Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai implementasi kebijakan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak akan menimbulkan persoalan serius bagi industri perbankan, termasuk risiko kelebihan likuiditas valuta asing (valas).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengawasan terhadap potensi penumpukan likuiditas valas tetap mengacu pada ketentuan posisi devisa neto (PDN) atau net open position yang selama ini menjadi instrumen utama pengelolaan eksposur valas bank.

"Net open position kan sudah merupakan regulasi yang paling penting buat kita. Jadi selama eksposur itu tidak melampaui batas, sebetulnya masih bisa dikelola," ujar Dian ketika ditemui di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah mulai menerapkan reformasi tata kelola ekspor SDA sejak 1 Juni 2026. Dalam skema baru tersebut, eksportir diwajibkan menempatkan dana DHE SDA di dalam negeri, dengan sebagian besar pengelolaan dana dilakukan melalui tiga bank Himbara yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut Dian, dampak kebijakan tersebut terhadap likuiditas perbankan masih perlu dilihat setelah implementasi berjalan karena karakteristik DHE merupakan arus dana (flow) yang sangat bergantung pada realisasi ekspor dan mekanisme pelaksanaannya.

Meski demikian, ia memperkirakan proses transisi menuju sistem baru tidak akan menghadapi hambatan berarti. Apalagi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah pengecualian bagi eksportir yang memiliki hubungan dagang dengan negara-negara yang terikat perjanjian perdagangan dengan Indonesia.

"Kita belum tahu realisasinya seperti apa, tetapi saya perkirakan akan ada masa transisi dan mudah-mudahan tidak terlalu sulit dilalui karena sebenarnya sudah ada pengalaman sebelumnya," kata Dian.

Dia menambahkan, rincian mengenai pengecualian dan ketentuan teknis pelaksanaan masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah maupun Bank Indonesia.

"Saya memprediksi isu yang terkait DHE ini sebenarnya tidak terlalu rumit dan tidak akan terlalu sulit," ujarnya.

Di sisi lain, Dian juga menilai kebijakan tersebut tidak akan menyebabkan lonjakan biaya dana (costof fund) perbankan secara signifikan.

Menurutnya, keberadaan sejumlah relaksasi dan pengecualian membuat dampak kebijakan kemungkinan hanya akan dirasakan oleh segmen atau industri tertentu.

"Saya perkirakan tidak. Apalagi ada pengecualian dan lain sebagainya. Mungkin perubahannya hanya dalam konteks industri tertentu saja," katanya.

Kebijakan baru DHE SDA sebelumnya sempat menuai respons dari sejumlah bank swasta yang selama ini turut mengelola rekening khusus DHE eksportir. Dengan penunjukan bank Himbara sebagai pengelola utama dana tersebut, muncul kekhawatiran terjadinya perpindahan dana dalam jumlah besar dari bank swasta ke bank pelat merah.

Menanggapi hal itu, Dian menilai dampaknya masih bergantung pada aturan pelaksanaan yang sedang disusun pemerintah.

Menurut dia, bank swasta yang selama ini mengelola rekening DHE memang berpotensi melakukan penyesuaian bisnis. Namun, perubahan tersebut belum tentu signifikan apabila nantinya masuk dalam kategori pengecualian yang diperbolehkan tetap menggunakan bank non-Himbara.

Secara keseluruhan, OJK memandang masa transisi implementasi kebijakan DHE SDA hingga akhir 2026 dapat dilalui industri perbankan tanpa gejolak berarti.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada sejumlah asosiasi pelaku usaha terkait implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan pembentukan badan ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Pernyataan itu disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Airlangga mengatakan bahwa pertemuan dengan asosiasi industri dijadwalkan berlangsung pada Kamis sore pukul 16.00 WIB. Sosialisasi dilakukan agar para pelaku usaha memahami arah kebijakan baru yang tengah disiapkan pemerintah.

“Kemudian yang kedua, sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 16.00 WIB sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” ujar Airlangga.

Saat ditanya apakah dirinya juga akan menghadiri rapat dengan para pelaku usaha tersebut, Airlangga membenarkannya.

“Iya, ada nanti jam 4,” katanya singkat.

Ia menjelaskan agenda utama pertemuan itu adalah pemaparan mengenai aturan DHE serta mekanisme badan ekspor yang tengah dipersiapkan pemerintah.

“Penjelasan DHE dan Badan Ekspor,” ucapnya.

