PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat, mendorong percepatan penerapan teknologi methane capture dan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai solusi pengelolaan sampah di Provinsi Riau. Ia berharap insiatif ini segera terimplementasi dan memberikan manfaat nyata untuk warga.

“Ini inisiasi yang bagus, sehingga bisa berproses dalam waktu singkat untuk menjadi kenyataan. Kemudian untuk sampah plastik nanti sebagian bisa di reuse dan sebagian bisa dijadikan energi, RDF istilahnya. Kita akan segera duduk bareng untuk hal ini, termasuk pekerjaan besar untuk memilah yang sudah terjadi di beberapa tempat,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Ia menuturkan, salah satu fokus penanganan sampah berada di TPA Muara Fajar II, yang selama ini masih menerapkan metode open dumping. Ia menyebut open dumping akan segera ditinggalkan secara bertahap dan ditata ulang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

Jumhur menegaskan, pihaknya mendukung pembangunan fasilitas methane capture di lokasi tersebut. Teknologi itu diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, penerapan teknologi RDF menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA. Sampah yang telah dipilah akan diolah menjadi pelet RDF dengan nilai kalor tinggi, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan bakar fosil di industri maupun pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, timbulan sampah di Provinsi Riau sendiri mencapai 3.818 ton per hari, namun baru sekitar 16 persen yang terkelola secara optimal. Selain itu, sekitar 75% TPA masih menggunakan sistem open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan.

Jumhur menekankan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kita harus mendukung semua upaya untuk memastikan sampah itu bisa dikelola dengan baik dan membuat kita semua menjadi orang normallah kalau kita tidak diganggu oleh sampah, kira-kira begitu," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen dan konsistensinya dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu merupakan respons terhadap peristiwa di TPSTBantargebang.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan secara bertanggung jawab serta tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat," ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Senin (20/4/2026).

Hanif Faisol menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi praktik pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan, terlebih yang menimbulkan korban jiwa. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” tegasnya.

Dalam perkembangan penanganan kasus di Provinsi DKI Jakarta, kata Hanif, aparat penegak hukum lingkungan telah menetapkan tersangka mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi DKI Jakarta berinisial AK dalam perkara pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Penetapan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat," ucapnya.

Peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 di zona landfill 4 TPST Bantargebang menjadi bukti nyata dari pengelolaan yang belum memenuhi ketentuan. Kejadian tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka.

Lihat video: TPST Bantargebang Longsor, 4 Orang Tewas



"Proses penyidikan yang telah berjalan kini memasuki tahap lanjutan dengan penetapan tersangka yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah melakukan langkah pembinaan dan pengawasan secara bertahap. TPST Bantargebang telah dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah sejak Desember 2024.

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada April dan Mei 2025, dengan hasil menunjukkan bahwa pengelola belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Selain itu, KLH/BPLH juga mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan, namun hingga proses penyidikan berlangsung belum terdapat perbaikan signifikan dalam tata kelola pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, yang diperkuat dengan hasil uji laboratorium untuk memastikan pembuktian ilmiah serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” ujar Rizal.

KLH/BPLH menegaskan langkah tegas ini diharapkan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan seluruh pengelola sampah, serta menjadi momentum perbaikan tata kelola pengelolaan sampah secara menyeluruh.

"Upaya ini juga sejalan dengan percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sesuai standar perlindungan lingkungan hidup," katanya.

JAKARTA - Di tengah meningkatnya produksi sampah plastik nasional, pilihan jenis kemasan air minum menjadi perhatian. Kajian akademik menunjukkan galon guna ulang PET memberikan dampak lingkungan lebih rendah dibanding galon sekali pakai yang langsung menjadi limbah setelah digunakan.

"Hal ini merupakan salah satu upaya mengurangi sampah kemasan plastik dari produk air minum dalam kemasan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan," kata Kapokja Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Ditjen Pengurangan Sampah dan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup Wisti Noviani Adnin, Senin (6/4/2026).

Galon guna ulang dirancang untuk dipakai berulang kali sehingga secara signifikan menekan timbulan sampah plastik dan emisi karbon. Berbeda dengan galon sekali pakai, yang langsung dibuang setelah isinya habis dan menambah volume sampah di lingkungan.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK ada sekitar 36 juta ton timbulan sampah pada 2024 lalu yang dihitung dari 342 kabupaten/kota. Sebanyak 19,59 persen diantaranya merupakan sampah plastik yang menyumbang tekanan besar terhadap TPA dan ekosistem lingkungan.

