi perusahaan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wacana revisi UU No 28/2014 tentang Hak Cipta kembali menjadi perhatian publik. Perdebatan yang selama ini berfokus pada tata kelola royalti musik kini berkembang lebih luas, termasuk potensi penerapan hak cipta terhadap karya jurnalistik dan karya kreatif lainnya. Beberapa pihak menyoroti masalah transparansi, tingginya biaya kepatuhan, dan potensi menghasilkan ketidakpastian baru.

Devi Syukri Azhari, akademisi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, menyoroti masalah meningkatnya biaya kepatuhan (compliance costs) bagi perusahaan, platform digital, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku industri kreatif .

“Pertama-tama, harus diakui bahwa niat di balik revisi UU Hak Cipta adalah sesuatu yang baik,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Kendati demikian, dalam praktik di lapangan, hak eksklusif berpotensi membatasi penyebaran dan modifikasi karya sehingga biaya untuk menggunakan riset, perangkat lunak, atau materi edukasi menjadi tinggi. Akibatnya, inovasi para pelaku ekonomi kreatif lokal bisa terhambat. ”Padahal, sektor ekonomi kreatif terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dengan besaran PDB Rp1.611 triliun pada tahun 2024 dan mempekerjakan lebih dari 27 juta orang pada tahun 2025,” jelasnya.

Sementara itu, dalam berbagai diskusi publik terkait royalti di bidang musik, para musisi naional menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola royalti, khususnya terkait transparansi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN berperan untuk menarik royalti dari pihak yang menggunakan lagu secara komersial, lalu berkoordinasi dengan LMK yang bertugas membagikan royalti kepada masing-masing musisi yang mereka naungi.

Dalam rilis kepada publik terkait pelantikan baru jajaran komisioner LMKN periode 2025-2028, kelompok penyanyi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) telah menyampaikan pernyataan publik dan meminta LMKN dan LMK untuk transparan terkait royalti musik. Penyanyi asal Yogyakarta, Kunto Aji, merupakan salah satu musisi yang menyuarakan perhatiannya mengenai hal ini.

Menurutnya, sebelum revisi UU Hak Cipta dilakukan, pemerintah dan DPR perlu memastikan mekanisme penghimpunan, pelaporan, audit, hingga distribusi royalti agar dapat dipahami dan dipercaya oleh seluruh pemegang hak, khususnya musisi pemilik karya. Sebagai konteks, sebelum usulan revisi UU Hak Cipta mencuat, telah terdapat beberapa regulasi terkait hak cipta di bidang musik.

Di antaranya PP No 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Permenhum No 27/2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 56/2021, dan Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu. Kendati bermaksud melindungi hak para pemilik karya, revisi UU Hak Cipta yang terburu-buru dan tidak melewati konsultasi publik yang menyeluruh berpotensi melahirkan ketidakjelasan baru.

Hany Mahfuzah dari Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), lembaga yang bergerak dalam pengelolaan hak reproduksi karya tulis, mengatakan, PRCI secara konsisten mendorong penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta, termasuk penulis, penerbit, akademisi, dan jurnalis. Menurutnya, perlindungan hak cipta merupakan bagian penting dari keberlanjutan ekosistem kreatif digital Indonesia.

Pada prinsipnya, lanjut Hany, revisi UU Hak Cipta merupakan momentum penting untuk memperkuat perlindungan terhadap seluruh kreator. Musisi berhak memperoleh royalti yang layak atas karya mereka.

”Di sisi lain, kami sepakat apabila jurnalis dan perusahaan media memperoleh kompensasi yang adil ketika karya jurnalistiknya dimanfaatkan secara komersial. Namun demikian, revisi regulasi tidak boleh melahirkan ketidakpastian hukum baru,” ujarnya.

Hingga kini, pemerintah masih terus mengumpulkan input dari para pemangku kepentingan meskipun draf revisi UU Hak Cipta belum dibuka untuk publik untuk kemudian didiskusikan dan diperdebatkan. Setidaknya, ada dua hal yang penting untuk ditilik dari revisi ini.

