PLN terus mendukung pengembangan lapangan gas dengan menjadi pembeli jangka panjang untuk memastikan keekonomian hulu migas terpenuhi

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui penandatanganan empat perjanjian jual beli gas dan LNG dengan pelaku industri minyak dan gas nasional maupun internasional.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan PLN tidak lagi hanya menjual listrik, tetapi bertransformasi menjadi perusahaan energi berbasis digital melalui orkestrasi ekosistem energi primer, pembangkitan, hingga pelayanan pelanggan.

"PLN terus mendukung pengembangan lapangan gas dengan menjadi pembeli jangka panjang untuk memastikan keekonomian hulu migas terpenuhi. Keberlangsungan industri gas menjadi sangat penting dalam memastikan penyediaan listrik yang andal, efisien dan lebih hijau," katanya.

Penandatanganan yang dilakukan saat ajang IPA Convex 2026 di Banten, Rabu (20/5/2026) itu mencakup dua perjanjian jual beli LNG dan dua perjanjian jual beli gas (PJBG).

PLN EPI menandatangani heads of agreement (HoA) dengan South Hub LNG.

Pasokan LNG berasal dari wilayah kerja Muara Bakau, East Sepinggan, Ganal, dan West Ganal untuk periode 2027-2037 dengan total volume yang disepakati mencapai 11 MT atau sekitar 190 kargo LNG.

Selain itu, PLN EPI juga menandatangani HoA LNG dengan Masela PSC Contractor Parties untuk kontrak berdurasi 15 tahun sejak proyek mencapai commercial operation date (COD) sekitar 2032 dengan total volume 37,5 MT atau setara 640 kargo LNG.

Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan penandatanganan kontrak jangka panjang LNG ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memastikan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik sekaligus mendukung transisi energi berbasis gas.

"Penandatanganan kedua kontrak jual beli LNG jangka panjang ini memastikan adanya tambahan 48,5 juta ton atau sekitar 840 kargo LNG untuk periode 2027-2047 dalam mendukung transisi dan ketahanan energi nasional," katanya.

Sejalan dengan peran strategis PLN sebagai orkestrator energi nasional, kesepakatan ini akan mendukung pengembangan produksi gas nasional sebagai bagian dari ketahanan energi nasional.

"Dengan perkiraan nilai transaksi sebesar Rp360 triliun, kesepakatan ini akan menjadi salah satu pembuka jalan pengembangan lapangan gas baru baik di Masela yang ada di Maluku maupun lapangan gas Muara Bakau, East Sepinggan, Ganal dan West Ganal di Kalimantan Timur," tambah Rakhmad.

Kolaborasi PLN EPI dan produsen gas merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan energi nasional, lanjutnya.

Selain kedua kontrak LNG, PLN EPI juga menandatangani PJBG dengan Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) untuk memasok gas ke PLTGU Gresik sebesar 7-10 MMSCFD untuk periode 2026-2029 dan amendemen PJBG dengan PT Pertamina (Persero) untuk kebutuhan pembangkit listrik di Tanjung Batu dan Bontang.

Amendemen PJBG ini dilakukan untuk mengakomodasi penetapan alokasi gas dari Kementerian ESDM tanpa mengubah volume maupun harga.

"PLN EPI terus memperkuat sumber pasokan energi primer yang andal dan kompetitif agar kebutuhan pembangkit dapat terpenuhi secara berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional," kata Rakhmad.

Melalui penguatan kerja sama gas domestik dan LNG global, tambahnya, PLN EPI terus memperkuat keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik nasional sekaligus mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina EP (Pertamina EP) mendukung pemenuhan kebutuhan industri wilayah Jawa Barat (Jabar) dengan tanda tangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Cikarang Listrindo.

“Kesepakatan jangka panjang ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan energi dan berkontribusi positif terhadap daya saing industri di Jawa Barat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Perjanjian jual beli gas tersebut berlaku hingga 16 September 2035, akan mendukung pemenuhan kebutuhan industri wilayah Jawa Barat. Pasokan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP itu berasal dari Lapangan Akasia Bagus, Jatibarang Field, dengan total volume mencapai 20 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Kerja sama antara PT Pertamina EP dan PT Cikarang Listrindo tersebut merupakan langkah strategis dalam memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan bagi sektor industri nasional, khususnya di Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, PT Pertamina EP juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mendukung produksi dan operasi minyak dan gas bumi Wilayah Kerja Rokan, di Provinsi Riau. PJBG itu berlaku hingga 31 Desember 2030, dengan total volume mencapai 35 triliun British Thermal Unit (TBTU).

