Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi merevisi aturan wajib parkir Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di himpunan bank milik negara (himbara). Kini, devisa hasil ekspor migas maupun nonmigas wajib diparkirkan selama periode tertentu di bank BUMN, dengan keringanan bagi sejumlah negara yang memiliki perjanjian dagang atau kerja sama dengan Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut aturan wajib retensi DHE SDA ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2026 dan sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, aturan terkait yang berlaku adalah PP No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Beleid sebelumnya telah disoroti oleh Presiden Prabowo lantaran dinilai kurang efektif meningkatkan pasokan valas di dalam negeri. Apalagi, saat ini cadangan devisa Bank Indonesia (BI) cukup terkuras usai digunakan untuk stabilisasi nilai tukar.

Oleh sebab itu, tiga tujuan utama penerapan aturan anyar ini adalah mendorong pembiayaan pembangunan khususnya investasi dan modal kerja untuk hilirisasi SDA; peningkatan investasi dan kinerja ekspor untuk kegiatan pengusahaan pengelolaan sumber daya alam; serta stabilitas makro dan pasar keuangan domestik.

Airlangga menyebut beleid terbaru ini memperluas pengecualian penempatan DHE SDA bank non-himbara untuk sektor pertambangan, migas, dan non-migas, khususnya bagi mitra dagang yang memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman maupun kesepakatan dengan Indonesia.

"Artinya Indonesia memberikan prioritas kepada mereka yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia," ujarnya pada konferensi pers di DPR usai penyampaian KEM & PPKF 2027, Rabu (20/5/2026).

Adapun ketentuan utama beleid ini adalah mewajibkan eksportir SDA untuk memasukkan DHE_nya sebesar 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100%.

Eksportir SDA wajib menempatkan DHE dengan retensi minimal 30% untuk industri migas, sedangkan 100% untuk industri nonmigas. Penempatannya yaitu pada rekening khusus pada SKI atau rekening khusus, dengan jangka waktu minimal bagi komoditas migas tiga bulan serta nonmigas 12 bulan.

Repatriasi atau penempatan DHE SDA ini wajib dilakukan melalui bank Himbara. Kemudian pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui Bank Himbara.

Di sisi lain, batas konversi DHE valas ke rupiah diturunkan dari 100% ke maksimal 50%.

Ada pemberlakuan khusus untuk negara yang memiliki perjanjian bilateral perdagangan/kesepahaman/kesepakatan. Bagi negara-negara dengan perjanjian kerja sama bersama Indonesia, retensi DHE sektor pertambangan sebesar 30% untuk minimal tiga. Mereka juga bisa memilih untuk tidak menempatkannya di himbara.

"Jadi bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk tiga bulan di bank non-Himbara," terang Airlangga.

Dari sisi insentif, eksportir yang meretensi DHE SDA-nya sesuai aturan diberikan keringanan PPh sampai 0% sesuai jangka waktu penempatan.

"Regulasi ini akan berlaku pada 1 Juni 2026," pungkas mantan Menteri Perindustrian ini.

Saat ditanya lebih lanjut, Menko Perekonomian sejak 2019 ini mengonfirmasi bahwa AS adalah salah satu negara mitra dagang yang diprioritaskan. Sebab, Indonesia sudah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART).

"Iya. Termasuk Amerika Serikat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai memberlakukan aturan baru mengenai kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026.

Beleid atas Peraturan Pemerintah No.8/2025 tentang DHE SDA ini awalnya ditargetkan berlaku awal tahun ini usai adanya arahan revisi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun disebut telah menyelesaikan rancangan beleid ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan ada negara yang dikecualikan dari kewajiban retensi 100% DHE SDA ini selama satu tahun di Himbara.

"Sudah diputuskan berlaku 1 Juni 2026. Negara mananya nanti dilihat ketika kami publish peraturan DHE-nya," ujar Purbaya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Pada April 2026 lalu, Purbaya juga masih belum memerinci lebih lanjut negara mana yang dikecualikan. Namun demikian, dia memastikan aturan ini masih berlaku untuk devisa yang dihasilkan eksportir komoditas sektor ekstraktif.

