Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat seluruhnya merupakan Direktur Jenderal (Dirjen), yang sebelumnya merupakan pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt). Purbaya memimpin langsung upacara pengambilan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab," bunyi sumpah jabatan yang dibacakan dan dipimpin Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat baru yang dilantik yaitu Sudarto, yang menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu. Dia sempat mengisi posisi Plh, usai Luky Alfirman dicopot pada April 2026. Sebelumnya juga dia menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara.

Kemudian, Evita Manthovani mengisi jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Rionald Silaban yang telah lama memasuki masa pensiun. Evita awalnya bekerja di Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya, Herman Saheruddin menjabat Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sebelum dilantik sebagai pejabat definitif, dia telah menjabat Plt. Herman sebelumnya adalah Direktur Eksekutif di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), institusi yang dulu dipimpin Purbaya.

Posisi DJSPSK merupakan pecahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yang mana pecahan lainnya yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Posisi DJSPSK awalnya dijabat oleh Masyita Crystallin, yang berpinda ke Danantara Investment Management.

Kini, posisi Dirjen yang masih belum diisi oleh pejabat definitif adalah Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Usai pencopotan Febrio Kacaribu April lalu, jabatan ini diisin oleh Plh yakni Ferry Ardiyanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Penipuan melalui media sosial kian gencar, terutama seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satunya beredarnya video hoaks yang mengatasnamakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memberikan klarifikasi. Melalui akun resmi Instagram @ppid.kemenkeu, Kemenkeu menjelaskan video yang beredar mengenai Purbaya menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah.

Klarifikasi tersebut juga dapat disampaikan melalui akun X, Facebook, dan website PPID Kemenkeu. Tak hanya itu, informasi juga disampaikan melalui akun Instagram @kemenkeu.prime serta Facebook Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME.

Selain itu, dalam video tersebut juga meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863. “[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake,” demikian penjelasan Kemenkeu pada Selasa (30/6/2026).

Dalam tangkapan layar yang ditampilkan dalam akun Instagram @ppid.kemenkeu, terdapat narasi “Viral Hari Ini 29 Juni 2026 Buruan Daftar Sekarang Juga” dan menampilkan sosok Menkeu Purbaya. Tangkapan layar tersebut diberi label “HOAKS” dari Kemenkeu.

Akun yang menyebarkan video hoaks deep fake Menkeu Purbaya tersebut di TikTok yaitu akun purbayaaa.yudhiii. Saat diakses oleh Bisnis, video tersebut telah mendapatkan like sebanyak 770, dengan 352 komentar dan 327 share. Beberapa netizen memberikan komentar jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut.

“Pak saya sdh pensiun saya mau pak,” tulis akun TikTok Ly***.

Bukan kali ini saja nama Menkeu Purbaya dicatut dalam video palsu. Sebelumnya, tim Kemenkeu juga menemukan sejumlah video deep fake lain yang mengatasnamakan Menteri Keuangan. Modusnya beragam, mulai dari klaim pembukaan program bantuan dana hibah, pencarian 700 orang penerima bantuan, hingga narasi yang menyebut Menkeu akan membongkar kerugian sejumlah perusahaan BUMN seperti PLN, Garuda Indonesia, dan Pertamina.

Kemenkeu menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait kebijakan, program, maupun pengumuman pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap unggahan yang berasal dari sumber tidak jelas, terlebih jika disertai ajakan menghubungi nomor pribadi, mengirimkan data pribadi, atau melakukan transfer sejumlah uang.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tulis Kemenkeu.

Kemenkeu juga mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarluaskan suatu konten. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran hoaks yang dapat merugikan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai video viral yang beredar terkait program baru pemberian dana hibah.

Melalui akun resmi Instagram @ppid.kemenkeu, Kemenkeu menyebutkan saat ini terdapat video mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka.

Tak hanya itu, dalam video tersebut juga mengajak pengguna media sosial TikTok untuk mendaftar melalui akun yang menyebarkan video. "[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake," demikian penjelasan Kemenkeu pada Senin (29/6/2026).