Menurut Airlangga, pihak yang diundang dalam sosialisasi tersebut adalah asosiasi dari sejumlah sektor komoditas strategis, termasuk industri batu bara, sawit, dan nikel.

“Batu bara, sawit dan nikel,” katanya.

Namun demikian, Airlangga membantah adanya keluhan dari kalangan dunia usaha terkait rencana pembentukan badan ekspor tersebut.

“Enggak ada,” ujar dia.

Pemerintah sebelumnya menyatakan implementasi kebijakan DHE dan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis akan mulai dijalankan pada 1 Juni 2026. Kebijakan itu disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus mengoptimalkan nilai tambah ekspor sumber daya alam Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan kesiapan pemerintah menjalankan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) serta tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026). Dalam keterangannya kepada awak media, Airlangga hadir bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi implementasi dua kebijakan utama yang dijadwalkan mulai berjalan pada 1 Juni 2026.

Pertama, pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor. Kedua, mekanisme ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferroalloy yang nantinya dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

“Tadi melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batubara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI),” ujar Airlangga.

Kebijakan DHE menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara pengaturan ekspor komoditas strategis melalui Danantara DSI disebut sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekspor.

Menurutnya, pemerintah kini tengah merampungkan berbagai perangkat regulasi agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan tepat waktu.

“Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan, juga akan disiapkan dan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” tandas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan kesiapan pemerintah menjalankan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) serta tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026). Dalam keterangannya kepada awak media, Airlangga hadir bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi implementasi dua kebijakan utama yang dijadwalkan mulai berjalan pada 1 Juni 2026.

Pertama, pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor. Kedua, mekanisme ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferroalloy yang nantinya dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

“Tadi melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batubara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI),” ujar Airlangga.

Kebijakan DHE menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara pengaturan ekspor komoditas strategis melalui Danantara DSI disebut sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekspor.

Menurutnya, pemerintah kini tengah merampungkan berbagai perangkat regulasi agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan tepat waktu.

“Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan, juga akan disiapkan dan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” tandas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan kebijakan sentralisasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki dampak berbeda terhadap bank BUMN dan bank swasta.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan, kebijakan ini sejatinya mempermudah pemerintah dalam memantau devisa hasil ekspor.

“Ini akan mempermudah pemantauan kebijakan DHE SDA. Likuiditas valas tapi akan tersentralisasi di bank Himbara,” kata Teuku Riefky kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, kebijakan ini berdampak negatif terhadap dana valas yang ada di bank swasta. “Tentu akan menurun karena suplai valasnya turun sehingga perlu membeli valas dalam jumlah lebih banyak dengan cost yang lebih tinggi, sehingga profitability-nya turun,” tuturnya.

Kekhawatiran ini sebelumnya telah disampaikan oleh Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina).

Dalam catatan Bisnis, Wakil Ketua Umum Perbanas Lani Darmawan menyampaikan bahwa dana valas di bank-bank non-Himbara dapat berkurang, meski dampak ke depan akan sangat bergantung pada kebutuhan kredit nasabah.

Menurutnya, bank sebetulnya melihat dua hal. Pertama, apakah permintaan kredit memang ada di valas atau tidak. Kedua, apakah biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah berbeda jauh.

“Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit, sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini sekarang pun juga kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah,” tuturnya.

Selain berdampak terhadap valas, Lani menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan pandangan investor terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lani menyebut pihaknya dapat memahami tujuan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Sebab dengan mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA di Himbara, pemerintah dapat mengontrol lalu lintas dari dana hasil ekspor.

Namun alih-alih mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, asosiasi mengusulkan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan penempatan DHE SDA di bank-bank Tanah Air. Adapun asosiasi tengah berkomunikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai wacana kebijakan ini.

“Mungkin kami usulkan ini diatur saja, baik bank swasta pun laporannya seperti apa,” ujarnya di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berulangkali menyatakan akan menerapkan kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHE SDA pada awal tahun ini. Namun hingga berita ini diterbitkan, amandemen aturan tentang penempatan DHE itu tidak kunjung muncul ke publik.

Isu tentang DHE sejatinya bukan hal yang baru. Ambisi pemerintah untuk menarik devisa ekspor yang banyak disimpan eksportir di lembaga keuangan luar negeri sudah ditempuh sejak tahun 2018 lalu. Sejumlah kebijakan diterbitkan, namun isu tentang DHE tidak pernah tuntas.

Pada tahun 2019 lalu misalnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.1/2019. Aturan ini mengatur mengenai insentif penempatan DHE beserta sanksinya. Tidak efektif, aturan ini direvisi dengan PP No.36/2023.

