Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) sepanjang 2023 sampai dengan 2026 telah menggelontorkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp7 triliun untuk pengembangan teknologi informasi.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam agenda Ngopi Bareng Media di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

“Kalau IT, memang kita menggunakan capex dari multi years, dari 2023 sampai dengan 2026 itu sekitar Rp7 triliun, jadi selama 4 tahun itu,” ungkapnya, Rabu (1/7/2026).

Dia mengatakan, transformasi teknologi menjadi kebutuhan strategis seiring pesatnya digitalisasi industri keuangan dan pertumbuhan bisnis BSI. Transformasi ini juga akan menjadi langkah perseroan mencapai visi menjadi Top 5 Global Islamic bank serta aspirasi memiliki nasabah 40 juta tahun 2030.

Adapun, bank syariah terbesar di Indonesia ini telah merampungkan transformasi sistem IT sebagai fondasi percepatan bisnis dan penguatan layanan digital.

Pada Mei 2026, Anggoro menuturkan bahwa BSI telah menyelesaikan migrasi core banking dari R10 ke R24, menjadikannya sebagai salah satu proyek teknologi terbesar BSI dengan melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi.

Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan OJK dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Transformasi tersebut meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses Close of Business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk. Saat ini availability all channell BSI 99,99% sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lancar.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10%. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” tuturnya.

Transformasi teknologi dan ekspansi bisnis berdampak positif terhadap kinerja perseroan. Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 % secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, total aset BSI mencapai Rp444 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Wholesale Banking PT Bank KB Indonesia Tbk. Widodo Suryadi tercatat membeli saham BBKP dengan jumlah total mencapai 1 juta lembar pada 30 Juni 2026. Tujuan transaksi adalah investasi.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (1/7/2026), Widodo Suryadi membeli saham BBKP sebanyak 1 juta lembar dengan harga Rp50 per saham. Dengan demikian, total nilai transaksi mencapai sekitar Rp50,00 juta.

Seiring dengan langkah tersebut, Widodo Suryadi kini menggenggam 1 juta lembar saham. Nilai itu setara 0,000538%. Sebelum transaksi, Widodo tercatat belum memiliki saham BBKP.

Adapun sepanjang hari ini, Rabu (1/6/2026) saham BBKP bergerak di rentang Rp50—Rp51 per saham. Sepanjang tahun berjalan, saham perseroan tercatat turun sebesar 33,77% (year to date/YtD) atau 26 poin.

Pada kuartal I/2026, KB Bank tercatat menyalurkan kredit sebesar Rp43,19 triliun. Realisasi itu tumbuh 2,61% secara tahunan (year on year/YoY). Kinerja positif itu turut didorong oleh peningkatan kredit lancar sebesar 4,76% YoY menjadi Rp34,02 triliun.

Pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) perseroan meningkat signifikan 97,28% YoY menjadi Rp363 miliar, sejalan dengan perbaikan Net Interest Margin (NIM) yang naik menjadi 2,09%, dibandingkan 1,09% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) pada kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp41,52 triliun. Di tengah fokus pada peningkatan kualitas pendanaan, KB Bank mencatat pertumbuhan dana murah (current account savings account/CASA) sebesar 5,74% YoY menjadi Rp13,09 triliun.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie menyampaikan, kinerja kuartal I/2026 menunjukkan KB Bank terus berada di jalur yang tepat, dengan perbaikan yang tercermin dari pertumbuhan kredit, penguatan dana murah, peningkatan margin bunga bersih, dan PPOP yang kembali positif.

Meski demikian, pihaknya menyadari masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam kualitas kredit, fundamental bisnis secara keseluruhan, serta penguatan struktur permodalan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

“Fokus kami ke depan adalah menjaga momentum ini melalui pertumbuhan berkualitas, pengelolaan risiko yang disiplin, serta penguatan sinergi dengan KB Financial Group,” tutur Kunardy dalam keterangannya beberapa waktu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat menjadi salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional sekaligus mengurangi risiko pemadaman listrik berskala besar (blackout).

