Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah mengalokasikan Rp14 triliun pada 2026 untuk merevitalisasi irigasi guna meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Sudaryono mengatakan pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2026 sebagai bagian dari program revitalisasi jaringan irigasi yang berlanjut hingga 2029.

"(Tahun) 2026 ini (anggaran yang dialokasikan) Rp14 triliun, dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu, semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki, itu kita perbaiki semua," kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan percepatan revitalisasi dilakukan sebagai respons atas aspirasi petani yang masih menghadapi kendala pasokan air akibat ribuan hektare lahan dengan jaringan irigasi yang belum optimal.

Ia berharap seluruh jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersebut berfungsi secara optimal.

Menurutnya, perbaikan irigasi akan meningkatkan indeks pertanaman, sehingga petani dapat menanam lebih dari satu kali dalam setahun dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

"Kita harapkan dengan adanya irigasi orang bisa nanam, di musim kemarau bisa nanam. Yang tadinya nanam sekali bisa dua kali, yang dua kali jadi tiga kali," katanya.

"Dan, itu selain negara kita dapat produktivitas petani, tapi petaninya juga tambah sejahtera, karena yang tadinya panen sekali bisa panen lebih dari sekali," tambah Sudaryono.

Ia menegaskan pemerintah terus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional melalui pembenahan irigasi, penyediaan benih berkualitas, dan modernisasi alat mesin pertanian.

Komitmen tersebut disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi petani dan nelayan dalam Kopdar Tani dan Nelayan di sela Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar mengatakan keberhasilan Indonesia menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula patut disyukuri.

Namun, pemerintah tidak berhenti pada capaian tersebut dan terus melakukan berbagai perbaikan agar swasembada pangan semakin kokoh dan berkelanjutan.

"Nggak impor pangan lagi, nggak impor beras lagi, nggak impor jagung lagi, nggak impor gula lagi. Itu kita syukuri, sembari kita juga secara perlahan kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki," kata dia.

Menurutnya, pemerintah terus memastikan ketersediaan benih berkualitas, memperkuat sarana produksi, serta membenahi jaringan irigasi agar pembangunan pertanian semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Misalnya, kita bagaimana membangun pertanian yang baik, sebaik pertanian yang di tempat lain, di Papua. Membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan dan seterusnya," bebernya.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa.

"Presiden Prabowo telah komit untuk membangun swasembada ini bukan hanya bagian dari ekonomi, tapi menjadi bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa kita," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kita sudah swasembada, tidak impor lagi

Gorontalo (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dan menghentikan impor beras melalui peningkatan produksi pertanian serta perluasan areal tanam di berbagai daerah.

"Kita sudah swasembada, tidak impor lagi," kata Sudaryono saat memberikan sambutan pada kegiatan temu sukses petani, nelayan dan penyuluh di Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Selasa.

Menurut dia, keberhasilan tersebut dicapai melalui strategi sederhana namun konsisten, yakni meningkatkan luas tanam sehingga produksi dan hasil panen ikut meningkat.

"Rahasianya adalah banyak menanam sehingga banyak panen," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, juga terus memperluas program cetak sawah di sejumlah daerah seperti Papua, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Khusus di Gorontalo, luas cetak sawah mencapai sekitar 5.000 hektare.

Ia menjelaskan program cetak sawah dilakukan pada lahan yang sebelumnya belum produktif dan tetap mempertahankan hak kepemilikan masyarakat atas lahan tersebut.

Selain itu, pemerintah memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani.

Sudaryono mengatakan sektor pertanian saat ini telah menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan peningkatan produksi sejumlah komoditas pangan.

Ia menyebut Indonesia tidak lagi mengimpor cabai dan telur, bahkan telah melakukan ekspor telur, daging ayam, serta produk perikanan.

Sementara komoditas yang masih bergantung pada impor antara lain daging sapi, susu, bawang putih, kedelai, dan gandum.

"Kita terus berupaya agar ketergantungan impor komoditas tersebut dapat dikurangi melalui peningkatan produksi dalam negeri," katanya.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun melalui pengembangan lahan tanam dan penguatan pembibitan.

“Kita butuh at least tiga-empat tahun untuk bisa mencapai swasembada (bawang putih) ini,” kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Target tersebut ditentukan guna mengurangi ketergantungan impor komoditas bawang putih yang saat ini masih mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

Menurut dia, kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada bawang putih diperkirakan sekitar 100 ribu hektare.

Luasan tersebut dinilai lebih kecil dibandingkan kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada beras yang mencapai jutaan hektare.

