Jakarta (ANTARA) - Setiap hari, Indonesia menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai ditangani.

Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis.

Di tengah situasi itu, ada fakta yang mengejutkan bahwa pada 2026, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 51,8 juta ton, namun sekitar 75 persen di antaranya masih belum terkelola dengan baik.

Angka itu bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan gambaran tentang pola hidup modern perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan, kota, hingga masa depan pembangunan Indonesia.

Oleh karena itulah, ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan kebersihan semata, melainkan pertaruhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup, mulai menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menghadapi persoalan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, menegaskan negara akan menggunakan berbagai instrumen dan kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang Berkelanjutan” yang digelar secara daring oleh Great Institute di Jakarta, belum lama ini.

Pesan yang disampaikan pemerintah sebenarnya menunjukkan satu hal penting bahwa persoalan sampah, kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional.

Selama bertahun-tahun, isu sampah sering hanya muncul ketika banjir terjadi, gunungan sampah viral di media sosial, atau ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran dan longsor. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar persoalan visual lingkungan yang kotor.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, hingga meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat.

Kualitas pembangunan

Dalam jangka panjang, persoalan sampah juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan produktivitas masyarakat. Karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan sebuah negara.

Menteri LH mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan 63,54 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100 persen pada 2029.

Target tersebut tentu bukan pekerjaan ringan, mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan kemampuan pengelolaan daerah yang sangat beragam.

Namun, menariknya, pemerintah mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir, seperti tempat pemrosesan akhir atau sekadar memperbanyak armada pengangkut sampah.

Pendekatan lama terbukti belum cukup menyelesaikan persoalan karena hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain.

Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu menjadi kunci utama. Rumah tangga dipandang sebagai titik paling penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional.

Ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik sebenarnya terlihat sederhana. Namun jika dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya dapat mengurangi beban lingkungan secara signifikan.

Di banyak negara, keberhasilan pengelolaan sampah justru dimulai dari kebiasaan kecil masyarakat sehari-hari.

Kesadaran memilah sampah, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, hingga membangun budaya daur ulang menjadi fondasi penting sebelum teknologi pengolahan sampah diterapkan dalam skala besar.

Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung, menambahkan sekitar 75 persen persoalan pengelolaan sampah justru berada di tingkat kabupaten dan kota. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem yang efektif dan konsisten.

Banyak kota besar di Indonesia masih belum mengelola sampah dengan baik, sehingga memunculkan berbagai persoalan lingkungan baru.

Jakarta mulai menunjukkan perkembangan lebih baik karena pemilahan sampah sudah mulai dilakukan dari hulunya, meski daerah-daerah sekitar Jakarta masih menghadapi tantangan serupa.

Fakta itu memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal teknologi atau anggaran, melainkan juga tentang kepemimpinan daerah, tata kelola kota, pendidikan lingkungan, dan kedisiplinan sosial masyarakat. Kota yang bersih biasanya lahir dari kombinasi antara kebijakan yang tegas dan budaya masyarakat yang sadar menjaga ruang hidup bersama.

Rencana aksi

Forum diskusi yang digelar di Jakarta itu juga menunjukkan bahwa persoalan sampah, kini semakin dipandang sebagai isu lintas sektor.

Forum tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, praktisi energi terbarukan, aktivis lingkungan, hingga kalangan industri untuk membahas masa depan pengelolaan sampah Indonesia.

Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa diskusi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah ini penting karena pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kehadiran berbagai pembicara dari sektor energi, biomassa, industri semen, perguruan tinggi, hingga peneliti limbah juga menunjukkan bahwa sampah, kini mulai dipandang bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi dan memiliki nilai ekonomi.

Meski demikian, teknologi pengolahan sampah secanggih apa pun tidak akan cukup tanpa perubahan budaya masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, hingga rendahnya kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan sampah sesungguhnya adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan lingkungan hidupnya sendiri.

Negara yang berhasil menjaga kebersihan biasanya bukan hanya memiliki teknologi modern, tetapi juga masyarakat yang disiplin dan pemerintah yang konsisten menjalankan aturan.

Indonesia memang masih menghadapi jalan panjang menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal. Namun, meningkatnya perhatian pemerintah, keterlibatan banyak pihak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa perubahan perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan lingkungan global yang semakin besar, langkah memperbaiki tata kelola sampah bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengolahan sampah kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat dalam beberapa tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan usai meninjau sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2026).

Menanggapi pertanyaan apakah model pengelolaan sampah di Banyumas akan diterapkan di lokasi lain seperti TPST Bantar Gebang, Presiden memastikan bahwa pendekatan serupa akan dikembangkan secara luas di berbagai daerah.

“Ya, semua akan kita kembangkan,” ujar Prabowo.

Dia menekankan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu mendesak yang harus segera ditangani secara sistematis dan terintegrasi di seluruh Indonesia.

“Pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua sampai tiga tahun ke depan, kita harus mampu mengendalikan sampah di seluruh Indonesia,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengaku belum ingin terburu-buru saat mengambil keputusan terkait pengelolaan sampah dan emisi gas metana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

Terkait produksi gas metana yang disebut mencapai 6,3 ton per jam di Bantargebang, Jumhur menyatakan telah melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait yaitu Gubernur DKI Jakarta, tetapi belum mendalami secara teknis.

“Saya udah sepintas ngobrol sama Pak Pramono lah. Tapi detailnya seperti apa, mungkin nanti. Karena ini kan banyak versi ya,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menilai potensi pengelolaan gas metana tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan, meski memerlukan kajian lebih lanjut.

“Tapi intinya itu sebenarnya harusnya bisa gitu. Detailnya lagi nanti lah, saya baru banget. Satu langkah juga belum,” katanya.