Menurut Feiral, berbeda dengan pembangkit listrik berbasis cuaca seperti tenaga surya atau angin, panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai baseload atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional.

"Menurut saya, panas bumi bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama sebagai bagian dari antisipasi risiko blackout. Karakternya stabil, dapat beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan bisa berperan sebagai baseload di sistem kelistrikan," kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan antisipasi blackout tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis pembangkit, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun sistem kelistrikan yang lebih tangguh. Dalam konteks tersebut, panas bumi memiliki nilai strategis karena potensinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia," ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW) atau hampir 40 persen dari total cadangan panas bumi dunia. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai sekitar 2,7 GW, atau sekitar 12 persen dari total cadangan yang tersedia.

Masih besarnya potensi yang belum dimanfaatkan, kata Feiral, membuka peluang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Ia menilai pengembangan panas bumi juga sejalan dengan target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menargetkan kapasitas panas bumi mencapai 5,2 GW. Target tersebut dinilai cukup ambisius, tetapi masih realistis apabila didukung kebijakan dan investasi yang memadai.

Meski demikian, Feiral mengingatkan pengembangan panas bumi tidak bisa berdiri sendiri. Keandalan sistem kelistrikan nasional juga bergantung pada penguatan jaringan transmisi dan distribusi, peningkatan cadangan daya, pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), penyediaan pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, serta diversifikasi sumber energi.

Menurut dia, berbagai aspek tersebut harus dikembangkan secara bersamaan agar sistem kelistrikan memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang lebih baik ketika terjadi gangguan.

Bisnis.com, PEKANBARU - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCoc sub Holding PTPN III (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp7,08 triliun pada tahun buku 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Nilai tersebut meningkat 90,3% dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp3,72 triliun.

Kinerja keuangan ini disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025. Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.

“Alhamdulillah, laba bersih setelah pajak (Net Profit) tahun 2025 mencapai angka Rp7,08 triliun atau 90,3% lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp3,72 Triliun,” kata Jatmiko Santosa, Direktur Utama PalmCo, dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta, Selasa (30/06/2026).

Di samping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp14.223,-/Kg atau 10,4% di atas 2024, Perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.

“Pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10% di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90% di tengah berbagai tantangan,” bebernya.

Sejak didirikan dalam tiga tahun terakhir, laba bersih PalmCo terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Setelah mencatat laba Rp2,53 triliun pada 2023, kinerja perusahaan naik menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, dan kemudian melonjak hingga Rp7,08 triliun pada 2025. Perseroan menyebut capaian tersebut sebagai tingkat profitabilitas tertinggi selama periode transformasi perusahaan.

Selain laba bersih, indikator keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan. EBITDA meningkat menjadi Rp 13,27 triliun atau naik 46% dibandingkan Rp 9,09 triliun pada 2024. Sementara itu, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) mencapai 9,2%.

Secara operasional, PalmCo memproduksi 2,70 juta ton CPO sepanjang 2025. Volume tersebut meningkat 7,87% dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta ton.

Meski demikian, manajemen menilai hasil tersebut bukan merupakan akhir dari proses transformasi. Perusahaan menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek operasional, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi guna menjaga keberlanjutan kinerja.

"Capaian ini menjadi milestone, tapi bukan garis akhir. Masih banyak ruang untuk terus tumbuh mengoptimalkan kinerja operasi dan finansial agar terus memberikan manfaat maksimal" ujar Jatmiko.

Tidak hanya mencatat rekor dari sisi internal perusahaan, PalmCo juga memastikan pertumbuhan Perusahaan sejalan dengan produktifitas dan kesejahteraan petani mitra. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada tahun 2025 PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif secara nasional dengan 6.672 hektare pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Petani plasma binaan juga mampu meraih produktifitas mumpuni di atas standar nasional mencapai rata-rata 20,18 ton TBS perhektar pertahun yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

Di sisi lain, PalmCo juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan hilirisasi industri sawit, termasuk optimalisasi produk turunan sawit sebagai bahan baku renewable biogasoline untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“Semoga PalmCo dapat menjalankan dengan baik seluruh amanat yang diembankan pemerintah, berkontribusi maksimal dalam kemandirian pangan dan energi negeri,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkap sejumlah driver ojol saat ini masih dikenakan biaya aplikasi di atas 8%, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online yang seharusnya berlaku hari ini, Rabu (1/7/2026).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan struktur tarif yang dibebankan kepada pengemudi Gojek-Grab saat ini masih jauh dari kata adil karena adanya manipulasi komponen biaya tambahan di luar potongan komisi utama.

