JAKARTA, KOMPAS.com - Jepang sudah lama menjadi contoh negara dengan populasi menua tercepat di dunia.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena aging population di negara tersebut tidak lagi hanya dibahas sebagai persoalan demografi, melainkan mulai dipandang sebagai faktor yang membentuk ulang arah ekonomi, pasar tenaga kerja, hingga pola konsumsi masyarakat.

Di tengah penurunan angka kelahiran dan meningkatnya usia harapan hidup, Jepang kini menghadapi situasi ketika jumlah lansia terus bertambah sementara populasi usia produktif menyusut.

Menurut World Economic Forum (WEF), kondisi itu ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, beban fiskal negara, hingga cara perusahaan menjalankan bisnis.

Fenomena serupa mulai menjadi perhatian di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia resmi memasuki fase ageing population dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 11,97 persen.

BPS menyebut rasio ketergantungan juga meningkat menjadi 45,05 persen pada 2025.

Kondisi itu menandai perubahan besar dalam struktur demografi Indonesia. Selama ini Indonesia dikenal menikmati bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif.

Namun, pengalaman Jepang menunjukkan bahwa perubahan struktur usia penduduk dapat membawa dampak luas terhadap ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketika populasi menua menjadi tantangan ekonomi

Jepang menjadi negara dengan populasi tertua di dunia. WEF mencatat lebih dari satu dari 10 penduduk Jepang kini berusia di atas 80 tahun.

Negara tersebut juga menghadapi angka kelahiran yang terus menurun dalam beberapa dekade terakhir.

Dampaknya terlihat langsung pada pasar tenaga kerja. Jumlah penduduk usia produktif terus berkurang sehingga perusahaan menghadapi kekurangan pekerja.

Survei Reuters pada 2025 menunjukkan dua pertiga perusahaan Jepang mengaku mengalami dampak serius akibat kekurangan tenaga kerja karena populasi yang menyusut dan menua.

Kondisi itu ikut menekan biaya operasional perusahaan. Banyak bisnis harus menaikkan gaji, memperpanjang usia pensiun, hingga meningkatkan perekrutan pekerja senior untuk mempertahankan operasional usaha.

Reuters juga mencatat kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja di Jepang meningkat 32 persen pada 2024.

Dalam jangka panjang, populasi yang menua juga membebani keuangan negara.

Nomura menyebut Jepang menghadapi tekanan besar akibat rendahnya angka kelahiran, meningkatnya belanja jaminan sosial, serta rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang sudah melampaui 200 persen.

Tekanan fiskal muncul karena semakin sedikit penduduk usia kerja yang membayar pajak, sementara jumlah lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dan pensiun terus bertambah.

Studi Nomura Foundation bahkan menyebut populasi menua dapat memengaruhi keberlanjutan anggaran dan sistem jaminan sosial Jepang.

WEF mencatat rasio penduduk usia kerja 20-64 tahun terhadap kelompok usia 65 tahun ke atas di Jepang turun drastis dari 5,1 banding 1 pada 1990 menjadi sekitar 1,8 banding 1 pada 2025.

Artinya, beban ekonomi yang harus ditanggung kelompok usia produktif semakin besar.

Lansia menjadi penyangga ekonomi

Meski kerap dipandang sebagai ancaman bagi pertumbuhan ekonomi, populasi menua di Jepang juga memunculkan dinamika baru. Nikkei Asia menyebut kelompok lansia justru menjadi “silver shock absorber” atau penyangga ekonomi Jepang.

Istilah itu merujuk pada peran masyarakat lanjut usia dalam menjaga stabilitas konsumsi domestik.

Ketika kelompok usia muda cenderung berhati-hati membelanjakan uang karena tekanan ekonomi dan ketidakpastian kerja, lansia Jepang tetap melakukan konsumsi menggunakan tabungan yang dikumpulkan selama masa produktif.

Fenomena itu membuat belanja rumah tangga Jepang tidak jatuh terlalu dalam meski ekonomi mengalami perlambatan. Lansia menjadi kelompok konsumen besar yang menopang berbagai sektor, mulai dari kesehatan, makanan, layanan rumah tangga, hingga rekreasi.

WEF dalam artikel mengenai longevity economy menyebut populasi lansia Jepang mendorong pertumbuhan industri baru berbasis kebutuhan warga senior. Jepang kini memiliki sekitar 36,25 juta penduduk berusia di atas 65 tahun.

Pertumbuhan populasi lansia memicu peningkatan permintaan layanan kesehatan, perawatan jangka panjang, hingga teknologi pendukung kehidupan lansia seperti robot perawat dan platform berbasis kecerdasan buatan (AI).

WEF menyebut longevity economy di Jepang tidak lagi dipandang sekadar biaya sosial, melainkan juga sumber inovasi dan investasi baru. Bahkan, sejumlah industri mulai menyesuaikan produk dan layanan untuk konsumen senior yang jumlahnya terus meningkat.

Mengubah wajah pasar kerja

Perubahan demografi juga memaksa Jepang menata ulang sistem ketenagakerjaan. Banyak perusahaan kini mempertahankan pekerja berusia lanjut lebih lama dibanding sebelumnya.

Dorongan itu muncul karena perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja baru di tengah populasi usia muda yang terus menyusut.

Pemerintah Jepang juga mulai mendorong partisipasi lansia di pasar kerja agar tekanan terhadap sistem pensiun dan fiskal dapat dikurangi.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam laporan yang dikutip Reuters menyebut populasi menua tidak selalu menjadi beban apabila negara mampu menciptakan sistem kerja yang mendukung lansia tetap produktif.

IMF menilai pekerja lanjut usia saat ini cenderung lebih sehat dibanding generasi sebelumnya sehingga memiliki peluang bekerja lebih lama.

Di Jepang, kondisi tersebut terlihat dari semakin banyaknya pekerja senior di toko ritel, layanan publik, transportasi, hingga sektor jasa. Lansia tidak lagi hanya dipandang sebagai kelompok penerima bantuan sosial, tetapi juga bagian dari tenaga kerja aktif.