Sedangkan timbulan sampah pada 2025 sebanyak 25 juta ton dari 249 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 20,45 persen merupakan sampah plastik. Angka-angka ini kemungkinan akan bertambah karena proses penghitungan masih berjalan.

Meski penghitungan belum rampung, namun komposisi jumlah sampah plastik pada 2025 sudah melebihi tahun sebelumnya. Ini menjadi pengingat pentingnya mengutamakan pemakaian kemasan guna ulang dibanding sekali pakai, terlebih dalam bentuk sampah plastik berukuran besar seperti galon.

Pemanfaatan galon guna ulang berbahan PET dianggap memiliki keunggulan ekologis yang signifikan dibandingkan dengan kemasan galon sekali pakai. Inovasi ini mampu meminimalisir volume sampah plastik, menekan emisi karbon, serta memperkuat implementasi ekonomi sirkular di Indonesia.

"Penggunaan galon guna ulang PET dinilai jauh lebih ramah lingkungan dibanding galon sekali pakai pakai," kata Kepala Klaster Kajian Pembangunan Berkelanjutan Daya Makara Universitas Indonesia (DMUI) Bisuk Abraham Sisungkunon.

Menurut riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, tanpa adanya galon guna ulang, tujuh dari sepuluh konsumen diperkirakan memilih kemasan sekali pakai yang berpotensi meningkatkan timbulan sampah plastik hingga 770.000 ton per tahun.

Akibatnya, emisi sampah plastik akan bertambah hingga 1.655.500 ton per tahun. Tingginya emisi sampah plastik dan karbon dari galon sekali pakai sangat bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan target pengurangan sampah plastik KLHK sebesar 30 persen pada 2025.

"Memakai galon guna ulang membantu mengurangi timbunan sampah plastik yang saat ini masih banyak tidak tertangani secara berkelanjutan. Sampah kerap dibakar, dikubur, dibuang ke air/laut maupun dibuang langsung ke tanah," ujar Bisuk.

Pemakaian galon guna ulang juga dapat mengurangi jejak karbon dan efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak perlu terus-menerus membuat kemasan baru. Desain PET guna ulang yang lebih ringan turut mendukung efisiensi logistik dan distribusi.

Beberapa studi lingkungan menyebutkan bahwa pemakaian ulang kemasan PET jauh lebih efisien dalam penggunaan material, energi, dan sumber daya lain dibandingkan produksi galon sekali pakai baru setiap kali dibutuhkan. Data akademik menunjukkan bahwa siklus hidup galon guna ulang memiliki skor dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan galon sekali pakai.

Pakar Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Suprihatin mengungkapkan bahwa masa pakai galon tidak berpengaruh terhadap potensi migrasi Bisphenol A (BPA) dari galon guna ulang polikarbonat (PC) ke dalam air minum dalam kemasan (AMDK). Migrasi BPA hanya terjadi dalam kondisi ekstrem tertentu.

"Secara teori, laju migrasi BPA dari galon ke AMDK tidak dipengaruhi oleh frekuensi pemakaian galon," kata Suprihatin.

Potensi migrasi BPA ke dalam air konsumsi lebih dipengaruhi oleh faktor kimia seperti tingkat keasaman (pH) dan fisik contohnya suhu tinggi hingga mekanis. Dia mengatakan, waktu kontak antara kemasan dengan bahan yang dikemas juga memiliki potensi migrasi BPA.

"Tapi, air galon umumnya waktu kontak tidak lama, sudah habis dipakai," kata Dosen Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN) Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB ini.

TANGERANG SELATAN - Langkah strategis transformasi tata kelola limbah resmi dimulai Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui peluncuran Rencana Capaian 100 Hari Tim Percepatan Pengelolaan Sampah. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi tantangan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta mendorong efisiensi anggaran daerah melalui skema pengelolaan sampah modern berbasis teknologi.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, fokus pemerintah kota (pemkot) dalam 100 hari ke depan akan terbagi ke dalam tiga pilar utama: penguatan landasan hukum, optimalisasi teknologi pengolahan di hilir, dan revitalisasi sistem pemilahan di tingkat hulu. Dia menjelaskan, langkah tersebut sebagai fondasi penting untuk mewujudkan ekonomi sirkular di wilayah Tangsel.

"Persoalan sampah di Tangerang Selatan tidak bisa lagi diselesaikan dengan pola konvensional kumpul-angkut-buang. Melalui Tim Percepatan ini, dalam 100 hari kerja, kami menargetkan adanya integrasi data dan sistem yang lebih kuat, termasuk percepatan implementasi teknologi ramah lingkungan," ujar Benyamin saat memberikan keterangan resmi di Puspemkot Tangsel, Senin (5/1/2026).