Beleid ini memberikan sejumlah penambahan penting salah satunya adalah eksportir SDA yang memiliki nilai ekspor per dokumen ≥ USD250.000,00 wajib menempatkan (retensi) sebanyak paling sedikit 30% dari devisa hasil ekspornya ke dalam instrumen penempatan DHE SDA selama paling singkat 3 bulan.

Berlaku kurang dari 2 tahun, aturan ini kembali direvisi dengan pemberlakuan PP No.8/2025. Perubahan yang mencolok dari kebijakan ini antara lain perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA.

Menariknya, baru berumur kurang dari setahun, pemerintah lagi-lagi ingin membongkar ketentuan tentang DHE SDA. Isu yang muncul kali ini adalah sentralisasi penempatan DHE SDA ke bank milik negara alias Himbara. Keputusan ini menuai pro dan kontra.

Sudah dikirim ke Istana

Pada pertengahan Desember 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengirimkan rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Revisi beleid tersebut nantinya akan mewajibkan eksportir untuk memarkirkan devisa hasil kegiatan ekspor mereka secara terpusat di bank himbara.

"Saya baru kirim [ke] Mensesneg itu. Nanti sebentar lagi keluar, efektif Januari," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat dimintai konfirmasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya PP No.8/2025 mewajibkan eksportir memarkirkan DHE SDA selama 12 bulan sebesar 100% di dalam negeri. Tidak ada ketentuan spesifik untuk memarkirkan dana itu ke himbara saja. Saat PP itu berlaku, maka devisa akan terpusat di himbara.

Saat ditanya mengenai potensi dampak revisi aturan itu, Purbaya menyebut prioritas utama pemerintah yakni untuk mengendalikan devisa. Dia menilai penerapan PP No.8/2025 yang berlaku sejak Maret 2025 itu tidak berdampak sama sekali terhadap suplai valas dalam negeri maupun cadev.

"Selama ini impact-nya hampir zero ke cadangan devisa. Kalau kami ikuti terus itu [dengan] langkah yang sama dan berdoa, hasilnya nol terus. Jadi kami ubah kebijakannya untuk melihat seberapa efektif kebijakan itu. Saya pikir sih ya ini yang terbaik," terangnya.

Pemanis DHE SDA

Febrio mengklaim bahwa sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank Himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026. Namun, Febrio memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank Himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.

-

Pengusaha Keberatan

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya dibawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah, sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

"Banyak pelaku usaha ekspor yang mendapatkan fasilitas kreditnya dari bank non-Himbara. Tentu bank tersebut akan sangat dirugikan kalau DHE kemudian harus disimpannya di tempat lain. Oleh karena itu, GAPI sangat mengharapkan pemerintah membatalkan rencana tersebut," tambahnya.

Tak Sentuh Eksportir Kayu

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur berharap aturan baru ini tak menyentuh pelaku usaha ekspor pengolah komoditas kehutanan berbasis padat karya.

"Pertama-tama, perlu dicermati bahwa konsep sentralisasi DHE di Himbara sebenarnya lebih cocok diterapkan pada sektor berbasis komoditas alam yang memang memiliki nilai jual besar, margin tinggi, dan tidak membutuhkan perputaran modal harian yang cepat. Kalau sudah masuk ranah industri kerajinan, kondisinya sangat berbeda," jelasnya ketika dihubungi Bisnis.

Industri pengolahan kayu yang termasuk sektor kerajinan, seperti mebel atau furnitur, justru membutuhkan kelincahan arus modal kerja, bukan pengetatan administratif yang berpotensi menurunkan daya saing Indonesia di pasar global.

"Arus kas industri ini hidup dari siklus produksi harian. Mulai dari pembelian bahan baku, ongkos tenaga kerja, finishing, packaging, dan shipping. Jika DHE kami juga termasuk yang harus parkir lebih lama atau hanya bisa berputar di kanal tertentu, bebannya akan langsung terasa di lingkup pabrik, apalagi UKM dan mid-size eksportir yang jumlahnya ribuan," tambahnya.

Menurutnya sentralisasi DHE dapat diterapkan pada sektor non-manufaktur yang tidak bergantung pada modal kerja harian.

Industri padat karya justru harus diberikan fleksibilitas penuh, sebab harus membayar gaji tepat waktu, membeli bahan baku setiap minggu, dan menjaga suplai produksi tidak putus agar lead time lancar, sehingga buyer di luar negeri tak lantas berpaling ke negara kompetitor.