Sebagai informasi, deep fake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI). Deep fake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, tetapi sebenarnya artifisial.

Dalam unggahan @ppid.kemenkeu, terlihat tangkapan layar dari video hoaks deep fake yang disebarkan oleh akun TikTok WA 0853-8551-5066 menampilkan wajah Menkeu Purbaya. Terdapat label "HOAKS" yang diberikan Kemenkeu pada tangkapan layar video tersebut.

Selain itu, disertai dengan naskah "Program baru dari pemerintah sudah resmi terbuka. Untuk pengguna TikTok silakan daftar melalui akun ini. Tulis nama dan asal darimana. Nanti Napetui kami data berkas anda. Ayo mendaftar sekarang!".

Kemenkeu pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan video hoaks deep fake mengenai program baru bantuan dana hibah dan ajakan mendaftar.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tegas Kemenkeu.

Saat ini, cukup banyak video hoaks deep fake yang menggunakan wajah Menkeu Purbaya beredar di tengah masyarakat. Sebelumnya, Kemenkeu juga telah mengingatkan masyarakat akan beredarnya video hoaks terkait pencarian 700 orang penerima bantuan dan pernyataan Purbaya yang akan membongkar kerugian perusahaan BUMN, seperti PLN, Garuda Indonesia, hingga Pertamina.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi Kementerian Keuangan tengah menjadwalkan ulang pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, yang direncanakan berlangsung pada pekan ini.

Agenda tersebut sebelumnya sempat dijadwalkan lebih awal. Namun, pertemuan tertunda karena Kepala BGN harus memenuhi panggilan Presiden untuk menghadiri agenda mendesak di Istana Kepresidenan.

"Oh, nanti minggu ini. Kemarin mau datang, tapi nggak jadi karena dipanggil Presiden," kata Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut akan secara khusus membahas langkah efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Purbaya menegaskan belum tentu demikian. Menurutnya, agenda itu merupakan bentuk koordinasi antarpimpinan lembaga.

"Belum tentu efisiensi, dia mau ketemu aja. Makasih ya," ujar Purbaya.

Terkait efisiensi program MBG, Purbaya sebelumnya mengungkapkan bahwa penghematan anggaran program tersebut telah mencapai sekitar Rp40 triliun, sebagaimana dilaporkan BGN pada Maret 2026.

Ia menegaskan, penyesuaian pagu anggaran tersebut merupakan hasil evaluasi dan perhitungan internal BGN sesuai kondisi di lapangan, bukan akibat pemotongan anggaran secara sepihak oleh Kementerian Keuangan.

"Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, enggak, dia juga melakukan efisiensi," jelas Purbaya.

Di sisi lain, realisasi anggaran program MBG terus menunjukkan peningkatan. Kementerian Keuangan mencatat penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut hingga Mei 2026 telah mencapai Rp88,15 triliun.

Angka tersebut meningkat 17,5 persen dibandingkan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp75 triliun.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan kondisi nilai tukar dolar Amerika Serikat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di sela agenda penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Perbincangan itu terjadi setelah rangkaian acara penyerahan sejumlah alutsista, ketika Prabowo berbincang santai dengan para pejabat negara usai sesi foto bersama di depan deretan pesawat tempur dan perangkat pertahanan yang baru diterima pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, terlihat sejumlah pejabat hadir mendampingi Presiden, di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Polkam Djamari Chaniago, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Turut hadir pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono, dan Anton Sukartono.

Setelah berbincang dengan para pejabat, Prabowo kemudian melontarkan pertanyaan kepada Purbaya terkait kondisi mata uang Amerika Serikat.

"Dolar gimana?” tanya Prabowo kepada Purbaya.

Mendengar pertanyaan itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin justru menanggapi dengan menyinggung rencana keberangkatan ibadah haji sang Menteri Keuangan.

"Mau naik haji ini [Menkeu] pak,” jawab Sjafri sambil menunjuk Purbaya.

Prabowo lalu merespons pernyataan tersebut dengan pertanyaan singkat.