Pertama, apabila karya jurnalistik yang mengandung dimensi kepentingan publik yang tinggi menjadi objek pengelolaan hak ekonomi, bagaimana batasannya? Apakah seluruh artikel berita, hasil investigasi, foto jurnalistik, infografik, hingga cuplikan berita digital memiliki perlakuan yang sama?

Kedua, revisi UU Hak Cipta perlu menghindari lahirnya pasal-pasal yang berpotensi menjadi “pasal karet”. Rumusan yang terlalu luas berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi media, platform digital, pelaku usaha, institusi pendidikan, peneliti, maupun masyarakat yang memanfaatkan karya secara sah sesuai pengecualian dalam hukum hak cipta.

Jakarta (ANTARA) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Panjang, bagian dari Pelindo Group, mencatat arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang mencapai 50.287 TEUs hingga Mei 2026, ditopang ekspor komoditas unggulan dari Provinsi Lampung.

"Arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang menunjukkan tren positif hingga Mei 2026, pertumbuhan throughput sebesar 7,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK, Daniel Setiawan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume peti kemas tercatat mencapai 50.287 TEUs, meningkat dari 46.824 TEUs pada periode yang sama tahun 2025.

"Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang," ujarnya.

Menurutnya capaian tersebut menunjukkan aktivitas arus barang yang terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan distribusi dan perdagangan di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Ia menuturkan pertumbuhan throughput di Area Panjang yang berada di atas rata-rata pertumbuhan IPC TPK secara nasional, menunjukkan peran strategis terminal dalam mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di wilayah Lampung.

"Kami akan terus menjaga keandalan layanan untuk memastikan kebutuhan pengguna jasa dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya.

Dia mengatakan peningkatan throughput terutama ditopang pertumbuhan ekspor sejumlah komoditas unggulan. Komoditas tapioca starch tercatat tumbuh 267,37 persen, diikuti frozen shrimp sebesar 28,90 persen, nanas sebesar 22,93 persen, serta refined glycerine sebesar 21,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, arus peti kemas domestik maupun internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hingga Mei 2026, throughput domestik tercatat mencapai 28.163 TEUs atau tumbuh 10,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, throughput internasional mencapai 22.124 TEUs atau meningkat 4,21 persen secara tahunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung turut menunjukkan tren perdagangan yang positif.

Pada April 2026, nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai 504,59 juta dolar Amarika Serikat (AS) atau meningkat 43,29 persen dibandingkan April 2025. Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar 172,40 juta dolar Amerika Serikat atau naik 51,56 persen secara tahunan.

Pertumbuhan aktivitas perdagangan tersebut turut mendorong peningkatan arus logistik dan pergerakan peti kemas yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

Kinerja positif Area Panjang turut mendukung pertumbuhan trafik peti kemas IPC TPK secara nasional. Hingga Mei 2026, IPC TPK membukukan throughput sebesar 1,49 juta TEUs atau meningkat 6,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan pertumbuhan sebesar 7,4 persen, Area Panjang menjadi area dengan pertumbuhan tertinggi kedua di lingkungan IPC TPK hingga Mei 2026.

Sebagai terminal peti kemas utama di Provinsi Lampung, IPC TPK Panjang terus memperkuat layanan operasional melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan pelayaran hingga pengguna jasa.

"Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas layanan di tengah meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan," katanya.

Dengan tren positif tersebut, IPC TPK Panjang semakin memperkuat perannya sebagai gerbang logistik strategis yang mendukung kelancaran arus perdagangan domestik maupun internasional di Provinsi Lampung.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pelindo terus memantau perkembangan kondisi pasang surut air laut dan berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Pelindo Cabang Kalimas memastikan operasional pelabuhan tetap berjalan lancar dan aman di tengah adanya peringatan dini dari BMKG Kelas II Tanjung Perak terkait potensi banjir rob yang diprediksi berlangsung pada 12–18 Juni 2026.

“Pelindo terus memantau perkembangan kondisi pasang surut air laut dan berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait,” kata GM Pelabuhan Kalimas, GSN dan Terminal Penumpang Ana Andiliya di Surabaya, Selasa.