Namun, perubahan itu tetap menghadirkan tantangan besar. OECD mencatat populasi menua tetap berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi apabila produktivitas tidak meningkat dan reformasi pasar tenaga kerja berjalan lambat.

Indonesia mulai menghadapi tantangan serupa

Indonesia memang masih memiliki dominasi penduduk usia produktif. Namun, hasil SUPAS 2025 menunjukkan arah perubahan demografi mulai bergerak menuju populasi menua.

BPS mencatat persentase penduduk lansia Indonesia mencapai 11,97 persen pada 2025, melewati ambang batas aging population sebesar 10 persen.

Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga melambat menjadi 1,08 persen per tahun.

BPS juga menyebut angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) Indonesia kini berada di level 2,13 atau mendekati replacement level. Kondisi itu menandakan jumlah kelahiran semakin mendekati tingkat yang hanya cukup untuk menggantikan populasi sebelumnya.

Pengalaman Jepang menunjukkan perubahan struktur penduduk tidak hanya memengaruhi ekonomi makro, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kebutuhan layanan kesehatan meningkat, biaya perlindungan sosial membesar, dan pola konsumsi berubah mengikuti dominasi kelompok usia lanjut.

Di sisi lain, muncul pula peluang ekonomi baru. Aging population dapat memunculkan “silver economy” yang mencakup sektor kesehatan, layanan keuangan, perumahan ramah lansia, hingga wisata dan gaya hidup untuk kelompok usia senior.

Provinsi dengan populasi lansia tinggi diperkirakan akan lebih dulu menghadapi perubahan tersebut. BPS mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah dengan persentase lansia tertinggi mencapai 17,83 persen.

Di Jepang, perubahan demografi terjadi perlahan selama beberapa dekade hingga akhirnya membentuk ulang struktur ekonomi nasional.

Kini, ketika Indonesia mulai memasuki fase serupa, pengalaman Jepang menjadi gambaran mengenai tantangan sekaligus perubahan yang mungkin muncul dalam beberapa tahun mendatang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TOKYO, KOMPAS.com - Jumlah kelahiran di Jepang turun selama sepuluh tahun berturut-turut hingga 2025.

Data resmi yang dirilis pada Kamis (26/2/2026) tersebut menyoroti tantangan bagi Perdana Menteri JepangSanae Takaichi.

Dilansir dari Channel News Asia, data awal Kementerian Kesehatan Jepang menunjukkan total 705.809 bayi lahir di Jepang sepanjang 2025, atau turun 2,1 persen dari 2024.

Data tersebut mencakup kelahiran warga negara Jepang di Jepang, kelahiran warga negara asing di Jepang, dan bayi yang lahir dari warga negara Jepang di luar negeri.

Sementara itu, 505.656 pasangan menikah pada tahun 2025, meningkat 1,1 persen, sedangkan jumlah perceraian turun 3,7 persen menjadi 182.969 kasus.

Di samping itu, terdapat 1.605.654 kematian, turun 13.030 atau 0,8 persen dari 2024.

Kementerian Dalam Negeri memperkirakan jumlah penduduk Jepang secara keseluruhan per Februari mencapai 122,86 juta jiwa, turun 0,47 persen, atau 580.000 jiwa, dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedikit catatan, negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia ini memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia dan populasi yang menurun serta menua.

Hal ini menyebabkan sejumlah masalah, termasuk kekurangan tenaga kerja, membengkaknya tagihan jaminan sosial, dan berkurangnya jumlah pekerja yang membayar pajak.

Hal itu, pada gilirannya, menambah utang besar bagi Jepang. Negara ini sudah memiliki rasio utang tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar.

Data tahun lalu menunjukkan bahwa jumlah orang berusia 100 tahun ke atas hampir mencapai 100.000 orang, dengan hampir 90 persen di antaranya adalah perempuan.

Penurunan populasi hancurkan perdesaan

Penurunan populasi juga menghancurkan komunitas pedesaan. Jumlah rumah kosong di Jepang kini mencapai sekitar empat juta. Menurut sebuah studi baru-baru ini, lebih dari 40 persen kotamadya berisiko punah.

Para pemimpin Jepang telah berjanji untuk meningkatkan angka kelahiran tetapi dengan keberhasilan yang terbatas.

Pemerintah kota Tokyo mengembangkan aplikasi kencan sendiri, yang mengharuskan pengguna untuk mengirimkan dokumen yang membuktikan bahwa mereka masih lajang dan menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka bersedia menikah.

"Menurunnya angka kelahiran dan menyusutnya populasi adalah keadaan darurat yang diam-diam akan secara bertahap mengikis vitalitas negara kita," kata Takaichi pekan lalu

Meningkatnya imigrasi akan membantu membalikkan penurunan populasi Jepang dan masalah terkait di pasar tenaga kerja.

Namun demikian, di bawah tekanan dari partai Sanseito yang mengusung slogan "Jepang diutamakan", Takaichi yang berhaluan kanan telah berjanji akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras terhadap imigrasi.

Lebih jauh, Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Masanao Ozaki menyatakan pada hari Kamis bahwa mereka berupaya membangun ekonomi yang lebih kuat untuk mengurangi beban ekonomi pengasuhan anak bagi keluarga pekerja.

"Saya yakin ada beberapa keberhasilan. Namun sayangnya, kami belum berhasil membalikkan tren ini (penurunan angka kelahiran)," kata dia.

"Saya percaya (faktor penting) adalah mencapai perekonomian yang kuat," tutup Ozaki.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — China mencatat angka kelahiran terendah sepanjang sejarah pada 2025, seiring penyusutan jumlah penduduk untuk tahun keempat berturut-turut. Kondisi ini memperdalam tantangan demografi yang berpotensi membebani perekonomian negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu dalam beberapa dekade mendatang.

