Jakarta (ANTARA) - Setiap hari, Indonesia menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai ditangani.

Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis.

Di tengah situasi itu, ada fakta yang mengejutkan bahwa pada 2026, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 51,8 juta ton, namun sekitar 75 persen di antaranya masih belum terkelola dengan baik.

Angka itu bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan gambaran tentang pola hidup modern perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan, kota, hingga masa depan pembangunan Indonesia.

Oleh karena itulah, ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan kebersihan semata, melainkan pertaruhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup, mulai menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menghadapi persoalan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, menegaskan negara akan menggunakan berbagai instrumen dan kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang Berkelanjutan” yang digelar secara daring oleh Great Institute di Jakarta, belum lama ini.

Pesan yang disampaikan pemerintah sebenarnya menunjukkan satu hal penting bahwa persoalan sampah, kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional.

Selama bertahun-tahun, isu sampah sering hanya muncul ketika banjir terjadi, gunungan sampah viral di media sosial, atau ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran dan longsor. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar persoalan visual lingkungan yang kotor.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, hingga meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat.

Kualitas pembangunan

Dalam jangka panjang, persoalan sampah juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan produktivitas masyarakat. Karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan sebuah negara.

Menteri LH mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan 63,54 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100 persen pada 2029.

Target tersebut tentu bukan pekerjaan ringan, mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan kemampuan pengelolaan daerah yang sangat beragam.

Namun, menariknya, pemerintah mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir, seperti tempat pemrosesan akhir atau sekadar memperbanyak armada pengangkut sampah.

Pendekatan lama terbukti belum cukup menyelesaikan persoalan karena hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain.

Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu menjadi kunci utama. Rumah tangga dipandang sebagai titik paling penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional.

Ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik sebenarnya terlihat sederhana. Namun jika dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya dapat mengurangi beban lingkungan secara signifikan.

Di banyak negara, keberhasilan pengelolaan sampah justru dimulai dari kebiasaan kecil masyarakat sehari-hari.

Kesadaran memilah sampah, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, hingga membangun budaya daur ulang menjadi fondasi penting sebelum teknologi pengolahan sampah diterapkan dalam skala besar.

Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung, menambahkan sekitar 75 persen persoalan pengelolaan sampah justru berada di tingkat kabupaten dan kota. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem yang efektif dan konsisten.

Banyak kota besar di Indonesia masih belum mengelola sampah dengan baik, sehingga memunculkan berbagai persoalan lingkungan baru.

Jakarta mulai menunjukkan perkembangan lebih baik karena pemilahan sampah sudah mulai dilakukan dari hulunya, meski daerah-daerah sekitar Jakarta masih menghadapi tantangan serupa.

Fakta itu memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal teknologi atau anggaran, melainkan juga tentang kepemimpinan daerah, tata kelola kota, pendidikan lingkungan, dan kedisiplinan sosial masyarakat. Kota yang bersih biasanya lahir dari kombinasi antara kebijakan yang tegas dan budaya masyarakat yang sadar menjaga ruang hidup bersama.

Rencana aksi

Forum diskusi yang digelar di Jakarta itu juga menunjukkan bahwa persoalan sampah, kini semakin dipandang sebagai isu lintas sektor.

Forum tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, praktisi energi terbarukan, aktivis lingkungan, hingga kalangan industri untuk membahas masa depan pengelolaan sampah Indonesia.

Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa diskusi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah ini penting karena pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kehadiran berbagai pembicara dari sektor energi, biomassa, industri semen, perguruan tinggi, hingga peneliti limbah juga menunjukkan bahwa sampah, kini mulai dipandang bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi dan memiliki nilai ekonomi.

Meski demikian, teknologi pengolahan sampah secanggih apa pun tidak akan cukup tanpa perubahan budaya masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, hingga rendahnya kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan sampah sesungguhnya adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan lingkungan hidupnya sendiri.

Negara yang berhasil menjaga kebersihan biasanya bukan hanya memiliki teknologi modern, tetapi juga masyarakat yang disiplin dan pemerintah yang konsisten menjalankan aturan.

Indonesia memang masih menghadapi jalan panjang menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal. Namun, meningkatnya perhatian pemerintah, keterlibatan banyak pihak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa perubahan perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan lingkungan global yang semakin besar, langkah memperbaiki tata kelola sampah bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang.

Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah memproses penilaian akhir Adipura, penghargaan bagi kabupaten/kota dengan kinerja pengelolaan sampah terbaik. Hasil peninjauan langsung ke lapangan menunjukkan bahwa masih ada catatan kelemahan yang membayangi para kandidat penerima penghargaan tertinggi Adipura Kencana.

Berdasarkan evaluasi sementara KLH, Kabupaten Ciamis menempati posisi teratas dalam perolehan nilai Adipura. Keunggulan Ciamis terlihat pada kekuatan kebijakan, dukungan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, hingga partisipasi publik yang relatif masif.

“Penilaian ini mencakup pengelolaan bank sampah, TPS 3R, serta partisipasi aktif masyarakat,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau Ciamis, awal Februari lalu.

Data KLH mencatat, sekitar 38 persen timbulan sampah di Kabupaten Ciamis merupakan sisa makanan. Sumber terbesarnya berasal dari rumah tangga, mencapai 49 persen.