“Mau naik haji?” tanya Prabowo.

Sementara itu, Purbaya tidak tampak memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden tersebut.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin pagi masih berada dalam tekanan. Rupiah tercatat melemah 33 poin atau sekitar 0,19 persen, dari posisi Rp17.597 per dolar AS menjadi Rp17.630 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak organisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator, yang salah satunya akibat besarnya restitusi pajak.

Purbaya menekankan bahwa otoritas pajak saat ini berada dalam posisi sulit karena bersentuhan langsung dengan dinamika dunia usaha. Menurutnya, DJP harus mampu menjaga keseimbangan antara mengejar target penerimaan negara dan mempertahankan kepercayaan publik.

"Penerimaan pajak harus kuat, tapi tidak boleh merusak kepercayaan. Harus naik, tapi tidak membuat dunia usaha ragu dan harus optimal, tapi prosesnya harus bersih. Jadi pegawai-pegawai Ditjen Pajak itu posisinya susah sekali," ujar Purbaya dalam arahan usai pelantikan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bendahara negara menyoroti dilema yang dihadapi pegawai pajak di lapangan. Menurutnya, jika fiskus malas maka akan dianggap tak kerja; sementara jika 'kerajinan' maka diprotes.

Menariknya, ketika dikonfirmasi awak media, Purbaya tidak menampik bahwa perombakan pejabat pajak berkaitan dengan upaya penertiban klaim restitusi pajak yang pada tahun lalu membengkak di sejumlah kantor pelayanan.

Dia mengonfirmasi bahwa mutasi ini merupakan tindak lanjut dari deteksi internal terhadap unit kerja yang mencatatkan angka restitusi paling besar.

"Kita deteksi siapa sih yang paling besar itu. Jadi kita rotasi lah, biar mereka mengerti bahwa pemberian itu harus lebih bertanggung jawab ke depannya," ungkap Purbaya.

8 Jajaran Pejabat yang Dilantik untuk Mengisi Posisi Baru:

1. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Lindawaty

2. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan Ihsan Priyawibawa

3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Suparno

4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muh. Tunjung Nugroho

5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Paryan

6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Edward Hamonangan Sianipar

7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Dessy Eka Putri

8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Devi Sonya Adrince

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan obligasi berdenominasi renminbi di pasar domestik China alias Panda Bond pada Juni 2026, sebagai diversifikasi instrumen pembiayaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar modal Barat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penerbitan surat utang di negeri Panda tersebut menawarkan tingkat imbal hasil (yield) yang jauh lebih efisien bagi kas negara.

"Kita tetap diversifikasi supaya tidak bergantung kepada pendanaan dari Amerika Serikat atau negara-negara Barat saja, dan yield-nya juga lebih rendah, sekitar 2,3% sampai 2,5%," ujar Purbaya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi dengan lembaga keuangan seperti OCBC serta para calon investor di Tiongkok yang menunjukkan minat tinggi.

Dalam proses eksekusinya, Kemenkeu juga telah menjalin koordinasi dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Bank raksasa asal China tersebut dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dan menjalankan penawaran obligasi pemerintah Indonesia di sana.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu turut memberikan penekanan terkait perbedaan instrumen ini dengan penerbitan obligasi sebelumnya.

"Yang kemarin Dim Sum Bond itu pasarnya di Hong Kong, sedangkan ini Panda Bond diterbitkan di China [daratan]," jelasnya.

Bagi pemerintah, pasar obligasi China menyimpan potensi likuiditas yang teramat masif untuk diserap. Oleh sebab itu, Purbaya meyakini Panda Bond akan memiliki permintaan besar.

"Anda tahu China pegang berapa triliun aset Amerika Serikat. Jadi dana mereka sangat besar. Jadi kita harus diversifikasi [ke sana]," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum perlu menyusun APBN Perubahan (APBN-P) berdasarkan perkembangan terkini sejumlah asumsi ekonomi makro seperti harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Untuk diketahui, APBN 2026 disusun dengan asumsi dasar makro di antaranya harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Setidaknya dua asumsi dasar makro itu sudah mengalami deviasi akibat dampak perang AS-Israel dan Iran. Harga minyak sempat menyentuh level US$100 per barel, sedangkan rupiah sempat terdepresiasi ke level hampir Rp17.300 per dolar AS.

