Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menjelaskan koordinasi antara pihak baik kementerian atau lembaga diperluas untuk menjaga kinerja ekonomi di tengah gejolak geopolitik.

Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI usai melakukan rapat bersama pimpinan DPR, Waka DEN, Deputi Gubernur Senior BI, hingga Menteri ESDM. Dalam pertemuan ini membahas mengenai pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan koordinasi seperti itu dinilai mampu memperkuat sektor ekonomi maupun migas Indonesia.

"Semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita," katanya.

Dia menganalogikan koordinasi ini seperti perhelatan Piala Dunia di mana dalam setiap tim memerlukan kerja sama yang terkoordinir.

"Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menjelaskan Indonesia perlu menjaga kepercayaan agar ekonomi mampu bertahan di tengah dinamika geopolitik yang saat ini terjadi.

Dia berpendapat bahwa kondisi fundamental ekonomi RI membaik, hanya saja menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers.

"Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu," katanya.

Mari memahami bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki tantangan masing-masing dalam menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana suatu negara merespons dinamika global tersebut secara tepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan dalam menghadapi ketidakpastian global, BI akan membuat suatu kebijakanjangka pendek untuk mencapai stabilitas.

Dalam hal ini, kata dia, adalah nilai tukar dan kedua likuiditas. Dia menyebut, BI telah melakukan langkah melalui menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin.

"Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN," jelasnya.

Dia menyebut, di bulan telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI sudah mencapai sekitar US$9 miliar.

Selain itu, dia menekankan bahwa BI terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang dimiliki. Dia mencontohkan, likuiditas moneter di akhir bulan Mei melakukan ekspansi sekitar Rp600 triliun

"Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun, khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik seiring dengan sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.

Saat ini, banyak pelaku usaha yang masih wait and see alias menunggu prospek ekonomi ke depan sebelum melakukan ekspansi bisnis yang tercermin dari belum terakselerasinya pertumbuhan kredit perbankan.

Purbaya mengakui bahwa kepercayaan masyarakat memang sempat turun drastis pada September 2025 atau usai aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia.

Dia menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sempat berada di level 101,5 pada September 2025 (turun drastis dari 117,3 pada bulan sebelumnya). Kendati demikian, IKKP kembali meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025.

Sejalan, survei LPS juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 90,5 pada September 2025. Indeks itu kembali naik ke 96,5 pada Oktober 2025.

"[IKK] menuju ke arah positif, ke arah 100 lagi. Jadi sudah baik. Daya belinya membaik dan sentimen ke pemerintahan, ke Pak Presiden Prabowo, juga sudah baik," ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

Oleh sebab itu, sambungnya, ke depan pemerintah hanya akan fokus menjalankan program-program akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner LPS itu juga tak menampik bahwa gaya komunikasinya sempat menjadi sorotan karena terkesan blak-blakan, seperti ketika meminta kementerian/lembaga lain mempercepat belanjanya. Hanya saja, dia menggarisbawahi akselerasi belanja pemerintah pada kuartal IV/2025 hanya arahan Prabowo.

"Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya gak berani gerak sendiri. Jangan menganggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden," kata Purbaya.

Pentingnya Kembalikan Kepercayaan

Ekonom Bahana TCW Investment Management Emil Muhammad menilai kepercayaan konsumen dan pelaku usaha masih masih cenderung rendah membuat ekspansi bisnis sedikit tertahan.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,7% pada September 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 10,85%. Angka itu juga masih lebih rendah dari rentan target pertumbuhan kredit sepanjang tahun dalam kisaran 8%—11%.

Kebijakan ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi penyebab sulitnya akselerasi pertumbuhan kredit, yang menjadi indikator ekspansi bisnis, beberapa waktu terakhir.

"10 tahun terakhir, pemerintah kita fokus sekali mengembangkan supply side of the economy [ekonomi dari sisi penawaran]," ujar Emil dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, dikutip Senin (27/10/2025).

Dia mencontohkan bahwa pemerintahan Jokowi terus memberi berbisnis dengan perbaikan aturan, membangun jalan tol, memperbaiki tata kelola kereta api, membangun pelabuhan baru hingga dwelling time atau waktu tinggal barang di pelabuhan diturunkan.

Hanya saja, sambungnya, pengembangan ekonomi dari sisi permintaan (demnad side of the economy) kurang diperhatikan. Menurutnya, kenaikan upah dalam lima tahun terakhir tidak sebanding dengan kenaikan inflasi.

"Secara riil, UMR [upah minimum regional] itu tumbuhnya negatif, lima tahun setelah Covid. Jadi kalau kita punya uang yang sama, itu kalah sama inflasi. Inflasi udah naik-naik-naik, UMR-nya itu enggak naik," kata Emil.