Melalui kedua perjanjian jual beli gas tersebut, ia mengatakan perusahaan memastikan penerimaan bagian negara atas penjualan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP di wilayah Jawa dan Sumatera, serta dan memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta pembeli gas terproses menandatangani lima amendemen perjanjian jual beli gas terproses (PJBG Terproses).

Penandatanganan tersebut disaksikan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, serta Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti, di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Penandatanganan amendemen ini merupakan bagian dari implementasi surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pelaporan produksi dan lifting Natural Gas Liquid (NGL).

Sebelumnya, telah dilaksanakan serangkaian proses negosiasi antara pihak penjual dan pembeli gas terproses hingga mencapai kesepakatan bersama.

Lima amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Terproses yang ditandatangani, yaitu:

1. Amendemen Kedua PJBG Terproses antara PT Pertamina EP dengan PT Pertamina Gas
2. Amendemen Ketiga PJBG Terproses antara PT Pertamina EP dengan ESSA Industries
3. Amendemen Kesatu PJBG Terproses antara PT Pertamina EP dengan PT Bina Bangun Wibawa Mukti

4.Amendemen Kedua PJBG Terproses antara PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, PT Pertamina EP, Kodeco Energy Co Ltd, dan PT Mandiri Madura Barat dengan PT Pertamina Gas

5.Amendemen Kedua PJBG Terproses antara Petronas Carigali Ketapang II Limited dengan PT ArsyEnergy Resources

Dengan produksi LPG sekitar 1.000 metric ton (MT), penyesuaian pencatatan ini diperkirakan dapat menambah pencatatan lifting minyak bumi sekitar 11.693 barel per hari (bph).

Ke depan, sejumlah fasilitas produksi LPG di berbagai wilayah kerja di Indonesia diharapkan turut mengimplementasikan pencatatan dan pelaporan serupa, di antaranya:

• LPG Plant Cilamaya, Jawa Barat
• LPG Plant PT Sumber Aneka Gas, Jawa Timur
• Rencana pembangunan LPG Tomori, Sulawesi
• Rencana pembangunan LPG Jambi Merang

Implementasi ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelaporan produksi serta membantu pencapaian target lifting nasional. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan penandatanganan amendemen ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola industri hulu migas nasional.

“Langkah ini bukan hanya sekadar penyesuaian administratif, tetapi merupakan upaya penting dalam memperkuat tata kelola pencatatan produksi dan lifting migas nasional, sehingga tercatat lebih akurat, transparan, dan selaras dengan kebijakan pemerintah,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Menurut Djoko, implementasi pencatatan NGL sebagai lifting minyak bumi merupakan bagian dari penyempurnaan tata kelola sektor hulu migas.

“Ini menunjukkan bahwa kita terus melakukan penyempurnaan tata kelola industri hulu migas, agar potensi produksi yang ada dapat tercatat secara optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara,” tambahnya.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Desti Melanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh KKKS sebagai penjual gas terproses, para pembeli gas, serta tim SKK Migas yang telah mendukung implementasi pencatatan dan pelaporan lifting NGL.

“Pencatatan ini dilakukan dengan menyesuaikan pengelompokan komoditas NGL menjadi lifting minyak bumi. Implementasi pencatatan tersebut telah dilaksanakan sejak 1 Maret 2026,” tutur Desti.

Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung finalisasi amandemen perjanjian gas terproses tersebut. “Sejak 1 Maret 2026, produksi NGL secara resmi telah dicatatkan dan dilaporkan sebagai bagian dari komoditas minyak bumi,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Revisi Prosedur Teknis Penyaluran Gas Terproses antara pihak Penjual dan Pembeli. Penandatanganan turut dilakukan oleh Kepala Divisi Produksi dan Pemeliharaan Fasilitas (PPF) SKK Migas, Desta Andra Djumena, dan disaksikan oleh Pjs Deputi Eksploitasi SKK Migas, Surya Widyantoro.

(Febrina Ratna Iskana)