JAKARTA - Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), Indah Yuli Sartika, menyambut positif kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah Kepala BGN Nanik S. Deyang. Pergantian kepemimpinan menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola Program MBG yang terus berkembang dan menjangkau semakin banyak penerima manfaat di berbagai daerah.

APJI menilai program berskala nasional tersebut membutuhkan sistem yang semakin matang, terukur, dan adaptif terhadap berbagai dinamika di lapangan. Karena itu, organisasi yang telah lama berkecimpung di sektor jasa boga tersebut berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat berbagai aspek teknis maupun operasional guna menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan.

"Kami berharap Kepala Badan Gizi yang baru, Ibu Nanik, bisa lebih memperbaiki lagi juknis, memperbaiki standarisasi. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru lebih matang lagi, lebih rapi lagi sistem tata kelolanya, kemudian lebih mudah prosesnya," ujar Indah saat ditemui usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI 2026 di Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Selain penguatan tata kelola, Indah juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional dapur MBG. Menurut organisasi tersebut, kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat sangat bergantung pada kemampuan pengelola dapur dalam menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten.

Karena itu, tema pelatihan keamanan pangan dan pencegahan keracunan makanan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rakernas APJI tahun ini. Organisasi tersebut menilai peningkatan kompetensi relawan dan pengelola dapur menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan.

"Pelatihan itu penting sekali. Banyak relawan yang tidak semuanya punya background boga. Karena itu yang kami berikan adalah pelatihan food handling, bagaimana penanganan makanan yang benar dari awal sampai akhir," kata Indah.

Lihat video: Gantikan Dadan Hindayana, Kepala BGN Baru Nanik S Deyang Buka Suara!



Melalui Satgas MBG, APJI telah melakukan pelatihan di sejumlah dapur MBG di wilayah Jabodetabek dan Palembang. Program tersebut mencakup berbagai aspek penting mulai dari kebersihan personal, penggunaan alat pelindung diri (APD), penerimaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga penyimpanan dan distribusi makanan sesuai standar keamanan pangan.

Menurut Indah, pelatihan tidak hanya diberikan dalam bentuk teori, tetapi juga praktik langsung di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan agar para pengelola dapur benar-benar memahami prosedur yang harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. "Semua kegiatan dalam dapur dari hulu sampai hilir kami berikan pelatihan. Ada materi dan juga praktik langsung supaya teman-teman di lapangan benar-benar memahami bagaimana penanganan makanan yang baik," ujarnya.

Indah menjelaskan bahwa upaya pencegahan keracunan makanan harus dilakukan secara menyeluruh karena potensi kontaminasi dapat muncul dari berbagai faktor. Selain kualitas bahan baku, kualitas air yang digunakan dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP) juga menjadi faktor yang sangat menentukan.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada menu yang disiapkan, tetapi juga pada disiplin seluruh pihak dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan selama proses produksi berlangsung.

"Bisa dari air, bisa dari bahan baku, dan bisa juga dari food handler atau penjamah makanannya. Kalau tidak higienis dan SOP tidak dijalankan dengan baik, tentu risiko kontaminasi bisa terjadi. Karena itu seluruh proses harus benar-benar diperhatikan," kata Indah.

Indah juga mendorong agar penguatan tata kelola program menjadi salah satu prioritas dalam kepemimpinan baru BGN. Organisasi tersebut menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, termasuk sinkronisasi antara kapasitas dapur yang dibangun dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Menurut Indah, perencanaan yang lebih terukur akan membantu memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus mendukung efektivitas operasional program di lapangan. Penataan yang baik juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dalam jangka panjang.

"Yang mendesak sekarang itu sistemnya. Ada daerah yang penerima manfaatnya sekitar 13 ribu, tapi dapurnya sudah lebih dari 21. Ini perlu ditata supaya operasionalnya lebih efektif dan penerima manfaat bisa dilayani secara optimal," ujar Indah.

Lebih lanjut, Indah berharap BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi profesi dan pelaku usaha jasa boga. Sebagai organisasi yang telah berdiri sejak 1988, APJI menilai pengalaman para anggotanya dalam mengelola katering industri, rumah sakit, maskapai penerbangan, hingga berbagai layanan makanan institusional dapat menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan kebijakan dan standar operasional MBG.

APJI juga berkomitmen untuk terus memperluas program pelatihan bagi pengelola dapur MBG di berbagai daerah. Organisasi tersebut meyakini kolaborasi antara pemerintah dan pelaku jasa boga akan menjadi faktor penting dalam membangun sistem yang semakin baik, sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada para penerima manfaat Program MBG.