Kawasan Pelabuhan Kalimas sempat mengalami genangan akibat fenomena banjir rob pada Senin (15/6) namun dapat segera tertangani dan air kembali surut dalam waktu kurang dari dua jam sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap aktivitas kepelabuhanan.

Banjir rob yang terjadi merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh pasang air laut sehingga permukaan air laut mengalami kenaikan beberapa sentimeter dan menggenangi sejumlah area pesisir termasuk sebagian kawasan pelabuhan.

Ana mengatakan meski terjadi genangan sementara namun seluruh aktivitas operasional di Pelabuhan Kalimas tetap berjalan normal yakni kegiatan bongkar muat, pelayanan kapal, serta aktivitas pengguna jasa pelabuhan tidak mengalami gangguan.

Sebagai langkah mitigasi, Pelindo Kalimas secara rutin melakukan normalisasi saluran pembuangan air guna memastikan aliran air berjalan optimal.

Selain itu, sejumlah pompa air juga telah disiagakan untuk mempercepat proses pengaliran air kembali ke laut apabila terjadi genangan akibat pasang air laut.

Pelindo juga menyiagakan personel dan tim operasional di sejumlah titik strategis untuk melakukan pemantauan serta penanganan cepat apabila fenomena rob kembali terjadi selama periode yang diprediksi oleh BMKG.

"Berbagai langkah antisipasi telah kami siapkan, mulai dari normalisasi saluran air, penyiagaan pompa, hingga personel di lapangan,” katanya.

Ana pun mengimbau seluruh pengguna jasa dan masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan untuk tetap waspada terhadap potensi banjir rob selama periode yang telah diprediksi BMKG serta senantiasa mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan naungan PT Pelindo Multi Terminal (Pelindo), yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional pada Branch Jakarta dan 5 Terminal Satelit (konsolidasi) pada awal kuartal II 2026.

Kinerja operasional kargo perseroan tumbuh 16,01 persen year on year (yoy) atau tumbuh 56.260 unit hingga April 2026, untuk kargo CBU (kendaraan berpenumpang), alat berat, nus dan truck.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas dan kualitas layanan terminal kendaraan melalui transformasi operasional yang adaptif, efisien, serta berkelanjutan guna mendukung kelancaran rantai pasok otomotif nasional," ujar Direktur Utama IPCC Sugeng Mulyadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Sugeng mengatakan pertumbuhan kinerja operasional mencerminkan kepercayaan industri terhadap peran perseroan sebagai operator terminal kendaraan berstandar internasional, yang mampu menjawab dinamika kebutuhan logistik nasional maupun global.

Ke depan, Ia memastikan perseroan akan terus mendorong inovasi berbasis teknologi, penguatan efisiensi layanan dan handling kargo, serta pengembangan infrastruktur yang selaras dengan pertumbuhan industri otomotif nasional.

"Langkah ini juga menjadi bagian dari kesiapan dalam mengantisipasi peningkatan arus kendaraan listrik dan hybrid yang semakin mendominasi aktivitas ekspor-impor otomotif Indonesia, sekaligus mendukung ekosistem logistik yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Sugeng.

Berdasarkan Laporan Produksi Bulanan 2026, total shipcall pada seluruh terminal perseroan mencapai 1.248 shipcalls hingga April 2026, atau tumbuh 21,17 persen (yoy) dibandingkan sebanyak 1.030 shipcalls pada periode sama tahun 2025.

"Pertumbuhan kinerja mencerminkan efektivitas strategi, serta dalam penguatan engagement terhadap pelanggan, sehingga kepercayaan tetap terbangun erat, didukung oleh membaiknya stabilitas geopolitik global yang berdampak positif terhadap permintaan dan distribusi kargo internasional Indonesia," ujar Sugeng.

Kemudian, pertumbuhan kargo pada terminal-terminal yang dikelola IPCC tercermin dari capaian di hampir seluruh segmen.

Tercatat, volume Completely Built-Up (CBU) kumulatif tercatat sebesar 295.262 unit hingga April 2026, tumbuh 6,40 persen (yoy) atau 17.750 unit dibandingkan periode sama tahun 2025.

Lalu, segmen truck dan bus mencatat pertumbuhan 59,10 persen (yoy), dengan volume bongkar muat mencapai 101.354 unit atau lebih banyak 37.648 unit.

