KOMPAS.com - Struktur kepemilikan saham pada Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) membuat tanggungan utang Whoosh secara otomatis ikut ditanggung ke empat BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Perusahaan patungan ini menggenggam 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sementara 40 persen lainnya dimiliki konsorsium perusahaan asal China.

Dalam tubuh PSBI sendiri, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi pemegang saham terbesar dengan porsi 58,5 persen, kemudian disusul Wika 33,4 persen, Jasa Marga 7,1 persen, serta PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Dengan komposisi tersebut, setiap kerugian yang ditanggung PT KCIC otomatis akan memengaruhi laporan keuangan PSBI dan kerugiannya diteruskan ke masing-masing BUMN pemegang saham.

Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menyatakan pihaknya menyerahkan opsi restrukturisasi atau penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Dwiyana memaparkan, alasannya karena pengelolaan KCIC berada di bawah naungan Danantara. Ia menegaskan bahwa apa pun mekanisme maupun skema penyelesaian utang kereta cepat akan diserahkan sepenuhnya kepada Danantara.

"Pokoknya kalau untuk restrukturisasi kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi apa pun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (17/11/2025) malam.

Dwiyana menyebut KCIC akan tunduk dan patuh pada keputusan Danantara soal utang Kereta Cepat Whoosh. Adapun sebelumnya, Dwiyana juga menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Dwiyana.

Saat dikonfirmasi, Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas aspek teknis operasional Whoosh, bukan terkait dengan isu utang kereta cepat tersebut yang belakangan santer diberitakan.

“KCIC (membahas) pertemuan teknis,” ungkap Airlangga.

Beban utang Kereta Cepat Whoosh

Untuk diketahui saja, empat BUMN Indonesia harus ikut menanggung kerugian PT KCIC yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun.

Beban tersebut semakin berat karena biaya pembangunan proyek kereta cepat melampaui perhitungan awal. Total nilai proyek KCJB mencapai 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp 101,17 triliun.

Dari jumlah itu, 75 persen berasal dari pinjaman Bank Pembangunan China (CDB), sedangkan 25 persen sisanya ditanggung melalui penyertaan modal para pemegang saham.

Angka ini belum termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar 1,2 miliar dollar AS atau Rp 20 triliun yang disepakati pada Februari 2023.

Dengan skala utang Kereta Cepat Whoosh sebesar itu, kenaikan biaya maupun bunga pinjaman sedikit saja dapat langsung menekan kemampuan PSBI dan para BUMN pendukungnya dalam menjaga kesehatan neraca.

Secara keseluruhan, PSBI membukukan kerugian sekitar Rp 4,2 triliun sepanjang 2024. Kerugian tersebut masih berlanjut pada semester I-2025 dengan nilai rugi Rp 1,6 triliun, di mana sekitar Rp 951,5 miliar berasal dari kontribusi KAI.

Jika laju kerugian ini tak ditangani dengan skema penyelesaian utang yang jelas, BUMN-BUMN anggota PSBI terancam semakin merugi dan menyedot kas perusahaan yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan bisnis intinya.

Purbaya masih menunggu

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, saat ini skema pembagian peran dalam menangani utang Kereta Cepat Jakarta Bandung masih terus dibahas.

Menkeu menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesimpulan terkait bentuk penyelesaian yang akan diambil pemerintah. Proses pembahasan masih terus berlangsung dan belum mencapai keputusan final.

"Cuma gini kita ada kebijakan pimpinan di atas, belum putuskan juga. Sepertinya kita memang akan cenderung membayar ke jalannya infrastrukturnya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu.

Ia menambahkan bahwa dirinya ingin ikut serta dalam perkembangan diskusi yang dilakukan tim terkait, agar tidak hanya mengetahui hasil akhirnya tetapi juga memahami prosesnya secara menyeluruh.

Menurutnya, yang terpenting adalah mencari opsi terbaik bagi negara. Karena itu, seluruh tahapan masih terus dikaji sebelum pemerintah menentukan langkah yang akan diambil.

(Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu, Debrinata Rizky | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena, Teuku Valdy Arief)

Artikel ini juga bersumber dari pemberitaan di KOMPAS.com berjudul:

• Bos KCIC Serahkan Opsi Restrukturisasi Utang Kereta Cepat ke Danantara
• Penyelesaian Utang Proyek Whoosh Belum Diputuskan, Purbaya: Prosesnya Masih Berjalan
• Dulu Tegas Tolak APBN untuk Whoosh, Apa Sikap Purbaya Kini?

KOMPAS.com - Struktur kepemilikan saham pada Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) membuat tanggungan utang Whoosh secara otomatis ikut ditanggung ke empat BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Perusahaan patungan ini menggenggam 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sementara 40 persen lainnya dimiliki konsorsium perusahaan asal China.

Dalam tubuh PSBI sendiri, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi pemegang saham terbesar dengan porsi 58,5 persen, kemudian disusul Wika 33,4 persen, Jasa Marga 7,1 persen, serta PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Dengan komposisi tersebut, setiap kerugian yang ditanggung PT KCIC otomatis akan memengaruhi laporan keuangan PSBI dan kerugiannya diteruskan ke masing-masing BUMN pemegang saham.

Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menyatakan pihaknya menyerahkan opsi restrukturisasi atau penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Dwiyana memaparkan, alasannya karena pengelolaan KCIC berada di bawah naungan Danantara. Ia menegaskan bahwa apa pun mekanisme maupun skema penyelesaian utang kereta cepat akan diserahkan sepenuhnya kepada Danantara.

"Pokoknya kalau untuk restrukturisasi kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi apa pun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (17/11/2025) malam.

Dwiyana menyebut KCIC akan tunduk dan patuh pada keputusan Danantara soal utang Kereta Cepat Whoosh. Adapun sebelumnya, Dwiyana juga menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Dwiyana.

Saat dikonfirmasi, Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas aspek teknis operasional Whoosh, bukan terkait dengan isu utang kereta cepat tersebut yang belakangan santer diberitakan.

“KCIC (membahas) pertemuan teknis,” ungkap Airlangga.

Beban utang Kereta Cepat Whoosh

Untuk diketahui saja, empat BUMN Indonesia harus ikut menanggung kerugian PT KCIC yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun.

Beban tersebut semakin berat karena biaya pembangunan proyek kereta cepat melampaui perhitungan awal. Total nilai proyek KCJB mencapai 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp 101,17 triliun.

Dari jumlah itu, 75 persen berasal dari pinjaman Bank Pembangunan China (CDB), sedangkan 25 persen sisanya ditanggung melalui penyertaan modal para pemegang saham.

Angka ini belum termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar 1,2 miliar dollar AS atau Rp 20 triliun yang disepakati pada Februari 2023.

Dengan skala utang Kereta Cepat Whoosh sebesar itu, kenaikan biaya maupun bunga pinjaman sedikit saja dapat langsung menekan kemampuan PSBI dan para BUMN pendukungnya dalam menjaga kesehatan neraca.

Secara keseluruhan, PSBI membukukan kerugian sekitar Rp 4,2 triliun sepanjang 2024. Kerugian tersebut masih berlanjut pada semester I-2025 dengan nilai rugi Rp 1,6 triliun, di mana sekitar Rp 951,5 miliar berasal dari kontribusi KAI.

Jika laju kerugian ini tak ditangani dengan skema penyelesaian utang yang jelas, BUMN-BUMN anggota PSBI terancam semakin merugi dan menyedot kas perusahaan yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan bisnis intinya.

Purbaya masih menunggu

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, saat ini skema pembagian peran dalam menangani utang Kereta Cepat Jakarta Bandung masih terus dibahas.

Menkeu menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesimpulan terkait bentuk penyelesaian yang akan diambil pemerintah. Proses pembahasan masih terus berlangsung dan belum mencapai keputusan final.

"Cuma gini kita ada kebijakan pimpinan di atas, belum putuskan juga. Sepertinya kita memang akan cenderung membayar ke jalannya infrastrukturnya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu.

Ia menambahkan bahwa dirinya ingin ikut serta dalam perkembangan diskusi yang dilakukan tim terkait, agar tidak hanya mengetahui hasil akhirnya tetapi juga memahami prosesnya secara menyeluruh.

