Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya angkat bicara terkait putusan praperadilan kasus Andrie Yunus yang dibacakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan tersebut.

"Tentunya kami menghormati apa yang menjadi putusan dari PN Jaksel dan kami akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).

Dia menambahkan, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya akan memedomani putusan hakim. Sebagai tindak lanjut, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas putusan PN Jakarta Selatan tersebut.

"Sebagai penegak hukum, tentunya kami akan berpedoman pada hal tersebut dan kami akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan dimaksud," katanya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghentikan penyidikan kasus yang dilaporkan Andrie Yunus.

Menurutnya, hal tersebut juga diperkuat oleh putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Suparna, yang tidak mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pemohon.

"Artinya, dua klausul yang diajukan secara sepenuhnya ditolak oleh hakim. Namun hakim mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan memerintahkan termohon melanjutkan penanganan perkara," ujarnya.

Sebagai informasi, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Suparna memutuskan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan dalam kasus Andrie Yunus.

Dalam putusannya, hakim memerintahkan termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk melanjutkan proses hukum atas laporan dugaan penyiraman air keras.

"Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026," kata Suparna dalam amar putusannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan sebagian permohonan aktivis Kontras Andrie Yunus terkait kasus penyiraman air keras.

Hal tersebut dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suparna pada Selasa (2/6/2026).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Suparna.

Dalam putusannya, menyatakan pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan praperadilan.

Kemudian, hakim memerintahkan termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum atau penyelidikan kasus penyiraman air keras.

"Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2036/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026," pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) telah praperadilan ke PN Jakarta Selatan terkait kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

Perlu diketahui, ada dua laporan terkait kasus ini di kepolisian. Pertama, laporan Polisi model A yang dibuat oleh kepolisian. Kedua, Laporan Polisi model B yang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Laporan model B kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena terdapat kesesuaian terkait kasusnya. Sementara itu, pengusutan perkara dari laporan Polisi model A dinilai mandek oleh pelapor. Dengan begitu, TAUD pun mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan Pengadilan Jakarta (PN) Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indra Iskandar, sehingga status tersangka dinyatakan gugur atau tidak sah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan dalam praperadilan aspek yang diuji adalah formil di tahap penyidikan, sehingga dirinya menyakini di aspek materi telah memiliki alat bukti yang cukup. Putusan PN Jaksel juga akan dikaji oleh Biro Hukum KPK.

"Sehingga kami meyakini pada aspek materinya, kami memiliki kecukupan alat bukti, dan tentu dari putusan ini nanti kami melalui tim biro hukum akan melakukan analisis, akan melakukan evaluasi apa saja yang menjadi pertimbangan hukum dari putusan hakim pra-per tersebut. Sehingga nanti kita akan tindaklanjuti," katanya kepada awak media, Selasa (14/4/2026).

Budi menyampaikan, putusan praperadilan bukan merupakan akhir dari upaya penegakan hukum. Sepanjang masih terdapat kecukupan alat bukti, katanya, KPK memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Budi menegaskan tidak menutup kemungkinan memanggil kembali Indra Iskandar untuk diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020.

"Hal itu terbuka kemungkinan, sehingga nanti kita akan pelajari terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim," jelasnya.

Namun, Budi menegaskan bahwa KPK tetap menghormati putusan hakim terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Indra Iskandar.

Praperadilan Indra Iskandar Dikabulkan Sebagian

Putusan tersebut dibacakan oleh Kata Hakim tunggal, Sulistiyanto Rokhmad Budiarto di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

"Mengadili, satu, menyatakan permohonan Pemohon praperadilan dikabulkan sebagian," kata Sulistiyanto.

Sulistiyanto menjelaskan perbuatan KPK selaku pihak Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/41/DIK.00/23/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 merupakan perbuatan yang sewenang-sewang.

Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Indra Iskandar tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

terkait dengan pelaksanaan pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

Hakim memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Indra Iskandar yang dilakukan sebagai landasan Sekjen DPR ini ditetapkan sebagai tersangka. Hakim turut memutuskan agar pencekalan Indra Iskandar digugurkan dan mengembalikan paspor milik Sekjen DPR ini.

"Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/41/DIK.00/23/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang menetapkan Pemohon Indra Iskandar sebagai tersangka dalam perkara pelaksanaan pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020," ucap Sulistiyanto.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menuntut PT Agincourt Resources untuk membayar ganti rugi kerusakan lingkungan senilai Rp200.994.112.642 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diakses di Jakarta, Sabtu, Kementerian LH menggugat Agincourt secara perdata dengan klasifikasi perkara yakni hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Dalam petitumnya, Kementerian LH meminta majelis hakim menyatakan Agincourt, pengelola tambang emas Martabe di Sumatera Utara, telah melakukan perusakan lingkungan hidup dan menyatakan perusahaan tambang swasta itu bertanggung jawab mutlak.

Untuk itu, LH menuntut Agincourt membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada penggugat atau Kementerian LH sebesar Rp200,994 miliar dan menghukum Agincourt untuk melakukan tindakan pemulihan senilai Rp25,246 miliar.

Tahapan pemulihan dilakukan dengan mengajukan proposal kepada Kementerian LH yang berisi lokasi pemulihan, luas objek pemulihan, komponen lingkungan yang dipulihkan, standar pulih dan cara pemulihan.

Lebih lanjut, proposal juga harus memuat jadwal dan lama kegiatan pemulihan, rencana biaya, termasuk biaya pengawasan, manajemen pelaksanaan, target capaian, serta teknik dan jadwal pemantauan.

"Pelaksanaan pemulihan oleh tergugat (Agincourt) dan secara paralel memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pemulihan kepada penggugat (Kementerian LH) pada setiap 6 bulan sekali," tulis Kementerian LH melalui petitum tersebut.

LH juga menuntut Agincourt untuk membayar denda sebesar 6 persen per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Agincourt juga dituntut untuk membayar denda keterlambatan enam persen per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan pemulihan sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Adapun perkara ini terdaftar dengan nomor 62/Pdt.Sus-LH/2026/PN JKT.SEL, dan sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa (3/2/2026).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan gugatan praperadilan dari terdakwa kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos.

Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Paulus Tannos itu dipimpin oleh Hakim tunggal Halida Rahardhini di ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan.

"Dalam pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Halida di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (2/12/2025).

Halida menilai permohonan praperadilan Paulus Tannos itu error in objecto dan bersifat prematur.

Dengan demikian, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP terkait Paulus Tannos tetap dilanjutkan.

"Permohonan Praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Paulus Tannos merupakan tersangka KPK dalam kasus korupsi e-KTP sejak 2019.

Dia sempat berstatus DPO dan mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.

Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.

Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap.

Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Tannos kini tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – LBH Pers mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo dengan nomor putusan 684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Sulistyo Muhamad Dwi Putro, SH, MH sebagai ketua majelis, dengan hakim anggota I Ketut Darpawan, SH dan Sri Rejeki Marsinta, SH, M.Hum.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengadukan poster dan motion graphic “Poles-poles Beras Busuk” ke Dewan Pers. Konten itu, bagian dari publikasi berita tentang aktivitas Perum Bulog dalam penyerapan gabah/beras di lapangan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Putusan pengadilan 17 November 2025 menegaskan sengketa terkait karya jurnalistik termasuk juga dengan pelaksanaan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) merupakan ranah Dewan Pers, bukan ranah pengadilan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

LBH Pers juga mengapresiasi majelis hakim yang mempertimbangkan pendapat ahli, Yosep Adi Prasetyo. Mantan ketua Dewan Pers itu menerangkan, jika Kementan menganggap Tempo tak menjalankan PPR Dewan Pers, pengadu bisa melaporkan kembali ke Dewan Pers.

Dewan Pers lalu mengeluarkan pernyataan terbuka yang menilai apakah teradu sudah melaksanakan PPR sebagaimana yang dimaksudkan Dewan Pers atau belum.

Melalui putusannya, majelis hakim menimbang sampai dengan gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dewan Pers belum membuat pernyataan secara terbuka terkait tuduhan Kementan bahwa Tempo tidak melaksanakan PPR Nomor 3/PPR-DP/VI/2025.