Dilansir CNN, Rabu (21/1/2026), Biro Statistik Nasional China melaporkan pada Senin (19/1/2026) bahwa tingkat kelahiran turun menjadi 5,63 kelahiran per 1.000 penduduk pada 2025, lebih rendah dibandingkan rekor terendah sebelumnya pada 2023 sebesar 6,39 kelahiran per 1.000 penduduk. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kenaikan tipis angka kelahiran pada 2024 lebih merupakan anomali, bukan pembalikan tren penurunan yang berlangsung sejak 2016.

Pada saat yang sama, ekonomi China tumbuh 5 persen pada 2025, sesuai dengan target tahunan pemerintah yang dipatok “sekitar 5 persen”.

Pertumbuhan tersebut ditopang lonjakan ekspor yang mampu menutupi dampak ketegangan dagang dengan Amerika Serikat serta lemahnya konsumsi domestik. China membukukan surplus perdagangan rekor sebesar 1,2 triliun dolar AS pada tahun lalu, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menerapkan kebijakan perang dagang yang naik-turun terhadap China.

Namun, data juga menunjukkan perlambatan ekonomi pada kuartal keempat. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,5 persen secara tahunan, menjadi laju pertumbuhan kuartalan terendah sejak akhir 2022.

Pejabat pemerintah memuji “stabilitas yang luar biasa” dari perekonomian tersebut. Kepala Biro Statistik Nasional Kang Yi mengatakan capaian itu diraih meski menghadapi “situasi yang kompleks dan berat, ditandai perubahan cepat di lingkungan eksternal serta tantangan domestik yang meningkat”.

“Pada 2025, perekonomian China mampu bertahan dari tekanan dan mempertahankan kemajuan yang stabil, serta mencapai hasil baru dalam pembangunan berkualitas tinggi,” ujar Kang dalam konferensi pers.

Meski pertumbuhan ekonomi tahunan sesuai target, data kelahiran menjadi pukulan bagi upaya Beijing membalikkan dampak kebijakan pengendalian kelahiran ketat selama puluhan tahun melalui kebijakan “satu anak” yang kini telah ditinggalkan, serta mendorong generasi muda untuk memiliki anak.

Pada 2025, jumlah kelahiran sebanyak 7,92 juta bayi kalah jauh dibandingkan angka kematian yang mencapai 11,31 juta jiwa. Akibatnya, total populasi menyusut 3,39 juta orang. Jumlah penduduk China—yang masih menjadi terbesar kedua di dunia setelah India—tercatat sekitar 1,4 miliar jiwa.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China mulai 1 Januari 2026 memberlakukan pajak penjualan sebesar 13 persen atas alat kontrasepsi, termasuk kondom dan pil KB, seiring upaya mendorong peningkatan angka kelahiran di negara berpenduduk terbanyak kedua di dunia tersebut. Di saat yang sama, layanan penitipan anak atau daycare dibebaskan dari pajak sebagai bagian dari paket stimulus demografi.

Perubahan tersebut merupakan bagian dari perombakan sistem pajak yang diumumkan akhir 2025, yang menghapus sejumlah pengecualian pajak sejak 1994, era ketika China masih menerapkan kebijakan satu anak. Reformasi ini juga membebaskan layanan terkait pernikahan dan perawatan lansia dari pajak pertambahan nilai (PPN), serta melengkapi kebijakan lain seperti perpanjangan cuti orang tua dan bantuan tunai.

Langkah itu diambil di tengah tantangan populasi menua dan perlambatan ekonomi. Data resmi menunjukkan populasi China menyusut selama tiga tahun berturut-turut, dengan jumlah kelahiran pada 2024 hanya 9,54 juta bayi atau sekitar setengah dari satu dekade sebelumnya.

Namun, pengenaan pajak pada alat kontrasepsi memicu kritik dan kekhawatiran publik. Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut berisiko meningkatkan kehamilan tidak diinginkan dan kasus HIV, serta dinilai tidak menyentuh akar persoalan rendahnya angka kelahiran.

“Dibutuhkan lebih dari sekadar kondom yang lebih mahal untuk mendorong orang memiliki anak,” tulis seorang pengguna media sosial.

Laporan Institut Penelitian Populasi YuWa di Beijing (2024) menyebut China sebagai salah satu negara termahal untuk membesarkan anak, terutama akibat biaya pendidikan dan tekanan bagi perempuan dalam menyeimbangkan karier dan pengasuhan. Perlambatan ekonomi dan krisis properti turut memperlemah kepercayaan generasi muda terhadap masa depan.

Dikutip dari laman BBC News, Ahli demografi Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin–Madison menilai dampak pajak kontrasepsi terhadap angka kelahiran “terlalu dibesar-besarkan” dan lebih mencerminkan upaya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak. Tahun lalu, PPN menyumbang hampir 40 persen dari total penerimaan pajak China.

Sementara itu, analis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Henrietta Levin menilai kebijakan tersebut bersifat simbolik, tetapi berisiko menjadi bumerang jika publik merasa negara terlalu mengintervensi pilihan pribadi. Tantangan lain muncul dari kapasitas pemerintah daerah yang terbebani utang untuk mengeksekusi berbagai insentif demografi.

Pengamat juga menyoroti faktor sosial yang lebih luas, termasuk menurunnya angka pernikahan dan kencan, serta perubahan pola interaksi generasi muda. “Tekanan sosial hari ini jauh lebih besar. Secara materi mungkin lebih baik, tetapi ekspektasi juga jauh lebih tinggi,” kata Daniel Luo (36), warga Provinsi Henan.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia kerap dirujuk sebagai negara yang berhasil menurunkan angka kelahiran dan memasuki fase baru transisi demografi. Angka fertilitas total (total fertility rate/TFR) mendekati tingkat penggantian alamiah, semakin banyak perempuan menempuh pendidikan tinggi, dan relasi gender dalam keluarga perlahan mengalami pergeseran. Dalam narasi publik, penurunan fertilitas ini sering dibaca sebagai tanda keberhasilan: keluarga makin rasional dan pilihan reproduksi makin bersifat individual.