"Kami ingin dilibatkan untuk sharing dan memberikan masukan dalam penyempurnaan juknis maupun standarisasi dapur. Ke depan, Satgas MBG APJI juga akan lebih masif turun ke dapur-dapur untuk memberikan pelatihan, sehingga pengelolaan makanan di setiap dapur MBG memiliki standar yang baik, kualitas makanan tetap terjaga, dan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat," pungkasnya

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI 2026 di Kota Yogyakarta, pada 3-5 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota APJI dari 29 Dewan Pengurus Daerah (DPD) di seluruh Indonesia, serta perwakilan jejaring internasional APJI di Australia, Belanda, dan Inggris Raya.

Mengusung tema “Konsolidasi Nasional dan Pengokohan Organisasi Menuju APJI sebagai Mitra Strategis Utama Jasaboga”, Rakernas 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi. Selain itu, meningkatkan kapasitas anggota, serta mempertegas peran APJI sebagai mitra strategis pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan industri jasaboga nasional.

Ketua Umum APJI, Tashya Megananda Yukki mengatakan, industri jasaboga memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung ketahanan pangan , peningkatan kualitas gizi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Rakernas APJI merupakan momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan daya saing anggota. Kami ingin memastikan APJI terus menjadi organisasi yang relevan, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan industri jasaboga Indonesia,” ujar Tashya.

Menurut Tashya, industri jasaboga bersama sektor makanan dan minuman berkontribusi hampir 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara sekitar Rp2.300 triliun. Sektor ini juga diperkirakan menyerap hingga 11,7 juta tenaga kerja.

Saat ini, jumlah usaha penyediaan makanan dan minuman di Indonesia mencapai sekitar 4,85 juta unit usaha dengan perputaran omzet yang diperkirakan mencapai Rp998 triliun.

Rakernas APJI 2026 juga menjadi ajang mempererat kolaborasi antaranggota dari seluruh Indonesia sekaligus memperluas sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem industri jasaboga yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Salah satu agenda penting dalam Rakernas kali ini adalah pelantikan DPD APJI Papua Tengah. Langkah tersebut menjadi bukti komitmen APJI dalam mendorong pemerataan pengembangan industri jasaboga di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah timur yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

Sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha jasaboga, APJI juga menegaskan komitmennya dalam mendukung berbagai program pemerintah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan standar industri.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program edukasi, pelatihan, dan sertifikasi di bidang manajemen katering, keamanan pangan, serta higienitas pengolahan makanan.

“Melalui berbagai kegiatan tersebut, APJI mendorong terciptanya tata kelola penyediaan makanan yang aman, sehat, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah,” tegas Tashya.

Rakernas APJI 2026 juga menyoroti berbagai capaian organisasi dalam membantu pengusaha jasaboga naik kelas menuju pasar global. Salah satunya melalui APJI Mart, sebuah ekosistem pemasaran yang membuka akses pasar lebih luas bagi produk-produk unggulan anggota APJI.

JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia ( Peradi-SAI ) mendorong lahirnya advokat yang memiliki spesialisasi kompetensi guna menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di era modern. Paradigma advokat “serba bisa” sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

“Tidak masanya lagi era sekarang advokat serba bisa. Datang, semua perkara bisa dikerjakan. Itu sudah tidak bisa lagi,” kata Ketua Umum Peradi-SAI, Harry Ponto dalam Rakernas Peradi-SAI, Jumat (8/5/20026) sore. Peradi Profesional Usung Standar Baru Profesi Advokat di Era Hukum Modern

Menurutnya, perkembangan teknologi yang melaju cepat. Kompleksitas persoalan hukum pun menuntut advokat memiliki pendalaman pada bidang-bidang tertentu agar dapat memberikan layanan hukum yang profesional dan berkualitas.

Hal tersebut menjadi fokus utama Rakernas pertama di bawah kepemimpinan Harry Ponto yang diselenggarakn di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 8--10 Mei 2026. Rakernas ini mengusung tema 'Menjadi Advokat dengan Spesialisasi Kompetensi yang Profesional dan Berintegritas di Era Modern.'

Harry menjelaskan, spesialisasi bukanlah bentuk pembatasan bagi advokat, melainkan upaya memperdalam kompetensi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin spesifik. “Spesialisasi justru membuat advokat makin dalam memahami bidang tertentu. Ini yang dibutuhkan sekarang,” ujarnya.