Biaya aplikasi yang dibebankan kepada para pengemudi pun, kata Lily, masih tinggi.

“Faktanya hari ini potongan lebih dari 8% yaitu berkisar 16% - 24% untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua (motor). Contohnya konsumen membayar Rp 34.000,” ujar Lily kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dalam rincian perhitungannya, ketika konsumen membayar Rp34.000, platform langsung mengambil Biaya Aplikasi Rp5.000 dan Biaya Asuransi Perjalanan Rp1.000 ke keuntungan mereka dengan total sebesar Rp6.000. Kemudian sisanya senilai Rp28.000 dipotong lagi 8% untuk platform sebesar Rp2.240. Alhasil, pengemudi hanya memperoleh pendapatan bersih Rp25.760, yang mengindikasikan akumulasi potongan aplikasi mencapai 24% dari uang pembayaran konsumen.

Di sisi lain, SPAI konsisten menolak bila potongan aplikasi 8% yang diterapkan platform hanya berlaku bagi pengantaran penumpang dengan motor. Berdasarkan ketentuan hukum, Peraturan Presiden jelas berbunyi untuk melindungi Pekerja Transportasi Online.

Artinya, relaksasi tarif ini wajib berlaku universal untuk semua ojol, taksi online, dan kurir kargo yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang, termasuk makanan, dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih.

Pembatasan sepihak oleh aplikator diklaim sebagai praktik diskriminatif karena membeda-bedakan sesama pekerja transportasi berbasis aplikasi. Padahal, risiko dan kondisi kerja yang dialami di lapangan serupa, yakni berada di bawah standar hukum ketenagakerjaan akibat ketidakpastian upah, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari, serta tingkat kerawanan kecelakaan yang tinggi di jalan raya.

SPAI mencermati ketidakpastian kebijakan pemerintah selama ini terhadap pengemudi disebabkan karena pemerintah dan platform belum mengakui status pekerja bagi pekerja transportasi online. Dampak regulasi yang menggantung ini membuat pendapatan riil pengemudi merosot hingga ke kisaran Rp100.000 per hari, jauh di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp5,7 juta.

Ketiadaan payung hukum hubungan kerja formal juga membuat para pengemudi kehilangan akses terhadap fasilitas perlindungan mendasar yang menjadi hak normatif kaum buruh.

“Selain itu para pekerja transportasi online juga tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, dukungan pekerja disabilitas, jaminan sosial, membentuk serikat pekerja dan perundingan kerja bersama,” kata Lily.

Melihat rantai persoalan kesejahteraan yang terus berulang, SPAI mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu telah disetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan didesak segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja resmi pada pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru demi kepastian iklim usaha yang berkeadilan.

PT Pertamina (Persero) mencatat sejumlah capaian positif sepanjang tahun buku 2025.

Hal ini dimulai dari laba bersih Rp55,2 triliun, mempertahankan produksi migas di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), hingga memasok 70 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pertamina membukukan pendapatan sebesar US$70,89 miliar atau setara Rp1.167,99 triliun dengan EBITDA mencapai US$11,43 miliar atau Rp188,33 triliun.

Selain mencetak laba, Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

Perseroan turut merealisasikan investasi di dalam negeri senilai US$5,9 miliar atau Rp97,2 triliun serta menyerap Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun.

Di sektor hulu, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta BOEPD. Sementara di sektor pengolahan, kilang Pertamina membukukan Yield Valuable Product sebesar 83,7 persen dengan volume pengolahan mencapai 333 juta barel sepanjang 2025.