Sementara itu, volume alat berat turut tumbuh 8,42 persen (yoy) dari sebanyak 10.232 unit menjadi 11.094 unit.

Lebih lanjut, perseroan mencatatkan perkembangan positif pada segmen kendaraan listrik dengan volume EV yang meningkat dari 2.329 unit pada Januari menjadi 3.916 unit pada April 2026, yang menandakan meningkatnya arus kendaraan ramah lingkungan yang ditangani melalui terminal IPCC.

Hingga April 2026, perseroan turut menangani sejumlah kendaraan hybrid untuk diekspor, yang mencerminkan pergeseran tren kargo yang semakin beragam seiring transformasi industri otomotif ke arah elektrifikasi dan penggunaan energi yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Adapun, integrasi layanan melalui pendekatan Cargo Distribution Management (CDM), termasuk dukungan Inland Transportation, memberikan keunggulan pada rantai distribusi berbagai jenis kendaraan menjadi lebih efisien dan terstruktur dari lokasi produksi ke pelabuhan maupun sebaliknya.

Dari konsolidasi, terminal Satelit IPCC turut memberikan kontribusi positif terhadap keseluruhan kinerja.

Total volume konsolidasi Satelit hingga bulan pertama kuartal II-2026 mencapai 150.087 unit, atau tumbuh 21,47 persen (yoy) dari sebelumnya 123.554 unit pada periode sama tahun 2025.

Sementara itu, Branch Jakarta secara individual mencatatkan volume sebesar 147.885 unit pada 2026, dibandingkan 154.009 unit pada 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian distribusi volume antar terminal dalam jaringan distribusi IPCC, seiring upaya optimalisasi kapasitas operasional secara lebih merata melalui transformasi pola operasi dan implementasi digitalisasi.

"Ke depan, sinergi antar terminal dan penguatan efisiensi layanan menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas pertumbuhan volume secara berkela4njutan di seluruh jaringan IPCC," ujar Sugeng.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat arus peti kemas yang dilayani mencapai 6,42 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEUs) pada April 2026 atau naik 7 persen (yoy) yang sebesar 5,99 juta TEUs.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas logistik nasional tetap bergerak positif di tengah dinamika ekonomi global.

“Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama rantai pasok nasional karena menjadi jalur perpindahan bahan baku, barang konsumsi, komoditas ekspor, hingga barang modal industri,” katanya di Surabaya, Jumat.

Achmad menuturkan peningkatan arus peti kemas didukung oleh segmen internasional yang meningkat 11 persen dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen.

Tak hanya itu, distribusi barang domestik juga menopang arus peti kemas dengan pertumbuhan sekitar 4 persen meliputi aktivitas bongkar meningkat 5 persen dan muat naik 4 persen.

Menurut dia, kondisi itu menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri Indonesia tetap berjalan baik dengan distribusi barang antarpulau juga tetap kuat dalam mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Peningkatan arus ekspor dan impor sekaligus mencerminkan daya tahan perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.

Salah satu faktor pendukungnya adalah struktur perdagangan Indonesia yang masih banyak bergerak di kawasan intra-Asia terutama Tiongkok dan ASEAN.

Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia.

Struktur perdagangan itu memberikan bantalan bagi Indonesia karena sebagian besar arus barang masih bergerak dalam kawasan yang memiliki hubungan dagang kuat, stabil, dan saling terintegrasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, komoditas ekspor berbasis peti kemas mencatat pertumbuhan antara lain lemak dan minyak hewan atau nabati 7,95 persen, mesin dan peralatan mekanis 9,26 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 4,9 persen, serta produk kimia 12,27 persen.

Pertumbuhan ekspor itu menunjukkan bahwa aktivitas industri pengolahan dan perdagangan komoditas bernilai tambah masih terus berjalan sehingga menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas manufaktur dan perdagangan nasional.

Dari sisi impor, peningkatan terutama terjadi pada mesin dan peralatan mekanis 22,1 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 17,91 persen, instrumen optik 20,8 persen, serta berbagai produk kimia 36,31 persen.