Sudaryono mengatakan tantangan utama program tersebut bukan terletak pada minat petani, melainkan penyediaan lahan yang sesuai dan ketersediaan bibit dalam jumlah besar.

Ia menjelaskan bawang putih tidak dapat ditanam di semua wilayah karena membutuhkan dataran tinggi dengan kondisi agroklimat tertentu.

Saat ini, beberapa sentra yang telah dikembangkan antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

Selain lahan, penyediaan bibit menjadi tantangan terbesar dalam upaya mencapai swasembada karena kebutuhan benih untuk pengembangan hingga 100 ribu hektare tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat.

Menurut dia, bibit yang tersedia harus terlebih dahulu ditangkarkan dan disesuaikan dengan kondisi agroklimat Indonesia sebelum digunakan untuk perluasan areal tanam secara massal.

“Sehingga swasembada ini tidak bisa kemudian dalam waktu satu tahun jadi,” ujar dia.

Untuk mendukung percepatan program tersebut, pemerintah menyiapkan pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare pada tahun 2026 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta diharapkan turut mengembangkan sekitar 20 ribu hektare sebagai bagian dari upaya menuju target 100 ribu hektare lahan bawang putih nasional.

Sudaryono mengatakan biaya pembibitan bawang putih mencapai sekitar Rp120 juta per hektare, dengan komponen bibit sekitar Rp75 juta per hektare.

Tingginya porsi biaya bibit tersebut, menurut dia, menjadi salah satu alasan pemerintah memberikan dukungan pembibitan karena kebutuhan modal yang relatif besar dapat menjadi kendala bagi petani penangkar.

“Sehingga Rp75 juta dari Rp120 juta per hektare total tadi itu kemudian dalam bentuk dikasih pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian,” ujar dia.

Melalui skema tersebut, petani mengembangkan bibit yang diterima dan mengembalikan hasil sebesar satu setengah kali dari jumlah bibit awal, sementara sisanya dapat dijual.

Bibit yang dikembalikan tersebut kemudian disalurkan kembali kepada petani lain sehingga ketersediaan benih nasional dapat terus bertambah dan mendukung perluasan areal tanam bawang putih.

“Setelah panen itu jadi bibit yang lain, dikembalikan satu setengah kali, sisanya boleh dijual bebas. Satu setengah kali-nya kita putarkan lagi ke petani, begitu terus seterusnya,” ujar dia.

Dalam program tersebut, Perum Bulog dan ID Food akan berperan sebagai offtaker hasil pembibitan, sedangkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dilibatkan dalam kegiatan budidaya dan penyediaan lahan tanam.

Kementan juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang tidak lagi produktif, termasuk sebagian lahan perkebunan teh, untuk mendukung perluasan areal tanam bawang putih.

Lebih lanjut, Sudaryono menyebutkan bahwa pengurangan impor bawang putih diperkirakan mulai terlihat pada pertengahan tahun depan seiring bertambahnya ketersediaan bibit dan meningkatnya produksi dalam negeri.

“Paling tidak mulai tengah tahun depan itu sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada,” katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi) Muhammad Natsir merespons agenda diskusi yang dihadiri Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Wamentan Sudaryono, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung digeruduk mahasiswa dan dibubarkan. Natsir menyoroti runtuhnya logika berpikir para pelaku pembubaran yang dinilai telah mengidap penyakit narsisme sosiologis.

"Sungguh menggelikan. Logika pergerakan kalian di mana? Kalau diskusi mahasiswa dibubarkan pemerintah, kalian mengamuk dan berteriak fasis, antidemokrasi. Tapi begitu ada diskusi yang narasumbernya kebetulan berada di lingkaran pemerintah, kalian sendiri yang bertindak anarkis membubarkannya. Ini namanya maling teriak maling. Kalian mengutuk otoritarianisme, tapi kelakuan kalian di lapangan jauh lebih otoriter dan anti-dialog," tegas Natsir, Rabu (17/6/2026).

Natsir yang juga merupakan mantan aktivis mahasiswa Jogja ini menyebut tindakan anarkis yang disertai dengan perusakan, pemukulan mobil pejabat negara, serta caci maki menggunakan kata-kata kotor membuktikan bahwa oknum-oknum mahasiswa tersebut mengalami krisis eksistensi keilmuan. Dia menambahkan, kajian yang buruk membuat mereka kehilangan argumen ilmiah, sehingga beralih menggunakan otot dan premanisme.

