JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett, di sela Agenda London Climate Week, di London, Inggris, Rabu, 24 Juni 2026, didampingi Deputi PPKL Rasio Ridho Sani dan Staf Ahli Menteri Kehati dan Sosial Budaya Noer Adi Wardojo. Jumhur dan Dame Amelia bertukar pendapat tentang peluang dan strategi pengembangan biodiversity credits.

Menteri Jumhur mengatakan, Indonesia menjajaki untuk menjadi tuan rumah COP 18 CBD Tahun 2028 dengan dukungan stakeholders nasional dan mitra internasional. Sementara itu, Dame Amelia, mengatakan, Indonesia berpotensi besar memanfaatkan pendanaan dari skema Biodiversity Credit karena Indonesia merupakan megabiodiversity country.

Dame Amelia mengapresiasi langkah cepat dan strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk Taskforce Pengembangan Biodiversity Credits untuk percepatan penerapan biodiversity credit di Indonesia. Yakni, dengan melakukan kajian komprehensif untuk penyiapan kebijakan, skema dan potensi pilot percontohan biodiversity credits, serta melakukan konsultasi stakeholders secara intensif.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antar negara dan para pihak untuk peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia kepada Menteri Jumhur.

Kedua belah pihak bersepakat meningkatkan kerja sama, dengan IAPB menjadi Knowledge Partner bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Juga memajukan dialog dan kolaborasi di berbagai forum internasional, termasuk COP 17 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Yerevan, Armenia yang akan digelar Oktober 2026.

Jakarta (ANTARA) - Setiap hari, Indonesia menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai ditangani.

Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis.

Di tengah situasi itu, ada fakta yang mengejutkan bahwa pada 2026, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 51,8 juta ton, namun sekitar 75 persen di antaranya masih belum terkelola dengan baik.

Angka itu bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan gambaran tentang pola hidup modern perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan, kota, hingga masa depan pembangunan Indonesia.

Oleh karena itulah, ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan kebersihan semata, melainkan pertaruhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup, mulai menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menghadapi persoalan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, menegaskan negara akan menggunakan berbagai instrumen dan kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang Berkelanjutan” yang digelar secara daring oleh Great Institute di Jakarta, belum lama ini.

Pesan yang disampaikan pemerintah sebenarnya menunjukkan satu hal penting bahwa persoalan sampah, kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional.

Selama bertahun-tahun, isu sampah sering hanya muncul ketika banjir terjadi, gunungan sampah viral di media sosial, atau ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran dan longsor. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar persoalan visual lingkungan yang kotor.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, hingga meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat.

Kualitas pembangunan

Dalam jangka panjang, persoalan sampah juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan produktivitas masyarakat. Karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan sebuah negara.

Menteri LH mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan 63,54 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100 persen pada 2029.

Target tersebut tentu bukan pekerjaan ringan, mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan kemampuan pengelolaan daerah yang sangat beragam.

Namun, menariknya, pemerintah mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir, seperti tempat pemrosesan akhir atau sekadar memperbanyak armada pengangkut sampah.

Pendekatan lama terbukti belum cukup menyelesaikan persoalan karena hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain.

Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu menjadi kunci utama. Rumah tangga dipandang sebagai titik paling penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional.

Ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik sebenarnya terlihat sederhana. Namun jika dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya dapat mengurangi beban lingkungan secara signifikan.

Di banyak negara, keberhasilan pengelolaan sampah justru dimulai dari kebiasaan kecil masyarakat sehari-hari.

Kesadaran memilah sampah, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, hingga membangun budaya daur ulang menjadi fondasi penting sebelum teknologi pengolahan sampah diterapkan dalam skala besar.

Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung, menambahkan sekitar 75 persen persoalan pengelolaan sampah justru berada di tingkat kabupaten dan kota. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem yang efektif dan konsisten.

Banyak kota besar di Indonesia masih belum mengelola sampah dengan baik, sehingga memunculkan berbagai persoalan lingkungan baru.

Jakarta mulai menunjukkan perkembangan lebih baik karena pemilahan sampah sudah mulai dilakukan dari hulunya, meski daerah-daerah sekitar Jakarta masih menghadapi tantangan serupa.

