Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara merespons polemik anggaran perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan publik.

Purbaya enggan memberikan banyak komentar tentang itu, serta meminta agar penjelasan mengenai polemik tersebut merujuk pada keterangan yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya. Kita pegang pernyataan Pak Teddy," kata Purbaya dalam konferensi pers APB Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Saat ditanya mengenai aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penggunaan dana pribadi untuk menutupi biaya perjalanan dinas, Purbaya menilai hal tersebut tidak dilarang.

"Enggak ada aturannya. Kalau saya punya duit, saya pergi. Nombok enggak boleh? Secara logika, boleh saja kalau mau nombok," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran perjalanan dinas bagi presiden dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan anggaran tersebut memang tersedia setiap tahun.

"Ada pasti anggaran yang dianggarkan," ucapnya.

Namun, ketika ditanya besaran anggaran perjalanan dinas presiden pada 2026, Purbaya menolak membeberkan rinciannya.

Ia menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Gini, anda mau lihat rahasia presiden? Ya enggak boleh. Kita tahu angkanya, cuman anda tanya ke Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) aja kalau mau jawaban yang pasti," ujar Purbaya.

Sorotan soal anggaran perjalanan dinas luar negeri Prabowo bermula dari komentar mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Dino menyoroti frekuensi dan besarnya anggaran perjalanan luar negeri yang mencakup biaya rombongan, akomodasi hotel, serta kebutuhan protokoler dan pengamanan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membalas komentar tersebut dengan mengungkap biaya operasional presiden ke luar negeri ditanggung menggunakan uang pribadi Prabowo jika telah melewati batas anggaran yang ditetapkan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, CIREBON — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,31 miliar untuk belanja penginapan perjalanan dinas luar daerah pada 2026. Nilai tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data paket yang dihimpun, total belanja penginapan tersebut terdiri dari sedikitnya 122 paket kegiatan. Paket-paket itu terbagi dalam dua kelompok besar belanja dengan nilai berbeda.

Kelompok pertama mencakup 50 paket dengan total pagu anggaran sekitar Rp4,02 miliar. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 50 paket lainnya memiliki total anggaran sekitar Rp284,8 juta. Jika dijumlahkan, total keseluruhan belanja penginapan perjalanan dinas mencapai sekitar Rp4,31 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Secara rinci, setiap paket memiliki nilai pagu yang bervariasi, dengan kisaran dari puluhan juta hingga beberapa juta rupiah, tergantung kebutuhan dan jenis kegiatan perjalanan dinas luar daerah. Seluruh paket tersebut tersebar sepanjang tahun anggaran 2026.

Di tengah besaran angka tersebut, jika dikonversikan berdasarkan iuran Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kelas 3 Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah sebesar Rp35.000 per orang per bulan atau Rp420.000 per tahun, maka Rp4,31 miliar setara dengan pembayaran iuran tahunan bagi sekitar 10.261 peserta PBI.

Perhitungan tersebut diperoleh dari pembagian total anggaran Rp4.310.000.000 dengan biaya premi tahunan Rp420.000 per peserta. Hasilnya menunjukkan kapasitas pembiayaan sebanyak 10.261 orang untuk satu tahun kepesertaan JKN Kelas 3 PBI.

Jika menggunakan basis bulanan, dengan premi Rp35.000 per bulan, maka total anggaran tersebut setara dengan 123.142 bulan kepesertaan JKN Kelas 3 PBI.

Data tersebut merujuk pada ketentuan resmi besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), di mana iuran ditanggung pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyatakan lembaganya telah sepakat untuk tidak lagi melakukan kunjungan dinas ke luar daerah. Keputusan tersebut, kata dia, merupakan hasil kesepakatan internal seluruh anggota DPRD.

“Untuk hal itu kami sepakat saat ini tidak ada kunjungan luar daerah. Kami sepakat,” ujar Sophi seusai mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pascakerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (3/9/2025).

Ia menambahkan, DPRD akan mengalihkan fokus pada kegiatan yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti audiensi, dialog publik, dan penyerapan aspirasi warga di Kabupaten Cirebon.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pemerintah bakal melaksanakan kebijakan prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga (K/L).

Menurut Airlangga, pemerintah telah memetakan ruang fiskal yang cukup besar dari belanja-belanja yang dinilai kurang prioritas untuk dialihkan ke sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun," ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Seoul, Korea, Selasa (31/3/2026).

Langkah itu merupakan bagian dari "8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional" guna memitigasi dampak dinamika global serta menjaga stabilitas fiskal nasional.

Sasaran utama dari efisiensi ini adalah pos belanja operasional yang selama ini dianggap tinggi namun memiliki dampak ekonomi rendah. Anggaran tersebut akan ditarik dari kegiatan-kegiatan non-substansial untuk kemudian dipertajam ke sektor produktif.

"Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera," kata Airlangga.

Sebagai bagian dari transformasi budaya kerja, pemerintah juga menetapkan batasan ketat pada mobilitas pejabat negara. Hal ini diharapkan mampu menekan kebocoran anggaran sekaligus mendukung efisiensi energi.

Kebijakan tersebut mencakup Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipangkas hingga 50 persen, Perjalanan Dinas Luar Negeri dipangkas hingga 70 persen dan Kendaraan Dinas mengalami pembatasan penggunaan hingga 50 persen, kecuali untuk kendaraan listrik dan operasional mendesak.

Selain refocusing pada K/L, pemerintah juga melakukan penajaman pada program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis. Dengan mengarahkan penyediaan makanan segar selama 5 hari seminggu serta memberikan pengecualian pada daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan wilayah stunting tinggi, pemerintah memproyeksikan adanya penghematan tambahan.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini (Makan Bergizi Gratis) mencapai Rp20 triliun," tambah Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa keseluruhan kebijakan yang berlaku mulai 1 April 2026 ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pemerintah optimistis bahwa transformasi struktural ini akan membuat ekonomi Indonesia lebih efisien, produktif, dan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap tantangan global.

(Febrina Ratna Iskana)