Dia tidak heran apabila kini banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang coba memperbaiki sisi permintaan, yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Emil mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, MBG merupakan income substitute policy alias kebijakan pengganti pendapatan karena orang tua akan punya uang sisa akibat tidak perlu memberi bekal ke anaknya yang sekolah.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) juga terus mengendurkan kebijakan moneternya. Memang sejak Prabowo-Gibran menjabat, bank sentral telah memangkas suku bunga kebijakan alias BI Rate sebanyak 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75%.

Hanya saja, kebijakan tersebut belum berbagai kebijakan tersebut belum juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi lebih lanjut. Emil pun menilai pemerintah perlu memperbaiki kepercayaan atas prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Dia menekankan pentingnya pemerintah perlu menyampaikan kebijakan ekonomi dengan baik ke masyarakat. Menurutnya, agen ekonomi sifatnya bertindak secara rasional menurun informasi yang diterima sehingga pejabat publik harus bisa mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas.

"Ini tugas berat dari pemerintah sebenarnya, karena pemerintah itu harus bisa set the tone, set the mood. Pemerintah sekarang sedang membenahi komunikasi, karena komunikasi ini penting, tidak bisa kita menjalankan ekonomi tanpa komunikasi yang baik," ungkap Emil.

Upah Riil Turun

Sebelumnya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa setidaknya dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan upah riil buruh hampir di semua sektor.

Dia menjelaskan upah riil merupakan kenaikan upah buruh dikurangi kenaikan biaya hidup. Arief mencontohkan upah riil rata-rata sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan mencapai Rp605.507 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 10,6% menjadi Rp543.143 per bulan pada 2024.

Begitu juga dengan upah riil rata-rata keuangan dan properti mencapai Rp1.699.535 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 14,5% menjadi Rp1.453.671 per bulan pada 2024.

"Jadi kalau merasa 'Kok saya enggak sejahtera?' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup. Kenapa? Antara inflasinya ketinggian atau kenaikan gajinya kekecilan. Yang terjadi apa? Kenaikan gajinya kekecilan karena inflasi tidak begitu tinggi," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (16/1/2024).

Sejalan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat bahwa disposable income (pendapatan siap dibelanjakan/yang tersisa setelah dikurangi pajak langsung) memang cenderung meningkatkan, tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.

Detailnya, proporsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai 78,9% pada 2011. Meski demikian, data terakhir pada 2023 menunjukkan disposable income terhadap PDB per kapita hanya berada di 72,7% atau turun 6,2%.

Artinya, konsumsi masyarakat semakin tertekan karena bagian pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan oleh rumah tangga dari total output ekonomi per orang semakin kecil.

"Tantangan pembangunan yang pertama adalah pendapatan disposable masyarakat yang menunjukkan tren penurunan," jelas Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (2/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik seiring dengan sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.

Saat ini, banyak pelaku usaha yang masih wait and see alias menunggu prospek ekonomi ke depan sebelum melakukan ekspansi bisnis yang tercermin dari belum terakselerasinya pertumbuhan kredit perbankan.

Purbaya mengakui bahwa kepercayaan masyarakat memang sempat turun drastis pada September 2025 atau usai aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia.

Dia menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sempat berada di level 101,5 pada September 2025 (turun drastis dari 117,3 pada bulan sebelumnya). Kendati demikian, IKKP kembali meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025.

Sejalan, survei LPS juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 90,5 pada September 2025. Indeks itu kembali naik ke 96,5 pada Oktober 2025.

"[IKK] menuju ke arah positif, ke arah 100 lagi. Jadi sudah baik. Daya belinya membaik dan sentimen ke pemerintahan, ke Pak Presiden Prabowo, juga sudah baik," ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

Oleh sebab itu, sambungnya, ke depan pemerintah hanya akan fokus menjalankan program-program akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner LPS itu juga tak menampik bahwa gaya komunikasinya sempat menjadi sorotan karena terkesan blak-blakan, seperti ketika meminta kementerian/lembaga lain mempercepat belanjanya. Hanya saja, dia menggarisbawahi akselerasi belanja pemerintah pada kuartal IV/2025 hanya arahan Prabowo.

"Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya gak berani gerak sendiri. Jangan menganggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden," kata Purbaya.

Pentingnya Kembalikan Kepercayaan

Ekonom Bahana TCW Investment Management Emil Muhammad menilai kepercayaan konsumen dan pelaku usaha masih masih cenderung rendah membuat ekspansi bisnis sedikit tertahan.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,7% pada September 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 10,85%. Angka itu juga masih lebih rendah dari rentan target pertumbuhan kredit sepanjang tahun dalam kisaran 8%—11%.

Kebijakan ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi penyebab sulitnya akselerasi pertumbuhan kredit, yang menjadi indikator ekspansi bisnis, beberapa waktu terakhir.