Pada bisnis hilir, Pertamina memasok sekitar 70 persen kebutuhan BBM nasional. Volume transmisi gas juga tumbuh 4 persen menjadi 587 BSCF, sedangkan volume niaga gas mencapai 305 juta MMBTU.

Di bidang energi baru dan terbarukan, produksi listrik meningkat 3 persen menjadi 8.711 GWh. Perseroan juga berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025 melalui berbagai program dekarbonisasi.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan capaian tersebut menunjukkan Pertamina mampu menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika industri energi global.

Hal itu juga sekaligus memperkuat transisi menuju energi yang lebih rendah karbon.

"Secara keseluruhan, capaian tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan," ujar Simon.

Menurutnya, capaian tersebut juga menjadi wujud tanggung jawab Pertamina untuk memastikan energi tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta berbagai sektor strategis.

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCoc sub Holding PTPN III (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp7,08 triliun pada tahun buku 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

"Nilai tersebut meningkat 90,3 persen dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp3,72 triliun," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Kinerja keuangan itu disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025.

Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.

“Alhamdulillah, laba bersih setelah pajak (net profit) tahun 2025 mencapai angka Rp7,08 triliun atau 90,3 persen lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp3,72 triliun,” sebut Jatmiko dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta.

Disamping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp14.223 per kilogram atau 10,4 persen di atas 2024, perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.

“Pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10 persen di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90 persen di tengah berbagai tantangan,” bebernya.

Sejak didirikan dalam tiga tahun terakhir, laba bersih PalmCo terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Setelah mencatat laba Rp2,53 triliun pada 2023, kinerja perusahaan naik menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, dan kemudian melonjak hingga Rp7,08 triliun pada 2025.

Perseroan menyebut capaian tersebut sebagai tingkat profitabilitas tertinggi selama periode transformasi perusahaan.

Selain laba bersih, indikator keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan. EBITDA meningkat menjadi Rp13,27 triliun atau naik 46 persen dibandingkan Rp9,09 triliun pada 2024. Sementara itu, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) mencapai 9,2 persen.

Secara operasional, PalmCo memproduksi 2,70 juta ton CPO sepanjang 2025. Volume tersebut meningkat 7,87 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta ton.

Meski demikian, manajemen menilai hasil tersebut bukan merupakan akhir dari proses transformasi. Perusahaan menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek operasional, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi guna menjaga keberlanjutan kinerja.

"Terimakasih atas dukungan penuh pemegang saham. Apresiasi untuk kerja keras seluruh insan Perseroan. Capaian ini menjadi milestone, tapi bukan garis akhir. Masih banyak ruang untuk terus tumbuh mengoptimalkan kinerja operasi dan finansial agar terus memberikan manfaat maksimal" ujar Jatmiko.

Tidak hanya mencatat rekor dari sisi internal perusahaan, PalmCo juga memastikan pertumbuhan perusahaan sejalan dengan produktifitas dan kesejahteraan petani mitra.

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada tahun 2025 PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif secara nasional dengan 6.672 hektare pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Petani plasma binaan juga mampu meraih produktifitas mumpuni di atas standar nasional mencapai rata-rata 20,18 ton TBS per hektare per tahun yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

Di sisi lain, PalmCo juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan hilirisasi industri sawit, termasuk optimalisasi produk turunan sawit sebagai bahan baku renewable biogasoline untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“Semoga PalmCo dapat menjalankan dengan baik seluruh amanat yang diembankan pemerintah, berkontribusi maksimal dalam kemandirian pangan dan energi negeri,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung tengah mengakselerasi peningkatan cakupan layanan air bersih melalui rencana investasi pembangunan jaringan pipa air baku dari Waduk Saguling dan Cirata. Langkah ini diproyeksikan mampu mendongkrak akses layanan perpipaan guna mengejar target 40%.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa proyek infrastruktur tersebut dirancang untuk menyuplai air baku dengan kapasitas mencapai 3.500 liter per detik. Namun, hingga saat ini realisasi investasi tersebut masih menghadapi tantangan pada proses persetujuan administratif.