Struktur impor ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap barang modal, mesin produksi, komponen industri, dan bahan pendukung manufaktur masih kuat dan berkaitan erat dengan aktivitas investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta agenda hilirisasi nasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat kontribusi kepada negara mencapai Rp1,73 triliun sepanjang 2025 untuk menyokong fiskal dan mendukung pembangunan nasional.

“Dukungan ini menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra di Surabaya, Rabu.

Kontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp1,45 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp55,59 miliar, serta pembayaran konsesi sebesar Rp224,5 miliar.

Dari total pajak yang disetorkan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp485,45 miliar. Selain itu, terdapat kontribusi signifikan dari PPh Pasal 25/29 senilai Rp360,13 miliar dan PPh Pasal 21 sebesar Rp267,35 miliar.

Widyaswendra mengatakan kontribusi perusahaan kepada negara merupakan wujud kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia optimistis dengan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan maka sektor kepelabuhanan diproyeksikan akan terus menjadi salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Efisiensi layanan terminal petikemas juga diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional, mempercepat distribusi barang, memperkuat daya saing ekspor, sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Hal itu diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan nasional tumbuh 8,98 persen secara tahunan pada triwulan IV-2025.

“Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sektor logistik menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Alhamdulillah, kami merasa senang dan terbantu. Terima kasih kepada SPSL dan Pelindo Group yang setiap tahun terus hadir berbagi dengan masyarakat..,

Jakarta (ANTARA) - PT Pelindo Sinergi Lokaseva (SPSL) Group kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Sinergi Lokaseva Dewi Fitriyani dalam keterangan di Jakarta, Selasa mengatakan, program kurban tahun ini dirancang tidak hanya sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial, tetapi juga untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

“Melalui program Pelindo Berbagi Qurban tahun 2026, kami ingin memastikan bahwa momentum Idul Adha dapat menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat sekaligus mendukung peternak lokal. Hewan kurban yang disalurkan berasal dari peternak dalam negeri dan telah melalui proses verifikasi secara ketat, mulai dari identifikasi ternak, pemeriksaan kesehatan, hingga pemastian kesesuaian syariat,” ujar Dewi.

Sebanyak 49 ekor hewan kurban disalurkan kepada masyarakat di sejumlah kota, antara lain Jakarta, Bekasi, Semarang, Surabaya, Mempawah, Pontianak, Banjarmasin, Maluku, Ambon, Palembang, Jambi, Lampung, Natuna, Bitung, Makassar, Kuala Tanjung, dan Belawan.

Program ini turut menjadi bagian dari dukungan terhadap perputaran ekonomi peternak lokal, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong bantuan kemasyarakatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha ternak dalam negeri.

Dewi menambahkan, SPSL Group memastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan pemerintah, termasuk terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD/lato-lato), antraks, maupun cacingan.

Seluruh tahapan pelaksanaan juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Program tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, SPSL Group menggandeng Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan di wilayah operasional perusahaan agar distribusi bantuan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Mariam, salah satu warga penerima manfaat di sekitar wilayah operasional perusahaan, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya tahun ini.

“Alhamdulillah, kami merasa senang dan terbantu. Terima kasih kepada SPSL dan Pelindo Group yang setiap tahun terus hadir berbagi dengan masyarakat. Semoga kebaikan ini membawa berkah untuk semua,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari mitra penyedia hewan kurban. Lukman dari CV Sumber Guna Keluarga menyampaikan bahwa keterlibatan perusahaan dalam menggunakan hewan ternak lokal memberikan dukungan nyata bagi keberlangsungan usaha peternak.

“Kami merasa bangga dapat menjadi bagian dari program ini. Selain membantu masyarakat penerima manfaat, program kurban seperti ini juga sangat berarti bagi peternak lokal karena membuka peluang usaha dan menggerakkan roda ekonomi,” katanya.

Sebagai subholding BUMN kepelabuhanan Pelindo yang bergerak di bidang layanan pendukung pelabuhan dan pengembangan kawasan terintegrasi, SPSL Group menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program TJSL yang berkelanjutan, humanis, dan memberikan dampak sosial nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perkara Nomor 133/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Adapun gugatan ini diajukan 4 mahasiswa yaitu Fairuz Najwa Sahara Tanjung, Muhammad Fakhri Hadisyah Putra, Dela Puspita Ainnur Fadillah, dan Muhammad Rizky Fadhillah.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo, Senin (25/5/2026).