Namun, ada satu hal yang kerap luput dari perhatian di balik angka statistik tersebut: preferensi jumlah anak—berapa anak yang dianggap ideal—tidak selalu bergerak lurus mengikuti penurunan angka kelahiran. Preferensi ini tidak statis. Ia berubah, dinegosiasikan, dan dalam banyak kasus justru berbalik arah.

Selama ini, penurunan fertilitas juga sering dipahami sebagai konsekuensi dari perubahan nilai dan struktur sosial yang lebih luas. Dalam literatur kependudukan, proses ini kerap dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai Second Demographic Transition (SDT): pergeseran menuju individualisme, pendidikan yang lebih tinggi, dan redefinisi peran keluarga serta relasi gender. Dalam kerangka ini, keinginan memiliki anak yang lebih sedikit kerap dianggap sebagai hasil yang hampir otomatis dari modernisasi dan pemberdayaan perempuan.

Masalahnya, realitas sosial tidak sesederhana itu.

Preferensi yang Tidak Pernah Benar-Benar Diam

Jika angka kelahiran dilihat sebagai hasil akhir, preferensi adalah proses yang mendahuluinya. Ia mencerminkan harapan, pertimbangan, dan dinamika yang hidup dalam keseharian rumah tangga. Dan proses ini berlangsung jauh lebih cair daripada yang sering kita asumsikan.

Data longitudinal rumah tangga di Indonesia menunjukkan bahwa preferensi jumlah anak tidak bergerak secara seragam. Kelompok perempuan yang sejak awal menginginkan sedikit anak memang tetap dominan, tetapi proporsinya menyusut dari waktu ke waktu. Sebaliknya, preferensi menengah dan tinggi justru tumbuh. Lebih dari itu, banyak perempuan yang semula menginginkan sedikit anak kemudian bergeser pada keinginan memiliki lebih banyak—dan sebaliknya.

Temuan ini menantang anggapan bahwa preferensi fertilitas adalah keputusan yang stabil dan sekali jadi. Preferensi bukan sekadar angka di kuesioner. Ia hidup dalam relasi keseharian, sehingga sangat mungkin berubah seiring perubahan pengalaman hidup, kondisi ekonomi, dan posisi tawar di dalam rumah tangga.

Dengan kata lain, ketidakstabilan preferensi bukan anomali. Ia justru bagian dari proses sosial itu sendiri.

Rumah Tangga dan Pengaruh yang Tak Selalu Terlihat

Keputusan tentang jumlah anak jarang benar-benar diambil secara individual. Ia dinegosiasikan—secara halus maupun terbuka—dalam relasi antara suami dan istri, serta dalam konteks sosial yang lebih luas. Peningkatan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga memang berkorelasi dengan kecenderungan menginginkan jumlah anak yang lebih sedikit. Namun, dampak otonomi ini jarang berdiri sendiri.

Struktur tempat tinggal pasca-pernikahan, misalnya, memainkan peran penting. Tinggal bersama orang tua atau mertua bukan sekadar soal keterbatasan ekonomi atau tradisi. Ia juga menentukan siapa yang hadir dalam percakapan sehari-hari ketika keputusan keluarga dibentuk. Dalam konteks seperti ini, nilai, ekspektasi, dan norma generasi sebelumnya sangat mungkin ikut masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.

Menariknya, pengaruh antargenerasi ini tidak bekerja secara simetris. Kedekatan dengan orang tua perempuan seringkali berkaitan dengan preferensi jumlah anak yang lebih rendah, terutama pada perempuan dengan preferensi yang tidak stabil. Sebaliknya, dominasi pengaruh orang tua pasangan—mertua—cenderung memperkuat norma pronatalis, dorongan untuk memiliki lebih banyak anak.

Preferensi fertilitas, dengan demikian, bukan hanya soal keinginan personal. Ia adalah hasil dari relasi sosial yang konkret, yang berlangsung di dalam dan di sekitar rumah tangga.

Ketika Ekonomi Mengubah Arah Negosiasi

Kondisi ekonomi rumah tangga turut menentukan seberapa kuat pengaruh-pengaruh tersebut bekerja. Pada rumah tangga dengan sumber daya terbatas, tekanan dari orang tua atau mertua cenderung lebih menentukan arah preferensi. Ketergantungan ekonomi membuat ruang negosiasi menjadi sempit.

Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi membaik, pasangan memiliki ruang yang lebih besar untuk menegosiasikan keputusan secara mandiri. Dalam situasi ini, pengaruh antargenerasi cenderung melemah, dan preferensi fertilitas dapat bergerak ke arah yang berbeda—bahkan dalam lingkungan sosial yang sama.

Perubahan preferensi dalam konteks ini bukan cerminan “inkonsistensi” perempuan, melainkan refleksi dari perubahan posisi mereka dalam struktur rumah tangga dan relasi sosial yang lebih luas.

Membaca Ulang Narasi Penurunan Fertilitas

Jika penurunan fertilitas hanya dibaca sebagai hasil pemberdayaan perempuan semata, kita berisiko menyederhanakan proses sosial yang jauh lebih kompleks. Penurunan angka kelahiran dapat berjalan berdampingan dengan preferensi yang cair, dinegosiasikan, dan dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tidak selalu tampak dalam statistik agregat.

Keputusan reproduksi, pada akhirnya, bukan sekadar pilihan individual. Ia adalah arena negosiasi sosial—antara pasangan, antara generasi, dan antara aspirasi pribadi dengan kondisi ekonomi yang berubah dari waktu ke waktu.

Memahami dinamika ini penting, bukan hanya untuk membaca ulang keberhasilan transisi demografi, tetapi juga untuk merancang intervensi sosial dan kebijakan keluarga yang lebih sensitif terhadap realitas rumah tangga. Tanpa itu, kita berisiko merayakan penurunan angka, sambil luput melihat proses sosial yang membentuknya.

Argumen dalam tulisan ini berangkat dari analisis longitudinal data panel rumah tangga Indonesia yang menelusuri dinamika preferensi fertilitas perempuan lintas waktu.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan jadwal libur bursa dalam rangka perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Selama periode tersebut, aktivitas perdagangan saham di pasar modal Indonesia akan dihentikan sementara sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

Dalam pengumumannya, BEI menyampaikan libur bursa dimulai pada Kamis, 25 Desember 2025, bertepatan dengan perayaan Natal atau kelahiran Yesus Kristus.

