JAKARTA - Kawasan Blok M direkomendasikan menjadi lokasi percontohan pertama penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta. Hal itu karena Blok M dinilai memiliki karakteristik yang mendukung penerapan kebijakan secara bertahap.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Breathe Cities, Kamis (25/6/2026).

Laporan tersebut diserahkan Breathe Cities kepada Pemprov DKI Jakarta dalam Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI) bertema Dari Kawasan Rendah Emisi menuju Ketahanan Iklim: Dari Ambisi Menuju Aksi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan Blok M menjadi rekomendasi utama dari lima klaster prioritas yang telah diidentifikasi, yakni Kota Tua, GBK-Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M.

“Blok M memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran atau mixed-use yang beragam. Dengan karakter tersebut, Blok M dapat menjadi lokasi awal untuk menguji berbagai intervensi terintegrasi sebelum diterapkan secara lebih luas di wilayah Jakarta lainnya,” kata Dudi.

Lihat video: Jaga kualitas Udara Jakarta, Pramono Kritik Pelaksanaan Uji Emisi



Dudi menjelaskan implementasi Kawasan Rendah Emisi direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026-2029 dengan pendekatan adaptif berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan.

Dalam laporan tersebut, sektor transportasi disebut sebagai salah satu sumber utama pencemaran udara di Jakarta. Dudi menyebut dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan.

“Dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kualitas udara tersebut diperkirakan menghasilkan manfaat kesehatan dan kesejahteraan sekitar Rp1,9 triliun per tahun melalui pengurangan biaya kesehatan, menurunnya paparan polusi udara, serta berkurangnya risiko kematian dini akibat pencemaran udara.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menetapkan mantan Kepala Dinas (Kadis) LH DKI Jakarta berinisial AK dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang. AK terancam pidana penjara paling lama lima tahun.

AK dijerat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Dengan persangkaan pasal, Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan atau Pasal 114 Undang-Undang 32 Tahun 2009," kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Timur, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan penggunaan UU 18/2008 itu karena pihaknya tidak hanya fokus pada dampak pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah tersebut. Namun juga menelusuri kelalaian pengelola sejak tahap awal.

"Jadi kenapa kita menggunakan Undang-Undang Nomor 18? Karena kita menyisir bukan hanya di akhir, bukan hanya di hilir, tapi di hulu," ucap dia.

Sekadar informasi, longsor gunungan sampah di zona 4A TPST Bantargebang terjadi pada Minggu (9/3/2026). Insiden itu menyebabkan 7 orang meninggal dunia.

Rizal menjelaskan bahwa kasus dugaan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang tidak sesuai prosedur tidak serta merta langsung dibawa ke ranah pidana. Pihaknya lebih dulu menempuh langkah administratif berupa pemberian sanksi, pengawasan ketaatan, serta pembinaan.

"Jadi penanganan kasus TPA Bantargebang ini yang saya sampaikan tadi, kita dimulai dari 31 Desember 2024, adanya SK sanksi administrasi tanggal 31 Desember nomor 13646 tahun 2024. Kemudian di 12 April 2025 dilakukan pengawasan sanksi administrasi kesatu dengan hasil tidak taat," ucap Rizal.

Setelah hasil pengawasan pertama menyatakan tidak taat, pihaknya langsung mengirimkan surat peringatan pada 22 April 2025. Surat tersebut disertai tenggat waktu untuk memperbaiki pengelolaan TPST Bantargebang.

"Ternyata pada 9 Mei 2025 kami melakukan pengawasan sanksi administrasi yang kedua dengan hasil tetap tidak taat. Ada perpanjangan di 4 September 2025, sanksi administrasi kedua perihal kewajiban audit lingkungan kita keluarkan ya," sambungnya.

Meski telah memberikan waktu perpanjangan perbaikan pengelolaan, hasil laporan pengawasan yang diterbitkan pada 31 Desember 2025, menyebut bahwa kewajiban tersebut tak kunjung dipenuhi.