Dalam dokumen rencana kerja yang diterima, salah satu poin krusial adalah percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur pengolahan sampah di TPA Cipeucang. Pemkot Tangsel sedang menggodok skema kerja sama untuk teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta optimalisasi penggunaan insinerator yang memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Benyamin mengatakan, stabilisasi lahan di TPA Cipeucang menjadi agenda mendesak untuk mencegah kelebihan beban (overload). “Kami sedang mengakselerasi proses administrasi dan teknis agar teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) dapat segera beroperasi secara maksimal. Ini bukan hanya soal membersihkan kota, tetapi juga soal efisiensi biaya pengelolaan sampah dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pemkot Tangsel juga menargetkan pemantapan kerja sama pembuangan sampah ke TPA mitra, yakni TPA Lulut Nambo di Jawa Barat. Koordinasi lintas wilayah ini dipandang sebagai langkah kontingensi untuk memastikan tidak terjadi penumpukan sampah di titik-titik transfer di wilayah permukiman warga selama masa transisi teknologi.

Di tingkat hulu, rencana 100 hari ini mencakup pengaktifan kembali dan peningkatan kapasitas 22 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang tersebar di tujuh kecamatan. Revitalisasi ini bertujuan untuk memotong rantai distribusi sampah menuju TPA hingga 20-30%.

“Kami ingin memastikan sampah sudah terpilah sejak dari sumbernya. Tim akan turun melakukan evaluasi terhadap efektivitas TPS3R dan memberikan insentif bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berhasil menekan volume sampah yang dikirim ke Cipeucang,” ujar Benyamin.

Benyamin juga mendorong implementasi digitalisasi sistem pengangkutan sampah guna mendukung transparansi dan efisiensi. Dengan sistem real-time monitoring, pemkot dapat memantau pergerakan armada pengangkut dan volume sampah yang dihasilkan tiap wilayah secara akurat.

Data ini nantinya akan menjadi rujukan dalam menentukan alokasi anggaran dan skema retribusi yang lebih adil bagi masyarakat. Dari sisi manajerial, Tim Percepatan diinstruksikan untuk segera menyelesaikan draf Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mendukung tata kelola sampah yang lebih modern. Regulasi ini diharapkan dapat membuka pintu bagi investasi sektor swasta dalam industri pengolahan limbah di Tangerang Selatan.

"Kami melihat potensi investasi yang besar di sektor pengolahan sampah. Melalui kepastian regulasi yang kami siapkan dalam 100 hari ini, kami mengundang para pelaku usaha untuk berkolaborasi, baik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun model bisnis lainnya," imbuhnya.

Dia mengatakan, keberhasilan rencana 100 hari ini akan diukur melalui parameter yang ketat, mulai dari penurunan volume sampah di TPA, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilahan, hingga ketersediaan infrastruktur teknologi yang siap beroperasi.

"Seratus hari ini adalah fase 'perang' terhadap ego sektoral. Semua dinas terkait harus bekerja dalam satu irama di bawah koordinasi Tim Percepatan. Saya akan melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali untuk memastikan setiap poin dalam rencana aksi ini berjalan sesuai jadwal," pungkasnya.

Dengan komitmen ini, Tangsel diharapkan dapat menjadi benchmark bagi kota-kota satelit lainnya di Indonesia dalam mentransformasi beban lingkungan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

TANGERANG SELATAN - Tumpukan sampah menggunung di trotoar dan jalanan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akibat penutupan TPA Cipeucang. Sampah plastik hingga karung teronggok di sepanjang Jalan Raya Serpong, kolong Flyover Ciputat, dan Jalan Djuanda Ciputat Timur.

Kemudian, Jalan Dewi Sartika, Jalan RE Martadinata di Kecamatan Ciputat. Gunungan sampah juga terpantau di trotoar Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Pamulang hingga beberapa perumahan.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Tangsel tidak dapat dibatalkan begitu saja meski Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Dia menilai perpres tersebut secara eksplisit menyebutkan mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025, sehingga secara hukum bersifat prospektif dan tidak berlaku surut. “Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 berlaku sejak ditetapkan. Artinya, regulasi ini tidak dimaksudkan untuk mengatur atau membatalkan peristiwa hukum yang sudah terjadi sebelum tanggal tersebut,” kata Yanuar, Senin (15/12/2025).