Ia menekankan, profesionalisme harus berjalan seiring dengan integritas. Menurut dia, kecerdasan dan kemampuan teknis seorang advokat tidak akan berarti tanpa dibingkai etika profesi yang kuat. “Sekalipun pintar dan cerdas, semua itu harus dibatasi dalam bingkai etika yang benar,” jelasnya.

Sebagai wujud konkret dorongan spesialisasi tersebut, Rakernas Peradi-SAI menghadirkan format seminar multi-tema yang disebut pertama kali diterapkan dalam forum advokat di Indonesia. Dalam waktu bersamaan, peserta dapat memilih berbagai ruang diskusi sesuai minat dan bidang spesialisasi. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari perkembangan hukum acara pidana, kepailitan dan restrukturisasi lintas negara, hingga bisnis dan investasi yang berkembang seiring perubahan lanskap ekonomi nasional.

Harry menyebut, forum ini juga menjadi bagian dari persiapan Peradi-SAI menghadapi revisi UU No 18/2003 tentang Advokat yang dinilai sudah tidak lagi memadai. Peradi-SAI, lanjut Harry, siap menjadi salah satu mitra strategis dalam memberi masukan terhadap revisi undang-undang advokat yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR.

Ia menilai sistem organisasi advokat saat ini mengalami persoalan serius akibat menjamurnya banyak organisasi yang berjalan tanpa standar jelas. “Yang terjadi sekarang adalah multibar yang liar. Setiap orang kemudian bisa membuat organisasi advokat. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.

Sekjen Peradi-SAI, A. Patra M. Zen, menyebutkan berbagai keunggulan Rakernas kali ini, mulai dari konsistensi pelaksanaan agenda nasional hingga tingginya partisipasi anggota. Sebanyak 670 advokat dari 55 dari Jayapura hingga Banda Aceh, tercatat mengikuti Rakernas tersebut. Sekjen Propindo Dukung Komisi III DPR Percepat Revisi UU Advokat

Yang tak kalah penting, kepanitiaan rakernas didominasi advokat muda sebagai bukti regenerasi kepemimpinan di tubuh Peradi-SAI berjalan efektif. Patra memastikan rakernas akan melahirkan rekomendasi strategis dari tiga komisi utama, yakni bidang organisasi dan isu internal, pendidikan serta pengangkatan advokat, dan penyempurnaan regulasi advokat nasional. “Rakernas ini selalu melahirkan ide-ide cemerlang untuk masa depan profesi advokat Indonesia,” tambahnya.

JAKARTA - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) & Gekrafs Awards 2026 dengan mengusung tema “Astakarya: Akselerasi Karya, Transformasi Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 38 provinsi, 288 kabupaten/kota, serta 12 Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) sebagai bagian dari konsolidasi nasional dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia.

Rakernas dihadiri sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam struktur Gekrafs di antaranya Dewan Pembina Gekrafs Sandiaga Uno, Dewan Penasehat Gekrafs Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Gekrafs UKP Bidang Seni & Ekraf Raffi Ahmad, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Ketua Umum DPP Gekrafs Melly Goeslaw, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Wali Kota Solo Respati Ardi.

Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian mengatakan, Astakarya merupakan arah strategis organisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

“Gekrafs kemarin pascakongres sudah melakukan rapat pimpinan dan kami merilis program unggulan kita. Kalau Presiden Prabowo punya Astacita, Gekrafs punya Astakarya,” ujar Kawendra, Rabu (11/3/2026).

Astakarya sejalan dengan visi pembangunan nasional dan mencakup delapan program strategis yakni CEFA, DIPLE, GANDI, DIGIMAP, ARTPAY, YOUTHEM, RECHUB, dan GLOBE.

Delapan program ini dirumuskan untuk memperluas akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif, memperkuat ekosistem legal dan perlindungan kekayaan intelektual, meningkatkan literasi digital, memperjuangkan standar honor pekerja kreatif, membuka ruang bagi talenta muda, memperkuat creative hub di berbagai daerah, serta mendorong ekspor produk kreatif Indonesia ke pasar global.

Dalam kesempatan sama, Gekrafs juga menyerahkan hasil Rakernas berupa sejumlah rekomendasi strategis kepada Kementerian Ekonomi Kreatif. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian kepada Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya sebagai bentuk kontribusi pemikiran dari para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia untuk penguatan kebijakan dan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Dewan Pembina Gekrafs Sandiaga Uno menilai ekonomi kreatif memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. “Ekonomi kreatif ini punya potensi dalam membuka lapangan kerja, inovasi, dan identitas bangsa. Kita perlu memperkuat kolaborasi agar potensi ini benar-benar bisa memberikan dampak bagi perekonomian nasional,” ujar Sandiaga.