"Kita sedang melanjutkan pembicaraan investasi pembangunan pipa dari Saguling dan Cirata sebanyak 3.500 liter per detik ke Kota Bandung. Semua sudah siap, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan persetujuan dari Indonesia Power," ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Farhan menjelaskan proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait jaminan ketersediaan air saat musim kemarau. Menurutnya, fluktuasi debit air di kawasan pembangkit listrik menjadi faktor krusial yang harus dipertimbangkan.

"Dalam keadaan musim kemarau, kalau air di Indonesia Power (Saguling) kurang, ya kita tidak bisa dapat air. Maka itu masih jadi pembicaraan secara teknis yang tidak mudah sama sekali," katanya.

Guna menyiasati keterbatasan pasokan, Pemkot Bandung juga tengah menggulirkan inovasi melalui teknologi penyulingan atau filterisasi air Sungai Cikapundung. Air hasil olahan tersebut direncanakan untuk memenuhi kebutuhan domestik di luar konsumsi minum.

"Air Sungai Cikapundung akan digunakan sebagai air bersih untuk kepentingan non-konsumsi, seperti untuk bersih-bersih, mandi, dan lain-lain," jelas Farhan.

Mengenai target layanan, Farhan menuturkan pemerintah saat ini fokus meningkatkan cakupan secara bertahap dari 38% menuju 40%. Peningkatan secara moderat ini diambil sebagai pilihan yang paling realistis di tengah keterbatasan sumber air baku di wilayah Kota Bandung.

"Kalau sekarang kita masih mengejar 40% dulu, dari 38% ke 40%. Kenapa tidak bisa langsung ke 100%? Karena sumber air baku di Kota Bandung sudah tidak ada. Kita membeli semuanya dari provinsi dan kabupaten," ungkapnya.

Di sisi lain, Pemkot Bandung terus berupaya menekan tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) pada jaringan distribusi. Farhan menyebut, tingkat kebocoran yang sebelumnya mencapai 40% kini telah berhasil ditekan menjadi 37% berkat kerja sama intensif dengan sejumlah mitra strategis serta dukungan teknis dari Pemerintah Jepang.

Bisnis.com, MALANG — Emiten produsen tisu dan kertas PT Suparma Tbk. (SPMA) akan mengejar penjualan bersih sebesar Rp3 triliun pada 2026, naik sekitar 7,1% dibanding target tahun sebelumnya, seiring ekspansi kapasitas produksi melalui investasi mesin kertas baru dan membaiknya permintaan produk kertas.

Direktur SPMA Hendro Luhur mengungkapkan, hingga lima bulan pertama 2026, perseroan telah membukukan penjualan bersih sebesar Rp1,17 triliun atau setara 39,1% dari target tahunan.

"Volume penjualan mencapai 92.960 metrik ton atau sekitar 36,5% dari target penjualan 255.000 metrik ton tahun ini. Sementara itu, realisasi produksi tercatat 97.994 metrik ton atau 39,2% dari target produksi 250.000 metrik ton," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Selasa (30/6/2026)

Dia menyebut, manajemen optimistis target tersebut dapat dicapai seiring peningkatan kapasitas produksi dan beroperasinya mesin kertas (Paper Machine/PM) 11 yang dijadwalkan mulai beroperasi secara komersial pada kuartal IV/2026.

Untuk mendukung proyek tersebut, kata dia, Suparma mengalokasikan belanja modal sekitar US$23 juta. Perseroan telah menandatangani kontrak pembelian mesin utama PM 11 dari pemasok asal Finlandia senilai €6,35 juta pada Februari 2025. Pendanaan proyek berasal dari kas internal sekitar US$6 juta, sedangkan sisanya akan diperoleh melalui fasilitas kredit investasi dari perbankan.

"Mesin baru tersebut diproyeksikan menambah kapasitas terpasang hingga 27.000 metrik ton per tahun sehingga memperkuat kemampuan produksi perseroan dalam memenuhi permintaan pasar," ungkapnya.

Di sisi lain, menurutnya, Suparma berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja sepanjang 2025. Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp2,74 triliun atau meningkat 0,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang kenaikan volume penjualan sebesar 2,5% menjadi 235.100 metrik ton, terutama berasal dari produk kraft yang tumbuh 5,5% dan duplex sebesar 1,5%.