Dia berpendapat, semua ketentuan baru dalam perpres terkait mekanisme penyelenggaraan pengolahan sampah menjadi energi listrik, penetapan harga jual listrik, hingga pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah—baru berlaku setelah tanggal penetapan.

“Karena itu, proses yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tetap memiliki dasar hukum dan kepastian. Selama pelelangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada masanya, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan proses itu otomatis batal,” tegasnya.

Yanuar menilai terdapat tiga alasan utama mengapa proyek yang telah berkontrak sulit dibatalkan. Pertama, dari sisi perlindungan hukum kontrak, perjanjian jual beli listrik yang telah ditandatangani diakui sebagai dasar keberlanjutan proyek dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, khususnya Pasal 31 huruf a.

Kedua, dari aspek kepastian investasi, investor telah mengeluarkan dana besar berdasarkan kontrak yang sah, sehingga pembatalan sepihak oleh pemerintah berpotensi memicu sengketa hukum di pengadilan atau arbitrase. Ketiga, pembatalan proyek hanya dimungkinkan dalam kondisi terbatas, seperti adanya keadaan memaksa atau force majeure yang diatur dalam kontrak, atau jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Perubahan regulasi secara umum, kata Yanuar, bukan merupakan wanprestasi dan sulit dikategorikan sebagai force majeure. “Pembatalan biasanya hanya dimungkinkan jika terjadi keadaan memaksa atau wanprestasi. Perubahan regulasi secara umum bukan alasan yang cukup untuk menghentikan proyek yang sudah sah secara hukum,” kata Yanuar.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Perpres Nomor 109 Tahun 2025 seharusnya dipahami sebagai instrumen untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, bukan untuk meniadakan langkah yang telah lebih dulu ditempuh pemerintah daerah. “Jika proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik sudah memiliki kontrak dan perjanjian jual beli listrik, maka regulasi ini justru memberi ruang agar proyek tetap dilanjutkan. Pembatalan sepihak berisiko menimbulkan sengketa hukum yang mahal bagi pemerintah,” imbuhnya.

Selain persoalan kepastian hukum proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, Yanuar menilai Pemerintah Kota Tangsel tidak boleh menjadikan PSEL dan relokasi TPA sebagai alasan menunda penanganan krisis yang sudah terjadi di TPA Cipeucang. Dia menambahkan, selama solusi jangka panjang belum terwujud, pemerintah wajib menghadirkan langkah-langkah transisional yang terukur dan berpihak pada keselamatan warga.

Dia mengatakan, absennya solusi sementara justru memperpanjang penderitaan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA. Salah satu langkah mendesak adalah menetapkan zona penyangga (buffer zone) minimal 500 meter antara TPA dan permukiman, untuk menekan dampak pencemaran udara, air, dan risiko kesehatan.

“Tidak adil jika warga terus menanggung dampak, sementara negara menunggu proyek besar yang belum tentu cepat terealisasi,” tegasnya.

Dia pun mengkritik lemahnya pengawasan terhadap arus truk pengangkut sampah. Menurutnya, TPA Cipeucang berpotensi menjadi tempat pembuangan lintas wilayah akibat minimnya kontrol di lapangan.

Kondisi ini, kata dia, bukan hanya melanggar prinsip pengelolaan sampah berbasis wilayah, tetapi juga mempercepat overkapasitas TPA. “Jika truk dari luar Tangerang Selatan dibiarkan masuk, itu bentuk pembiaran administratif,” ujarnya.

Dia juga mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap UPT TPA Cipeucang. Menurutnya, evaluasi tersebut harus menyentuh aspek tata kelola, disiplin operasional, hingga akuntabilitas pengawasan.

“Masalah TPA bukan semata soal teknologi, tapi soal manajemen. Jika unit pelaksana tidak dibenahi, PSEL sekalipun tidak akan menyelesaikan akar persoalan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, kebijakan lingkungan tidak boleh menunggu proyek besar rampung. Dikatakannya, pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa selama masa transisi, pengelolaan sampah tidak menciptakan krisis baru bagi warga.

“Solusi jangka panjang penting, tetapi kegagalan menghadirkan solusi antara adalah bentuk kelalaian kebijakan,” pungkasnya.

TANGSEL - Tumpukan sampah terus memenuhi berbagai bahu jalan-jalan utama di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kondisi itu disebabkan adanya penutupan TPA Cipeucang.