Selanjutnya, pada Maret hingga April 2026, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari dinas terkait serta para ahli untuk memperkuat konstruksi perkara. Hasil pemeriksaan tersebut telah meyakini penyidik menetapkan AK sebagai tersangka.

"Kemudian di 21 April 2026 penyampaian penetapan tersangka kepada tersangka (AK) dan itu merupakan hasil koordinasi kami, ekspos kami atau pun gelar perkara di Korwas PPNS maupun juga di Kejaksaan," ucap dia.

JAKARTA - Tempat penampungan sementara (TPS) sampah atau emplasemen di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta pada Jumat (27/3/2026). Hal itu dilakukan merupakan buntut dari viralnya tudingan di media sosial (medsos) adanya mobil Dinas LH membuang sampah di pinggiran kali.

"Jadi, fungsi dari emplasemen ini sebenarnya sebagai tempat penampungan sementara untuk sampah-sampah yang berasal dari sungai dan badan air, bukan sampah rumah tangga dari warga. Seperti halnya TPS di darat, tidak didiamkan berlarut-larut, sehari sudah kita angkut sampahnya," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta Asep Kuswanto.

Menurutnya, emplasemen yang berlokasi di TPU Tanah Kusir ini sudah ada sejak 2014 dan merupakan salah satu emplasemen pertama yang digunakan di Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup menjamin selama emplasemen beroperasi sejak 2014, tidak ada sampah yang kembali terbuang ke sungai atau kali karena di sekitarnya terdapat sekatan sampah yang dijaga petugas secara rutin.



Namun, kata dia, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, TPS tersebut dilakukan penutupan. Meskipun, sampah yang terkumpul di sini selalu diselesaikan pengangkutannya dalam waktu satu hari.

"Ke depannya, kami akan mengevaluasi keberadaan emplasemen lain yang berada di pinggir sungai dan akan menutupnya secara bertahap. Sebagai solusi alternatif, kami akan melakukan pemagaran di sekitar lokasi atau menyediakan kontainer sampah jika areanya cukup luas untuk mempercepat pelayanan teman-teman Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air dalam menangani sampah di sungai, kali, maupun waduk," tuturnya.

Asep menambahkan, dengan ditutupnya lokasi tersebut, pembuangan sampah akan dialihkan ke wilayah saringan sampah TB Simatupang yang lokasinya lebih representatif dan memungkinkan untuk pengolahan langsung.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah memberikan masukan dan saran kepada kami atas peristiwa tersebut. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk dapat terus meningkatkan tata kelola persampahan yang ada di Jakarta," katanya.

Penutupan tersebut imbas viralnya di medsos tentang tudingan mobil Dinas LH membuang sampah sembarangan di pinggiran kali kawasan TPU Tanah Kusir hingga menuai berbagai sorotan dari netizen. Dinas LH Jakarta lantas memberikan klarifikasi tidak adanya aktivitas pembuangan sampah ke Kali Pesanggrahan di kawasan TPU Tanah Kusir.

Aktivitas kendaraan dump pikap yang terlihat dalam unggahan viral di medsos itu merupakan bagian dari operasional resmi penanganan sampah badan air, bukan pembuangan ke sungai. Lokasi dimaksud merupakan titik emplacement atau penampungan sementara resmi milik UPSBA yang berada di kawasan TPU Tanah Kusir, tepatnya di Blok Khusus.

Titik tersebut berfungsi sebagai lokasi transit sampah yang diangkut dari sungai dan waduk di wilayah Kecamatan Pesanggrahan dan Kecamatan Kebayoran Lama. Sampah kemudian dipindahkan menggunakan truk tiper kecil menuju emplacement Perintis untuk dilakukan pemilahan lanjutan oleh petugas.

Setelah melalui proses pemilahan, sampah residu diangkut menggunakan truk besar dengan bantuan alat berat, sebelum dikirim ke TPST Bantargebang untuk pengolahan lebih lanjut. Foto yang beredar kemungkinan diambil dari sudut pandang sejajar jalan sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah sampah dibuang ke sungai.