Meski demikian, dalam pertimbangan gugatan yang disampaikan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, mahkamah menegaskan bahwa kewajiban negara mengontrol perpindahan atau transfer data pribadi sebagai bagian dari data sovereignty.

“Dengan tujuan melindungi hak privasi subjek data pribadi, memajukan dan menjamin hak atas perlindungan data pribadi di seluruh yurisdiksi, termasuk di luar negeri,” kata Enny.

Selain itu, upaya negara melindungi data pribadi harus dilakukan secara holistik sesuai ketentuan mengenai prinsip pemrosesan data pribadi, klasifikasi data pribadi dan hak subjek data pribadi beserta pengecualiannya. Kemudian, adanya dasar hukum untuk melakukan pemrosesan data pribadi dan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban data pribadi dan prosesor data pribadi.

Mahkamah menegaskan cakupan pengaturan tersebut merupakan bagian dari perlindungan dan jaminan hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang harus diwujudkan sesuai ketentuan UU No 27/2022.

Mahkamah menjelaskan aturan kerja sama internasional terkait pelindungan data pribadi tidak bisa dibaca hanya dari satu pasal saja. Menurut MK, ketentuan tersebut harus dipahami bersama aturan lain dalam UU Pelindungan Data Pribadi.

Sekadar informasi, para Pemohon mengatakan permohonan ini dilayangkan usai keputusan pemerintah menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat (AS) atau Agreement Between The United States of America and The Republic of Indonesia on Reciprocal Trade.

Perjanjian itu dinilai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak asing yang tidak tunduk pada sistem hukum nasional Indonesia karena berkurangnya kontrol negara terhadap data pribadi warganya.

Mereka menguji Pasal 62 ayat (2) UU PDP yang berbunyi “Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.”

Menurut Enny, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Lalu, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Cirebon (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional II Cirebon menyebut Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat (Jabar), berperan sebagai gerbang logistik utama untuk menopang distribusi komoditas industri di wilayah Jabar hingga sebagian Jawa Tengah (Jateng).

Branch Manager PT Pelindo Regional II Cirebon Hari Priyatna di Cirebon, Kamis, mengatakan pelabuhan tersebut menjadi titik bongkar berbagai komoditas strategis yang dikirim dari sejumlah daerah di Indonesia maupun luar negeri.

“Peran dari Pelabuhan Cirebon adalah kita punya dermaga sebagai penghubung, gerbang ekonominya. Semua komoditas dari Kalimantan dan Sumatera sandar di sini,” katanya.

Ia menjelaskan komoditas yang ditangani di pelabuhan tersebut meliputi curah cair, curah kering, general cargo, hingga break cargo dengan tujuan distribusi untuk kawasan Cirebon Raya, Bandung Raya, sampai Jateng bagian timur.

Menurut dia, kebutuhan industri di wilayah seperti Purwakarta, Bandung hingga Tegal banyak ditopang distribusinya melalui Pelabuhan Cirebon, termasuk komoditas batu bara untuk sektor semen dan tekstil.

“Yang dari di Bandung itu rata-rata dari sini. Bongkarnya di sini semua,” ujar dia.

Pada aktivitas bongkar muat hari ini, kata dia, Pelabuhan Cirebon menangani komoditas jagung untuk kebutuhan pakan ternak dengan total volume sekitar 4.700 ton.

Hari mengatakan jagung tersebut diangkut menggunakan Kapal Langgeng dan Kapal Bunga Melati 21 dari Pelabuhan Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemudian dibongkar untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak di wilayah Cirebon.

“Bunga Melati bongkar 2.200 ton, Langgeng 2.500 ton. Semuanya dari Dompu, NTB, untuk pakan ternak di wilayah Cirebon,” katanya.

Berdasarkan sektor nonpetikemas, lanjut dia, total throughput per komoditas pada April 2025 mencapai 3,83 juta ton dengan dominasi batu bara sebesar 2,67 juta ton.