Fakta itu memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal teknologi atau anggaran, melainkan juga tentang kepemimpinan daerah, tata kelola kota, pendidikan lingkungan, dan kedisiplinan sosial masyarakat. Kota yang bersih biasanya lahir dari kombinasi antara kebijakan yang tegas dan budaya masyarakat yang sadar menjaga ruang hidup bersama.

Rencana aksi

Forum diskusi yang digelar di Jakarta itu juga menunjukkan bahwa persoalan sampah, kini semakin dipandang sebagai isu lintas sektor.

Forum tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, praktisi energi terbarukan, aktivis lingkungan, hingga kalangan industri untuk membahas masa depan pengelolaan sampah Indonesia.

Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa diskusi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah ini penting karena pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kehadiran berbagai pembicara dari sektor energi, biomassa, industri semen, perguruan tinggi, hingga peneliti limbah juga menunjukkan bahwa sampah, kini mulai dipandang bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi dan memiliki nilai ekonomi.

Meski demikian, teknologi pengolahan sampah secanggih apa pun tidak akan cukup tanpa perubahan budaya masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, hingga rendahnya kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan sampah sesungguhnya adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan lingkungan hidupnya sendiri.

Negara yang berhasil menjaga kebersihan biasanya bukan hanya memiliki teknologi modern, tetapi juga masyarakat yang disiplin dan pemerintah yang konsisten menjalankan aturan.

Indonesia memang masih menghadapi jalan panjang menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal. Namun, meningkatnya perhatian pemerintah, keterlibatan banyak pihak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa perubahan perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan lingkungan global yang semakin besar, langkah memperbaiki tata kelola sampah bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak enam pejabat negara hari ini, Senin (27/4/2026), di Istana Kepresidenan Jakarta. Mayoritas dari mereka adalah orang lama, atau yang sebelumnya juga berada di Kabinet Merah Putih.

Seperti, Muhammad Qodari yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) akan dilantik sebagai Kelala Badan Komunikasi Pemerintah.

Kemudian Dudung Abdurachman yang merupakan Penasihat Khusus Presiden akan dilantik menjadi KSP. Selain itu, ada Hanif Faisol yang saat ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pejabat lainnya ada Hasan Nasbi yang disebut akan dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kemudian, Badul Kadir Karding juga akan dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Terakhir, ada Jumhur Hidayat. Dia sebut aman menerima jabatan Menteri Lingkungan Hidup.

Keenam orang tampak berbaris rapi di Istana Negara Jakarta. Mereka terlihat mengenakan jas dan peci hitam, serta menggunakan dasi biru.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Dudung mengatakan bahwa dirinya siap mengemban jabatan yang diamanahkan Presiden Prabowo kepadanya. "Saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah Presiden," tegasnya.

Dudung sebelumnya mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Dirinya pun mengatakan bahwa jabatannya akan diserahkan terimakan ketika mengemban jabatan baru. "Ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserahterimakan yang lama. Nanti petunjuk bapak Presiden aja."

"Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSP sebagaimana sebagai mengendalikan, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional, nanti saya jelaskan lah setelah dilantik," paparnya.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menetapkan mantan Kepala Dinas (Kadis) LH DKI Jakarta berinisial AK dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang. AK terancam pidana penjara paling lama lima tahun.

AK dijerat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Dengan persangkaan pasal, Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan atau Pasal 114 Undang-Undang 32 Tahun 2009," kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Timur, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan penggunaan UU 18/2008 itu karena pihaknya tidak hanya fokus pada dampak pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah tersebut. Namun juga menelusuri kelalaian pengelola sejak tahap awal.

"Jadi kenapa kita menggunakan Undang-Undang Nomor 18? Karena kita menyisir bukan hanya di akhir, bukan hanya di hilir, tapi di hulu," ucap dia.

Sekadar informasi, longsor gunungan sampah di zona 4A TPST Bantargebang terjadi pada Minggu (9/3/2026). Insiden itu menyebabkan 7 orang meninggal dunia.

Rizal menjelaskan bahwa kasus dugaan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang tidak sesuai prosedur tidak serta merta langsung dibawa ke ranah pidana. Pihaknya lebih dulu menempuh langkah administratif berupa pemberian sanksi, pengawasan ketaatan, serta pembinaan.