Menurutnya, yang terpenting adalah mencari opsi terbaik bagi negara. Karena itu, seluruh tahapan masih terus dikaji sebelum pemerintah menentukan langkah yang akan diambil.

(Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu, Debrinata Rizky | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena, Teuku Valdy Arief)

Artikel ini juga bersumber dari pemberitaan di KOMPAS.com berjudul:

• Bos KCIC Serahkan Opsi Restrukturisasi Utang Kereta Cepat ke Danantara
• Penyelesaian Utang Proyek Whoosh Belum Diputuskan, Purbaya: Prosesnya Masih Berjalan
• Dulu Tegas Tolak APBN untuk Whoosh, Apa Sikap Purbaya Kini?

KOMPAS.com – Seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.

BUMN Indonesia yang jadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), ikut menanggung kerugian hingga triliunan rupiah dalam setahun. Danantara maupun pemerintah kini harus putar otak memilih skema pembayaran utang agar Whoosh tidak terus menerus jadi beban keuangan BUMN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, saat ini skema pembagian peran dalam menangani utang Kereta Cepat Jakarta Bandung masih terus dibahas.

Menkeu menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesimpulan terkait bentuk penyelesaian yang akan diambil pemerintah. Proses pembahasan masih terus berlangsung dan belum mencapai keputusan final.

"Cuma gini kita ada kebijakan pimpinan di atas, belum putuskan juga. Sepertinya kita memang akan cenderung membayar ke jalannya infrastrukturnya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu dikutip pada Senin(17/11/2025).

Ia menambahkan bahwa dirinya ingin ikut serta dalam perkembangan diskusi yang dilakukan tim terkait, agar tidak hanya mengetahui hasil akhirnya tetapi juga memahami prosesnya secara menyeluruh.

Menurutnya, yang terpenting adalah mencari opsi terbaik bagi negara. Karena itu, seluruh tahapan masih terus dikaji sebelum pemerintah menentukan langkah yang akan diambil.

Purbaya menolak APBN untuk Whoosh

Sebelumnya pada Oktober lalu, Purbaya menegaskan dirinya menolak mentah-mentah bila pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh menggunakan APBN.

Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN.

“Dulu kan semuanya pemerintah yang (menanggung). Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 15 Oktober 2025.

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara.

Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek Whoosh, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang merupakan BUMN.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara.

Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target APBN sebesar Rp 513,6 triliun.

Polemik utang kereta cepat Whoosh

Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.

Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan. Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.

Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul, yakni PT KCIC harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.

Dirangkum dari pemberitaan Kompas.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Total investasi tersebut sudah menghitung tambahan biaya akibat pembengkakan biaya atau cost overrun yang mencapai 1,2 miliar dollar AS. Namun bunga utang tambahan ini lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC.

Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB. Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini.

Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

(Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu, Debrinata Rizky | Editor: Erlangga Djumena, Teuku Valdy Arief)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan di KOMPAS.com sebelumnya berjudul:

• Penyelesaian Utang Proyek Whoosh Belum Diputuskan, Purbaya: Prosesnya Masih Berjalan
• Luhut Cerita Whoosh Bermasalah Sejak Awal: Saya Terima Sudah Busuk Itu
• Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Menkeu Purbaya: Danantara Cukup Mampu Bayar

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menanggung pembayaran cicilan utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, dengan nilai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

Prabowo menyampaikan, polemik yang muncul terkait utang Kereta Cepat Jakarta Bandung bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, persoalan Whoosh sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi kerugian finansial semata.

Kepala Negara menegaskan, pemerintah akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap proyek strategis nasional itu, sehingga beban utang tidak membebani PT KAI (Persero).

"Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, ucap Prabowo dikutip dari siaran Live YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (5/11/2025).

"Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita," kata dia lagi.

Meski begitu, Prabowo belum memerinci lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran utang beserta bunganya. Ia tidak menjelaskan apakah pembayarannya akan dilakukan melalui dividen Danantara atau langsung dari suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prabowo menjelaskan, ada banyak cara negara ini bisa tetap komitmen membayar utangnya ke China. Yang terpenting, kata dia, negara harus menutup banyak kebocoran APBN.

"Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran," ujar Prabowo.

"Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita, akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," tegasnya.

Utang Kereta Cepat Whoosh jangan dipolitisasi

Menurut Prabowo, dirinya secara pribadi sudah mempelajari masalah-masalah yang mendera PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) yang mayoritas sahamnya dimiliki konsorsium BUMN Indonesia.

"Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya," ungkapnya.

Mantan Danjen Kopassus ini meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi polemik utang Kereta Cepat Whoosh. Karena hal ini hanya akan menimbulkan kegaduhan.

"Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak, tenang-tenang saja ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya," kata dia.

Prabowo juga menyinggung peran besar KAI dalam menyediakan transportasi publik. Dana APBN akan digunakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki sektor perkeretaapian.

"PT Kereta Api Indonesia teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu, kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur, ya. Sepur," beber Prabowo.

Total utang Kereta Cepat Jakarta Bandung

Merangkum pemberitaan KOMPAS.com, total investasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS, atau setara Rp 120,38 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.500 per dollar AS.

Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen pendanaannya bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan suku bunga tetap 2 persen per tahun.

Skema utang Kereta Cepat Whoosh ini berlaku dengan tenor 40 tahun, menggunakan sistem bunga tetap (fixed rate). Total investasi tersebut juga mencakup biaya tambahan pembengkakak (cost overrun) senilai 1,2 miliar dollar AS.

Dari jumlah 1,2 miliar dollar AS utang Kereta Cepat Jakarta Bandung itu, sekitar 60 persen ditutup melalui pinjaman baru dengan bunga lebih tinggi dari pinjaman sebelumnya, yakni mencapai 3,4 persen per tahun.

Sementara sisa pembiayaan dibagi berdasarkan porsi kepemilikan saham, yaitu 60 persen ditanggung konsorsium Indonesia dan 40 persen oleh konsorsium perusahaan China.

Angka tersebut terbilang tinggi jika dibandingkan dengan penawaran Jepang pada 2015 yang hanya mematok bunga 0,1 persen per tahun. Proposal Jepang kala itu ditolak pemerintah Indonesia karena meminta jaminan pemerintah.

Seiring waktu, PT KCIC menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh, baik untuk pokok maupun bunganya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia bersama CDB kini tengah berupaya melakukan renegosiasi atau restrukturisasi utang agar beban cicilan bisa lebih ringan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memperpanjang tenor pinjaman hingga 60 tahun.

Mayoritas pendanaan proyek Whoosh memang bersumber dari pinjaman CDB. Sisanya berasal dari penyertaan modal negara (APBN) serta modal ekuitas dari konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai proporsi kepemilikan saham masing-masing di KCIC.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meminta polemik soal Kereta Cepat Whoosh tak perlu diributkan. Dia menegaskan akan bertanggung jawab penuh terhadap proyek ini.

Prabowo pun menyebut sudah mempelajari secara detail proyek ini. Dia menegaskan proyek Kereta Cepat Whoosh tidak ada masalah dan tak perlu diributkan.

"Kemudian enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut utang Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu Whoosh semuanya," ungkap Prabowo saat berpidato dalam peresmian di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Prabowo pun meminta masalah Kereta Cepat Whoosh jangan dipolitisasi dan bikin rakyat Indonesia cemas.

"Jadi jangan khawatir, saya sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orang (cek). Mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak, tenang-tenang saja ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya," tegasnya.

Usai acara selesai, Prabowo kembali ditanya media soal keseriusan pemerintah untuk membayar utang Kereta Cepat Whoosh.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun. tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," serunya.

Foto: Kereta Cepat Whoosh. (Dok. KCIC) Kereta Cepat Whoosh. (Dok. KCIC)

Sama dengan sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dia pasang badan dengan megaproyek ini.

"Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat," tegasnya lagi.

Dia pun mengungkapkan bahwa uang untuk membayar proyek itu ada. Namun Prabowo tidak menjelaskan secara spesifik termasuk uang para koruptor yang berhasil diselamatkan oleh negara.

"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita untuk rakyat semua. Terima kasih," tutupnya.

Sebagai informasi, kereta cepat Whoosh dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia, Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan 60% saham, dan mitra China 40%.