"Jangan lacur kata Reformasi atau Revolusi jika isi kepala kalian kosong. Forum diskusi adalah ruang suci akademik yang tidak boleh diintervensi oleh anarki. Kalau kalian tidak sepakat dengan posisi politik narasumber, patahkan argumen mereka dengan data di meja debat, bukan dengan cara-cara purba yang memalukan almamater UGM," ucapnya.

Natsir menantang para aktor intelektual di balik pembubaran tersebut untuk berhadapan langsung dengannya dalam forum debat ilmiah terbuka mengenai arah pemerintahan dan demokrasi. "Foksi secara resmi meminta pihak universitas tidak tinggal diam dan segera memproses hukum serta memberikan sanksi akademis terberat bagi oknum mahasiswa yang merusak citra Yogyakarta sebagai Kota Pelajar," pungkasnya.

YOGYAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari buka suara merespons agenda diskusi yang dihadiri Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Wamentan Sudaryono, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung digeruduk mahasiswa dan dibubarkan. Qodari menegaskan, dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional. “Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Dia menilai, adanya anomali dari peristiwa tersebut. Menurutnya, sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. “Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.

Qodari menilai, penolakan yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut bentuk amarah semata. Ia menekankan, pentingnya dialog yang dilakukan.

“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” pungkasnya.

Kronologi

Sebelumnya, kegiatan yang dihadiri 3 jajaran Kabinet Merah Putih itu dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB itu awalnya berjalan tertib. Mahasiswa yang hadir mengikuti jalannya diskusi dengan tenang dan duduk di area dekat panggung.

Dalam pemaparannya, Sudaryono menjelaskan alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Subianto menyiapkan skema ekspor melalui satu pintu. Menurutnya, Indonesia mengalami kebocoran besar akibat perbedaan laporan ekspor antara dalam negeri dan luar negeri.

"Kalau kita jual nikel atau sawit ke luar negeri, banyak kasus yang laporannya di dalam negeri dan laporannya di luar negeri berbeda. Jadi, di Indonesia mereka bisa berbohong, di luar negeri mereka tidak. Itulah alasan Pak Prabowo ingin semuanya menjadi satu pintu. Rp15 ribu triliun lebih selisih laporan impor yang menjadi kehilangan bangsa ini," jelas Wamentan.

Setelah itu, Nusron Wahid yang menjadi penanggap berikutnya menyampaikan keyakinannya terhadap berbagai program pemerintahan Prabowo yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyebut Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang meski menghadapi tekanan kondisi global.

Situasi mulai berubah ketika Budiman Sudjatmiko mendapat giliran berbicara. Pada saat itu, sejumlah massa dari luar gedung mulai masuk dan menempati area tribun.

Dalam paparannya, Budiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membungkam masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Pernyataan itu disampaikan terkait kasus yang menimpa Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, yang sebelumnya viral setelah mengunggah kondisi mobilnya yang disebut dipasangi alat detektor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun, sesaat setelah menyampaikan pernyataan tersebut, sekelompok massa yang berada di tribun belakang bergerak menuju panggung. Awalnya, Budiman masih menunggu dan bersedia berdialog langsung dengan mereka.

Situasi kemudian semakin sulit dikendalikan karena jumlah massa yang naik ke atas panggung terus bertambah. Aksi saling dorong dan caci maki pun terjadi. Massa yang datang belakangan ikut merangsek ke depan dan mendorong petugas keamanan yang mengawal Budiman Sudjatmiko.

Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, petugas keamanan memutuskan mengevakuasi Budiman melalui pintu samping gedung demi menjaga keselamatannya. Meski demikian, Budiman disebut masih ingin tetap berada di lokasi untuk berdialog dengan mahasiswa.

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sempat mengajak para mahasiswa untuk berdiskusi sebelum meninggalkan UGM. Namun, kata dia, diskusi itu tak terjadi, yang ada hanyalah penghakiman.

Budiman menuturkan, momen itu terjadi kala dirinya bersama Sudaryono dan Nusron meninggalkan lokasi diskusi bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar" di UGM Yogyakarta setelah suasana tak kondusif. Namun, Budiman mengaku terpisah dengan dua rekannya saat meninggalkan lokasi diskusi.

"Saya lewat pintu kiri langsung dimasukkan mobil, kemudian saya baru tahu bahwa ternyata dua kawan saya itu, dua menteri dan wakil menteri itu, rupanya ketika keluar, masuk mobil, dikepung mobilnya," kata Budiman dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Melihat kondisi itu, kata Budiman, Sudaryono dan Nusron keluar mobil untuk mengajak diskusi para mahasiswa. Bahkan, ia menyebut, keduanya dikerumuni massa.