"Efisiensi biaya produksi turut menopang profitabilitas. Beban pokok penjualan turun 0,45% dibandingkan 2024 sehingga laba kotor meningkat 5,23% menjadi Rp434,4 miliar dari sebelumnya Rp412,8 miliar. Alhasil, margin laba kotor naik menjadi 15,9% dari 15,1% pada tahun sebelumnya," jelasnya.

Meski demikian, lanjut dia, perseroan mencatat kenaikan beban operasional. Beban penjualan meningkat 1,5%, sedangkan beban umum dan administrasi naik 12,2%, seiring kenaikan biaya gaji dan upah masing-masing sebesar 5,9% pada beban penjualan serta 9,6% pada beban umum dan administrasi.

"Melalui peningkatan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan target penjualan yang lebih tinggi, Suparma berharap dapat memperkuat posisi di industri kertas nasional sekaligus menangkap pertumbuhan permintaan pasar pada 2026," tuturnya.

Hendro menambahkan, meski membukukan laba komprehensif sebesar Rp104,8 miliar pada 2025 atau meningkat 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya, perseroan memutuskan tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026.

"Perseroan menetapkan pembentukan dana cadangan wajib sebesar Rp20 miliar. Adapun sisa laba akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, mendukung pengembangan usaha, serta membiayai sejumlah proyek investasi strategis," katanya.

Dia melanjutkan, alokasi investasi tersebut antara lain untuk meningkatkan kapasitas mesin Refuse Derived Fuel (RDF), pembangunan fasilitas dan mesin pendukung Mesin Kertas (Paper Machine/PM) 11, serta peningkatan kualitas mesin pengolahan kertas bekas (de-inking machine), mesin cetak, instrumen Quality Assurance (QA), dan gedung perkantoran.

Sebagai gantinya, RUPS yang digelar pada 30 Juni 2026 menyetujui pembagian dividen saham melalui kapitalisasi saldo laba dengan nilai maksimal Rp492,04 miliar atau setara paling banyak 1.230.095.230 saham baru.

"Perseroan menetapkan rasio pembagian dividen saham sebesar 100:30, yakni setiap pemegang 100 saham lama dengan nilai nominal Rp400 per saham berhak memperoleh 30 saham baru dengan nilai nominal yang sama," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel hari ini, Selasa (30/6/2026), menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham.

Dalam keterangan resminya, MTEL menuturkan dividen ini setara dengan 98% dari laba bersih perseroan.

“Para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham, setara dengan 98% dari laba bersih Perseroan,” ujar manajemen MTEL, Selasa (30/6/2026).

Manajemen mengungkapkan payout ratio tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di industri dan merupakan tahun kedua berturut-turut Mitratel membagikan dividen dengan payout ratio sebesar 98%.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan kinerja tahun 2025 mencerminkan kekuatan fundamental bisnis Mitratel sekaligus menjadi landasan bagi fase pertumbuhan berikutnya.

“Kami terus menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui dividen yang konsisten, investasi pada peluang pertumbuhan baru, dan transformasi menuju Next-Generation Tower Company. Dengan fondasi tersebut, kami optimistis dapat terus memperkuat kepemimpinan Mitratel sebagai perusahaan infrastruktur digital terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara,” ujar Theodorus.

Sepanjang tahun buku 2025, Mitratel membukukan pendapatan sebesar Rp9,53 triliun, EBITDA sebesar Rp7,83 triliun, serta laba bersih sebesar Rp2,12 triliun, didukung model bisnis berbasis recurring revenue, profitabilitas yang tinggi, dan arus kas operasional yang kuat.