"Jadi penanganan kasus TPA Bantargebang ini yang saya sampaikan tadi, kita dimulai dari 31 Desember 2024, adanya SK sanksi administrasi tanggal 31 Desember nomor 13646 tahun 2024. Kemudian di 12 April 2025 dilakukan pengawasan sanksi administrasi kesatu dengan hasil tidak taat," ucap Rizal.

Setelah hasil pengawasan pertama menyatakan tidak taat, pihaknya langsung mengirimkan surat peringatan pada 22 April 2025. Surat tersebut disertai tenggat waktu untuk memperbaiki pengelolaan TPST Bantargebang.

"Ternyata pada 9 Mei 2025 kami melakukan pengawasan sanksi administrasi yang kedua dengan hasil tetap tidak taat. Ada perpanjangan di 4 September 2025, sanksi administrasi kedua perihal kewajiban audit lingkungan kita keluarkan ya," sambungnya.

Meski telah memberikan waktu perpanjangan perbaikan pengelolaan, hasil laporan pengawasan yang diterbitkan pada 31 Desember 2025, menyebut bahwa kewajiban tersebut tak kunjung dipenuhi.

Selanjutnya, pada Maret hingga April 2026, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari dinas terkait serta para ahli untuk memperkuat konstruksi perkara. Hasil pemeriksaan tersebut telah meyakini penyidik menetapkan AK sebagai tersangka.

"Kemudian di 21 April 2026 penyampaian penetapan tersangka kepada tersangka (AK) dan itu merupakan hasil koordinasi kami, ekspos kami atau pun gelar perkara di Korwas PPNS maupun juga di Kejaksaan," ucap dia.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen dan konsistensinya dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu merupakan respons terhadap peristiwa di TPSTBantargebang.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan secara bertanggung jawab serta tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat," ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Senin (20/4/2026).

Hanif Faisol menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi praktik pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan, terlebih yang menimbulkan korban jiwa. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” tegasnya.

Dalam perkembangan penanganan kasus di Provinsi DKI Jakarta, kata Hanif, aparat penegak hukum lingkungan telah menetapkan tersangka mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi DKI Jakarta berinisial AK dalam perkara pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Penetapan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat," ucapnya.

Peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 di zona landfill 4 TPST Bantargebang menjadi bukti nyata dari pengelolaan yang belum memenuhi ketentuan. Kejadian tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka.

Lihat video: TPST Bantargebang Longsor, 4 Orang Tewas



"Proses penyidikan yang telah berjalan kini memasuki tahap lanjutan dengan penetapan tersangka yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah melakukan langkah pembinaan dan pengawasan secara bertahap. TPST Bantargebang telah dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah sejak Desember 2024.

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada April dan Mei 2025, dengan hasil menunjukkan bahwa pengelola belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Selain itu, KLH/BPLH juga mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan, namun hingga proses penyidikan berlangsung belum terdapat perbaikan signifikan dalam tata kelola pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, yang diperkuat dengan hasil uji laboratorium untuk memastikan pembuktian ilmiah serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” ujar Rizal.

KLH/BPLH menegaskan langkah tegas ini diharapkan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan seluruh pengelola sampah, serta menjadi momentum perbaikan tata kelola pengelolaan sampah secara menyeluruh.

"Upaya ini juga sejalan dengan percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sesuai standar perlindungan lingkungan hidup," katanya.

JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono mendorong pengelolaan sampah melalui pemilahan dari sumber menuju sanksi open dumping yang berakhir pada Juli 2026.

“Kami mendorong beberapa upaya meningkatkan target pengelolaan sampah, salah satunya pemilahan dari hulu, tanpa pemilahan, pengelolaan sampah tidak bisa selesai dengan baik. Selain itu, kita juga akan menutup praktik open dumping akhir Juli, jadi di bulan Agustus 472 TPA yang ada akan diselesaikan,” ujar Diaz, Minggu (19/4/2026).

Dia menyampaikan hal tersebut dalam sesi doorstop pada Deklarasi Jakarta Utara 100% Pilah Sampah yang diselenggarakan di fasilitas RDF Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Acara ini merupakan bagian dari program pilah sampah yang saat ini dilaksanakan di Kelurahan Rorotan dalam rangka mendukung operasional fasilitas RDF.