Dewan Penasehat Gekrafs Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya konsolidasi organisasi agar Gekrafs dapat menjadi wadah yang kuat bagi para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia.

“Gekrafs harus menjadi rumah besar bagi para pejuang ekonomi kreatif. Dengan konsolidasi yang kuat dari pusat hingga daerah, kita bisa memastikan para pelaku kreatif mendapatkan ruang, dukungan, dan akses yang lebih luas untuk berkembang,” kata Dasco.

Dalam suasana yang penuh haru, Dasco juga menyanyikan lagu “Nuansa Bening” sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan belasungkawa atas wafatnya penyanyi Vidi Aldiano.

Selain agenda Rakernas, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Gekrafs Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku ekonomi kreatif yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Rakernas GEKRAFS 2026 turut menghadirkan keynote speech dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof Brian Yuliarto yang menyoroti pentingnya inovasi, riset, dan penguatan talenta kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Selain agenda diskusi dan pemaparan program, kegiatan ini juga diisi dengan tausiyah oleh Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak yang mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk tetap menjaga nilai-nilai integritas dan kebermanfaatan dalam berkarya.

Melalui Rakernas & Gekrafs Awards 2026 ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi nasional, membuka akses yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, serta mendorong lahirnya karya-karya inovatif yang mampu mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan menggelar Rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) 2026 sebagai upaya memperkuat kelembagaan pengelolaan mangrove di tingkat daerah. Forum nasional ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja KKMD tahun 2025, mengidentifikasi tantangan lapangan, serta merumuskan strategi penguatan peran KKMD secara nasional.

Dirjen PDASRH, Dyah Murtiningsih, menegaskan KKMD memiliki peran strategis sebagai simpul koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan mangrove. “KKMD tidak boleh sekadar menjadi forum diskusi, tetapi harus menjadi motor kolaborasi dan akselerator aksi nyata di daerah,” katanya di Jakarta, Selasa (10/02/2026). Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus, Ingatkan Ancaman Perubahan Iklim

Menurut Dyah, selama ini penguatan kelembagaan daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan rehabilitasi mangrove. Kelembagaan yang solid akan mendorong konsistensi program, efektivitas pendampingan, serta keberlanjutan kegiatan di tingkat tapak. “KKMD harus mampu memastikan seluruh program rehabilitasi di daerah berjalan terkoordinasi, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan kebijakan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan peran KKMD juga sangat penting dalam memperkuat sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis data. “Dengan sistem pelaporan yang baik, kita dapat memastikan setiap kegiatan rehabilitasi memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” jelasnya.

Dyah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah agar penguatan kelembagaan berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial. “Kelembagaan yang kuat harus didukung oleh SDM yang profesional dan berintegritas,” tuturnya.

Melalui Rakornas KKMD 2026, seluruh pemangku kepentingan didorong untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan rencana aksi daerah dengan kebijakan nasional, serta meningkatkan kualitas monitoring dan pelaporan program rehabilitasi. Forum ini juga menjadi ruang berbagi praktik baik dari berbagai provinsi dalam pengelolaan mangrove berbasis partisipasi masyarakat.

Melalui penguatan kelembagaan daerah, Kementerian Kehutanan optimistis pengelolaan mangrove nasional akan semakin efektif, inklusif, dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim . “Keberhasilan rehabilitasi tidak mungkin dicapai tanpa dukungan aktif masyarakat. KKMD harus mampu menjembatani berbagai kepentingan,” tandasnya.

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Surjobasuindro mengatakan, penguatan KKMD akan berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan. “KKMD yang solid akan mendukung setiap tahapan rehabilitasi, mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, hingga evaluasi, berjalan sesuai standar teknis,” katanya.

Ia menambahkan koordinasi yang kuat antar-KKMD akan memudahkan sinkronisasi berbagai sumber pendanaan. Baik dari APBN, non-APBN, maupun kerja sama dengan mitra pembangunan. “Sinergi pendanaan dan program akan membuat rehabilitasi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ujarnya. Menhut Tekankan Peran Mangrove bagi Ekologi dan Ekonomi Pesisir

Nikolas juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam setiap kegiatan rehabilitasi. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat lokal. ”Karena itu, KKMD harus menjadi wadah yang memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” jelasnya.

Ia menjelaskan pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal.

JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Haidar Alwi Institute digelar di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Senin (9/2/2026). Rakernas tersebut digelar dalam rangka konsolidasi kekuatan dan dukungan.

"Ini merupakan Rakernas pertama dari Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi Care. Dan kita menikmati perkembangan akhir-akhir ini," kata Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi.

Rapat dilaksanakan juga untuk menyikapi segala persoalan yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Rakernas juga dalam rangka mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Perkembangan dalam negeri, perkembangan internasional. Dan untuk itu, kita perlu mengadakan Rakernas untuk mendukung dari poin-poin yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sesuai dengan Asta Cita dari Presiden Prabowo, itu yang akan kita teguhkan di Rakernas kali ini," ujar Haidar.

Ada tiga hal yang juga dikonsolidasikan dalam Rakernas Haidar Alwi Institute. Salah satunya penegasan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Serta mendukung apa yang sudah dilakukan oleh beliau selama satu tahun lebih. Dan juga di Rakernas kali ini, kita memberikan penghargaan berupa piagam yang pertama ke Bapak Presiden Prabowo sebagai Bapak Pembangunan Modern," ujar Haidar.

Pihaknya akan memberikan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Sebagai Kapolri yang dicintai oleh rakyat. Dan ada beberapa alasan yang kita, poin-poin yang kita tulis di situ," ucapnya.

Penghargaan juga diberikan dalam Rakernas Haidar Alwi Institute kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dasco dinilai sebagai sosok yang mampu mewakili rakyat dan menjadi jembatan dalam menyuarakan aspirasi mereka.

"Dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR yang mewakili rakyat. Yang berhasil menjembatani antara legislatif dan eksekutif," tuturnya.

Menurut Haidar, peran Dasco begitu sentral dan krusial. Dasco dinilai mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat.

"Kita lihat peran beliau begitu bagus, begitu ada masalah langsung beliau turun dan aktif. Beliau dalam menangani, menjembatani antara pemerintah dengan rakyat yang dalam hal ini DPR yang diwakili oleh rakyat," ujar Haidar.ast

Sementara, Ketua Panitia Rakernas sekaligus Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama menjelaskan bahwa Rakernas dihadiri oleh peserta dari seluruh Indonesia. Selain hadir secara langsung, mereka juga mengikuti Rakernas secara daring melalui Zoom Meeting.

Total 2 ribu peserta menghadiri Rakernas, baik secara langsung maupun daring. "Artinya kita sebagai bangsa yang besar harus bersatu, harus menjaga stabilitas keamanan karena kalau berbicara mengenai Asta Cita nggak bakalan tercapai kalau kemudian keamanan dan ketertiban masyarakat itu kita nggak bisa jaga," ujarnya.

Dia mengungkapkan, rakyat melalui Haidar Alwi Institute, perlu dikonsolidasikan. Mereka perlu diberikan pemahaman tentang kondisi geopolitik global saat ini.

Sebab sebagai bangsa yang berdaulat, lanjut dia, kita harus bersatu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berkembang ke depan.

"Oleh itu dari seluruh penjuru Tanah Air yang tergabung dalam Haidar Alwi Institute punya satu komitmen yang teguh yakni mendukung program pemerintah, mendukung pemerintahan Prabowo-Ibran untuk mencapai Asta Cita," pungkasnya.

JAKARTA - Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) berkomitmen melahirkan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang berdaya saing tinggi. Sekaligus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu. Forum strategis ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi dan merumuskan arah kebijakan organisasi dalam mendorong pertumbuhan industri AMDK yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo menyatakan dalam satu setengah bulan berdiri, Amdatara sudah melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang strategis seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Alhamdulillah kita mendapat dukungan dari Pemerintah selaku mitra strategis kami,” ujar Karyanto di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, Amdatara juga sudah memperkuat jaringan DPD sebagai bagian dari struktur organisasi DPW. Menurutnya, ini sangat penting untuk memberikan layanan ke anggota untuk menjalani kolaborasi dengan pemerintah daerah “Karena sebagian besar perusahaan AMDK berada di daerah sehingga memang sangat penting bagi kita untuk memperkuat jaringan kita di daerah,” ucapnya.

Sebagai perkumpulan baru, Amdatara akan memperkuat dua hal. Pertama adalah melakukan strategi komunikasi melalui media sosial termasuk melakukan kolaborasi offline. Langkah kedua, Amdatara akan memperkuat sekretariat.