Proyek ini awalnya dianggarkan US$6,02 miliar (sekitar Rp97 triliun), sebagian besar dibiayai pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga tahunan 2%. Namun, pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar (sekitar Rp19,3 triliun) membuat CDB memperpanjang pinjaman baru dengan bunga lebih tinggi, 3,4%.

Kendati sudah beroperasi penuh sejak Oktober 2023, performa Whoosh belum sesuai harapan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, penjualan tiket sepanjang 2024 hanya mencapai 6,06 juta, jauh di bawah proyeksi pemerintah sebesar 31 juta penumpang per tahun. Akibatnya, PSBI menanggung kerugian hingga Rp4,19 triliun (sekitar US$251,8 juta) pada 2024, dan tambahan Rp1,63 triliun (sekitar US$100,8 juta) pada paruh pertama 2025.

KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus hadir dalam pengembangan transportasi publik nasional, termasuk proyek kereta cepat.

“Tadi pertemuan dengan Bapak Presiden yang memang untuk kereta api itu alat transportasi umum yang memang untuk kepentingan masyarakat secara luas, dan oleh sebab itu kehadiran pemerintah itu memang akan ada dan hadir di dalam program-program transportasi termasuk juga dalam transportasi Whoosh ini,” ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (4/11/2025).

Terkait pembahasan dengan pihak China mengenai kerja sama pengembangan proyek transportasi, Rosan menjelaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan.

Pengembangan proyek ini, menurut Rosan turut melibatkan sejumlah kementerian terkait.

“Ini kan masih berjalan ya nanti timnya kan juga ada Pak Menko Infra, ada Menko Perekonomian yang terlibat, ada tim dari Menkeu, dari kami. Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas kementerian dan kementerian perhubungan juga,” katanya.

Menteri Investasi menambahkan bahwa koordinasi antarkementerian sangat penting agar setiap langkah dalam negosiasi dan implementasi proyek sejalan dengan arahan Presiden.

Kehadiran pemerintah dalam pengembangan transportasi ini, kata Rosan, tidak hanya dilihat dari segi untung-rugi, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat.

“Dan juga melihat kepada undang-undang yang ada, ya memang itu menjadi tugas dari pemerintah,” katanya.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan jaminan bahwa pemerintah akan membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah. Ia pun meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari aspek untung rugi.

Ia meminta publik yang selama mengkritik kereta cepat maupun utang yang timbul dari proyek tersebut, bisa melihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta warga tidak meributkan permasalahan itu. Ia menekankan akan bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Namun demikian, Prabowo tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana skema penyelesaian pembayaran utang dan bunga Whoosh yang selama ini memberatkan keuangan KAI, apakah bakal dibayarkan melalui dividen Danantara atau melalui kucuran APBN langsung.

Pernyataan lengkap Prabowo soal utang Whoosh

Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung dikutip dari siaran Live YouTube Sekretariat Presiden:

Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya.

Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita.

Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh.

Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung, jangan dihitung untung-untung rugi-rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation.

Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen. Rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara.

Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran.

Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita, akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat.

Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya.

Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak, tenang-tenang saja ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya.

Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah, pemerintah tidak boleh dibohongi, pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara.

Saya tidak akan ragu-ragu bersama tim saya kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya saudara-saudara. Selamat Menteri Perhubungan, terima kasih.

PT Kereta Api Indonesia teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu, kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur, ya. Sepur.

Yang penting kereta api Indonesia hebat, pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Enggak usah ragu-ragu ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat.

Total utang Kereta Cepat Whoosh

Merangkum pemberitaan KOMPAS.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Selain itu, total utang tersebut sudah menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC.

Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB. Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini.

Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

Besaran bunga utang Kereta Cepat Jakarta Bandung dari CBD untuk menutup cost overrun itu terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen.

Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen.

Lebih lanjut, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dan ribut terkait hutang kereta cepat Jakarta - Bandung. Menurutnya negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu.

Hal ini diungkapkan Prabowo, usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025). Prabowo menegaskan untuk semua pihak untuk tidak meributkan permasalahan hutang ini.