Menurut dia, dengan dituntaskannya praktik open dumping diharapkan dapat meningkatkan capaian pengelolaan sampah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Program pemilahan ini sudah sesuai dengan arahan Presiden yang memiliki target sampah terkelola 100% di tahun 2029. Dengan diselesaikan praktik open dumping, kami bisa angkat persentase pengelolaan sampah saat ini di 26% menjadi 57,7%,” katanya.

Diaz mengapresiasi warga Kelurahan Rorotan yang hadir karena sudah menjalankan program pemilahan sampah dengan baik. “Saya apresiasi karena di sini sudah ada bank sampah dan ada juga pemilahan menggunakan ember, sehingga yang nanti masuk ke TPA dan RDF hanya residu atau yang low-value, nanti ini juga bikin transportasi yang bawa sampahnya enggak bau,” ucapnya.

Dia berharap Kelurahan Rorotan bisa menjadi contoh atau model untuk kelurahan-kelurahan lainnya yang mengimplementasi program pemilahan ini. “Semoga dari Rorotan bisa jadi percontohan untuk 30 kelurahan lainnya yang ada di Jakarta Utara agar semua bisa memilah sampah dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah menyerahkan sejumlah bantuan pendukung kepada warga Kelurahan Rorotan dalam upaya pemilahan sampah antara lain 400 drop point, 12.000 ember pemilah sampah, serta 650 unit lodong sisa dapur (Losida).

JAKARTA - PT Jababeka Infrastruktur kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang lingkungan hidup dengan meraih penghargaan PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ( KLH/BPLH ). Pencapaian ini semakin bermakna karena merupakan yang keenam kalinya bagi PT Jababeka Infrastruktur secara keseluruhan.

Penghargaan PROPER Hijau diterima langsung Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur Didik Purbadi dalam acara Anugerah Lingkungan PROPER 2026 yang diselenggarakan di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta, Selasa 7 April 2026. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menjalankan pengelolaan lingkungan yang melampaui standar ketaatan (beyond compliance), sekaligus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aspek operasional kawasan. Dukung Pengurangan Emisi Karbon, Jababeka Targetkan Tanam 100.000 Mangrove

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) merupakan instrumen evaluasi lingkungan yang diselenggarakan KLH/BPLH untuk mendorong perusahaan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Peringkat Hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan melampaui ketentuan yang dipersyaratkan. Termasuk pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta implementasi program pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan berdampak nyata.

Didik Purbadi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam perjalanan keberlanjutan Jababeka. Ia melihat standar pemerintah semakin ketat dan pihaknya melihatnya sebagai motivasi.

Mereka telah bekerja keras selama setahun penuh untuk tidak sekadar memenuhi, tetapi melampaui standar yang ditetapkan. Enam penghargaan PROPER Hijau ini mencerminkan sinergi seluruh pemangku kepentingan di ekosistem Jababeka.

Bahwa keberlanjutan bukan sekadar kewajiban, melainkan warisan yang ingin kami tinggalkan bagi generasi mendatang. ”Ke depan, melalui pendekatan pentahelix bersama pemerintah, akademisi, komunitas, dan media, kami akan terus mendorong seluruh perusahaan di kawasan ini untuk selalu compliance dan bahkan melampaui standar yang ada," katanya.

Penghargaan ini mencerminkan serangkaian inisiatif nyata yang telah dijalankan PT Jababeka Infrastruktur. Antara lain pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (WWTP) yang memastikan kualitas efluen sesuai baku mutu lingkungan—berkontribusi pada penghematan ribuan meter kubik air bersih sepanjang 2024, pengembangan Mini Scale Recycle Effluent WWTP untuk pemanfaatan kembali air hasil olahan sebagai air non-potable, pengendalian emisi melalui efisiensi energi dan praktik operasional ramah lingkungan, serta pengelolaan sampah berbasis prinsip ekonomi sirkular.