"Tapi tidak terjadi diskusi, adanya penghakiman dan mereka diminta mengaku merasa bersalah. Tidak terjadi diskusi karena situasi juga tidak makin kondusif tapi malah makin tegang sehingga Pak Nusron dan Pak Daryono memutuskan tidak bisa diteruskan. Tidak lagi kondusif. Memang bukan diskusi yang terjadi," kata Budiman.

Padahal, ia mengungkapkan, pemerintah telah membuka ruang diskusi dan berdebat. Bahkan, ia menyebut, pemerintah ingin dikritik dan mendengarkan.

"Kami mau mendengarkan, bukan situasi chaotic dan bukan penggagalan. Jadi bagi kami ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi target kami diundang untuk berdialog," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengakselerasi gerakan tanam padi seluas 750 hektare di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, guna memperkuat produksi beras nasional sekaligus mengantisipasi dampak El Nino.

"Gerakan ini sebagai upaya memperkuat produksi beras nasional dan menjaga momentum peningkatan luas tanam di salah satu lumbung pangan utama Indonesia," kata Wamentan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sudaryono bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy meninjau langsung pelaksanaan Gerakan Tanam di Desa Kebalankulon, Kecamatan Sekaran, Lamongan.

Pada kesempatan itu, rombongan menyaksikan penanaman padi varietas Inpari 32 di lahan seluas 12 hektare yang menjadi bagian dari capaian tanam 750 hektare di kabupaten itu. Kemudian melakukan penanaman bersama.

Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan peningkatan produksi pangan hanya dapat dicapai melalui peningkatan luas tanam. Karena itu, pemerintah terus memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi, mulai dari air irigasi, benih, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian.

"Kunci pertanian itu sederhana, kalau ingin panennya lebih banyak maka tanamnya harus lebih banyak. Karena itu pemerintah memastikan seluruh kebutuhan produksi dipenuhi agar petani bisa meningkatkan luas tanam dan produktivitasnya," ujar Wamentan.

Menurutnya, Lamongan memiliki posisi penting dalam mendukung target produksi pangan nasional, karena merupakan salah satu kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Berbagai indikator pertanian di wilayah tersebut juga menunjukkan tren positif, baik dari sisi produktivitas, luas panen, maupun hasil produksi.

Selain mendorong peningkatan produksi, Kementerian Pertanian juga memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.

Wamentan memastikan kondisi cadangan pangan nasional saat ini berada dalam posisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Sudaryono, berdasarkan berbagai proyeksi, dampak El Nino diperkirakan paling kuat terjadi pada periode Juli hingga September dengan puncak pada Agustus. Namun pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk memastikan produksi pertanian tetap terjaga.

Selain menjaga kecukupan cadangan pangan, Kementan terus memperkuat infrastruktur air melalui revitalisasi jaringan irigasi, pembangunan dan perbaikan sarana pengairan, pengeboran air tanah, serta program pompanisasi di berbagai sentra produksi pangan.

Sejak 2024, Kementan telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari strategi menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan dan perubahan iklim.

Di tempat yang sama, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan berbagai program dan bantuan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap penguatan sektor pertanian di daerahnya. Salah satunya melalui kemudahan akses pupuk yang saat ini semakin mudah diperoleh petani.

"Alhamdulillah pupuk di Kabupaten Lamongan saat ini aman, tersedia dengan mudah dan harga yang terjangkau. Ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian di Lamongan," ujar Yuhronur.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus memperkuat kesiapan menghadapi perubahan iklim melalui optimalisasi jaringan irigasi, pemanfaatan pompanisasi, serta normalisasi saluran air guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Ia menegaskan pihaknya akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada, memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan maupun perpipaan, serta terus melakukan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi.

"Di saat yang sama, kami juga terus mendorong penggunaan mekanisasi pertanian mulai dari penanaman, pemeliharaan hingga panen agar produktivitas semakin meningkat," katanya.

Melalui percepatan tanam, penguatan sarana produksi, modernisasi pertanian, serta langkah mitigasi perubahan iklim, pemerintah optimistis target peningkatan produksi pangan nasional dapat tercapai sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat di tengah berbagai tantangan global dan iklim.

