DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan DSI dapat membantu pengawasan ekspor melalui integrasi data dan analitik risiko, terutama untuk menekan praktik under invoicing.

​​​​​​​"DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan," kata Chandra dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan tata kelola ekspor perlu tetap disertai kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga.

Chandra menilai seluruh mandat operasional DSI harus berlandaskan hukum yang jelas, akuntabel dan dijalankan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Ia juga memandang positif komitmen DSI merekrut talenta profesional dari pasar untuk memperkuat kapasitas teknis lembaga tersebut.

"Komitmen DSI untuk merekrut profesional terbaik yang ada di market adalah sinyal positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa DSI ingin bekerja secara profesional serta responsif menghadapi dinamika geopolitik global," ujarnya.

Menurut Chandra, pelaku pasar masih menunggu realisasi proses rekrutmen tersebut, termasuk keterbukaan seleksi, profil manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Ia menjelaskan DSI dapat mendukung penegakan tata kelola niaga apabila sistem pengawasannya terhubung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai dan pihak terkait lainnya.

Integrasi data lintas sektor tersebut diharapkan mampu menutup celah yang kerap dimanfaatkan eksportir tidak patuh tanpa menambah proses manual bagi pelaku usaha yang patuh.

Apindo juga memandang positif masa transisi kebijakan hingga 1 Januari 2027 karena memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha.

Chandra menambahkan kewajiban yang saat ini dinilai berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan dapat mengurangi risiko guncangan regulasi.

Namun demikian, ia menyebut konsultasi aktif dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha tercermin dalam pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan DSI akan berperan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," kata Airlangga.

Pada tahap awal, terdapat tiga komoditas utama yang akan diatur DSI, yakni batu bara, kelapa sawit dan ferro alloy.

Ketiga komoditas tersebut pada 2025 memiliki nilai ekspor mencapai 66,13 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.187 triliun, setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Pemerintah memastikan implementasi DSI tetap mengedepankan kepastian berusaha, menjaga kelancaran arus barang, menghormati kontrak berjalan serta memperhatikan kepentingan mitra dagang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) dapat diarahkan perannya sebagai lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor sumber daya alam (SDA).

“Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss,” ujar Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Wijayanto, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, pengawasan devisa hasil ekspor, serta pencegahan praktik underinvoicing dan transfer pricing tanpa harus mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan.

“Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya. Dengan cara itu, tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia,” ujar dia.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.

Lebih lanjut, Wijayanto menegaskan bahwa tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung.

“Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya,” katanya.

Namun, dari sisi ekonomi, Wijayanto juga mengingatkan kebijakan eksportir tunggal juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha.

“Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain. Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia,” ujar dia.

Ia menilai, dampak tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga.

“Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun. Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya,” kata Wijayanto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pembuatan regulasi yang utuh dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis.

Sekretaris Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Puspita Suryaningtyas mengatakan hal ini sangat diperlukan untuk menjawab tiga tantangan utama dari komoditas strategis nasional saat ini.

"Beberapa permasalahan atau isu yang dihadapi oleh komoditas saat ini cukup bervariasi di sepanjang rantai nilai, mulai dari sisi produktivitas, kemudian industri, dan juga investasi," kata Puspita dalam rapat dengar pendapat (RDP) Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dari sisi produktivitas, Puspita menyebut Indonesia menghadapi tantangan rendahnya produktivitas, tingginya harga pupuk dan benih, sumber daya manusia (SDM) pertanian yang menua, perubahan iklim, manajemen pakan, teknologi yang belum optimal, dan kurangnya program pelatihan.

"Sehingga, ini berdampak pada rendahnya output yang dihasilkan, biaya produksi tinggi, dan ketergantungan terhadap impor," ujar dia.

Lebih lanjut, di sisi industri, Puspita menilai beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi industrialisasi yang masih terbatas, penanganan pascapanen dan logistik yang masih mahal, nilai tambah yang rendah, dan persaingan impor.

Sementara itu, tantangan dari sisi investasi antara lain akses terhadap pembiayaan yang masih terbatas, kurangnya kapasitas lahan, regulasi yang masih tumpang-tindih, dan adanya resiko usaha.

"Ini mungkin yang menjadi tantangan besar di sana, karena berbagai komoditas yang ada tadi, juga sepertinya nampaknya saat ini belum ada regulasi yang utuh, atau rangka regulasi yang utuh yang mengatur dari hulu hingga hilir," kata Puspita.

Ia menilai beberapa regulasi masih bersifat kebijakan sektoral, sehingga diperlukan adanya sejumlah kriteria yang dapat dipertimbangkan di dalam menentukan komoditas strategis, salah satunya dilihat dari kontribusi nyata komoditas tersebut terhadap ketahanan atau kemandirian pangan.

"Kemudian, nanti mungkin bisa dilihat juga dari dampak komoditas tersebut terhadap ekonomi nasional, lalu dampaknya terhadap ekspor dan devisa, inflasi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan juga ketahanan dan kemandirian energi," ujar Puspita.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mendukung transparansi data yang aktual berbasis digital untuk memudahkan pemetaan dan implementasi dari aturan komoditas strategis ini.

"Seperti disampaikan rekan-rekan dari Kementerian ATR/BPN, untuk dapat menerapkan sistem digitalisasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan proses pertukaran data yang lebih akuntabel dengan dengan kerangka Satu Data Indonesia," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya penguatan data dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis.

“Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat mendukung RUU Komoditas Strategis ini. Namun, kalau diminta masukkan tadi, yang pertama kami usulkan adalah kita mulai dari penguatan data,” kata Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Virgo Eresta Jaya dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Virgo menilai, kementerian/lembaga terkait harus diberikan kewajiban transparansi dan akurasi data yang aktual dan faktual, sehingga regulasi yang digodok saat ini dapat keluar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Kalau menurut pendapat kami, setiap instansi harusnya dikasih kewajiban untuk mem-publish datanya. Kami sendiri, kami sendiri sebetulnya sudah publish data ini, yang bisa akses sendiri di bhumi.atrbpn.go.id,” ujar dia.

Ia pun mendorong penguatan penyelenggaraan data dan informasi lahan berbasis spasial yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan, penetapan lokasi, dan pengembangan komoditas strategis.

Untuk itu, Virgo mengusulkan model kebijakan atau instrumen RUU dapat difokuskan ke digitalisasi data pertanahan (land availability and land sustainability); identifikasi potensi lahan komoditas strategis; serta integrasi data pertanahan, tata ruang dan tematik komoditas strategis.

“Jadi identifikasi perlu. Dan, data kita tadi baru terbatas ke hak atas tanah, nilai tanah, tata ruangnya, dan development-nya. Jika ditambahkan dengan data aliran sungai, data curah hujan, data rawan bencana, data macam-macam, itu akan lebih bagus,” kata Virgo.

Lebih lanjut, ia juga merekomendasikan instrumen RUU berupa penguatan perlindungan lahan komoditas strategis (seperti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B); Zonasi Berbasis Komoditas Strategis; dan Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan perizinan.

Hal ini, kata Virgo, diharapkan mampu memperkuat perlindungan dan penetapan peruntukan lahan untuk menjamin keberlanjutan komoditas strategis.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan model kebijakan lainnya berupa optimasi pemanfaatan tanah terlantar; konsolidasi pemanfaatan lahan; minimum luas kepemilikan dengan skema kepemilikan bersama; peninjauan kepemilikan absentee vs licensing; serta insentif dan disinsentif fiskal pertanahan.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat pemanfaatan lahan sesuai potensi dan daya dukung wilayah untuk mendukung pengembangan komoditas strategis.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan ini akan mencakup hilirisasi, ekspor dan impor. Dengan begitu, kita memiliki pedoman yang jelas bagi kementerian teknis terkait

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis yang akan menjadi acuan kuat, komprehensif dan terintegrasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait komoditas itu.

Menurut Mendag, RUU Komoditas Strategis menjadi sebuah acuan atau pegangan bagi kementerian dan lembaga untuk merumuskan kebijakan yang terintegrasi mengenai komoditas strategis.

"Kebijakan ini akan mencakup hilirisasi, ekspor dan impor. Dengan begitu, kita akan memiliki pedoman yang jelas bagi kementerian teknis terkait," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan meskipun definisi komoditas strategis masih bersifat sektoral, namun tata kelola lintas kementerian selama ini sudah berjalan saling terhubung.

Salah satu contoh ialah pengelolaan impor pada komoditas yang masuk dalam Neraca Komoditas. Untuk komoditas seperti beras, jagung, ikan, atau bawang putih, setiap keputusan impor harus melalui penetapan Neraca Komoditas.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak dapat mengeluarkan izin sebelum ada kesepakatan angka kebutuhan dan proyeksi produksi dari kementerian pembina.

Budi menambahkan seluruh produk yang memiliki potensi ekspor, termasuk komoditas strategis, akan terus dipromosikan oleh perwakilan perdagangan RI di berbagai negara. Hal itu akan dilakukan sebagai upaya pemerintah memperluas pasar ekspor.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga juga dilakukan saat Pemerintah Indonesia berupaya menjalin perjanjian dagang dengan negara lain.

Dalam hal ini, posisi nasional yang akan dibawa dalam perundingan merupakan merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antarkementerian dan lembaga terkait.

"Setiap negosiasi dagang dengan negara mitra selalu dilandasi posisi nasional yang disepakati bersama seluruh kementerian pembina. Substansi negosiasi adalah hasil koordinasi lintas kementerian," jelasnya.

Budi menegaskan penyusunan RUU ini bermanfaat sebagai pedoman nasional kebijakan komoditas strategis.

Namun, ia menekankan bahwa pembentukan badan baru khusus komoditas strategis tidak diperlukan. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan memperjelas mandat teknis masing-masing instansi.

"Tidak perlu badan baru, namun perlu memperkuat tugas dan fungsi unit kerja yang sudah ada pada kementerian terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelapa sawit tidak diragukan lagi adalah komoditas strategis bagi Indonesia, menjadikan negara ini sebagai produsen CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia. Di balik dominasi produksi tersebut, terdapat segelintir korporasi raksasa yang menguasai aset paling vital dalam bisnis ini: lahan.

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja para menteri dalam 1 tahun terakhir yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada level 5% di tengah tingginya ketidakpastian global.

"Kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi," ungkap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Prabowo menjelaskan, awal pemerintahan sebenarnya dimulai dalam situasi yang berat. Perang pecah di berbagai kawasan dengan total 110 konflik bersenjata. Hal ini menyebabkan gangguan pada rantai komoditas strategis dunia. Pada beberapa negara terjadi krisis energi dan pangan.

"Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia, kita berada di 5%, di antara negara G20 kita salah satu yang tertinggi di kondisi sekarang," paparnya.

Di sisi lain inflasi juga terjaga pada level di kisaran 2% atau terendah pada negara G20. Hasil ini merupakan dampak dari strategi yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas ekonomi dunia, dan ini salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis pendahulu saya, presiden Joko Widodo," terang Prabowo.

"Harus kita akui mungkin pengalaman beliau sebagai Walikota, sehingga dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi, ini jangan dianggap remeh," jelasnya

Menurut Prabowo tidak banyak negara mampu memastikan ekonomi tumbuh tinggi namun inflasi terjaga.