Temuan ini menjadi dasar penekanan KLH bahwa pengurangan beban tempat pembuangan akhir (TPA) di Ciamis harus dimulai dari hulu, terutama di level rumah tangga. “Dengan menekan timbulan sampah organik di hulu, efisiensi pengelolaan sampahnya bisa meningkat drastis,” kata Hanif.

Di sisi hilir, Bank Sampah Induk (BSI) Kabupaten Ciamis telah beroperasi mengelola lebih dari 100 jenis sampah anorganik. BSI ditopang 324 bank sampah unit (BSU) yang melayani 620 nasabah perorangan. Sampah organik dari Pasar Ciamis juga sudah ditangani melalui budidaya belatung atau maggot dan pengomposan.

Sedangkan di kota-kota yang sebelumnya menerima Adipura Kencana, yaitu Balikpapan, Bontang, dan Surabaya, catatan kelemahannya relatif sama yaitu kurangnya pengelolaan sampah di kawasan pinggiran.

Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Menteri Hanif menilai, pengelolaan sampah di jalan-jalan utama relatif tertata. Namun, persoalan masih muncul di kawasan permukiman dan daerah aliran sungai. “Ini akan menjadi bahan dalam penilaian akhir kandidat Adipura,” ujarnya.

Di Bontang, Kalimantan Timur, partisipasi masyarakat di kawasan permukiman dan pesisir dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Meskipun, kota dengan timbulan sampah sekitar 107 ton per hari itu telah mampu mengelola sampah di jalan protokol, rumah sakit, dan pasar.

Di Surabaya, Jawa Timur, pengelolaan sampah di kawasan jalan-jalan utama alias jalan protokol, disebut berjalan baik. Namun, hasil berbeda terlihat di wilayah non-protokol. Di area ini masih ditemukan rendahnya pemilahan sampah dari sumber, timbunan sampah di badan sungai, serta munculnya tempat pembuangan sampah ilegal.

“Yang dinilai adalah konsistensi dan kualitas pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Wilayah pinggiran harus mendapat perhatian yang sama,” kata Hanif.

Saat ini, rata-rata timbulan sampah Surabaya mencapai 1.811 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.779 ton per hari telah tertangani melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang tersedia. Menurut Hanif, pengelolaan sampah di Surabaya menjadi tantangan strategis, mengingat jumlah penduduknya yang mencapai sekitar 3 juta jiwa.

Proses penilaian Adipura sendiri dimulai pada Juli 2025 melalui sosialisasi kepada 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota. Tahap berikutnya berupa pembinaan dan pendampingan teknis berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2025, sebelum pemantauan lapangan dilakukan pada November 2025.

Pengumuman resmi hasil Adipura dijadwalkan pada Februari 2026 dan akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan progres pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Bali ke Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono.

“Kami telah menyiapkan apa yang dipersyaratkan pemerintah pusat yaitu menyiapkan lahan seluas minimal 5 hektare dan memastikan produksi sampah minimum 1.000 ton per hari,” kata Koster di Ekowisata Batu Lumbang, Denpasar, Senin.

Di hadapan Menko IPK, Gubernur Bali menjelaskan nantinya sampah yang akan diolah menjadi energi listrik di infrastruktur tersebut bersumber dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Pemprov Bali juga menyiapkan regulasi tingkat daerah terkait pelaksanaan proyek yang diproses melalui Danantara itu, selanjutnya setelah siap maka akan diajukan ke kementerian terkait.

Koster menjelaskan Bali sebagai daerah pariwisata menghadapi masalah pencemaran lingkungan yang cukup tinggi, ekosistem alam yang rusak akibat tergerus kecepatan laju pembangunan terutama di sektor pariwisata.

“Pariwisata selain memberi manfaat positif juga berdampak negatif terhadap ekosistem lingkungan di Bali, oleh karena itu kami tengah berupaya keras untuk mengatasi masalah ekosistem ini terutama sekali yang berkaitan dengan permasalahan sampah,” ujarnya.

Ia menjelaskan selama ini yang menjadi masalah adalah proses pengelolaan sampah dimana hanya ditumpuk, angkut, dan buang, hingga akhirnya menyebabkan tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung menjadi gunung sampah.

Oleh karena itu Pemprov Bali menggaungkan program pengelolaan sampah berbasis sumber mulai dari tingkat rumah tangga hingga desa. Sedangkan Denpasar dan Badung sebagai wilayah perkotaan dan pariwisata tak sanggup sepenuhnya menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber, maka pemerintah pusat mengarahkan penerapan PSEL.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono sendiri melihat masalah sampah di Bali menjadi tiga isu utama yang harus ditangani di Pulau Dewata.

Menurutnya, kesan pertama dan terakhir seseorang yang datang ke suatu daerah adalah kebersihannya, sehingga sudah menjadi kesadaran bersama dalam menanganinya, salah satu solusi permanennya adalah infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

“Untuk kawasan Sarbagita (Denpasar Badung Gianyar Tabanan) merupakan contoh bagaimana kita harus duduk bersama mencari solusi yang lebih permanen, dengan begitu kita benar-benar bisa menghapus masalah sampah, bahkan mengubahnya menjadi energi baru dan terbarukan, itulah solusi yang harus kita kelola bersama,” ujarnya.

Selain infrastruktur pengelolaan sampah, Menko IPK juga menyoroti kebutuhan infrastruktur lalu lintas karena muncul masalah kemacetan di Bali, serta perbaikan tata ruang yang belakangan mulai menimbulkan dampak-dampak berbahaya seperti banjir besar.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025