Libur perdagangan kemudian dilanjutkan pada Jumat, 26 Desember 2025, yang ditetapkan sebagai cuti bersama Natal.

Memasuki pergantian tahun, BEI kembali menghentikan aktivitas perdagangan pada Rabu, 31 Desember 2025. Libur bursa berlanjut pada Kamis, 1 Januari 2026, seiring dengan perayaan Tahun Baru 2026.

Di sela rangkaian jadwal libur bursa tersebut, perdagangan saham di pasar reguler BEI tetap dibuka pada Senin, 29 Desember 2025, dan Selasa, 30 Desember 2025.

Pada dua hari tersebut, jam perdagangan berlangsung normal, dengan Sesi I dibuka pukul 09.00-12.00 WIB dan Sesi II pada pukul 13.30-15.49 WIB.

Setelah libur Tahun Baru, perdagangan bursa dijadwalkan kembali berjalan pada Jumat, 2 Januari 2026.

Pada hari pertama perdagangan di awal tahun tersebut, BEI menetapkan penyesuaian jam perdagangan, yakni Sesi I berlangsung pukul 09.00-11.30 WIB dan Sesi II dibuka pada pukul 14.00-15.49 WIB.

PT Pegadaian memborong empat penghargaan sekaligus dalam ajang Indonesia Digital Innovation & Achievement (IDIA) Awards 2025 yang diadakan beberapa waktu lalu di Jakarta, menjadi bukti keberhasilan perusahaan dalam melakukan transformasi digital yang berdampak luas baik bagi masyarakat maupun keberlanjutan bisnis.

Dua penghargaan IDIA Awards 2025 yang diterima Pegadaian datang dari Kategori Korporasi, yakni The Best Digital Innovation 2025 dan The Best Digital Transformation Organization 2025; serta Kategori Individu untuk Jajaran Direksi, yaitu The Best CEO for Corporate 2025 yang dianugerahkan kepada Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, serta The Best Leadership for Corporate 2025 untuk Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian, Yos Iman Jaya Dappu.

Penghargaan The Best Digital Innovation dan The Best Digital Transformation Organization diraih atas keberhasilan Pegadaian dalam mengintegrasikan teknologi terkini ke dalam setiap lini layanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan nasabah mendapatkan pengalaman yang lebih cepat, aman, dan mudah, sejalan dengan visi perusahaan di bawah naungan Danantara Indonesia.

Keberhasilan ini pun tidak lepas dari peran strategis para pemimpinnya. Sebagai Direktur Utama, Damar Latri Setiawan dinilai sukses menahkodai Pegadaian menjadi institusi keuangan yang adaptif dan tetap relevan di era disrupsi.

Sementara itu, Direktur TI & Digital Pegadaian, Yos Iman Jaya Dappu diakui atas kemampuannya mengawal arsitektur teknologi informasi perusahaan, mendorong kelahiran inovasi digital yang unggul.

Saat menerima penghargaan, Yos Iman Jaya Dappu menegaskan bahwa transformasi digital Pegadaian telah menjadi komitmen dalam memberikan solusi keuangan terbaik yang mudah diakses oleh siapapun dari mana saja, termasuk melalui Tring! by Pegadaian.

"Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh insan Pegadaian yang terus berinovasi tanpa henti, dan kami mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh nasabah setia kami," ujar Yos Iman Jaya Dappu.

Dengan raihan penghargaan IDIA 2025, PT Pegadaian membuktikan komitmen memperkuat ekosistem digital ke depannya, antara lain lewat kolaborasi yang mendukung inklusi keuangan dan akselerasi ekonomi nasional. Capaian ini juga memperkokoh posisi Pegadaian sebagai badan usaha yang sehat secara fundamental dan progresif secara teknologi di bawah koordinasi Danantara Indonesia.

JAKARTA - Korea Selatan saat ini menghadapi dampak serius akibat penurunan jumlah penduduk. Hal ini terjadi akibat resesi seks di negara tersebut sehingga lebih dari 4.000 sekolah harus ditutup karena jumlah siswa terus merosot dari tahun ke tahun.

Penutupan sekolah ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Fenomena itu mencerminkan perubahan demografis besar yang sedang dialami Korea Selatan, di mana jumlah anak yang lahir setiap tahun semakin sedikit.

Dilansir dari Korea Times, jumlah siswa di Korea Selatan terus menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini membuat banyak sekolah tidak lagi memiliki jumlah murid yang cukup untuk mempertahankan operasionalnya.

Akibatnya, sekolah-sekolah terpaksa ditutup secara permanen. Sebagian besar sekolah yang ditutup berada di wilayah non-perkotaan, di mana penurunan populasi terjadi lebih cepat.

Selain turunnya angka kelahiran, migrasi penduduk ke kota besar juga menjadi faktor utama yang mempercepat berkurangnya jumlah siswa di daerah-daerah tersebut. Ketika anak-anak semakin sedikit, sekolah pun kehilangan peran sebagai pusat aktivitas pendidikan dan sosial masyarakat setempat.

Fenomena penutupan sekolah ini bahkan disebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat dalam waktu dekat. Diperkirakan penutupan sekolah akan terus terjadi jika tidak ada perubahan signifikan dalam tren demografi.

Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sistem pendidikan nasional Korea Selatan. Selain berdampak pada infrastruktur sekolah, kondisi ini juga memengaruhi penempatan guru serta pengelolaan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah.

Rendahnya angka kelahiran tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga berpotensi memengaruhi struktur sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Penutupan lebih dari 4.000 sekolah menjadi perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan, di mana ruang-ruang pendidikan yang sebelumnya ramai kini mulai sepi.