Pemerintah juga sebelumnya telah mengonfirmasi retensi DHE SDA ini akan diwajibkan hanya di himbara. Saat PP No.8/2025 berlaku Maret tahun lalu, devisa hasil ekspor CPO, batu bara dan lain-lain belum diwajibkan di bank-bank pelat merah.

Seiring dengan waktu, Presiden Prabowo jelang akhir tahun lalu menyoroti pemberlakuan PP No.8/2025 yang dinilai belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Dugaannya, masih banyak eksportir yang mengonversi valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui bahwa cadangan devisa di dalam negeri saat ini terkikis akibat intervensi maksimal guna menstabilkan nilai tukar rupiah.

Perry menyebut pihaknya sudah melakukan intervensi dalam jumlah yang besar. Hal ini terlihat dari posisi cadangan devisa yang semakin terkikis hingga ke level US$148,2 miliar per Maret 2026.

"Tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all-out. Satu, intervensi dengan jumlah yang besar dengan cadangan devisa yang ditunjukkan turun menjadi bulan lalu US$148,2 miliar. Tetapi itu lebih dari cukup, kami ukur," terangnya pada konferensi pers yang sama.

Meski intervensi ini mengikis cadangan devisa dalam negeri, Perry memastikan bahwa porsinya masih setara pembiayaan 6 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

"Tolong diingat, cadangan devisa ini dikumpulkan pada saat panen besar. Makanya ini kami gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow, jumlahnya besar," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menerbitkan aturan dalam bentuk peraturan pemerintah alias PP mengenai kebijakan retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama 12 bulan di bank-bank milik negara (Himbara) yang disebut akan berlaku pada pekan ini.

Namun demikian, hingga kini beleid yang mengatur mengenai kewajiban sentralisasi DHE ke Himbara itu tidak kunjung terbit.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan ketentuan tersebut akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 tentang DHE SDA yang dijadwalkan akan segera terbit.

"Sedang mau diterapkan segera, perbaikannya. Dulu kan sudah ada, kita perbaiki. Mungkin dalam minggu ini nanti akan diberlakukan," ujar Prasetyo belum lama ini.

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini, kebijakan DHE SDA itu dibebaskan parkir di bank manapun di Indonesia—baik swasta maupun bank-bank BUMN atau Himbara.

Kendati demikian, pemerintah ingin melakukan sentralisasi DHE SDA ke bank-bank Himbara saja.

Poin-poin Penting

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pihaknya sudah menyerahkan draf revisi PP No.8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera diundangkan.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan agar devisa valas hasil ekspor SDA itu berputar di dalam negeri. Dia merujuk kepada pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya mengatur bahwa kekayaan alam digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat.

Menurutnya, sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Sebab, masih banyak eksportir yang mengonversikan valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Padahal, Febrio memandang permintaan untuk kredit berdenominasi valas cukup tinggi di dalam negeri. "Yang sering terjadi adalah dikonversi ke rupiah lalu kemudian banyak yang akhirnya keluar ke luar negeri. Nah itu yang kami enggak mau, kami ingin [valasnya] lebih banyak di Indonesia," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Imbal Hasil Kompetitif

Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank Himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026.

Namun, Febrio memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank Himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.

Pelaku Usaha Menanti
Para pelaku usaha dalam dan luar negeri sudah menanti kepastian terkait aturan tersebut. British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) misalnya, yang menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut telah menimbulkan gangguan signifikan di sektor perbankan dan komoditas.

Chair of BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa keterbukaan kebijakan (policy openness) menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Menurutnya, sektor swasta membutuhkan diskusi yang lebih intensif dengan pemerintah untuk memitigasi risiko bisnis, terutama terkait aturan yang berdampak langsung pada likuiditas.