Majelis Hakim menyatakan Dewan Pers harus mengeluarkan Surat Pernyataan Terbuka Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat melalui pertimbangannya bahwa argumen yang disampaikan Tempo, yaitu Eksepsi Prosedual Terkait Kompetensi Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum beralasan hukum dan karena itu dikabulkan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. “Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara,” tulis majelis hakim melalui putusannya.

Direktur LBH Pers Mustafa Layong menyatakan, putusan Pengadilan Jakarta Selatan seperti air pelepas dahaga di tengah paceklik demokrasi. Kemenangan ini milik pers, warga, serta semua yang menghendaki kebebasan berpikir, berpendapat dan mengakses informasi.

‘’Putusan ini jadi pengingat agar kita rakyat tidak menyerah berjuang kala pemerintah kadang bisa melakukan apa saja, bahkan untuk hal yang kita anggap tidak masuk akal.” ujar Mustafa dalam keterangan yang dirilis LBH Pers, Senin (17/11/2025).

Kuasa hukum Kementerian Pertanian (Kementan), Chandra Muliawan, SH, MH, menyampaikan kekecewaan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 684/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel tertanggal 17 November 2025 yang menyatakan pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan Kementan.

“Kami datang ke pengadilan membawa amanah menjaga 160 juta petani dan rakyat kecil yang berasnya bahkan telah diakui langsung Bapak Presiden sebagai beras berkualitas dan dibanggakan di forum PBB. Namun hari ini, PN Jakarta Selatan justru menutup pintu dengan menyatakan tidak berwenang. Lalu kemana lagi kami harus mencari keadilan?” kata Chandra.

Menurut dia, putusan itu tidak mempertimbangkan kerusakan reputasi petani bangsa yang sedang dihantam narasi dan infografis 'beras busuk' yang disebarkan secara masif. Dampaknya, petani kecil di pelosok negeri menjadi korban stigmatisasi kualitas gabah dan berasnya buruk.

“Kalau institusi negara yang diberi mandat konstitusional menjaga pangan nasional saja diperhadapkan pada tembok prosedur seperti ini, bagaimana nasib petani kecil yang tidak punya akses dan suara?” kata Chandra.

Pengamat pangan Debi Syahputra menilai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuka dua fakta besar. Pertama, tuduhan bahwa Mentan Andi Amran Sulaiman sedang melakukan pembungkaman pers tidak terbukti sama sekali.

Kedua, substansi kerugian petani akibat narasi 'beras busuk' justru tidak tersentuh dan belum diuji di proses hukum mana pun.“Kalau eksepsi Tempo dikabulkan, berarti tidak ada tekanan dari kekuasaan,” kata Debi.

Menurut Debi, keputusan pengadilan untuk mengabulkan eksepsi Tempo menunjukkan, narasi soal intervensi kekuasaan terhadap media tidak berdasar.

“Fakta paling sederhana adalah ini Tempo meminta pengadilan menyatakan tidak berwenang dan pengadilan mengabulkannya. Kalau betul ada tekanan kekuasaan atau pembungkaman pers, mustahil eksepsi mereka diterima begitu saja. Jadi isu pembungkaman itu hanya opini, bukan fakta,” kata Debi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen mengaku kecewa dengan putusan hakim PN Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan.

Kuasa Hukum Delpedro dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Al Ayubbi Harahap mengatakan dengan adanya putusan ini telah mencerminkan pembungkaman terhadap kelompok kritis.

"Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritis di negara ini," ujar Ayubbi di PN Tipikor Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Dia menilai majelis hakim juga tidak pernah mempertimbangkan materi yang dibawa pihaknya ke sidang praperadilan. Sebab, hakim justru berfokus pada bagaimana penyidik memperoleh dua alat bukti.

Salah satu materi yang dibawa ke praperadilan ini yakni terkait mekanisme penetapan Delpedro sebagai tersangka, namun tidak pernah melalui pemeriksaan terlebih dahulu.

"Putusan itu jelas merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penetapan tersangka terhadap seseorang karena penyidik sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada seseorang, sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka," pungkasnya.

Di samping itu, pengacara Delpedro lainnya, Afif Abdul mengatakan bahwa berkaca dari perkara ini membuat masyarakat bisa sangat mudah dikriminalisasi.