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memastikan tidak ada aktivitas pembuangan sampah ke Kali Pesanggrahan di kawasan TPU Tanah Kusir. Hal ini sebagai respons viralnya unggahan foto mobil DLH DKI yang disebut melakukan aktivitas pembuangan sampah ke kali tersebut.

Kepala Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPSBA) DLH DKI Jakarta Dadang Cahya Rusdiana menjelaskan, kendaraan dump pick up yang terlihat dalam unggahan merupakan bagian dari operasional resmi penanganan sampah badan air, bukan pembuangan ke sungai. Lokasi yang dimaksud merupakan titik emplacement atau penampungan sementara resmi milik UPSBA yang berada di kawasan TPU Tanah Kusir.

"Perlu kami luruskan, tidak ada pembuangan sampah ke badan air. Aktivitas yang terlihat merupakan proses penampungan sementara resmi sampah dari badan air dan seluruh operasional di lokasi tersebut terkontrol dengan baik dengan ditempatkannya 1 unit alat berat dan pengangkutan rutin setiap hari ke emplasment Perintis," kata Dadang dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, titik tersebut berfungsi sebagai lokasi transit sampah yang diangkut dari sungai dan waduk di wilayah Kecamatan Pesanggrahan dan Kecamatan Kebayoran Lama. Sampah kemudian dipindahkan menggunakan truk tiper kecil menuju emplacement Perintis untuk dilakukan pemilahan lanjutan oleh petugas.

Setelah melalui proses pemilahan, sampah residu diangkut menggunakan truk besar dengan bantuan alat berat, sebelum dikirim ke TPST Bantargebang. Foto yang beredar menurutnya diambil dari sudut pandang sejajar jalan, yang menimbulkan persepsi seolah-olah sampah dibuang ke sungai.

"Padahal, aktivitas tersebut berada di titik penampungan yang dikelola oleh Unit Penanganan Sampah Badan Air dan tidak ada pembuangan ke badan air," kata dia.

Kondisi akses jalan di area pemakaman yang relatif sempit membuat kontainer sampah tidak dapat ditempatkan di lokasi. Maka, sampah sementara ditempatkan di area bawah bantaran sebagai titik penampungan sebelum diangkut.

Ia juga memastikan seluruh aktivitas tersebut tidak bersentuhan dengan badan air, meski berada di dekat Kali Pesanggrahan. "Kami memastikan tidak ada sampah yang masuk ke badan air. Di sana juga tempat mengumpulkan sisa topingan pohon dari TPU Tanah Kusir oleh Distamhut. Lokasi juga telah dilengkapi penyekatan menggunakan kubus apung HDPE, dan seluruh proses pengelolaan dijalankan sesuai SOP," pungkasnya.

Melalui unggahannya di Threads, akun @murwidianti membagikan foto yang memperlihatkan mobil berstiker UPK Badan Air DLH Provinsi DKI Jakarta menghalanginya ketika ia sedang melintas. Disebutkan mobil tersebut tengah membuang sampah ke sungai.

"Hari ini saya ke TPU Tanah Kusir. Saat pulang mobil terhalang oleh sebuah mobil sampah kecil yang sedang membuang sampah ke sungai. Terlihat dengan jelas tulisan di pintu mobilnya, dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi pertanyaan, apakah seperti ini cara kerja Dinas Lingkungan Hidup? Buang sampah di sungai?

#DLHJAkarta," tulis cuitan @murwidianti.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan operasional di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang , Bekasi, Jawa Barat, kembali normal dalam waktu satu pekan. Langkah ini diambil menyusul terjadinya longsor di area zona timbunan 4A.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, tim di lapangan saat ini tengah melakukan penanganan intensif untuk membersihkan material longsoran sekaligus menata ulang area yang terdampak. Fokus utama petugas adalah memindahkan material sampah yang menutup aliran sungai ke area Zona 4 Kecil dan Zona 4 Besar.