Di sisi sosial, Jababeka aktif menjalankan program pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan masyarakat, perluasan akses air bersih dan sanitasi. Termasuk penciptaan lapangan kerja yang mencakup 14 desa dan 4 kecamatan di sekitar kawasan, mendukung ribuan pekerja dan puluhan ribu warga dalam ekosistem terintegrasi. Gelar Ruang Cerita Ramadan, KLH Gandeng Pemda-Komunitas Perkuat Pengelolaan Sampah

Seluruh strategi keberlanjutan ini dijalankan melalui pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, sektor swasta, dan media, difasilitasi melalui forum City Council Jababeka sebagai ruang dialog lintas pemangku kepentingan. Ke depan, PT Jababeka Infrastruktur berkomitmen untuk terus mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dan memperluas dampak sosial kawasan sebagai bagian dari perjalanan keberlanjutan jangka panjang.

Dengan diraihnya PROPER Hijau untuk keenam kalinya PT Jababeka Infrastruktur semakin memantapkan posisinya sebagai pelopor transformasi kawasan industri berkelanjutan di Indonesia. Sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi kolaborasi publik dalam membangun masa depan industri nasional yang lebih bertanggung jawab dan inklusif.

JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium ( INALUM ) kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Mereka pun berhasil meraih peringkat PROPER Emas untuk operasional Pabrik Peleburan (ISP) serta PROPER Hijau untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/IPP) dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2025.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa 7 April 2026. Dalam sambutannya, Menteri Hanif menegaskan PROPER kini telah berkembang menjadi instrumen transformasi yang mendorong dunia usaha untuk melampaui kepatuhan. Indonesia Perkuat Posisi Diplomasi Iklim Global

“PROPER bukan lagi sekadar alat evaluasi administratif. PROPER adalah motor transformasi yang mendorong perusahaan tidak hanya taat, tetapi melampaui ketaatan melalui inovasi, efisiensi sumber daya, dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” katanya.

Pada periode 2024–2025, partisipasi PROPER mencapai 5.476 perusahaan atau meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, hanya 282 perusahaan yang berhasil menembus kategori beyond compliance, terdiri dari 39 perusahaan berperingkat Emas dan 243 perusahaan berperingkat Hijau. INALUM menjadi salah satu perusahaan yang berhasil masuk dalam kelompok tersebut.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita mengatakan, capaian ini merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. “Kami memaknai pencapaian PROPER Emas dan Hijau ini sebagai refleksi komitmen jangka panjang INALUM dalam menempatkan keberlanjutan sebagai inti strategi bisnis. Upaya kami tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada penciptaan nilai melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang terukur dan berdampak nyata,” ujarnya.

Secara historis, INALUM menunjukkan kinerja yang konsisten dalam PROPER. Peringkat Emas diraih untuk Pabrik Peleburan di Kuala Tanjung pada 2022, 2024, dan 2025, serta untuk operasional PLTA di Paritohan pada 2023. Sementara itu, peringkat Hijau juga dicatatkan secara berkelanjutan, masing-masing oleh operasional PLTA pada 2022, 2024, dan 2025. Rekam jejak ini menegaskan konsistensi implementasi prinsip ESG di seluruh lini operasional perusahaan.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai inisiatif inovasi lingkungan (eco-innovation), mulai dari efisiensi energi dan sumber daya, pengelolaan limbah, hingga optimalisasi proses operasional yang berkontribusi pada peningkatan kinerja keberlanjutan. INALUM juga mengembangkan pendekatan circular economy melalui pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna. Bangun SDM Kompetitif dan Adaptif, Inalum Gelar ICLF 2025

Di sisi sosial, perusahaan menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis pengukuran dampak melalui pendekatan Social Return on Investment (SROI). Salah satu program unggulan, “Dari Sampah Jadi Berkah”, menunjukkan bagaimana inisiatif lingkungan dapat sekaligus menciptakan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Pencapaian PROPER Emas dan Hijau ini semakin memperkuat posisi INALUM sebagai pelaku industri strategis yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, INALUM berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kinerja keberlanjutan serta memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

JAKARTA - Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS) mendukung program pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional. Salah satunya melalui pengembangan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS) Bagong mengatakan, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi modern perlu dipercepat guna mengurangi volume timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir sekaligus meminimalisir potensi risiko lingkungan.