"10 tahun terakhir, pemerintah kita fokus sekali mengembangkan supply side of the economy [ekonomi dari sisi penawaran]," ujar Emil dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, dikutip Senin (27/10/2025).

Dia mencontohkan bahwa pemerintahan Jokowi terus memberi berbisnis dengan perbaikan aturan, membangun jalan tol, memperbaiki tata kelola kereta api, membangun pelabuhan baru hingga dwelling time atau waktu tinggal barang di pelabuhan diturunkan.

Hanya saja, sambungnya, pengembangan ekonomi dari sisi permintaan (demnad side of the economy) kurang diperhatikan. Menurutnya, kenaikan upah dalam lima tahun terakhir tidak sebanding dengan kenaikan inflasi.

"Secara riil, UMR [upah minimum regional] itu tumbuhnya negatif, lima tahun setelah Covid. Jadi kalau kita punya uang yang sama, itu kalah sama inflasi. Inflasi udah naik-naik-naik, UMR-nya itu enggak naik," kata Emil.

Dia tidak heran apabila kini banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang coba memperbaiki sisi permintaan, yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Emil mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, MBG merupakan income substitute policy alias kebijakan pengganti pendapatan karena orang tua akan punya uang sisa akibat tidak perlu memberi bekal ke anaknya yang sekolah.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) juga terus mengendurkan kebijakan moneternya. Memang sejak Prabowo-Gibran menjabat, bank sentral telah memangkas suku bunga kebijakan alias BI Rate sebanyak 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75%.

Hanya saja, kebijakan tersebut belum berbagai kebijakan tersebut belum juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi lebih lanjut. Emil pun menilai pemerintah perlu memperbaiki kepercayaan atas prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Dia menekankan pentingnya pemerintah perlu menyampaikan kebijakan ekonomi dengan baik ke masyarakat. Menurutnya, agen ekonomi sifatnya bertindak secara rasional menurun informasi yang diterima sehingga pejabat publik harus bisa mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas.

"Ini tugas berat dari pemerintah sebenarnya, karena pemerintah itu harus bisa set the tone, set the mood. Pemerintah sekarang sedang membenahi komunikasi, karena komunikasi ini penting, tidak bisa kita menjalankan ekonomi tanpa komunikasi yang baik," ungkap Emil.

Upah Riil Turun

Sebelumnya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa setidaknya dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan upah riil buruh hampir di semua sektor.

Dia menjelaskan upah riil merupakan kenaikan upah buruh dikurangi kenaikan biaya hidup. Arief mencontohkan upah riil rata-rata sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan mencapai Rp605.507 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 10,6% menjadi Rp543.143 per bulan pada 2024.

Begitu juga dengan upah riil rata-rata keuangan dan properti mencapai Rp1.699.535 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 14,5% menjadi Rp1.453.671 per bulan pada 2024.

"Jadi kalau merasa 'Kok saya enggak sejahtera?' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup. Kenapa? Antara inflasinya ketinggian atau kenaikan gajinya kekecilan. Yang terjadi apa? Kenaikan gajinya kekecilan karena inflasi tidak begitu tinggi," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (16/1/2024).

Sejalan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat bahwa disposable income (pendapatan siap dibelanjakan/yang tersisa setelah dikurangi pajak langsung) memang cenderung meningkatkan, tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.

Detailnya, proporsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai 78,9% pada 2011. Meski demikian, data terakhir pada 2023 menunjukkan disposable income terhadap PDB per kapita hanya berada di 72,7% atau turun 6,2%.

Artinya, konsumsi masyarakat semakin tertekan karena bagian pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan oleh rumah tangga dari total output ekonomi per orang semakin kecil.

"Tantangan pembangunan yang pertama adalah pendapatan disposable masyarakat yang menunjukkan tren penurunan," jelas Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (2/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik seiring dengan sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.

Saat ini, banyak pelaku usaha yang masih wait and see alias menunggu prospek ekonomi ke depan sebelum melakukan ekspansi bisnis yang tercermin dari belum terakselerasinya pertumbuhan kredit perbankan.

Purbaya mengakui bahwa kepercayaan masyarakat memang sempat turun drastis pada September 2025 atau usai aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia.

Dia menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sempat berada di level 101,5 pada September 2025 (turun drastis dari 117,3 pada bulan sebelumnya). Kendati demikian, IKKP kembali meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025.

Sejalan, survei LPS juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 90,5 pada September 2025. Indeks itu kembali naik ke 96,5 pada Oktober 2025.

"[IKK] menuju ke arah positif, ke arah 100 lagi. Jadi sudah baik. Daya belinya membaik dan sentimen ke pemerintahan, ke Pak Presiden Prabowo, juga sudah baik," ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

Oleh sebab itu, sambungnya, ke depan pemerintah hanya akan fokus menjalankan program-program akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner LPS itu juga tak menampik bahwa gaya komunikasinya sempat menjadi sorotan karena terkesan blak-blakan, seperti ketika meminta kementerian/lembaga lain mempercepat belanjanya. Hanya saja, dia menggarisbawahi akselerasi belanja pemerintah pada kuartal IV/2025 hanya arahan Prabowo.

"Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya gak berani gerak sendiri. Jangan menganggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden," kata Purbaya.

Pentingnya Kembalikan Kepercayaan

Ekonom Bahana TCW Investment Management Emil Muhammad menilai kepercayaan konsumen dan pelaku usaha masih masih cenderung rendah membuat ekspansi bisnis sedikit tertahan.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,7% pada September 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 10,85%. Angka itu juga masih lebih rendah dari rentan target pertumbuhan kredit sepanjang tahun dalam kisaran 8%—11%.

Kebijakan ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi penyebab sulitnya akselerasi pertumbuhan kredit, yang menjadi indikator ekspansi bisnis, beberapa waktu terakhir.

"10 tahun terakhir, pemerintah kita fokus sekali mengembangkan supply side of the economy [ekonomi dari sisi penawaran]," ujar Emil dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, dikutip Senin (27/10/2025).

Dia mencontohkan bahwa pemerintahan Jokowi terus memberi berbisnis dengan perbaikan aturan, membangun jalan tol, memperbaiki tata kelola kereta api, membangun pelabuhan baru hingga dwelling time atau waktu tinggal barang di pelabuhan diturunkan.

Hanya saja, sambungnya, pengembangan ekonomi dari sisi permintaan (demnad side of the economy) kurang diperhatikan. Menurutnya, kenaikan upah dalam lima tahun terakhir tidak sebanding dengan kenaikan inflasi.

"Secara riil, UMR [upah minimum regional] itu tumbuhnya negatif, lima tahun setelah Covid. Jadi kalau kita punya uang yang sama, itu kalah sama inflasi. Inflasi udah naik-naik-naik, UMR-nya itu enggak naik," kata Emil.

Dia tidak heran apabila kini banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang coba memperbaiki sisi permintaan, yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Emil mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, MBG merupakan income substitute policy alias kebijakan pengganti pendapatan karena orang tua akan punya uang sisa akibat tidak perlu memberi bekal ke anaknya yang sekolah.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) juga terus mengendurkan kebijakan moneternya. Memang sejak Prabowo-Gibran menjabat, bank sentral telah memangkas suku bunga kebijakan alias BI Rate sebanyak 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75%.

Hanya saja, kebijakan tersebut belum berbagai kebijakan tersebut belum juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi lebih lanjut. Emil pun menilai pemerintah perlu memperbaiki kepercayaan atas prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Dia menekankan pentingnya pemerintah perlu menyampaikan kebijakan ekonomi dengan baik ke masyarakat. Menurutnya, agen ekonomi sifatnya bertindak secara rasional menurun informasi yang diterima sehingga pejabat publik harus bisa mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas.

"Ini tugas berat dari pemerintah sebenarnya, karena pemerintah itu harus bisa set the tone, set the mood. Pemerintah sekarang sedang membenahi komunikasi, karena komunikasi ini penting, tidak bisa kita menjalankan ekonomi tanpa komunikasi yang baik," ungkap Emil.

Upah Riil Turun

Sebelumnya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa setidaknya dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan upah riil buruh hampir di semua sektor.

Dia menjelaskan upah riil merupakan kenaikan upah buruh dikurangi kenaikan biaya hidup. Arief mencontohkan upah riil rata-rata sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan mencapai Rp605.507 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 10,6% menjadi Rp543.143 per bulan pada 2024.

Begitu juga dengan upah riil rata-rata keuangan dan properti mencapai Rp1.699.535 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 14,5% menjadi Rp1.453.671 per bulan pada 2024.

"Jadi kalau merasa 'Kok saya enggak sejahtera?' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup. Kenapa? Antara inflasinya ketinggian atau kenaikan gajinya kekecilan. Yang terjadi apa? Kenaikan gajinya kekecilan karena inflasi tidak begitu tinggi," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (16/1/2024).

Sejalan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat bahwa disposable income (pendapatan siap dibelanjakan/yang tersisa setelah dikurangi pajak langsung) memang cenderung meningkatkan, tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.

Detailnya, proporsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai 78,9% pada 2011. Meski demikian, data terakhir pada 2023 menunjukkan disposable income terhadap PDB per kapita hanya berada di 72,7% atau turun 6,2%.

Artinya, konsumsi masyarakat semakin tertekan karena bagian pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan oleh rumah tangga dari total output ekonomi per orang semakin kecil.

"Tantangan pembangunan yang pertama adalah pendapatan disposable masyarakat yang menunjukkan tren penurunan," jelas Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (2/9/2024).