"Konteks keberadaan negara hukum rapuh, keadilan tumbang di tangan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan kita sangat menyesalkan di tengah-tengah represi kebebasan berekspresi orang-orang dengan mudah dikriminalisasi," tutur Afif.

Sebagai informasi, majelis hakim juga telah menolak gugatan praperadilan dari tersangka lainnya yakni Muzzafar Salim, Khariq Anwar, dan admin @gejayanmemanggil Syahdan Husein pada hari ini, Senin (27/10/2025).

Alhasil, melalui putusan itu proses hukum dugaan penghasutan demonstrasi berujung ricuh akhir Agustus 2025 lalu terkait Delpedro dkk ini akan tetap dilanjutkan

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang putusan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen Cs hari ini, Senin (27/10/2025).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang Delpedro bakal digelar di ruang sidang 04 pada pukul 10.00 WIB.

"Senin, 27 Oktober 2025. Agenda :putusan hakim," dalam SIPP PN Jakarta Selatan, dikutip Senun (27/10/2025).

Selain Delpedro, hakim juga akan menggelar sidang vonis gugatan praperadilan dari tersangka lainnya seperti Muzzafar Salim, Khariq Anwar, dan admin @gejayanmemanggil Syahdan Husein.

Pada intinya, Delpedro dkk melayangkan gugatan praperadilan ini agar menuntut hakim untuk membatalkan status tersangka mereka dalam perkara penghasutan terkait demo akhir Agustus lalu.

Dalam catatan Bisnis, Delpedro telah jadi tersangka lantaran dituding telah menghasut anak dibawah umur melakukan tindakan anarkis serta menyebarkan informasi bohong melalui media sosial.

Delpedro juga disebut kepolisian telah membuat seruan yang diunggah melalui akun Instagram Lokataru Foundation untuk tidak takut untuk melawan saat demonstrasi.

Atas perbuatannya, Delpedro dipersangkakan pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur LSM Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mendadak ditangkap Polda Metro Jaya tanpa alasan yang jelas.

Hal tersebut terungkap dari unggahan akun Instagram resmi @lokataru_foundation. Akun tersebut menuliskan bahwa Delpedro Marhaen dijemput paksa oleh polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 22.45 WIB di kediamannya.

Anehnya, anggota Polisi yang menjemput paksa Delpedro Marhaen tersebut tidak menggunakan mobil Polisi sesuai dengan prosedur, namun menggunakan mobil sipil Suzuki Ertiga.

Pelanggaran prosedur lain yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Delpedro Marhaen adalah tidak menjelaskan dasar hukum penangkapan dan menunjukkan surat perintah penangkapan.

"Aparat langsung membawanya ke Polda Metro Jaya," tulis akun tersebut.

Aksi yang dilakukan Polisi dari Polda Metro Jaya tersebut dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang Kepolisian karena tidak ada protap yang diikuti sesuai dengan KUHAP.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku telah menerima putusan praperadilan dari PN Jakarta Selatan.

Hal tersebut disampaikan Nadiem secara langsung saat akan menjalani pemeriksaan di Kejagung, hari ini Selasa (14/10/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi Nadiem nampak mengenakan kemeja berwarna biru gelap dengan balutan rompi khas tahanan Kejaksaan RI. Dia tiba pada 11.40 WIB.

"Mohon doa saja saya menerima hasilnya, mohon doanya terima kasih," ujar Nadiem di depan Gedung Bundar Jampidum Kejagung.

Dia tidak menjelaskan secara detail terkait dengan alasannya menerima putusan praperadilan itu lebih detail. Dia hanya meminta dukungan dari pihak guru dan ojek online dalam menjalani proses hukum yang menjeratnya

"Mohon doanya kepada semua saya siap menjalani proses hukum terima kasih untuk semua dukungan-dukungan dari pihak guru dan ojol," imbuh Nadiem.

Mantan menteri di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini juga menyatakan penyakit yang dideritanya saat ini tengah pemulihan.

"Terimakasih sudah mulai masih pemulihan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Hakim Tunggal Darpawan menilai penetapan tersangka Tom oleh penyidik Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku, artinya status tersangka Nadiem tetap sah dan tidak digugurkan.

"Mengadili dan menolak permohonan praperadilan pemohon,” kata Darpawan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2025).