Adapun Wamentan didampingi Kepala Bappenas dan Bupati Lamongan menyerahkan bantuan stimulan pertanian secara simbolis kepada perwakilan petani setempat guna mendukung peningkatan produktivitas. Bantuan yang disalurkan meliputi benih padi, benih jagung, hand tractor, dan rotavator.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini yaitu siapa? refinery dan juga adalah eksportir,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak mengambil keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui skema satu pintu.

"Tidak mengambil keuntungan ya, saya ulangi tidak mengambil keuntungan," kata Wamentan dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menyikapi turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bersama lintas pemangku kepentingan di Jakarta, Jumat.

Sudaryono menegaskan, pernyataan itu terkait kebijakan pemerintah yang mengatur ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy dilakukan terintegrasi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk Danantara guna memastikan pengelolaan ekspor berjalan transparan serta akuntabel.

Ia mengatakan, PT DSI nantinya berperan sebagai perusahaan pengelola dan pengawas dalam tata kelola ekspor komoditas strategis nasional agar mekanisme perdagangan berjalan lebih tertib.

"Kekhawatiran terkait PT DSI, saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait baik itu Danantara maupun lapor kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman), disampaikan bahwa PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya," ujarnya.

Melalui penjelasan itu, Sudaryono berharap tidak ada lagi kekhawatiran dari pelaku usaha hilir industri sawit, khususnya perusahaan refinery dan eksportir yang selama ini aktif menjalankan perdagangan ekspor.

"Kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini yaitu siapa? refinery dan juga adalah eksportir," tuturnya.

Sudaryono menjelaskan, pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum kebijakan pengelolaan ekspor oleh PT DSI diterapkan penuh.

Pada masa transisi tersebut, pemerintah akan menetapkan berbagai tahapan regulasi sehingga secara bertahap pengelolaan ekspor perusahaan sawit dapat dialihkan melalui mekanisme yang dikelola PT DSI.

Pemerintah menargetkan mulai 1 Januari 2027 pengelolaan ekspor komoditas sawit, batu bara, dan besi dapat sepenuhnya dilakukan melalui PT DSI secara terintegrasi nasional.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyebut PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menjalankan bisnis dengan orientasi profit melalui pengelolaan ekspor SDA, sejalan dengan orientasi bisnis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Karena kebetulan di bawah Danantara, namanya Danantara Sumberdaya Indonesia, ide awalnya memang menjadi suatu perusahaan dan perusahaan BUMN yang memang harus for profit,” kata Pandu dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta, Selasa (26/5).

DSI pada tahap awal akan menjalankan model agent business atau perantara sebelum mengembangkan fungsi lain sesuai kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Pandu juga mengamini bahwa pembentukan DSI berjalan cepat. Badan ekspor tersebut baru dibentuk pada pekan lalu dan pada Senin (25/5) resmi menjadi persero BUMN dengan struktur kepemilikan 99 persen oleh BPI Danantara dan 1 persen oleh BP BUMN.

PT DSI mendapatkan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dengan tahap awal fokus pada batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya pada tahap kedua yang ditargetkan dimulai Januari 2027, DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Karena harga CPO di dunia tidak turun, permintaan juga tidak turun, maka tidak ada alasan harga TBS kelapa sawit petani jatuh

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengumpulkan eksportir, perusahaan refinery, asosiasi petani dan BUMN pangan guna menjaga stabilitas harga tandan buah segar sawit serta memastikan bisnis sawit nasional tetap berjalan normal.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya untuk merespons keluhan petani sawit terkait turunnya harga pembelian tandan buah segar di berbagai daerah.

"Ini menindaklanjuti rapat yang lalu (Selasa 26/5) yang kita selenggarakan terkait bagaimana kita merespon keluhan dari petani kita di seluruh Indonesia, turunnya harga pembelian tandan buah segar sawit di pabrik kelapa sawit di daerah masing-masing," kata Sudaryono.

Dia menyampaikan, pihaknya mengumpulkan berbagai pihak tersebut untuk menyepakati langkah bersama menjaga stabilitas harga tandan buah segar di tingkat petani dan memastikan aktivitas perdagangan sawit tetap berjalan normal di tengah masa transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Ia menilai kondisi crude palm oil (CPO) di tingkat global dalam kondisi bagus, sehingga tidak ada alasan penurunan harga hingga tingkat petani.

Wamentan meminta refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi perdagangan sebagaimana mestinya, dengan volume dan harga yang wajar sesuai acuan pasar.

"Karena harga (CPO di ) dunia tidak turun, permintaan juga tidak turun, maka tidak ada alasan harga TBS (kelapa sawit) petani jatuh,” tutur Sudaryono.

Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketetapan pemerintah daerah.

Setelah rapat pertama digelar Selasa (26/5) lalu, sebanyak 16 PKS mulai melakukan penyesuaian harga pembelian, namun pemerintah menilai langkah koreksi harus terus diperluas agar harga TBS petani kembali normal.

"Namun masih banyak yang masih belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan sehingga perlu dilakukan rapat lanjutan atau rapat susulan berikutnya, yang kemudian (hari ini) kami mengundang lebih banyak stakeholder dari industri sawit kita," ujarnya.

Ia menambahkan aktivitas perdagangan sawit nasional harus tetap berjalan normal dan pelaku usaha tetap menjadi penggerak utama rantai pasok industri.

Pemerintah juga meminta seluruh transaksi tetap mengacu pada mekanisme pasar yang berlaku agar stabilitas harga dapat terjaga.

“Refinery dan eksportir tetap menjadi ujung tombak perdagangan sawit nasional," ucapnya.

Ia berharap seluruh transaksi perdagangan tetap berjalan sebagaimana biasa dengan mengacu pada harga lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) serta menghindari praktik withdraw (WD) yang dapat mengganggu pembentukan harga secara wajar.

"Langkah ini penting agar stabilitas harga CPO (crude palm oil) terjaga dan berdampak positif terhadap harga TBS yang diterima petani,” ujar Wamentan.

Adapun rapat koordinasi itu diikuti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery, hingga BUMN pangan yakni PT Perkebunan Nusantara, hingga Agrinas Palma.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional.

Ditemui di sela pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan, Jakarta, Rabu, Sudaryono mengatakan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor.

Dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini.

"Jadi ada surplus sekitar 800 ribuan ekor. Ini artinya alhamdulillah, Allah telah memberikan rahmat-Nya, telah memberikan rezeki-Nya kepada bangsa kita, negara kita hari ini," kata Sudaryono.

Menurutnya, surplus tersebut merupakan rahmat dan rezeki yang patut disyukuri karena menunjukkan kondisi ketersediaan ternak nasional berada dalam keadaan baik.

Ia menilai capaian tersebut menjadi pertanda bahwa kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang baik, termasuk dari sisi pertumbuhan dan ketersediaan pangan.

Sudaryono menegaskan berbagai anggapan yang menggambarkan kondisi negara secara negatif tidak sesuai dengan kenyataan, karena berbagai indikator menunjukkan perkembangan yang positif.

Surplus ternak sekitar 800 ribu ekor tersebut juga menjadi bukti kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban tanpa mengalami kekurangan pasokan.

Di tengah situasi global yang masih diwarnai berbagai konflik dan ketidakpastian, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga kondisi dalam negeri agar tetap stabil dan terkendali.

"Di saat situasi sulit perang di mana-mana, kita dalam keadaan yang baik, itu tentu perlu kita syukuri bersama," ucap Sudaryono.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri dan seluruh perangkat negara yang terus berupaya menjaga keadaan tetap baik.

"Pemerintah, Presiden kita, menteri-menterinya, kabinetnya dan seluruh perangkatnya itu bekerja keras supaya kondisi negara kita dalam keadaan baik, berjalan dalam keadaan baik dan insya Allah sesuai dengan doa kita semuanya, negara kita dalam keadaan baik," tutur Sudaryono.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan ketersediaan hewan kurban secara nasional cukup, aman dan terkendali.

"Total prognosa ketersediaan sebanyak 3,2 juta ekor, terdiri dari sapi 860.000 ekor, kerbau 34.000 ekor, kambing 1,4 juta ekor, dan domba 935.000 ekor," kata Agung.

Sementara itu, kebutuhan nasional untuk penyembelihan hewan kurban pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 2,4 juta ekor sehingga masih terdapat surplus sekitar 800.000 ekor.

Menurut Agung, surplus tersebut menunjukkan kapasitas produksi peternakan nasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Idul Adha tanpa kendala pasokan yang berarti.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kalau ada orang mengatakan negara kita begini, negara kita begitu, seolah-olah besok mau bubar, nggak bener ya. Insya Allah negara kita baik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyalurkan 49 ekor hewan kurban kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial dan upaya berbagi berkah saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Sudaryono mengatakan bantuan tersebut terdiri atas 41 ekor sapi dan delapan ekor kambing yang disalurkan kepada masyarakat sekitar Kementan hingga jajaran pegawai.