Pernyataan tersebut terkait insiden longsor timbunan sampah di kawasan TPST Bantargebang yang menimbulkan korban jiwa serta menjadi perhatian publik terkait kondisi pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Dia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan masyarakat serta pekerja yang beraktivitas di kawasan pengelolaan sampah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perbaikan tata kelola sampah, dia bersama jajaran KPNAS melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilahan sampah kepada komunitas pemulung yang beraktivitas di kawasan TPST Bantargebang.

“Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemisahan sampah organik dan anorganik sejak awal guna meningkatkan efisiensi proses pengelolaan dan mengurangi penumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan risiko,” katanya Selasa (17/3/2026).

Menurut dia, komunitas pemulung memiliki peran penting dalam rantai pengelolaan sampah karena selama ini mereka turut membantu proses pemilahan material yang masih memiliki nilai ekonomi.

Lihat video: Bertambah, Korban Tewas Longsor Sampah Bantargebang Jadi 6 Orang



“Dengan adanya edukasi mengenai pemilahan sampah yang lebih baik, diharapkan dapat mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata sekaligus memperkuat implementasi kebijakan pemerintah terkait pengurangan timbunan sampah,” katanya.

Selain kegiatan sosialisasi, KPNAS juga melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako kepada para pemulung di kawasan Bantargebang dalam rangka menyambut Hari Raya. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas pemilahan sampah di kawasan tersebut.

Dia berharap ke depan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, serta komunitas pemulung dapat semakin diperkuat guna mendorong pengelolaan sampah yang lebih aman, modern, dan berkelanjutan.

“Percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi seperti PSEL menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sistem penimbunan sampah sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang,” katanya.

JAKARTA - Peringati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajak pondok pesantren mengatasi darurat sampah.

Hal itu dibahas dalam kegiatan halaqoh dan buka puasa bersama dengan tema "Meneguhkan Jihad Ekologis dalam Kolaborasi untuk Indonesia Asri". Acara ini menyoroti peran krusial pondok pesantren sebagai agen perubahan dalam mengatasi krisis pengelolaan sampah di Indonesia.

Acara yang digelar dengan penuh khidmat ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Direktur P3M Sarmidi Husna, serta Vice President Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP Indonesia, Lucia Karina.

Direktur P3M Sarmidi Husna menekankan ibadah puasa di bulan Ramadan tidak hanya memiliki dimensi religius dan sosial, tetapi juga dimensi ekologis yang kerap terlupakan. Sarmidi mengingatkan esensi puasa adalah menahan nafsu.

“Ramadan itu punya dimensi religius, dimensi sosial. Tapi ada dimensi yang sering kita lupakan, yaitu dimensi ekologis. Karena mau tidak mau kalau kita puasa secara agama dapat pahala. Namin kita sering lupa bahwa perintah puasa itu untuk menahan nafsu. Termasuk untuk menahan nafsu supaya tidak makan berlebihan. Nah, dimensi ekologisnya itu di situ,” ungkap Kiai Sarmidi, Sabtu (28/2/2026).

Menahan nafsu untuk mengonsumsi makanan secara berlebihan yang berujung pada penumpukan sampah sisa makanan atau food waste.

Lihat video: FULL KLH Memasang Papan pengawasan Lingkungan di Kawasan Wisata Puncak



"Kalau kita memahami bahwa puasa itu mempunyai dimensi ekologis, ke depannya akan timbul ketakwaan ekologis. Hal-hal yang dilarang oleh agama terkait masalah lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, harus kita tinggalkan. Kalau kita mau berpuasa dengan baik dan benar, nanti dapatnya adalah ketakwaan ekologis yang melahirkan green lifestyle," ujarnya.

Selain itu, merujuk pada Fatwa MUI 2014 yang secara tegas mewajibkan setiap muslim untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melarang tindakan perusakan alam.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, memberikan paparan yang membuka mata mengenai realitas pengelolaan sampah di Indonesia saat ini. Faisol mengingatkan kembali pada tragedi longsor TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005 yang menewaskan 157 jiwa, yang menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Meski undang-undang telah lama disahkan, Hanif mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada dalam status darurat sampah. Dari total 141.000 ton sampah yang diproduksi per hari secara nasional, hanya sekitar 25% (sekitar 36.000 ton) yang berhasil dikelola dengan baik. Sisanya masih mencemari sungai, daratan, hingga lautan.