"Kami menargetkan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dapat kembali normal dalam sepekan. Saat ini tim sedang menangani material longsoran yang berada di aliran sungai," ujar Asep, dikutip Rabu (11/3/2026).

Selain evakuasi material, DLH DKI Jakarta juga melakukan perbaikan infrastruktur turap kali di dua titik yang terdampak luapan air. Langkah perbaikan ini dilakukan secara paralel dengan merapihkan Zona 3 Kepala Burung dan Zona 4 Besar demi meminimalkan risiko longsor pada masa mendatang.

Bahkan, tambah Asep, langkah-langkah ini diprediksi akan meningkatkan kapasitas layanan sebesar 1.500 ton per hari setelah Zona 4 Besar kembali stabil.

"Meski proses pemulihan berlangsung, pelayanan pembuangan sampah Jakarta tetap berjalan melalui tiga titik aktif, yakni Zona 1, Zona 2, dan Zona 5 dengan kapasitas sekitar 4.000 ton per hari," katanya.

Untuk menjaga stabilitas sistem selama masa transisi, sebagian volume sampah Jakarta juga dialihkan ke beberapa fasilitas pengolahan lain seperti RDF Plant Bantargebang, RDF Plant Rorotan, serta PLTSa Merah Putih.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mempercepat pemulihan agar seluruh operasional TPST Bantargebang dapat kembali normal secara aman dan terkendali.

JAKARTA - Kodam Jaya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta kelola 5.598,2 kilogram e-waste sesuai standar limbah B3. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Program Jaga Jayakarta, Jaga Bumi yang diinisiasi Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi.

Pangdam Jaya berkomitmen memperluas makna pengamanan wilayah bukan hanya pada aspek teritorial, tetapi juga keberlanjutan lingkungan hidup. Pengumpulan dilakukan secara terstruktur oleh jajaran Satkowil dan Sat Non Kowil Kodam Jaya, dengan dukungan aktif Persit Kartika Chandra Kirana PD Jaya yang menggerakkan keluarga prajurit serta masyarakat untuk menyalurkan limbah elektronik ke jalur pengelolaan

resmi.

Dari seluruh satuan yang terlibat, capaian tertinggi diraih oleh Komando Distrik Militer 0510/Tigaraksa sebanyak 1.225 kilogram, kemudian Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala 9 sebanyak 207,5 kilogram. Dengan demikian total lebih dari 5,5 ton limbah elektronik tersebut secara resmi diserahkan kepada DLH Provinsi DKI Jakarta untuk diproses melalui mekanisme pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3).

Pangdam Jaya menegaskan menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif. “Menjaga wilayah tidak hanya soal batas geografis, tetapi juga menjaga tanah dan airnya tetap aman. Melalui program Jaga Jayakarta, Jaga Bumi, kami ingin memastikan bahwa limbah elektronik tidak menjadi beban bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. DLH bekerja bersama Kodam Jaya dalam kegiatan yang sangat luar biasa. Ini pertama kalinya sebuah unit kerja secara terstruktur menggerakkan pengumpulan e-waste dalam skala besar.

Lihat video: Presiden Apresiasi TNI-Polri, Tegaskan Aparat Harus Hadir dan Bantu Rakyat



”Alhamdulillah, terkumpul lebih dari 5.200 kilogram. Kami sangat mengapresiasi komitmen ini dan berharap kerja sama ini terus berlanjut, tidak hanya pada e-waste tetapi juga dalam program lingkungan lainnya,” ucapnya.

Menurut dia, limbah elektronik mengandung zat berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari tanah dan air serta berdampak pada kesehatan. Namun melalui pengolahan resmi, komponen elektronik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku seperti aluminium, tembaga, bahkan emas dari papan sirkuit (PCB).