SEOUL - Lebih dari 4.000 sekolah dasar, menengah, dan atas di seluruh Korea Selatan telah ditutup karena populasi pelajar di negara itu menyusut. Ini imbas dari tingkat kelahiran yang sangat rendah di negeri ginseng tersebut.

Menurut angka terbaru Kementerian Pendidikan, yang diungkapkan pada hari Minggu oleh Anggota Parlemen Jin Sun-mee dari Partai Demokrat Korea yang berkuasa, 4.008 sekolah di bawah 17 kantor pendidikan regional di seluruh negeri telah ditutup sejauh ini karena jumlah siswa terus menurun.

Sekolah dasar merupakan mayoritas penutupan, dengan 3.674 sekolah ditutup secara permanen, dibandingkan dengan 264 sekolah menengah pertama dan 70 sekolah menengah atas. Dalam lima tahun terakhir saja, 158 sekolah telah ditutup, dan 107 sekolah tambahan diproyeksikan akan ditutup dalam lima tahun ke depan.

Tingkat kelahiran di Korea Selatan—terendah di dunia dengan tingkat kesuburan total tetap di bawah 0,8—adalah alasan utama di balik kontraksi ini. Laju penutupan sekolah juga menunjukkan bahwa penurunan pendaftaran diperkirakan akan semakin cepat di daerah-daerah provinsi daripada di wilayah ibu kota.

Jumlah penutupan sekolah terbanyak terjadi di Provinsi Jeolla Utara dengan 16 sekolah, diikuti oleh Provinsi Jeolla Selatan 15 sekolah, Provinsi Gyeonggi 12 sekolah, dan Provinsi Chungcheong Selatan 11 sekolah.

Prospek demografis negara secara keseluruhan menunjukkan bahwa penyusutan ini hanya akan semakin intensif dalam beberapa tahun mendatang, bahkan mungkin beberapa dekade.

Lembaga Pengembangan Pendidikan Korea yang dikelola negara memperkirakan bahwa jumlah siswa sekolah dasar, menengah, dan atas mencapai sekitar 5,07 juta tahun ini dan diproyeksikan akan menurun menjadi sekitar 4,25 juta pada tahun 2029—penurunan lebih dari 800.000 siswa hanya dalam enam tahun.

Angka tersebut kurang dari setengah angka pendaftaran lebih dari 10 juta yang tercatat pada tahun 1980-an.

Data kementerian juga mengungkapkan kesenjangan serius dalam pengelolaan lokasi sekolah yang ditutup. Dari 4.008 sekolah yang telah ditutup, 376 masih belum digunakan. Di antara sekolah-sekolah tersebut, 266 telah terbengkalai selama lebih dari satu dekade, dan 82 telah ditinggalkan selama lebih dari 30 tahun.

Menurut kantor anggota Parlemen, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lanjutan dan pemanfaatan kembali fasilitas sekolah lama tertinggal dari kecepatan penutupan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang pemborosan aset publik.

“Sejumlah besar sekolah telah ditutup, dan ini akan terus berlanjut seiring dengan penurunan jumlah siswa,” kata Jin, seperti dikutip Korea Times, Selasa (29/12/2025).

“Kita tidak boleh hanya berhenti pada penutupan sekolah, tetapi harus mengembangkan peta jalan jangka panjang untuk memanfaatkan kembali sekolah-sekolah tersebut sebagai aset bagi masyarakat setempat," imbuh dia.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan jadwal libur dalam rangka perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Selama periode Natal dan pergantian tahun tersebut, aktivitas perdagangan saham akan dihentikan sementara sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

Dalam pengumumannya, BEI menyampaikan libur bursa dimulai pada Kamis, 25 Desember 2025 untuk perayaan Natal atau kelahiran Yesus Kristus.

Libur dilanjutkan pada Jumat, 26 Desember 2025 sebagai cuti bersama Natal.

Selanjutnya, bursa juga tidak beroperasi pada Rabu, 31 Desember 2025, serta Kamis, 1 Januari 2026 bertepatan dengan libur Tahun Baru 2026.

Di sela rangkaian libur tersebut, perdagangan di pasar reguler BEI tetap dibuka kembali pada Senin, 29 Desember 2025 dan Selasa, 30 Desember 2025.

Pada dua hari tersebut, sesi perdagangan berlangsung normal dengan Sesi I dibuka pukul 09.00-12.00 WIB dan Sesi II pada pukul 13.30-15.49 WIB.

Setelah libur Tahun Baru, perdagangan bursa akan kembali berjalan pada Jumat, 2 Januari 2026.

Pada hari pertama perdagangan di awal tahun, BEI menetapkan penyesuaian jam perdagangan, yakni Sesi I pukul 09.00-11.30 WIB dan Sesi II pukul 14.00-15.49 WIB.

Kelahiran Nabi Isa Alaihissalam dalam Islam dan misinya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu hal dasar bagi keyakinan umat Islam.

Nabi Isa Alaihissalam atau Isa Al-Masih adalah salah satu dari 5 Nabi bergelar Ulul Azmi. Nabi Isa disebut di dalam ayat-ayat Al-Qur'ansebanyak 21 kali, disebut Al-Masih 11 kali, disebut Ibn Maryam 23 kali.

Bagi umat nasrani, Nabi Isa disebut dengan Jesus Christ (Yesus Kristus). Sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yasu' Al-Masih. Dalam bahasa Yahudi (yaitu bahasa Ivrit atau Ibrani), Nabi Isa disebut Yeshua. Kelahiran Nabi Isa pun menuai kontroversi, masing-masing agama memberikan argumennya sendiri.

Nurhidayat dalam tesisnya "Kisah Nabi Isa dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Sejarah)" Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar 2017 menyebutkan, ketika kelahiran Nabi Isa 'alaihissalam , tidak ada hal-hal yang khusus yang terdapat padanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menjadi manusia yang luar biasa nantinya.

Akan tetapi yang dialami oleh Maryam terdapat hal yang tidak biasa, karena Maryam mengandung tanpa berhubungan dengan seorang laki-laki. Ada keterangan berbeda antara umat Nasrani dan Islam mengenai orang tua Nabi Isa. Bagi umat Nasrani, Nabi Isa memiliki ayah yaitu Yususf an-Najar, sedangkan umat Islam menganggap bahwa Nabi Isa tidak memiliki ayah.