Alhasil, untuk industri mebel & kerajinan, pemerintah cukup memperkuat kepastian transaksi valas dan transparansi, tanpa mengikat aliran cashflow secara ketat.

"Industri kami sedang bersaing ketat dengan Vietnam, Malaysia, dan China. Jika arus kas terganggu atau biaya transaksi bertambah, daya saing turun dan buyer bisa berpindah ke negara lain. Sektor komoditas mungkin mampu menahan DHE lebih lama. Tapi untuk industri manufaktur padat karya, ruang napasnya jauh lebih sempit," katanya.

Investor merespons revisi kebijakan Dana Hasil Ekspor (DHE), yang dipandang mendukung penguatan mata uang lebih lanjut,

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Rabu, bergerak melemah 16 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.692 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.676 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kurs rupiah dipengaruhi respons investor atas revisi kebijakan Dana Hasil Ekspor (DHE).

“Investor merespons revisi kebijakan Dana Hasil Ekspor (DHE), yang dipandang mendukung penguatan mata uang lebih lanjut,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Salah satu amandemen utama memungkinkan eksportir untuk mengkonversi hanya 50 persen DHE mereka ke dalam rupiah, lanjutnya, sehingga membantu menjaga likuiditas valuta asing domestik.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan PP No. 8 Tahun 2025 tentang DHE Sumber Daya Alam (SDA) pada 17 Februari 2025. Aturan tersebut tidak spesifik menyebut kewajiban penempatan DHE SDA di bank Himbara, melainkan hanya “sistem keuangan Indonesia”.

Secara rinci, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP 8/2025, DHE SDA yang dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus (reksus) wajib tetap ditempatkan sebesar 100 persen dalam sistem keuangan Indonesia untuk jangka waktu paling singkat 12 bulan.

Ada pengecualian berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2), untuk DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi, besaran persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan dalam reksus paling sedikit sebesar 30 persen untuk jangka waktu penempatan paling singkat tiga bulan.

“Hari ini, rupiah diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.625–Rp16.725 per dolar AS,” ungkap Josua.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah mengevaluasi perubahan kebijakan terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Evaluasi dilakukan karena beleid existing belum berdampak besar kepada cadangan devisa (cadev).

Sekadar informasi, aturan DHE SDA yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 mewajibkan eksportir memarkirkan devisa yang mereka peroleh di dalam negeri sebesar 100% selama 12 bulan. Namun, implementasinya tengah menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto karena efektivitasnya terhadap cadev.

Purbaya, yang hadir di beberapa rapat terbatas (ratas) bulan ini mengenai DHE SDA, enggan berkomentar lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa evaluasi akan dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Sepertinya ada perubahan kebijakan tentang DHE SDA, tapi bukan saya yang ini, nanti mungkin dari pak Mensesneg yang memimpin rapat pemecahan masalahnya," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Purbaya masih enggan menjelaskan hasil asesmen pemerintah mengapa penerapan PP No.8/2025 belum berdampak kepada cadev. Apalagi, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa posisi cadev sampai akhir September 2025 sebesar US$148,7 miliar atau menurun dari bulan sebelumnya yakni US$150,7 miliar.

Posisi cadev akhir September 2025 itu pun lebih rendah dari torehan September 2024 yakni US$149,9 miliar. BI menyebut kondisi cadev akhir September 2025 itu dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI dalam menghadapi ketidakpastian global.

"Dia sudah mengevaluasi, sudah menyimpulkan. Anda tanya Pak Prabowo saja deh," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa ratas yang dipimpin Prabowo, Minggu (12/10/2025), khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.

Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakuan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. "Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk menarik duit dolar yang disimpan oleh para konglomerat dari luar negeri ke dalam negeri.

Isu ini mengemuka di tengah wacana pembentukan family office dan implementasi kewajiban parkir Devisa Hasil Ekspor alias DHE Sumber Daya Alam (SDA) 100%.

Sekadar catatan, Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan implementasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025.

Sejak penerapannya pada Maret 2025, Kepala Negara menilai dampaknya belum optimal kepada cadangan devisa (cadev). Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di rumah pribadi Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir di rapat tersebut, menyebut aturan yang berlaku sejak kuartal I/2025 itu belum banyak berdampak ke cadev.

"Kelihatannya hasilnya belum betuk-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," terangnya saat ditemui wartawan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas kemarin malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.

Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakukan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli dan Agustus 2025.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa pemerintah melihat ada beberapa hal yang diduga menyebabkan cadev belum optimal. Untuk itu, pemerintah akan memelajari ulang penerapan DHE SDA itu.

"Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ungkapnya.

Bisnis sudah mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. Namun belum ada respons yang diberikan hingga berita ini dinaikkan.

BI Klaim Aturan DHE Efektif

Sebelumnya, pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut penerapan DHE SDA pada Maret lalu cukup efektif. Hal itu, terangnya, ditunjukkan dengan tingkat konversi dolar AS mencapai 87%.

Menurut Destry, hal itu menunjukkan bahwa eksportir sudah lebih banyak membawa uangnya yang berdenominasi dolar dan dikonversi ke rupiah sejak penerapan PP itu.

"Kami juga merasakan di pasar di mana suplai dolarnya sudah semakin membaik," katanya, Rabu (17/9/2025).

Destry memerinci bahwa penempatan pada instrumen SVBI untuk dolar terus mengalami peningkatan ke level US$4,4 miliar. Sementara itu, untuk SUVBI, juga sudah berada di level US$522 juta.

Adapun local currency transacton (LCT), sambungnya, sudah mencapai US$16,4 miliar pada Agustus 2025 atau lebih tinggi dari sepanjang 2024 sebesar US$12,55 miliar.

"Jadi kita masih ada waktu September, Oktober, November, Desember, empat bulan di mana peluang LCT naik akan semakin besra sehingga ini menyebabkan mata uang yang berada di market lebih balance," terangnya.

Arahan Prabowo Segera Ditindaklanjuti

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Kendati tidak disebut secara spesifik, sulit untuk tidak mengaitkan evaluasi DHE itu dengan sorotan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump pernah mempersoalkan kebijakan DHE saat menjatuhkan tarif 32% kepada Indonesia.

Adapun keputusan untuk mengevaluasi wajib DHE disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10/2025) malam.

Airlangga mengaku pengusaha tidak ada menyampaikan keluhan berarti dari kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% itu. Hanya saja, permasalahan ada di dalam sistem.

"DHE kendalanya bukan dari pengusaha, kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah disrupsi tersebut karena permasalahan di sistem perbankan atau serapan penempatan dana pengusaha yang belum optimal, Airlangga tidak mau memberi keterangan lebih lanjut. Dia meminta setiap pihak bersabar karena akan ada keterangan lebih lanjut.

"Nanti kita evaluasi dan disampaikan," ujar politisi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk menarik duit dolar yang disimpan oleh para konglomerat dari luar negeri ke dalam negeri.

Isu ini mengemuka di tengah wacana pembentukan family office dan implementasi kewajiban parkir Devisa Hasil Ekspor alias DHE Sumber Daya Alam (SDA) 100%.

Sekadar catatan, Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan implementasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025.

Sejak penerapannya pada Maret 2025, Kepala Negara menilai dampaknya belum optimal kepada cadangan devisa (cadev). Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di rumah pribadi Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir di rapat tersebut, menyebut aturan yang berlaku sejak kuartal I/2025 itu belum banyak berdampak ke cadev.

"Kelihatannya hasilnya belum betuk-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," terangnya saat ditemui wartawan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas kemarin malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.

Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakukan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli dan Agustus 2025.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa pemerintah melihat ada beberapa hal yang diduga menyebabkan cadev belum optimal. Untuk itu, pemerintah akan memelajari ulang penerapan DHE SDA itu.

"Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ungkapnya.

Bisnis sudah mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. Namun belum ada respons yang diberikan hingga berita ini dinaikkan.

BI Klaim Aturan DHE Efektif

Sebelumnya, pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut penerapan DHE SDA pada Maret lalu cukup efektif. Hal itu, terangnya, ditunjukkan dengan tingkat konversi dolar AS mencapai 87%.

Menurut Destry, hal itu menunjukkan bahwa eksportir sudah lebih banyak membawa uangnya yang berdenominasi dolar dan dikonversi ke rupiah sejak penerapan PP itu.

"Kami juga merasakan di pasar di mana suplai dolarnya sudah semakin membaik," katanya, Rabu (17/9/2025).

Destry memerinci bahwa penempatan pada instrumen SVBI untuk dolar terus mengalami peningkatan ke level US$4,4 miliar. Sementara itu, untuk SUVBI, juga sudah berada di level US$522 juta.