Namun demikian, Purbaya mengatakan bahwa APBN-P belum diperlukan karena deviasi ini masih masuk ke dalam simulasi penghitungan APBN. Sebab, skenario terburuk pemerintah di antaranya yakni harga minyak menyentuh level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

"Yang disimulasikan sudah worst case skenario kan. Defisitnya enggak terlalu tinggi. Masih segitu," jelasnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Meski demikian, Purbaya tidak menutup sepenuhnya peluang untuk mengubah APBN yang diketok tahun lalu itu. Saat ini, dia menilai perubahan yang dipicu faktor global belum cukup untuk memicu penyusunan APBN-P.

"Kalau memburuk sekali ya kami nanti bikin APBN-P. Tetapi sekarang belum cukup untuk men-trigger itu. Jadi masih aman," katanya.

Mengenai pelemahan nilai tukar, Purbaya enggan berkomentar lebih lanjut. Dia menilai itu sudah masuk dalam ranah Bank Indonesia (BI). Menurutnya, depresiasi rupiah tidak menandakan pemburukan kondisi ekonomi domestik.

"Coba Anda tanya ke bank sentral kenapa seperti itu. Mungkin saya bukan ahlinya di sini. Tetapi yang jelas adalah fondasi ekonomi kita tidak berubah. Bahkan akan [tumbuh] semakin cepat," paparnya.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan APBN 2026, harga minyak memiliki sensitivitas tertinggi terhadap APBN. Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel, belanja APBN bertambah Rp10,3 triliun dan defisit melebar Rp6,8 triliun.

Dari sisi nilai tukar, belanja dan defisit APBN bakal masing-masing membengkak Rp6,1 triliun dan Rp800 miliar setiap kenaikan Rp100 per dolar AS.

Pada APBN tahun ini, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun dan belanja Rp3.842,7 triliun. Dengan demikian defisit dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memutuskan menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia senilai 25 miliar hingga 30 miliar dollar AS, di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik.

Angka tersebut setara sekitar Rp 428,5 triliun hingga Rp 514,2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini masih cukup kuat, sehingga tambahan utang dari lembaga internasional tersebut belum diperlukan.

Dokumentasi Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Washington DC pada Selasa (14/4/2026).

“25 sampai 30 miliar dollar AS kalau kamu mau pakai boleh, itu dipakai untuk beberapa negara yang butuh. Saya bilang, sekarang saya belum butuh karena kita punya cadangan sendiri,” kata Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah masih memiliki bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp 420 triliun atau setara hampir 25 miliar dollar AS.

Cadangan tersebut dinilai cukup untuk menjaga stabilitas keuangan negara tanpa harus menambah utang baru.

Menurut Purbaya, keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi menjaga kemandirian fiskal, sekaligus memastikan pengelolaan utang tetap dalam batas aman di tengah tekanan global.

“Kita punya ruang, jadi kita pakai yang ada dulu. Kalau kurang baru kita cari, tapi sekarang masih cukup,” katanya.

Purbaya menegaskan, setiap kebijakan fiskal dirancang secara terukur dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap situasi global.

“Pokoknya kita desain kebijakan dengan baik, kita hitung dampaknya, bukan kira-kira,” ujarnya.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi utang, utang luar negeri Indonesia.

Purbaya juga mengungkapkan respons unik dari pihak IMF dan Bank Dunia saat Indonesia menolak tawaran tersebut.

Menurut dia, penolakan itu membuat pihak pemberi pinjaman kehilangan potensi pendapatan dari bunga.

“Ya mukanya asem karena enggak jadi minjemin, enggak dapat bunga,” ucapnya.