Menurut penuturan Injil, Nabi Isa lahir dari keluarga Raja Daud, ayahnya Yusuf dan ibunya adalah Maria. Akan tetapi, di antara empat Injil (Markus, Yahya, Matius dan Lukas) hanya Injil Matius dan Lukas yang menyatakan bahwa Yesus lahir dari darah Maryam dan perantaran Roh Kudus. Dalam Injil Markus dan Yahya menyatakan Yesus lahir tanpa dari darah Maryam tanpa dicampuri oleh seorang laki-laki. Jadi dalam kitab Injil sendiri terjadi perbedaan dalam hal ini.

Nurhidayat menerangkan, mengenai tempat kelahirannya juga ada dua pendapat yaitu pertama, Nabi Isa lahir di Nazaret di daerah Galilea. Kedua, Nabi Isa lahir di Betlehem di dekat Yerussalem sebagaimana dalam penuturan Injil Matius.

Mengenai kapan lahir Nabi Isa terdapat beberapa pendapat. Pendapat umum menyatakan bahwa Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember yang dikenal dengan Hari Natal. Ada pula yang menyebut tahun saja yaitu bertepatan 1 Masehi. Ada pula pendapat yang mengatakan tahun ke-7 dan ke-5 Masehi. Tetapi yang jelas tanggal, hari dan bulan serta tahun kelahiran Nabi Isa tidak dapat dipastikan, begitu juga mengenai ayah Yusuf.

Terkait tempat kelahiran Nabi Isa 'alaihissalam, Allah berfirman dalam Surah Maryam Ayat 22-23:

"Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku

mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Berdasarkan ayat itu, maka tergambar dalam Al-Qur'an bahwa Maryam melahirkan di tempat yang jauh dan tidak terjangkau oleh orang.

Menurut mufassir Quraish Shihab, mayoritas ulama menegaskan bahwa kelahiran Nabi Isa yakni kehamilan selama sembilan bulan, bukan seperti pendapat sementara bahwa itu terjadi hanya sekejap Nabi Isa dilahirkan dengan kalimat "kun fayakun".

Banyak ulama berpendapat nahwa lokasi yang dipilihnya adalah Baitul al-Lahm, sebuah daerah sebelah Selatan al-Qudus (Yerusalem) di Palestina, dan disanalah Nabi Isa dilahirkan. Maryam mengasingkan dirinya. Oleh sebab Maryam melahirkan seorang anak yang lahir tanpa bapak, sehingga takut akan kecaman orang lalu bersandar pada pohon kurma saat merasakan rasa sakit saat melahirkan. Dan tidak dijelaskan secara mendetail bahwa tempat kurma tersebut, tetapi yang pasti bukan tempat jorok.

Kelahirannya tanpa bapak, membuat sejumlah umatnya menganggap Nabi Isa sebagai Anak Tuhan. Bukan hanya dalam arti 'simbolis', melainkan benar-benar dalam arti 'biologis'. Seperti terbaca dalam Inijl Lukas 1:28-32: "Maka Malaikat itupun datanglah kepadanya serta berkata sejahterah lah engkau yang sudah beroleh anugrah Tuhanlah beserta engkau Maka terkejutlah ia sebab katanya demikian, serta berfikir akan pengertian salam ini. Maka kata Malaikat kepada Maryam, janganlah takut hai Maryam karena engkau sudah beroleh anugrah Allah. Sesungguhnya engkau akan hamil dan beranakkan seorang laki-laki maka hendaklah engaku namakan dia Yesus Maka ia akan menjadi besar, ia akan dikatakan anak Allah yang maha tinggi, maka Allah Tuhan kita mengaruniakan tahta Daud nenek moyangnya itu. dan tiadalah Yusuf bersetubuh dengan Maryam sehingga Maryam melahirkan seorang anak laki-laki lalu diberinya nama Yesus."

Allah Ta'ala membantah hal itu dalam Surah Yunus Ayat 68, Allah berfirman: "Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: "Allah mempuyai anak". Maha suci Allah; Dia-lah yang Maha Kaya; Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Fitnah Yahudi

Demikian pula perbedaan pendapat dalam hal tempat dan kapan Nabi Isa dilahirkan. Perihal kelahiran itu ternyata mengundang perhatian orang Yahudi sehingga Maryam dituduh berzina. Talmud menyatakan bahwa al-Masih terlahir sebagai anak haram, karena ibunya Maryam hamil ketika sedang haid.

Ia juga diselimuti oleh roh Esau. Berawal dari kelahiran inilah, sehingga kemudian orang-orang memuliakan Nabi Isa bahkan dianggap sebagai Tuhan oleh para pengikutnya di kemudian hari.

Dalam hal kelahiran Nabi Isa seperti yang telah disebutkan di atas maka sangat jelas bahwa Nabi Isa lahir tanpa bapak karena atas izin Allah. Nabi Isa tiada lain hanya utusan Allah sama seperti Nabi-nabi Allah lainnya.

Misi Nabi Isa Sebagai Rasul Allah

Setiap Nabi diutus oleh Allah Ta'ala memiliki tujuan atau misi dalam berdakwah. Adapun misi dakwah seorang nabi sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya. Nabi Isa adalah Nabi yang melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, yakni risalah Nabi Musa sebagaimana terdapat dalam Surah as-Shaf Ayat 6, Allah berfirman:

"Dan (ingatlah) ketika Isa Ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, Yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata."

Sejak usia enam tahun, Nabi Isa sudah memasuki perguruan Taurat. Ia memahami hukum Taurat lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Pada usia 12 tahun, dia bertanya jawab soal Taurat dengan orang- orang Yahudi yang jauh lebi tua, baik soal hukum sampai soal ketuhanan.

Setelah Nabi Isa berusia 30 tahun, Malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah untuk mengangkat Isa menjadi Rasul Allah, menyambung pelajaran yang pernah diajarkan rasul-rasul sebelumnya dan memberi kabar kepada manusia tentang kedatangan seorang Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam.