"Insya Allah, semoga ini (melalui pelaksanaan kurban) tanda bahwa memang negara kita sedang baik-baik. Jadi kalau ada orang mengatakan negara kita begini, negara kita begitu, seolah-olah besok mau bubar, nggak bener ya. Insya Allah negara kita baik," kata Sudaryono di Jakarta, Rabu.

Pelaksanaan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban jajaran Kementerian Pertanian bersama HKTI pada Idul Adha 1447 Hijriah dipusatkan di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan.

Sudaryono menyebut jumlah hewan kurban di lingkungan Kementerian Pertanian terus meningkat, dari dua sapi dan 15 kambing pada 2024 menjadi sembilan sapi dan 10 kambing pada 2025.

Pada tahun 2026, jumlah hewan kurban melonjak menjadi 41 ekor sapi dan delapan ekor kambing sehingga menunjukkan peningkatan partisipasi serta kepedulian sosial yang semakin besar.

Ia menilai kenaikan jumlah kurban tersebut mencerminkan kondisi masyarakat dan perekonomian nasional yang tetap baik di tengah berbagai tantangan global serta ketidakpastian dunia.

Sudaryono mengatakan Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang relatif stabil karena pemerintah terus bekerja menjaga ketahanan pangan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, total pronogsa ketersediaan hewan ternak sapi, kerbau hingga kambing secara nasional mencapai sekitar 3,2 juta ekor, melampaui kebutuhan nasional yang diperkirakan sekitar 2,5 juta ekor.

Menurut Sudaryono surplus ketersediaan hewan kurban tersebut menunjukkan sektor peternakan nasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi indikator meningkatnya kemampuan ekonomi dan daya beli.

Menurut Sudaryono, ibadah kurban mengajarkan keteladanan Nabi Ibrahim AS tentang keikhlasan menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan terhadap harta, jabatan, maupun urusan duniawi.

Ia menegaskan momentum Idul Adha menjadi pengingat bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di dunia sehingga manusia perlu memperkuat nilai pengorbanan, ketakwaan, dan rasa syukur.

Ia mengajak seluruh masyarakat mensyukuri berbagai pencapaian tersebut mengingat banyak negara masih menghadapi tekanan akibat konflik, gangguan pasokan energi, serta perlambatan ekonomi global.

Sudaryono juga menyampaikan apresiasi kepada para Juru Sembelih Halal (Juleha) yang bertugas memastikan proses penyembelihan hewan kurban berlangsung sesuai syariat, aman, dan profesional.

Para Juleha diminta melakukan pemeriksaan kesehatan akhir terhadap hewan kurban sebelum penyembelihan guna memastikan tidak terdapat penyakit, luka, atau kondisi yang perlu dilaporkan.

Ia menekankan seluruh proses penyembelihan harus dilaksanakan secara higienis, bersih, dan sesuai standar kesehatan agar daging kurban aman dikonsumsi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan ketersediaan hewan kurban secara nasional cukup, aman dan terkendali.

"Total prognosa ketersediaan sebanyak 3,2 juta ekor, terdiri dari sapi 860.000 ekor, kerbau 34.000 ekor, kambing 1,4 juta ekor, dan domba 935.000 ekor," kata Agung.

Sementara itu, kebutuhan nasional untuk penyembelihan hewan kurban pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 2,4 juta ekor sehingga masih terdapat surplus sekitar 800.000 ekor.

Menurut Agung, surplus tersebut menunjukkan kapasitas produksi peternakan nasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Idul Adha tanpa kendala pasokan yang berarti.

Untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar kesehatan dan kehalalan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menerbitkan berbagai pedoman serta melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada panitia kurban di seluruh Indonesia.

Kegiatan edukasi tersebut mencakup aspek kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, hingga tata cara penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku.

Agung menegaskan pengawasan terus dilakukan agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di luar rumah potong hewan tetap memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan bagi masyarakat.

Adapun seluruh hewan kurban yang disalurkan berasal dari partisipasi berbagai pihak, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, Badan Karantina Indonesia (Barantin), pejabat eselon I dan II Kementan, serta mitra sektor pertanian.

Dari total hewan kurban yang disalurkan, HKTI turut menyumbangkan 15 ekor sapi sebagai bagian dari komitmen berbagi kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah terus menekan ketergantungan impor pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri, penguatan produktivitas pertanian, serta optimalisasi lahan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Dulu uang kita dipakai memperkaya negara lain lewat impor. Sekarang uang yang sama berputar di petani kita sendiri. Ini yang membuat ekonomi daerah bergerak,” kata Sudaryono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menekankan itu dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah bertema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor yang digelar di Balai Kartini, Jakarta.