Tawaran pinjaman tersebut diterima saat kunjungan Purbaya ke Washington DC, Amerika Serikat, pada 13 sampai 17 April 2026.

Purbaya menyebut, dalam pertemuan itu, IMF dan Bank Dunia menawarkan fasilitas pembiayaan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik global, termasuk perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Meski demikian, pemerintah memilih mengandalkan kekuatan domestik terlebih dahulu, seiring dengan kondisi fiskal yang dinilai masih terjaga.

Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian global, tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal yang berpotensi menambah beban bunga di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum kunjung memberikan kepastian ihwal pengenaan bea keluar terhadap ekspor batu bara, meskipun sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN 2026. Di tengah rencana tersebut, pemerintah ternyata turut bermaksud juga memungut pajak ekspor turunan nikel.

Rencana pengenaan bea keluar batu bara mencuat khususnya setelah diutarakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat di DPR November 2025 lalu.

Namun, setelah tiga bulan masuk 2026, regulasi terkait dengan pungutan ekspor batu bara tidak kunjung terbit. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum kunjung menuntaskan pembahasan lintas kementerian.

Teranyar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah belum akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor 'emas hitam' itu sampai dengan 1 April 2026. Pernyataan ini berbeda dari yang sempat diungkap Menkeu Purbaya sekitar dua hari sebelumnya, Rabu (25/3/2026).

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian. Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menurut Bahlil, pembahasan di level teknis termasuk terkait dengan rentang asumsi penerimaan dari tarif ekspor batu bara masih berlangsung di antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Bagi Bahlil, kementeriannya masih ingin memastikan agar pemerintah tidak salah membuat kebijakan. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Adapun Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (25/3/2026) sempat menyebut bea keluar batu bara berpeluang untuk mulai berlaku 1 April 2026. Namun, dia menyebut kini sudah ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Menteri ESDM sehingga dinilai lebih sesuai.

Purbaya mengaku ada dua kali rapat terpisah membahas soal rencana pengenaan bea keluar batu bara. Rapat pertama diselenggarakan di Istana Kepresidenan, kemudian di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Ada strategi baru yang diterapkan. Nanti Pak Bahlil yang akan nentuin, bukan saya tetapi sudah dapat strategi yang pas sekali. Jadi Pak Bahlil menerapkan strategi yang pas, yang tidak mengganggu pendapatan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Bea Keluar Turunan Nikel

Di tengah belum adanya kepastian bea keluar batu bara, Presiden Prabowo Subianto justru disebut telah memberikan 'lampu hijau' untuk ikut mengenakan bea keluar terhadap ekspor produk turunan nikel.

Bahlil dan Purbaya menyebut Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan setelah menggelar rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pekan ini. Ini menjadi salah satu manuver pemerintah untuk mengimbangi tekanan ke ruang fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia maupun derasnya aliran modal asing keluar dari obligasi pemerintah.

Menurut Bahlil, formulasi pengenaan bea keluar ekspor turunan nikel juga masih dibahas dengan Purbaya. Secara terpisah, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut rencananya bea keluar itu akan dikenakan kepada berbagai produk turunan nikel

"Salah satu di antaranya kami dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi, seperti NPI. NPI produk daripada nikel lagi kami hitung, sekali lagi saya menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak [ekspor] NPI-nya," ungkap Bahlil pada kesempatan yang sama

Sejalan dengan itu, Bahlil menyebut pihaknnya akan mendorong keseimbangan antara pasokan dan permintaan nikel melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pabrikan dalam negeri dan kualitas harga.

"Bukan kemungkinan, sudah menjadi keputusan dari kami bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan," terang Bahlil.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu memastikan sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan yang dilakukan. Namun, dia membuka peluang untuk memberlakukan relaksasi secara terukur terkait dengan RKAB, baik nikel maupun batu bara.

Artinya, dia membuka kemungkinan untuk menambah volume produksi dua komoditas mineral itu di dalam negeri. Syaratnya, harganya tidak boleh jatuh dan pasokan maupun permintaannya terjaga.