Menurut keterangan Perjanjian Baru dalam kitab Injil karangan Lukas 4:23: "Maka Yesus sendiri tatkala ia mulai mengajar, umurnya kira-kira 30 tahun, maka sangka orang ia itu anak Yusuf, anak Heli."

Sumber lain mengatakan bahwa setelah berumur 30 tahun, saudara sepupu Yahya bin Zakaria diakui sebagai guru oleh ulama Yahudi, Yesus dimandikan (dibabtis) sebagai isyarat pengakuan bahwa ilmunya sudah cukup untuk mengajar. Oleh Karena memandikan Yesus maka Yahya diberi gelar "Yahya Pembabtis" (Yohane de Dooper).

Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan kapan Nabi Isa diangkat menjadi Nabi, dan di mana tempatnya. Akan tetapi, perintah kenabian Nabi Isa dikenal sejak beliau lahir dan sejak berbicara kepada Bani Israil ketika masih dalam buaian. Seperti yang terdapat dalam Surah Maryam Ayat 30, Allah berfirman:

"Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi."

Setelah Yahya wafat, wahyu diturunkan kepada Nabi Isa. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Isa as sebagai tanda kenabian dan memberi kitab Injil. Hal ini tertuang dalam QS Ali-Imran Ayat 49, Allah berfirman:

"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus".

Salah satu misi Nabi Isa yakni memberitakan bahwa kemudian hari akan diutus oleh Allah seorang rasul, yakni Nabi Muhammmad SAW yang dibekali sebuah Kitab Suci (Al-Qur'an) yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya yang akan disampaikan kepada manusia.

Dalam QS as-Shaf Ayat 4, Allah berfirman:

"Dan (ingatlah) ketika Isa Ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, Yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata".

Setelah Nabi Isa dibaptis, maka semakin berani pula beliau mengoreksi para ulama Yahudi yang dianggap menyeleweng dalam ajaran Taurat. Dalam berdakwa Nabi Isa as terkenal sebagai seseorang yang sering berkelana (berpindah-pindah) tempat untuk membawa kabar gembira akan keselamatan. Diperjalanan Nabi Isa as melarang pengikutnya membawa tongkat, bekal, uang dan senjata.

Misi Nabi Isa as dalam berdakwah adalah menyiarkan agama yang benar, membongkar akan kesalahan dan kesesatan pendeta Yahudi yan telah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Musa yang sebenarnya. Bahkan terbukti kepada Nabi Isa bahwa mereka telah lupa dengan ajaran-ajaran yang diberikan Nabi Musa dalam kitab suci Taurat. Sudah banyak pula yang tidak kenal kepada Allah, Nabi Isa menyampaikan kehadirannya memerintahkan untuk menyembah Allah.

Hal itu diungkap dalam Surah az-Zukhruf Ayat 63-64, Allah berfirman:

"Dan tatkala Isa datang membawa keterangan Dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat10 dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku".

Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu Maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus".

Wallahu A'lam

Sumber Sejarah:

1. Nabi Isa yang ditulis oleh Hilmy Ali Sya'ban.

2. Qishas Al-Anbiya, Abdul wahhab al-Najjar.

3. Qishash Anbiya yang di tulis oleh Hadiyah Salim.

4. Al-Sirah Annabawiyah, Ibn Hisyam, Terjemahan.

5. Buku kisah teladan 25 nabi dan rasul karangan Mutiah Ahmad.

6. Isa Al-Masih dalam teologi Muslim, skripsi Azis Basuki.

7. Kematian dan penyaliban Nabi Isa dalam Tafsir al-Manar.

Pemerintah China akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap obat dan alat kontrasepsi, termasuk kondom, untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Beijing untuk membalikkan tren penurunan angka kelahiran yang berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi.

Mengutip Bloomberg, Jumat (19/12), dalam revisi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nya, konsumen akan dikenai PPN sebesar 13 persen untuk produk kontrasepsi yang sebelumnya dibebaskan sejak 1993.

Kebijakan bebas pajak tersebut diberlakukan ketika China masih menerapkan aturan satu anak dan aktif mengendalikan kelahiran.

Aturan pajak yang direvisi ini akan mulai berlaku pada Januari 2026. Pada saat yang sama, pemerintah memberikan insentif baru dengan membebaskan PPN untuk layanan pengasuhan anak, mulai dari tempat penitipan hingga taman kanak-kanak.

Selain layanan pengasuhan anak, pembebasan pajak juga diberikan untuk layanan perawatan lansia, penyandang disabilitas, serta berbagai layanan yang berkaitan dengan pernikahan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dan mendorong pembentukan rumah tangga baru.

Langkah tersebut mencerminkan perubahan arah kebijakan demografi China. Negara dengan populasi terbesar kedua di dunia itu kini beralih dari pembatasan kelahiran menjadi upaya aktif mendorong masyarakat memiliki lebih banyak anak.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah penduduk China terus menyusut. Pada 2024, jumlah kelahiran hanya mencapai 9,54 juta bayi, jauh menurun dibandingkan hampir 18,8 juta kelahiran sekitar satu dekade lalu saat kebijakan satu anak dicabut.

Pemerintah China sebelumnya telah meluncurkan berbagai kebijakan pro-kelahiran, termasuk pemberian bantuan tunai, peningkatan layanan pengasuhan anak, serta perpanjangan cuti melahirkan dan cuti ayah.

Beijing juga mengeluarkan pedoman untuk menekan angka aborsi yang tidak dianggap perlu secara medis.

Meski demikian, upaya tersebut menghadapi tantangan besar karena tingginya biaya membesarkan anak.

"Penghapusan pembebasan PPN ini lebih bersifat simbolis dan kecil kemungkinan berdampak besar, tetapi mencerminkan upaya membentuk lingkungan sosial yang mendorong kelahiran dan mengurangi aborsi," ujar demografer YuWa Population Research Institute He Yafu.