"Jadi sudah lah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat. Duitnya ada," katanya.

"Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara-saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," tambahnya.

Prabowo juga menekankan, bahwa pemerintah memang harus membayar senilai Rp 1,2 triliun per tahun, namun sudah banyak manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek kereta cepat ini. Seperti mengurangi kemacetan, polusi, hingga transfer teknologi yang canggih dari China.

"Pokoknya nggak masalah, karena itu kita harus bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung," katanya.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menjelaskan semua public transport dunia jangan dihitung untung rugi, tetapi hitung manfaat untuk rakyat. Bahkan pemerintah sendiri sudah memberikan subsidi untuk tiket kereta api agar mengurangi beban masyarakat.

Di seluruh dunia begitu. Ini namanya Public Service Obligation (PSO). Ada yang menyarankan semua kereta api kita pemerintah subsidi 60% rakyat bayar 20%, ya ini kehadiran Negara," ucapnya.

"Darimana uang itu uang itu dari uang rakyat dari pajak dari kekayaan negara makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat gak boleh dicuri akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," imbuhnya.

Prabowo pun mengaku sudah mempelajari proyek Kereta Cepat Whoosh dan tak ada masalah. Dia mengingatkan pihak lain jangan mempolitisasi proyek ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025). Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh Indonesia semestinya tak semata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China.

Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

“Jadi, sudahlah. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi, tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” ucap eks Danjen Kopassus ini.

Ketika ditanya kembali perihal sumber dana pelunasan utang Whoosh, Prabowo menyatakan bahwa salah satunya akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi.

Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

“Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

AHY menyebut pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

"Solusi kereta cepat Jakarta — Bandung dan pengembangan lanjutan, kami telah menggelar rapat koordinasi yang in-line dengan arahan Bapak Presiden bersama Menteri Investasi/CEO Danantara, Menteri Perhubungan, Kemenko Ekonomi, dan Kementerian Keuangan," kata AHY di akun Instagram resminya, Selasa (4/11/2025).

Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo telah sepakat mencari solusi terbaik untuk restrukturisasi keuangan.

Apabila proses tersebut telah dirampungkan, barulah proses pengembangan kereta cepat bakal diperluas ke ruas lain, salah satunya Jakarta — Surabaya.

"Setelah tuntas, kita akan kembangkan jalur-jalur berikutnya sebagai wujud nyata pembangunan berkeadilan dan pemerataan antarwilayah," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Infrastrukfur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merapat ke Istana Negara, Senin (3/11/2025). Dalam pertemuan itu AHY akan melaporkan terkait permasalahan restrukturisasi Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh.

"Ya tentu kita ingin melihat berbagai isu, ya termasuk KCIC Jakarta Bandung, ada permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga. Ada sejumlah opsi tentu," kata AHY kepada media.

Dia juga membenarkan rapat terkait persoalan restrukturisasi utang kereta cepat. AHY mengaku ingin mendapatkan arahan dari Presiden terkait permasalahan ini.

Foto: Peningkatan volume penumpang Whoosh di momen libur dalam rangka Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan mulai terlihat sejak Kamis 4 September 2025. (Dok. KCIC) Peningkatan volume penumpang Whoosh di momen libur dalam rangka Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan mulai terlihat sejak Kamis 4 September 2025. (Dok. KCIC)

Diketahui, Presiden Prabowo meminta sejumlah menteri untuk menyelesaikan persoalan kereta cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sempat menjadi sorotan karena enggan menggunakan APBN untuk mengatasi persoalan krisis keuangan dari KCIC.

Badan Pengelola Investasi Danantara dihadapkan bisa diharapkan bisa memberikan solusi untuk untuk membiayai proyek senilai US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun. Adapun opsi perpanjangan tenor pembayaran hutang juga menjadi salah opsi yang dibicarakan agar semakin menyehatkan keuangan KCIC.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh saat ini sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri.

Namun, ia pun mengakui proyek Whoosh mengalami banyak pro dan kontra.

"Lepas dari pro dan kontra yang terjadi, faktanya Whoosh kini sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri dan melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi pada Oktober 2023 sampai Februari 2025," ujar Luhut lewat unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, dikutip pada Jumat (31/10/2025).