Momentum ini juga ditandai dengan penukaran plakat antara perwakilan Kodam Jaya dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai simbol penguatan sinergi dalam menjaga lingkungan hidup.

“Lebih dari sekadar angka dan seremoni, gerakan ini menunjukkan perubahan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama. Ketika kepedulian diterjemahkan menjadi aksi nyata, maka harapan untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat bukan lagi sekadar wacana, melainkan sesuatu yang sedang dibangun hari ini. Jayakarta Bergerak, Jakarta Terjaga,” ujarnya.

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menegaskan operasional RDF Plant Rorotan tidak dijalankan secara penuh. Melainkan bertahap dan dengan pengawasan ketat sejak proses pengangkutan hingga pengolahan sampah.

Hal ini sebagai jawaban di tengah kekhawatiran masyarakat terkait potensi bau, pencemaran, dan dampak lingkungan. Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyampaikan bahwa RDF Plant Rorotan saat ini masih beroperasi secara terbatas, lima hari dalam seminggu dengan dua shift kerja.

Sementara itu, hari Sabtu dan Minggu dimanfaatkan khusus untuk kegiatan pembersihan dan penataan area operasional.

“Kami memahami kekhawatiran warga. Karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami mulai dari 200 ton per hari, kemudian naik menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Bapak Gubernur,” ujar Asep dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Adapun RDF Rorotan ini menerima pasokan sampah yang diolah dari enam kecamatan di Jakarta Utara dan lima kecamatan di Jakarta Timur.

Dalam setiap tahap peningkatan kapasitas, DLH memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan berfungsi optimal dan sesuai standar teknis. Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada aspek pengangkutan sampah yang selama ini menjadi salah satu kekhawatiran utama warga.

Asep menegaskan, pengiriman sampah ke RDF Plant Rorotan hanya menggunakan truk compactor tertutup hasil pengadaan tahun 2024 dan 2025.

“Tidak ada lagi kendaraan terbuka yang masuk ke RDF Plant Rorotan. Truk compactor tertutup ini dirancang untuk mencegah bau dan ceceran air lindi di sepanjang jalur pengangkutan,” tegasnya.

DLH DKI Jakarta juga mengoperasikan pos pantau di dua titik akses utama dari arah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Di pos tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan, termasuk memastikan bak tertutup rapat dan penampungan lindi tidak bocor.

“Kendaraan yang tidak memenuhi SOP langsung kami hentikan dan kami minta kembali ke lokasi asal. Selama hampir empat pekan terakhir, tidak ada keluhan masyarakat terkait ceceran air lindi di sepanjang rute menuju RDF Plant Rorotan,” jelas Asep.

Meski dalam beberapa waktu terakhir Jakarta dihadapkan pada cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi, DLH DKI Jakarta memastikan langkah mitigasi terus dilakukan melalui penyesuaian teknis operasional di lapangan.

“Prinsip kehati-hatian menjadi pegangan kami. Semua proses kami kawal ketat agar pengelolaan sampah berjalan aman, terkendali, dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat,” pungkasnya.

Penguatan teknologi dan pengendalian lingkungan, Asep menegaskan adalah bagian dari upaya menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang modern, aman, dan bertanggung jawab.

“Fasilitas ini dibangun agar Jakarta tidak mengalami krisis pengelolaan sampah seperti beberapa daerah,” pungkas Asep.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan operasional Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan tetap berjalan dengan memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan warga sekitar. Operasional fasilitas tersebut sempat dikeluhkan warga soal bau yang tak sedap.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan RDF Plant Rorotan merupakan infrastruktur strategis daerah yang dibangun untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah Jakarta ke depan. Kendati demikian, pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan yang terukur dan diawasi secara ketat agar tetap aman bagi lingkungan dan masyarakat.

“Operasional RDF Plant Rorotan kami jalankan secara bertahap dengan prinsip kehati-hatian. Seluruh proses berada dalam pengawasan ketat agar sistem berfungsi optimal dan tidak menimbulkan dampak bagi warga sekitar,” kata Asep, dikutip Minggu (1/2/2026).