Penampakan horor sampah itu telah terjadi sejak beberapa hari belakangan. Hingga hari ini tumpukan sampah kian parah karena tak lagi hanya bertebaran di banyak sudut pemukiman, namun meluas ke bahu-bahu jalan utama.

Salah satu lokasi yang viral di media sosial yakni di sepanjang Jalan Raya Serpong yang mengarah ke TPA Cipeucang, di bahu-bahu jalan bawah flyover Ciputat, Pamulang, serta berbagai lokasi jalan utama lainnya.

"Udah dari kemarin-kemarin numpuk pak, udah nggak ada tempat lagi karena sampah di rumah-rumah nggak ada yang ngangkut," tutur Anton (48), warga yang ditemui di Jalan Raya Serpong Minggu (14/12/2025).

Penumpukan sampah membuat jalan-jalan utama di Tangsel itu tak sedap dipandang. Aroma menyengat juga tercium di sepanjang jalan. Bahkan dari tumpukan sampah terlihat cairan busuk disertai kerumunan belatung-belatung kecil. "Kita nggak tahu sampai kapan kondisi begini, harusnya ada tindakan dari pemerintah," imbuhnya.

Kondisi demikian merupakan puncak dari penumpukan sampah di pemukiman warga. Di antaranya terjadi di Perumahan Panorama Serpong, Bakti Jaya, Setu. Di sana, sampah tak pernah lagi diambil oleh petugas sejak beberapa hari lalu. "Udah beberapa hari nggak pernah diambil lagi, informasinya TPA Cipeucang lagi ditutup," kata Nena, warga perumahan.

Sebagaimana diketahui, TPA Cipeucang telah ditutup akibat overload karena menyebabkan gunung sampah di sana longsor ke luar area TPA, termasuk menutup saluran air yang mengarah ke Kali Cisadane.

Pemerintah Kota Tangsel melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini. Di antaranya menjajaki kerjasama pembuangan sampah ke daerah lain.

TANGERANG SELATAN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta warga bersabar mengenai penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan semua langkah perbaikan terus berjalan.

Pemkot Tangsel menganggap kritik publik sebagai masukan penting dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel Bani Khosyatulloh mengungkapkan sejumlah pekerjaan teknis saat ini tengah diselesaikan bertahap.

Dia menuturkan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan sekaligus karena TPA harus tetap beroperasi menerima sekitar 250 ton sampah per hari. “Kami memohon masyarakat bersabar. Ada tahapan teknis yang harus dipenuhi agar proses penataan benar-benar aman dan berkelanjutan. Perbaikan berlangsung setiap hari, tetapi tetap harus menjaga stabilitas lahan dan operasional TPA,” kata Bani di Serpong, Kamis (11/12/2025).

Bani mengatakan, pemkot sedang menata ulang zona aktif, memperkuat struktur tanah di area berisiko, meningkatkan kapasitas pemilahan sampah, serta menata akses operasional. Sejumlah kendala teknis dan administrasi, seperti pengujian struktur dan pengaturan alur pembuangan, juga masih membutuhkan waktu penyelesaian.

Pemkot telah membuka ruang dialog dengan berbagai komunitas lingkungan, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi penataan Cipeucang. “Kami tidak tinggal diam. Penanganan dilakukan bertahap dan terukur. Kritik warga kami terima sebagai masukan. Kami hanya membutuhkan ruang untuk menyelesaikan tahapan yang sudah berjalan,” tuturnya.

DLH Tangsel pun mengajak warga mendukung pengurangan timbulan sampah melalui pemilahan rumah tangga, pengolahan sampah organik, dan pemanfaatan bank sampah. “Kami memohon dukungan warga. Tujuan kami sama dengan warga yakni menciptakan Tangsel yang lebih bersih dan pengelolaan Cipeucang yang modern,” katanya.

Pemkot Tangsel menegaskan bakal terus memperbarui perkembangan penanganan Cipeucang dan membuka ruang dialog dengan masyarakat, komunitas lingkungan, serta pemangku kepentingan terkait. Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko berpendapat bahwa persoalan Cipeucang memang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat.

Dia mengatakan Pemkot Tangsel sudah mengambil langkah teknis yang diperlukan, meski perlu percepatan di beberapa aspek. “Pengelolaan sampah bukan pekerjaan sederhana. Ada kendala teknis, dinamika lahan, dan kebutuhan koordinasi lintas pihak. Upaya pemerintah tidak cukup tanpa dukungan masyarakat,” ujar Yanuar.