Menghadapi krisis ini, Hanif melihat potensi luar biasa dari ekosistem pesantren. Dengan jumlah mencapai lebih dari 42.000 unit dan populasi sekitar 1,61 juta jiwa santri, pesantren diproyeksikan dapat menjadi ujung tombak perubahan perilaku masyarakat.

"Sampah tidak bicara teknologi, sampah tidak bicara metodologi, sampah bicara keimanan kita dan budaya kita. Solusinya sederhana: pilah saja. Kalau sudah dipilah, maka masalah sampah ini selesai 50%," tegasnya.

Hanif juga memberikan peringatan keras bahwa jika budaya memilah sampah tidak segera diterapkan, pada tahun 2028 hampir seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan akan mengalami overload (kelebihan kapasitas). “ Pesantren 42.000 se-Indonesia. Ini merupakan modal yang sangat besar bagi pemerintah untuk merubah karakter dan budaya kita melalui penanganan sampah,“ tambahnya.

Halaqoh ini tidak hanya berisi wacana, tetapi juga menampilkan bukti nyata aksi pesantren dalam mengelola lingkungannya. Melalui program kolaborasi antara P3M dan berbagai mitra strategis, banyak pesantren yang kini mandiri dalam mengelola sampahnya. Beberapa inovasi yang telah diterapkan di lingkungan pesantren antara lain budidaya Maggot / Sampah organik dan sisa makanan dari dapur pesantren diolah menjadi pakan maggot.

Maggot ini kemudian bernilai ekonomi tinggi sebagai pakan unggas dan lele yang dibudidayakan secara mandiri oleh santri. Selain itu ada pemilahan Sampah Anorganik: Sampah plastik, termasuk kantong kresek yang sulit terurai, dikumpulkan dan dipilah untuk dikirim ke fasilitas daur ulang, sehingga pesantren tidak lagi menyumbang beban limbah ke TPA.

Acara HPSN 2026 ini dipuncaki dengan penandatanganan Deklarasi Gerakan Santri Lestarikan Bumi oleh Menteri Lingkungan Hidup beserta perwakilan kiai dan tokoh masyarakat. Gerakan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan kolaborasi multipihak—pemerintah, pesantren, dan sektor swasta—untuk mewujudkan Indonesia yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Tampak hadir beberapa kiai pesantren yang ada di daerah Jabodetabek dan beberapa pegiat lingkungan.

JAKARTA - Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) berkomitmen melahirkan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang berdaya saing tinggi. Sekaligus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu. Forum strategis ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi dan merumuskan arah kebijakan organisasi dalam mendorong pertumbuhan industri AMDK yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo menyatakan dalam satu setengah bulan berdiri, Amdatara sudah melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang strategis seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Alhamdulillah kita mendapat dukungan dari Pemerintah selaku mitra strategis kami,” ujar Karyanto di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, Amdatara juga sudah memperkuat jaringan DPD sebagai bagian dari struktur organisasi DPW. Menurutnya, ini sangat penting untuk memberikan layanan ke anggota untuk menjalani kolaborasi dengan pemerintah daerah “Karena sebagian besar perusahaan AMDK berada di daerah sehingga memang sangat penting bagi kita untuk memperkuat jaringan kita di daerah,” ucapnya.

Sebagai perkumpulan baru, Amdatara akan memperkuat dua hal. Pertama adalah melakukan strategi komunikasi melalui media sosial termasuk melakukan kolaborasi offline. Langkah kedua, Amdatara akan memperkuat sekretariat.

Lihat video: Upaya Dorong Penyediaan Akses Air Minum Capai 100 Persen



Rakernas pertama Amdatara bertema "Rapatkan Barisan, Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Daya Saing". Rakernas membahas dan menetapkan kebijakan strategis organisasi, merumuskan solusi atas isu-isu industri seperti regulasi, standar mutu, keamanan pangan, berkelanjutan untuk memastikan industri AMDK terus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Agenda ini menjadi ruang konsolidasi nasional guna menyatukan visi menjadi asosiasi inklusif, kolaboratif, dan berintegritas yang mendorong keunggulan industri AMDK Indonesia melalui peningkatan kualitas, inovasi, ramah lingkungan, serta kepatuhan regulasi.