"Jadi jangan kebutuhan industrinya contoh 300 [juta ton], kami mengeluarkan RKAB di atas 300 atau 400 [juta ton]. Itu nanti harganya jatuh, dan saya enggak mau saudara-saudara kita yang pengusaha tambang dihargai dengan harga yang rendah. Kalau harganya bagus, negara dapat royaltinya bagus, pengusahanya juga bagus, kemudian rakyat yang ikut bekerja juga bisa mendapatkan dampak yang baik," terangnya.

Target Setoran Pajak Ekspor

Sebagai informasi, dalam rincian anggaran APBN 2026, target penerimaan dari bea keluar diproyeksikan melonjak hingga 852%, sedangkan pos Pendapatan Pajak Lainnya meroket ribuan persen.

Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025, pemerintah menargetkan Pendapatan Bea Keluar sebesar Rp42,56 triliun pada 2026.

Angka ini melonjak tajam 852% dibandingkan dengan target tahun 2025 yang hanya dipatok senilai Rp4,47 triliun.

Lonjakan pada pos Bea Keluar ini sekaligus menjadi penopang utama Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional yang ditargetkan tumbuh 61,07% menjadi Rp92,46 triliun, mengingat pos Pendapatan Bea Masuk justru diproyeksikan terkontraksi 5,73% dari Rp52,40 triliun (2025) menjadi Rp49,90 triliun (2026).

Berdasarkan realisasinya, sampai dengan Februari 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai APBN terkontraksi hingga 14,7% (yoy). Realisasinya hanya Rp44,9 triliun atau lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp52,6 triliun.

Kontraksi terdalam terjadi pada bea keluar yakni hingga 48,4% (yoy), atau terkumpul hanya Rp2,8 triliun. Penurunan performa penerimaan bea keluar dipengaruhi oleh harga crude palm oil atau CPO yang anjlok pada awal tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan melonjak naik terutama usai eskalasi konflik di Timur Tengah.

Purbaya mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Dia tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini.

"Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang berada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yaitu sekitar Rp400 triliun. Dia pun langsung menginstruksikan pemindahan Rp100 triliun ke sistem perbankan, yang salah satunya ke Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun.

Injeksi baru ini, sambungnya, menambah penempatan dana pemerintah di perbankan pada tahun lalu, yang masih tersisa sekitar Rp200 triliun di lima bank Himbara.

Boleh Buat Beli SBN

Purbaya mengakui memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian. Harapannya, dana tersebut digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.

"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.

Adapun, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 10 Maret 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,52% atau sudah naik 48 basis poin dibanding posisi awal tahun.

Terkait dengan penempatan dana yang sebelumnya sebesar Rp200 triliun, Purbaya menduga sebagian besar sudah habis disalurkan ke sektor riil. Dia kembali mengingatkan perbankan agar tidak memanfaatkan dana Rp200 triliun itu untuk beli SBN.

"Ya biar saja nanti kita monitor. Kalau ketahuan, awas," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menggelar kegiatan open house pada perayaan Idulfitri tahun ini.

Saat ditanya mengenai rencana pelaksanaan Salat Id, Purbaya mengungkapkan akan melaksanakannya di lingkungan kantor.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

“Saya di pajak, kantor pusat pajak,” ujarnya.

Terkait tradisi open house yang biasanya dilakukan pejabat negara saat Lebaran, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengadakannya tahun ini.

“Oh, enggak ada kayaknya,” katanya.

Dia juga menyebut adanya pembatasan terkait penyelenggaraan open house.

“Enggak boleh katanya open house, enggak boleh,” ucapnya.

Meskipun sempat disinggung bahwa open house tetap diperbolehkan selama tidak dilakukan secara mewah, tetapi Purbaya tetap memilih untuk tidak menggelarnya, termasuk di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, keputusan ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong efisiensi anggaran dan kesederhanaan dalam perayaan hari besar keagamaan, terutama di tengah berbagai kebijakan penghematan yang tengah dibahas pemerintah.

“Enggak kayaknya. Saya ngirit. Ngirit,” tegasnya.