MTEL juga terus meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui kenaikan tenancy ratio menjadi 1,57x, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset, serta memperkuat bisnis fiber optik dengan penambahan 6.160 km jaringan secara organik sehingga total jaringan mencapai 57.199 km.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, Fiber Billable Length meningkat menjadi 70.618 km, mendorong pertumbuhan pendapatan segmen fiber optik sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan portofolio lebih dari 40.000 menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik yang terus berkembang, MTEL semakin memperkokoh posisinya sebagai pemimpin infrastruktur telekomunikasi digital di Indonesia sekaligus menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 GW sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal menjadi syarat mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menegaskan penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan . Terutama untuk memastikan keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo menegaskan, transisi energi bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga memastikan kesiapan SDM untuk mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan.

”Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” katanya dalam forum Bincang Energi bertajuk “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek dimulai, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. ”Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” tegasnya.

Pencapaian target 100 GW tidak hanya berkaitan dengan kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik dapat menjangkau desa dan daerah terpencil serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama ini, sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utamanya mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses suku cadang, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring).

Plt Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan, pencapaian target 100 GW membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang kuat. METI percaya target 100 GW bisa dicapai jika seluruh ekosistem bergerak bersama.

Menurutnya, tantangan mencapai target 100 GW harus dapat kita atasi bersama. Mulai dari masalah ketersediaan lahan, keterbatasan teknis intermitensi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, kepastian hukum, kebijakan dan peraturan, rantai pasok industri, serta yang tak kalah penting adalah persiapan sumber daya manusia. ”Kapasitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan SDM energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs SECO mengembangkan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak dimulai pada 2020, program ini telah menghasilkan lebih dari 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang kompeten. Pada Fase 2 (2025–2028), cakupan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menegaskan keberlanjutan pemanfaatan PLTS di daerah sangat bergantung pada kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS. Mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri.

“Inilah tujuan kami melalui program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan balai pelatihan vokasi yang didukung oleh Pemerintah Swiss dan Indonesia melalui proyek RESD,” jelasnya.

Tapanuli Selatan: Menjelang dimulainya pengisian awal (impounding) Bendungan PLTA Batangtoru berkapasitas 510 megawatt (MW), PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE) memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi keselamatan bendungan dan pengisian awal waduk.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami setiap tahapan proses sekaligus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, diikuti oleh 98 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga warga yang berada di sekitar area proyek.

Manajer Sosial Komunikasi PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE), Arie Dedy Puspita, mengatakan bahwa sosialisasi ini bukan hanya merupakan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga wujud komitmen perusahaan untuk membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

"Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen PT NSHE untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pengisian awal waduk, aspek keselamatan bendungan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dipersiapkan," kata Arie dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.

"Kami berharap komunikasi yang terbuka dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kelancaran proses impounding sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di sekitar area proyek," imbuh Arie.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Camat Sipirok, Danramil 03 Sipirok, Manajemen PLTA Batangtoru, serta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya, peserta memperoleh penjelasan mengenai kesiapan teknis bendungan, rencana pelaksanaan pengisian awal waduk, mekanisme keselamatan bendungan, serta menyaksikan penayangan video profil PLTA Batangtoru dan Simulasi Rencana Tindak Darurat (RTD).

Pengisian waduk dilakukan bertahap

Dalam pemaparannya, Manajemen PLTA Batangtoru juga menjelaskan bahwa seluruh struktur utama bendungan, sistem hidromekanikal, dan fasilitas pendukung telah selesai dibangun serta melalui serangkaian pengujian sesuai standar teknis yang berlaku.

Pengisian awal waduk direncanakan secara bertahap selama kurang lebih dua minggu. Selama proses tersebut, debit aliran sungai ke wilayah hilir tetap dijaga sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di sepanjang aliran Sungai Batangtoru.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat, PT NSHE juga telah memasang papan informasi dan rambu peringatan di lima titik strategis di kawasan hulu bendungan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin memahami area genangan dan dapat beraktivitas dengan lebih aman selama proses pengisian waduk berlangsung.

PT NSHE meyakini bahwa keberhasilan proses impounding tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis bendungan, tetapi juga oleh kesiapan seluruh pihak yang terlibat.

Karena itu, perusahaan akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan, keselamatan, dan kolaborasi bersama pemerintah serta masyarakat agar setiap tahapan menuju operasional PLTA Batangtoru dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat bagi penyediaan energi bersih yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)