Kendati demikian, dia meminta dalam proses mencari solusi dalam penanganan TPA Cipeucang tetap harus disertai mitigasi agar tidak memunculkan persoalan baru. Ia menyoroti keluhan sebagian warga mengenai sampah yang belum terangkut selama adanya pembatasan operasional di TPA Cipeucang.

“Penanganan Cipeucang jangan sampai menimbulkan masalah baru. Saat TPA dibatasi atau ditutup sementara, akan terjadi penumpukan di lingkungan warga bisa memicu penyakit, apalagi dalam kondisi musim hujan seperti sekarang,” ujar Yanuar.

Dia menilai prioritas pemkot saat ini harus mencakup dua sisi yakni memastikan perbaikan struktural di TPA berjalan, sekaligus menjaga pelayanan pengangkutan sampah di permukiman tetap stabil. “Keduanya harus jalan beriringan. Publik bisa menerima perbaikan bertahap asal tidak berimbas pada kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia pun mendorong Pemkot Tangsel untuk terus memberikan informasi terbuka mengenai progres, skema pengalihan, serta solusi jangka pendek agar masyarakat tidak merasa dibiarkan menghadapi penumpukan sampah. Kemudian menekankan perlunya kolaborasi agar pembenahan Cipeucang berjalan berkelanjutan. “Tujuan pemerintah dan warga sama, yaitu meningkatkan kualitas layanan persampahan. Karena itu seluruh pihak perlu terlibat,” pungkasnya.

JAKARTA - Dukung Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi) dorong penguatan di hulu. Sebab peran rumah tangga dan komunitas dalam memilah sampah.

Ketua Umum Asobsi Wilda Yanti mengatakan, pentingnya mendorong penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan komunitas. Untuk itu, pihaknya memastikan sampah dipilah sejak hulu, dikelola secara berkelanjutan, serta memberi manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.

“Bank sampah bukan sekadar program lingkungan berbasis sukarela, melainkan bagian dari sistem pengelolaan sampah nasional yang tidak bisa diabaikan,” katanya, Senin (8/12/2025).

Menurut Wilda, bank sampah berperan langsung menekan timbulan sampah ke TPA, mengurangi pencemaran, serta membangun kesadaran publik tentang tanggung jawab pengelolaan sampah. “Hulu adalah kunci. Kalau pemilahan tidak berjalan di masyarakat, maka sebaik apa pun teknologi di hilir akan selalu kewalahan,” ujarnya.

Dalam kaitannya dengan kebijakan PSEL, kata Wilda, dukungan terhadap upaya pemerintah mencari solusi jangka panjang atas persoalan sampah perkotaan. Namun, Wilda mengingatkan PSEL tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Tanpa penguatan bank sampah dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), PSEL berisiko hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain.

“Sampah yang tercampur, basah, dan tidak terpilah akan menurunkan efisiensi teknologi serta meningkatkan biaya operasional,” katanya.

Menurut Wilda, bank sampah dan TPS 3R memiliki fungsi strategis sebagai penyedia bahan baku yang lebih terkontrol bagi sistem PSEL. Pemilahan di sumber mampu mengurangi kontaminasi, meningkatkan kualitas residu yang masuk fasilitas pengolahan, serta memastikan proses konversi energi berjalan lebih optimal.

“Penguatan hulu juga menciptakan manfaat tambahan berupa lapangan kerja lokal, ekonomi sirkular, dan pengurangan beban lingkungan di wilayah sekitar TPA,” katanya.

Wilda menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan. Dukungan terhadap PSEL harus berjalan seiring dengan penguatan regulasi, pendanaan, dan pendampingan bagi bank sampah dan TPS 3R.

“Jika pemerintah serius dengan PSEL, maka serius juga memperkuat aktor di hulu. Bank sampah dan TPS 3R jangan hanya dilihat sebagai pelengkap, tapi sebagai fondasi sistem,” tegasnya.

Wilda mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan bank sampah sebagai mitra resmi dalam sistem pengelolaan sampah terpadu. Skema insentif, integrasi data, peningkatan kapasitas pengelola, serta dukungan teknologi sederhana dinilai penting agar gerakan ini berkelanjutan. Dengan begitu, kebijakan PSEL tidak berdiri di atas sistem yang rapuh, tetapi ditopang oleh jaringan komunitas yang aktif dan berdaya.

“Pengelolaan sampah yang kuat selalu dimulai dari hulu. Ketika masyarakat dilibatkan, bank sampah diperkuat, dan TPS 3R berfungsi optimal, maka PSEL akan berjalan lebih efisien dan adil. Di situlah arah kebijakan seharusnya bergerak,” ucapnya.