Adapun local currency transacton (LCT), sambungnya, sudah mencapai US$16,4 miliar pada Agustus 2025 atau lebih tinggi dari sepanjang 2024 sebesar US$12,55 miliar.

"Jadi kita masih ada waktu September, Oktober, November, Desember, empat bulan di mana peluang LCT naik akan semakin besra sehingga ini menyebabkan mata uang yang berada di market lebih balance," terangnya.

Arahan Prabowo Segera Ditindaklanjuti

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Kendati tidak disebut secara spesifik, sulit untuk tidak mengaitkan evaluasi DHE itu dengan sorotan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump pernah mempersoalkan kebijakan DHE saat menjatuhkan tarif 32% kepada Indonesia.

Adapun keputusan untuk mengevaluasi wajib DHE disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10/2025) malam.

Airlangga mengaku pengusaha tidak ada menyampaikan keluhan berarti dari kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% itu. Hanya saja, permasalahan ada di dalam sistem.

"DHE kendalanya bukan dari pengusaha, kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah disrupsi tersebut karena permasalahan di sistem perbankan atau serapan penempatan dana pengusaha yang belum optimal, Airlangga tidak mau memberi keterangan lebih lanjut. Dia meminta setiap pihak bersabar karena akan ada keterangan lebih lanjut.

"Nanti kita evaluasi dan disampaikan," ujar politisi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming beserta sejumlah menteri. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Minggu (12/10/2025) malam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah berlaku sejak Maret 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan langkah ini diambil untuk menilai sejauh mana efektivitas aturan tersebut dalam mendorong optimalisasi devisa negara dari kegiatan ekspor.

“Tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE). Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Menurutnya, laporan sementara menunjukkan sebagian besar eksportir telah mematuhi ketentuan untuk menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri.

Namun demikian, pemerintah menilai hasil implementasi kebijakan tersebut belum sesuai harapan.

“Sudah [pengusaha menempatkan devisa di dalam negeri]. Tetapi memang perlu juga terus kita pelajari. Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,” ujarnya.

Prasetyo mengatakan ada sejumlah kendala dan celah yang memungkinkan aliran devisa ke luar negeri belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, Prabowo meminta jajaran terkait untuk segera melakukan kajian lanjutan.

“Masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata dia.

Skema Pembayaran Utang Whoosh

Dia mengatakan rapat kabinet di malam itu memang tidak menyinggung secara khusus soal pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang saat ini menjadi sorotan.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo usai pertemuan di kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta.

Kendati demikian, dia mengatakan pembahasan mengenai keberlanjutan proyek kereta cepat sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Pemerintah kini tengah mengkaji opsi pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, supaya beban keuangan [utang Whoosh] itu bisa dicarikan jalan keluar,” jelasnya.

Prasetyo menilai keberadaan Whoosh telah membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Karena itu, pemerintah mendorong agar layanan kereta cepat tidak hanya berhenti di jalur Jakarta–Bandung, melainkan diperluas ke wilayah lain di Pulau Jawa yakni Surabaya.

“Faktanya kan juga Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang, tidak hanya sampai Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta–Surabaya,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan Bisnis, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Danantara agar APBN ikut menanggung utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Purbaya sejatinya mengaku belum dihubungi oleh Danantara terkait dengan usulan dimaksud. Akan tetapi, dia menyebut harusnya KCIC yang dibawahi Danantara sudah memiliki manajemen sendiri untuk pembiayaan. Apalagi, lanjutnya, dividen dari BUMN kini sudah masuk ke Danantara dan tidak lagi masuk ke penerimaaan negara dalam bentuk PNBP. Nilainya bisa mencapai Rp80 triliun.

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Adapun, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut negosiasi dengan China terkait dengan pembagian beban atas pembengkakan biaya (cost overrun) pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JCJB) atau Whoosh masih berlangsung.

Rosan menyebut proses negosiasi itu tidak hanya dilakukan dengan pemerintah China, namun juga dengan National Development and Reform Commission (NDRC) untuk meminta perizinan.

Namun demikian, Rosan menyebut pihak Indonesia yang diwakili Danantara tidak ingin menggunakan skema restrukturisasi yang ke depannya bisa masih menyisakan masalah. Dia menginginkan reformasi secara keseluruhan dari keuangan proyek tersebut.

"Kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya kemungkinan potensi problem-nya di kemudian hari itu ada. Jadi kita mau melakukan reformasi secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti kemungkinan default [gagal bayar utang] dan lain-lain," kata Rosan kepada wartawan usai acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (8/10/2025).