Ia mengatakan, perhatian utama Pemprov DKI Jakarta adalah warga yang bermukim di sekitar RDF Plant Rorotan. Pemerintah memastikan bahwa setiap potensi dampak yang dirasakan masyarakat menjadi bahan evaluasi langsung di lapangan, dan tidak diabaikan.

Keluhan warga, termasuk terkait bau dan aktivitas kendaraan, ditindaklanjuti secara cepat melalui penyesuaian teknis operasional. “Kami tidak menutup mata terhadap keresahan warga. Justru masukan dari masyarakat sekitar menjadi alarm penting bagi kami untuk melakukan perbaikan. Operasional RDF Plant Rorotan tidak dijalankan dengan pendekatan memaksakan, tetapi dengan prinsip saling menjaga dan saling menghormati,” ucapnya.

DLH DKI memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan beroperasi dengan baik. Selain itu, pengangkutan sampah menuju RDF Plant Rorotan hanya menggunakan truk compactor tertutup sehingga potensi bau dan ceceran air lindi dapat diminimalkan.

“Kami memahami adanya perhatian dan masukan dari masyarakat. Karena itu, setiap langkah operasional kami lakukan secara hati-hati, berbasis data, dan mengutamakan perlindungan lingkungan," ucapnya.

Pengawasan juga dilakukan secara langsung di lapangan melalui dua pos pantau yang ditempatkan di akses utama dari arah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Di pos tersebut, petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap kendaraan pengangkut.

Asep menambahkan, keberlanjutan operasional RDF Plant Rorotan merupakan bagian dari upaya jangka panjang Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi ketergantungan pada sistem landfill, sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

"RDF Plant Rorotan beroperasi untuk kepentingan publik kita tidak mau krisis pengelolaan sampah terjadi di Jakarta seperti di daerah lain. Kami akan terus membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan warga,” pungkasnya.

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat timbulan sampah sisa perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta mencapai 415 meter kubik atau setara 91,41 ton. Angka ini menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 132 ton.

Penanganan sampah dilakukan di sejumlah titik utama perayaan, antara lain kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman–MH Thamrin dan sekitarnya, Sarinah, Dukuh Atas, Semanggi, kawasan SCBD dan Bursa Efek Indonesia, Monas dan seluruh Jalan Medan Merdeka, Patung Pemuda Membangun, Lapangan Banteng, serta kawasan Istiqlal dan sekitarnya.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan proses pembersihan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi sejak malam hingga dini hari. Meski jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) meningkat dan hujan ringan sempat turun sehingga pembersihan harus banyak dilakukan secara manual menggunakan sapu dan pengki. Basahan hujan membuat sampah menempel di jalan dan membuat berat sampah bertambah karena mengandung air.

“Ribuan petugas kebersihan kami kerahkan dengan dukungan armada pengangkut sampah agar Jakarta kembali bersih sebelum aktivitas warga dimulai. Mejelang Subuh tuntas semua, Jakarta kembali kinclong,” ujar Asep dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/1/2026).

Ia menambahkan, penurunan timbulan sampah tidak terlepas dari kebijakan pelarangan kembang api, kondisi cuaca, serta konsep perayaan tahun baru yang lebih sederhana dan bermakna. DLH juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas kebersihan yang tetap bekerja menjaga wajah kota.

Tak lupa, Asep mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif menjaga kebersihan dengan mengurangi sampah serta membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan. “Kesadaran warga ini sangat membantu dan menjadi kunci terciptanya perayaan yang tertib, nyaman, dan bersih,” katanya.

Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta sendiri digelar dengan pendekatan reflektif melalui doa bersama sebagai wujud empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Menurut Asep, semangat kepedulian dan kebersamaan tersebut sejalan dengan upaya menjaga kebersihan, ketertiban, dan nilai kemanusiaan di ruang-ruang publik Jakarta.