Langkah ini diharapkan memperkuat industri AMDK melalui penguatan organisasi internal, advokasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan (termasuk harmonisasi regulasi, SNI, Perizinan Air, Halal, dan EPR), peningkatan kompetensi dan sinergi anggota, penerapan tata kelola akuntabel dengan standar mutu dan keamanan produk tinggi, serta membangun kolaborasi solid.

Industri AMDK menjadi salah satu sektor paling dinamis dalam industri makanan-minuman dengan pertumbuhan industri yang konsisten di kisaran 5-8% per tahun. Kontribusi industri ini juga signifikan terhadap perekonomian nasional dengan kapasitas produksi mencapai 47 miliar liter per tahun, melibatkan lebih dari 700 perusahaan dan menyerap sekitar 46.000 tenaga kerja langsung.

Artinya, sektor bisnis ini telah menciptakan lapangan kerja, menguatkan rantai pasok, menguatkan dan mengembangkan industri UMKM hingga menciptakan multiplier effect bagi sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sebagai organisasi yang berdiri sejak 2025 dan kini menaungi lebih dari 80 perusahaan dengan lebih dari 150 merek AMDK di Indonesia, Amdatara menegaskan posisinya sebagai rumah bersama bagi pelaku industri dalam membangun ekosistem usaha yang profesional, inklusif, dan bertanggung jawab.

Amdatara meyakini industri AMDK yang kuat, aman, dan berkelanjutan akan menjadi pondasi penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Amdatara juga berkomitmen terus mendorong kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang baik sebagai kunci kemajuan industri AMDK Indonesia.

Rakernas I Amdatara di Hotel Novotel Jakarta Pulomas turut dihadiri Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir & Laut Kementerian Lingkungan Hidup, Sayid Muhadhar, Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bhakti.

Selain itu hadir pula, Dewan Pengawas Amdatara, Pakar Hidrogeologi, Profesor Heru Hendrayana; Pakar Hidrasi Sehat Fakultas Kedokteran UI, Diana Sunardi; Guru Besar Bidang Gizi Masyarakat IPB, Ahmad Sulaeman; Pakar Teknologi Pangan dan Kemasan IPB, Nugraha Edi Suyatma; Dewan Pengawas, pengurus pusat dan daerah Amdatara dari delapan wilayah, anggota kehormatan, serta mitra strategis dan suplier industri AMDK.

“Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sinergi lintas sektor demi penguatan industri nasional,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menuntut PT Agincourt Resources untuk membayar ganti rugi kerusakan lingkungan senilai Rp200.994.112.642 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diakses di Jakarta, Sabtu, Kementerian LH menggugat Agincourt secara perdata dengan klasifikasi perkara yakni hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Dalam petitumnya, Kementerian LH meminta majelis hakim menyatakan Agincourt, pengelola tambang emas Martabe di Sumatera Utara, telah melakukan perusakan lingkungan hidup dan menyatakan perusahaan tambang swasta itu bertanggung jawab mutlak.

Untuk itu, LH menuntut Agincourt membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada penggugat atau Kementerian LH sebesar Rp200,994 miliar dan menghukum Agincourt untuk melakukan tindakan pemulihan senilai Rp25,246 miliar.

Tahapan pemulihan dilakukan dengan mengajukan proposal kepada Kementerian LH yang berisi lokasi pemulihan, luas objek pemulihan, komponen lingkungan yang dipulihkan, standar pulih dan cara pemulihan.

Lebih lanjut, proposal juga harus memuat jadwal dan lama kegiatan pemulihan, rencana biaya, termasuk biaya pengawasan, manajemen pelaksanaan, target capaian, serta teknik dan jadwal pemantauan.

"Pelaksanaan pemulihan oleh tergugat (Agincourt) dan secara paralel memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pemulihan kepada penggugat (Kementerian LH) pada setiap 6 bulan sekali," tulis Kementerian LH melalui petitum tersebut.

LH juga menuntut Agincourt untuk membayar denda sebesar 6 persen per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Agincourt juga dituntut untuk membayar denda keterlambatan enam persen per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan pemulihan sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Adapun perkara ini terdaftar dengan nomor 62/Pdt.Sus-LH/2026/PN JKT.SEL, dan sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa (3/2/2026).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026