Indonesia sebelumnya masih mengandalkan impor pangan, terutama beras, yang mencapai sekitar 3 juta ton pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 4 juta ton pada 2024.

Namun, seiring meningkatnya produksi dalam negeri, pemerintah memutuskan menutup rapat keran impor beras sepanjang 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian mencatat saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,3 juta ton hingga pekan ketiga Mei 2026. Stok tersebut dinilai tertinggi sepanjang sejarah.

Sudaryono, menegaskan sektor pertanian kini menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah seiring keberhasilan pemerintah meningkatkan produksi pangan nasional dan menekan impor berbagai komoditas strategis.

Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar menyebut kebijakan peningkatan produksi pangan dan pengurangan impor memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki efek ekonomi yang sangat luas karena langsung menyerap tenaga kerja, membuka peluang usaha baru, hingga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di desa.

Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras konsumsi medium pada 2025 serta tercapainya swasembada jagung dan gula konsumsi telah menciptakan ruang produksi baru di dalam negeri yang sebelumnya diisi produk impor.

“Artinya ada lapangan pekerjaan baru, ada masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya karena produksi meningkat,” ujar Sudaryono.

Wamentan mengatakan, peningkatan produksi pangan nasional dicapai melalui berbagai program percepatan produksi seperti pompanisasi, pipanisasi, perbaikan irigasi, optimalisasi lahan rawa, hingga pemberian benih unggul serta alat dan mesin pertanian.

Kementerian Pertanian, lanjutnya, telah membagikan sekitar 70 ribu pompa untuk meningkatkan indeks pertanaman lahan dari satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.

“Rahasianya sederhana, menanam lebih banyak supaya panennya lebih banyak,” ucap Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.

Ia juga menjelaskan sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling mudah dijangkau masyarakat desa dan dapat langsung menciptakan aktivitas ekonomi di daerah.

“Sektor pertanian itu bisa menjangkau semua lapisan masyarakat desa. Ketika produksi naik, maka usaha tumbuh, tenaga kerja terserap, dan ekonomi lokal bergerak,” jelasnya.

Wamentan Sudaryono juga menyoroti dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menjadi pasar baru bagi komoditas pertanian dan peternakan nasional.

Ia menyebut saat ini investasi peternakan sapi perah mulai tumbuh di berbagai daerah karena meningkatnya kebutuhan susu dalam negeri.

Pemerintah pun terus mendorong pengembangan komoditas strategis seperti susu, daging sapi, bawang putih, dan kedelai untuk mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

“MBG ini menciptakan permintaan besar terhadap susu, sayur, telur, ayam, dan komoditas lainnya. Jadi bukan hanya anak-anak yang mendapat gizi, tapi ekonomi pertanian di daerah juga ikut bergerak,” terangnya.

Selain memenuhi kebutuhan domestik, Wamentan mengatakan penguatan sektor pertanian juga mulai mendorong peningkatan ekspor nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Sudaryono, nilai ekspor sektor pertanian Januari-Desember 2025 sebesar Rp756,59 triliun meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun sekitar Rp41 triliun.

Tidak hanya itu, Wamentan juga mengomentari terkait penguatan nilai dolar Amerika Serikat yang justru dapat menjadi peluang bagi sektor pertanian berbasis ekspor karena komoditas seperti kopi, karet, kelapa, cengkeh, gula aren, hingga serabut kelapa diperdagangkan menggunakan dolar AS.

“Kalau ekspor kita naik, petani juga bisa menikmati nilai tambah karena dibayar dolar. Ini peluang bagi daerah untuk memperkuat komoditas ekspor pertanian,” imbuhnya.

Selain itu, Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa pemerintah juga memperluas cetak sawah baru di luar Jawa sebagai strategi jangka panjang menjaga ketahanan pangan sekaligus membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah.

“Cetak sawah bukan hanya soal pangan hari ini, tapi persiapan pangan dan ekonomi Indonesia 50 sampai 100 tahun ke depan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sektor pertanian saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Karena itu, pemerintah terus memperkuat dukungan mulai dari pupuk subsidi, alat mesin pertanian, hingga akses pembiayaan murah bagi petani dan

“Kami yakin sektor pertanian sangat menjanjikan. Produksi ada, pasar ada, ekspor juga besar. Tinggal bagaimana semua pihak mendukung agar ekonomi desa tumbuh semakin kuat,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026