Lihat video: Upaya Dorong Penyediaan Akses Air Minum Capai 100 Persen



Rakernas pertama Amdatara bertema "Rapatkan Barisan, Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Daya Saing". Rakernas membahas dan menetapkan kebijakan strategis organisasi, merumuskan solusi atas isu-isu industri seperti regulasi, standar mutu, keamanan pangan, berkelanjutan untuk memastikan industri AMDK terus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Agenda ini menjadi ruang konsolidasi nasional guna menyatukan visi menjadi asosiasi inklusif, kolaboratif, dan berintegritas yang mendorong keunggulan industri AMDK Indonesia melalui peningkatan kualitas, inovasi, ramah lingkungan, serta kepatuhan regulasi.

Langkah ini diharapkan memperkuat industri AMDK melalui penguatan organisasi internal, advokasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan (termasuk harmonisasi regulasi, SNI, Perizinan Air, Halal, dan EPR), peningkatan kompetensi dan sinergi anggota, penerapan tata kelola akuntabel dengan standar mutu dan keamanan produk tinggi, serta membangun kolaborasi solid.

Industri AMDK menjadi salah satu sektor paling dinamis dalam industri makanan-minuman dengan pertumbuhan industri yang konsisten di kisaran 5-8% per tahun. Kontribusi industri ini juga signifikan terhadap perekonomian nasional dengan kapasitas produksi mencapai 47 miliar liter per tahun, melibatkan lebih dari 700 perusahaan dan menyerap sekitar 46.000 tenaga kerja langsung.

Artinya, sektor bisnis ini telah menciptakan lapangan kerja, menguatkan rantai pasok, menguatkan dan mengembangkan industri UMKM hingga menciptakan multiplier effect bagi sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sebagai organisasi yang berdiri sejak 2025 dan kini menaungi lebih dari 80 perusahaan dengan lebih dari 150 merek AMDK di Indonesia, Amdatara menegaskan posisinya sebagai rumah bersama bagi pelaku industri dalam membangun ekosistem usaha yang profesional, inklusif, dan bertanggung jawab.

Amdatara meyakini industri AMDK yang kuat, aman, dan berkelanjutan akan menjadi pondasi penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Amdatara juga berkomitmen terus mendorong kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang baik sebagai kunci kemajuan industri AMDK Indonesia.

Rakernas I Amdatara di Hotel Novotel Jakarta Pulomas turut dihadiri Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir & Laut Kementerian Lingkungan Hidup, Sayid Muhadhar, Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bhakti.

Selain itu hadir pula, Dewan Pengawas Amdatara, Pakar Hidrogeologi, Profesor Heru Hendrayana; Pakar Hidrasi Sehat Fakultas Kedokteran UI, Diana Sunardi; Guru Besar Bidang Gizi Masyarakat IPB, Ahmad Sulaeman; Pakar Teknologi Pangan dan Kemasan IPB, Nugraha Edi Suyatma; Dewan Pengawas, pengurus pusat dan daerah Amdatara dari delapan wilayah, anggota kehormatan, serta mitra strategis dan suplier industri AMDK.

“Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sinergi lintas sektor demi penguatan industri nasional,” ucapnya.

JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bakal banyak tokoh yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, dia mengingatkan parpol tersebut untuk hati-hati.

"Banyak yang bergabung. Dan akan banyak lagi akan bergabung. Yang akan bergabung baik itu tokoh nasional, provinsi, kabupaten dan kota akan lebih banyak lagi," ujar Jokowi saat memberikan arahan di Rakernas PSI yang ditayangkan virtual, Sabtu (31/1/2026).

Dalam hal ini, Jokowi mengingatkan partai berlambang gajah tersebut untuk berhati-hati. Banyaknya yang bergabung justru perbedaan akan semakin tajam.

"Makin banyak bergabung artinya kita akan makin beragam. Artinya akan semakin banyak perbedaan, hati-hati, akan makin banyak perbedaan. Perbedaan selera, keinginan, kepentingan, dan lainnya akan makin banyak," ungkapnya.

Karenanya, dia menekankan kepada internal PSI untuk memiliki kesamaan visi dalam menghadapi perpolitikan di Indonesia. "Sebab itu, butuh toleransi, butuh satu visi, menjaga kerukunan, jaga kesolidan, persatuan di antara kita," ucapnya.

Jokowi meminta PSI memperkuat jaringan sosial media ke depannya. Kemudian, juga memperluas jejaring secara langsung ke masyarakat atau offline.

"Kedua perkuat jaringan luring, jaringan offline dari kota sampai desa semuanya harus kita perkuat," ucapnya.