Sehingga menurutnya, Whoosh sudah memberikan dampak ekonomi yang besar bagi wilayah yang dilintasinya.

KOMPAS.com/Krisda Tiofani Kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menilai pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta?Bandung (KCJB) atau Whoosh melalui skema Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN.

"Whoosh menjadi bukti bahwa keberanian mengambil keputusan strategis adalah awal menuju kemandirian bangsa," tegas Luhut.

Dalam unggahannya, Luhut juga menceritakan pengalamannya naik kereta cepat Whoosh saat pergi ke Bandung untuk memberikan pembekalan kepada calon perwira di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD).

Menurut Luhut, setiap kali ke Bandung dirinya selalu memilih untuk naik Whoosh.

"Setiap ke Bandung saya selalu memilih moda transportasi ini karena efisiensi waktunya. Perjalanan yang dulu makan waktu 3-4 jam, kini bisa ditempuh banga dalam 30-60 menit," jelas Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo itu.

Sebagai informasi, saat ini kereta cepat Jakarta-Bandung masih menjadi sorotan karena persoalan utang dalam pembangunannya.

Utang harus dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kepada China.

Pemerintah menyatakan sedang merumuskan strategi terbaik untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Whoosh.

Utang kereta cepat Whoosh capai lebih dari Rp 120,38 triliun

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, total utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500 per dollar AS).

Dari total itu, 75 persen dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga dua persen per tahun dan tenor 40 tahun.

Seiring berjalannya waktu, biaya proyek membengkak akibat cost overrun hingga 1,2 miliar dollar AS.

Tambahan utang tersebut dikenakan bunga di atas tiga persen per tahun.

Adapun pinjaman tambahan sebesar 542,7 juta dollar AS digunakan untuk menutup pembengkakan biaya yang menjadi tanggungan konsorsium Indonesia sebesar 75 persen, sementara sisanya dipenuhi melalui penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Beban keuangan KCIC

Sementara itu, kondisi keuangan PT KCIC yang mengoperasikan kereta cepat Whoosh dilaporkan sedang berada dalam tekanan berat.

Pasalnya pendapatan tiket dari jutaan penumpang Whoosh ternyata jauh dari cukup untuk menutup beban keuangan yang mereka tanggung.

Besarnya beban cicilan utang kereta cepat berikut bunga ke pihak China, ditambah biaya operasional yang tak kecil, membuat KCIC merugi hingga triliunan rupiah.

Kendati PT KCIC tidak pernah merilis laporan keuangannya secara terbuka ke publik, kondisi keuangan perusahaan ini membukukan kerugian sangat besar.

Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan PT KAI, selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar.

KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT PSBI.

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Dengan porsi saham terbesar, KAI otomatis menanggung kerugian paling besar di PSBI.

Pada semester I-2025, KAI harus menanggung rugi sekitar Rp 951,48 miliar.

Sementara pada tahun penuh 2024, saat PSBI membukukan kerugian Rp 4,19 triliun, KAI ikut menanggung beban hingga Rp 2,24 triliun.

Prabowo segera gelar rapat khusus bahas utang Whoosh

KOMPAS.com/Rahel Presiden RI Prabowo Subianto di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, rapat khusus itu akan dilakukan bersama Presiden.

"Itu nanti dibahas khusus," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.

"Ada pembahasan khusus untuk itu. Iya (dengan Presiden)," imbuhnya.

Sebelumnya, Chief Operation Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi utang pembangunan proyek kereta cepat Whoosh dengan pihak China.

Negosiasi yang dilakukan langsung di China itu rencananya akan membahas teknis pinjaman, jangka waktu pinjaman dan bunga pinjaman yang diberikan untuk Indonesia.

"Terus kan kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negosiasi kita kan. Berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga," ujar Dony saat dijumpai di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025)

"Kita sedang mengatur waktu. Kita sedang diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur untuk segera kita akan menegosiasikan. Hubungan kita juga bagus, komunikasi bagus," tegasnya.

Dony bilang, tim negosiasi yang akan berangkat ke China berasal dari kementerian dan instansi terkait.