Pihaknya mendata komoditas lain yang cukup besar antara lain pasir kuarsa 181 ribu ton, jagung 162 ribu ton, minyak sawit 104 ribu ton, serta cangkang sawit 101 ribu ton.

Sementara itu, hingga April 2026, realisasi throughput tercatat mencapai 1,35 juta ton atau meningkat 397 ribu ton dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,06 juta ton.

Hari menambahkan Pelabuhan Cirebon saat ini menjadi pelabuhan umum utama di Jabar yang berada di bawah pengelolaan Pelindo.

“Kalau di Jawa Barat di bawah Pelindo cuma satu, yaitu Pelabuhan Cirebon,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo (Persero) Regional 2 Banten memperkuat layanan di Pelabuhan Ciwandan di Cilegon, Banten melalui sistem operasional yang cepat, adaptif, dan terintegrasi guna mendorong efisiensi logistik serta mendukung kelancaran aktivitas industri di tingkat nasional.

‎General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten Benny Ariadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan pelayanan yang cepat dan sesuai kebutuhan pelanggan.

“Pelindo Regional 2 Banten terus berupaya menghadirkan pelayanan sepenuh hati yang cepat, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Melalui standar pelayanan yang terukur didukung sistem yang terintegrasi dan koordinasi operasional yang fleksibel, kami ingin memastikan setiap aktivitas di Pelabuhan Ciwandan dapat berjalan lancar, efektif, dan memberikan hasil yang optimal,” ujar Benny.

Sebagai salah satu pelabuhan strategis di Provinsi Banten, Pelabuhan Ciwandan memiliki peran penting dalam mendukung distribusi logistik nasional, khususnya untuk komoditas curah kering, curah cair, dan bahan baku industri.

Penguatan layanan dilakukan melalui penerapan standar pelayanan yang terukur sesuai Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG).

‎Melalui sistem tersebut, setiap proses pelayanan mulai dari sandar kapal, bongkar muat, hingga pelayanan administrasi memiliki target waktu dan standar layanan yang jelas.

‎Selain itu, dukungan fasilitas operasional dan koordinasi layanan yang terintegrasi turut membuat proses pelayanan menjadi lebih efisien, aman, dan tepat waktu bagi seluruh pengguna jasa.

‎‎Penerapan standar layanan tersebut juga membuat tim operasional di lapangan bekerja lebih terarah dan responsif sehingga mampu mempercepat proses pelayanan sesuai kebutuhan industri.

‎‎Pihaknya juga terus memperkuat pelayanan adaptif melalui kemampuan operasional dalam menyesuaikan kebutuhan teknis di lapangan secara fleksibel.

Penyesuaian dilakukan mulai dari pengaturan pola operasional, kesiapan alat, pengaturan tenaga kerja, hingga koordinasi intensif dengan pengguna jasa agar aktivitas bongkar muat dan distribusi logistik tetap berjalan lancar.

Menurutnya, penguatan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran rantai pasok sekaligus memperkuat peran pelabuhan sebagai simpul logistik nasional yang andal dan berdaya saing.

‎“Ke depan, kami akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat sinergi dengan seluruh pihak agar Pelabuhan Ciwandan dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” kata Benny.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah dan DPR sudah mulai membahas terkait kesiapan pembentukan lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini sesuai yang diamanatkan dalam UU PDP.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid usai menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

"Tadi kesiapan yang kita bahas juga mengenai lembaga PDP," kata Meutya.

Meutya menyampaikan saat ini pemerintah terus berkoordinasi di internal, khususnya antara Komdigi, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Kementerian PAN-RB.

Hal ini dalam rangka melakukan percepatan terhadap pembentukan Badan tersebut. Kendati demikian, Meutya belum bisa memperkirakan kapan target daripada pembentukan Badan atau lembaga PDIP ini bisa rampung.

"Ini karena lintas, enggak cuma di Kemkomdigi, nanti kami akan laporkan lebih lanjut," ujarnya.

Lihat video: Polisi Gerebek Penjual Data Pribadi unutk Keperluan Judol, 8 Ditangkap