Sementara itu, peran Danantara selaku pihak yang membawahi operator kereta cepat akan memberikan data sebagai bahan negosiasi.

Salah satunya data yang menegaskan bahwa PT KCIC punya potensi keberlanjutan dalam operasional kereta cepat.

Dony juga memastikan negosiasi utang PT KCIC ke China harus selesai pada 2025 ini.

Sebab menurutnya persoalan utang bukan hal sulit untuk diselesaikan.

KOMPAS.com – Polemik soal utang kereta cepat Whoosh kembali mencuat setelah pemerintah menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kini menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Isu ini kembali ramai dibicarakan karena menyangkut masa depan proyek kereta cepat yang digadang-gadang menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia.

Di tengah perdebatan tersebut, mantan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan kereta cepat Whoosh sejak awal bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan investasi sosial jangka panjang.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ujar Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin (27/10/2025).

Alasan pembangunan kereta cepat Whoosh

Jokowi menuturkan, gagasan membangun kereta cepat Whoosh lahir dari upaya atas kemacetan parah di wilayah Jabodetabek dan Bandung yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun,” ujarnya.

Menurut Jokowi, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi alasan utama pemerintah menghadirkan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh.

Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga waktu tempuh lebih efisien dan produktivitas meningkat.

Selain itu, keberadaan kereta cepat Whoosh juga diharapkan membawa dampak sosial dan ekonomi, seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan baru.

“Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” kata Jokowi.

KOMPAS.com/Krisda Tiofani Kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta Timur.

Berapa total utang kereta cepat Whoosh?

Diberitakan Kompas.com (28/10/2025), total utang kereta cepat Jakarta–Bandung mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500 per dollar AS).

Dari total itu, 75 persen proyek kereta cepat dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga dua persen per tahun dan tenor 40 tahun.

Namun, proyek ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS, yang akhirnya menambah utang baru dengan bunga di atas tiga persen per tahun.

“Untuk loan denominasi dollar AS bunganya 3,2 persen, sedangkan untuk renminbi atau RMB 3,1 persen,” kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo kepada Kompas.com pada 9 Januari 2024.

Tambahan utang sebesar 542,7 juta dollar AS digunakan untuk menutup pembengkakan biaya yang menjadi tanggungan konsorsium Indonesia sebesar 75 persen. Sisanya ditutupi melalui penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Pengelolaan utang kereta cepat kini di bawah Danantara

Dalam perkembangannya, pemerintah memutuskan agar utang kereta cepat Whoosh tidak lagi ditanggung langsung oleh negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, pembiayaan proyek kini akan dikelola oleh BPI Danantara, lembaga investasi yang menaungi sejumlah BUMN strategis, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi,” ujar Purbaya saat media briefing di Sentul, Bogor, Jumat (10/10/2025).

Dengan skema ini, pengelolaan utang dan pembiayaan proyek dipisahkan dari APBN agar tidak membebani fiskal negara.

“Kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” ujarnya.

Opsi penyelesaian utang kereta cepat Whoosh

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang kereta cepat Whoosh.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, proyek kereta cepat Whoosh sejauh ini telah memberikan dampak ekonomi positif. Penumpang kini mencapai sekitar 30.000 orang per hari dengan waktu tempuh yang jauh lebih singkat.

“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian dari KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” tuturnya.

Antara investasi sosial dan beban fiskal

Meski kerap disorot karena pembengkakan biaya dan beban bunga, Jokowi menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap kereta cepat Whoosh adalah bentuk investasi sosial, bukan kerugian.

“Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujar Jokowi di Solo (27/10/2025).

Namun, publik kini menantikan kejelasan berapa total utang kereta cepat dan bagaimana rencana pelunasannya. Pemerintah diharapkan mampu menjaga agar manfaat sosial yang diharapkan tetap berjalan, tanpa menjadi beban fiskal bagi negara di masa mendatang.

Dengan segala dinamika dan perdebatan yang menyertainya, utang kereta cepat Whoosh kini menjadi cerminan tantangan besar antara visi pembangunan dan tanggung jawab finansial negara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Utang Kereta Cepat Whoosh: Antara Investasi Sosial versi Jokowi dan Beban Finansial versi BUMN".