Ian secara spesifik menunjuk aturan penempatan DHE SDA sebagai salah satu kebijakan yang memicu ketidakpastian baru-baru ini. "Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai bahwa diskusi yang lebih terbuka mengenai aturan tersebut akan sangat membantu sektor swasta untuk melakukan manajemen risiko dengan tata kelola yang lebih baik.

Pengusaha dalam negeri juga mengeluhkan kebijakan baru tersebut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya di bawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, sambung Budhi, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berulangkali menyatakan akan menerapkan kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHE SDA pada awal tahun ini. Namun hingga berita ini diterbitkan, amandemen aturan tentang penempatan DHE itu tidak kunjung muncul ke publik.

Isu tentang DHE sejatinya bukan hal yang baru. Ambisi pemerintah untuk menarik devisa ekspor yang banyak disimpan eksportir di lembaga keuangan luar negeri sudah ditempuh sejak tahun 2018 lalu. Sejumlah kebijakan diterbitkan, namun isu tentang DHE tidak pernah tuntas.

Pada tahun 2019 lalu misalnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.1/2019. Aturan ini mengatur mengenai insentif penempatan DHE beserta sanksinya. Tidak efektif, aturan ini direvisi dengan PP No.36/2023.

Beleid ini memberikan sejumlah penambahan penting salah satunya adalah eksportir SDA yang memiliki nilai ekspor per dokumen ≥ USD250.000,00 wajib menempatkan (retensi) sebanyak paling sedikit 30% dari devisa hasil ekspornya ke dalam instrumen penempatan DHE SDA selama paling singkat 3 bulan.

Berlaku kurang dari 2 tahun, aturan ini kembali direvisi dengan pemberlakuan PP No.8/2025. Perubahan yang mencolok dari kebijakan ini antara lain perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA.

Menariknya, baru berumur kurang dari setahun, pemerintah lagi-lagi ingin membongkar ketentuan tentang DHE SDA. Isu yang muncul kali ini adalah sentralisasi penempatan DHE SDA ke bank milik negara alias Himbara. Keputusan ini menuai pro dan kontra.

Sudah dikirim ke Istana

Pada pertengahan Desember 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengirimkan rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Revisi beleid tersebut nantinya akan mewajibkan eksportir untuk memarkirkan devisa hasil kegiatan ekspor mereka secara terpusat di bank himbara.

"Saya baru kirim [ke] Mensesneg itu. Nanti sebentar lagi keluar, efektif Januari," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat dimintai konfirmasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya PP No.8/2025 mewajibkan eksportir memarkirkan DHE SDA selama 12 bulan sebesar 100% di dalam negeri. Tidak ada ketentuan spesifik untuk memarkirkan dana itu ke himbara saja. Saat PP itu berlaku, maka devisa akan terpusat di himbara.

Saat ditanya mengenai potensi dampak revisi aturan itu, Purbaya menyebut prioritas utama pemerintah yakni untuk mengendalikan devisa. Dia menilai penerapan PP No.8/2025 yang berlaku sejak Maret 2025 itu tidak berdampak sama sekali terhadap suplai valas dalam negeri maupun cadev.

"Selama ini impact-nya hampir zero ke cadangan devisa. Kalau kami ikuti terus itu [dengan] langkah yang sama dan berdoa, hasilnya nol terus. Jadi kami ubah kebijakannya untuk melihat seberapa efektif kebijakan itu. Saya pikir sih ya ini yang terbaik," terangnya.

Pemanis DHE SDA

Febrio mengklaim bahwa sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank Himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026. Namun, Febrio memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank Himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.

-

Pengusaha Keberatan

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya dibawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah, sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

"Banyak pelaku usaha ekspor yang mendapatkan fasilitas kreditnya dari bank non-Himbara. Tentu bank tersebut akan sangat dirugikan kalau DHE kemudian harus disimpannya di tempat lain. Oleh karena itu, GAPI sangat mengharapkan pemerintah membatalkan rencana tersebut," tambahnya.

Tak Sentuh Eksportir Kayu

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur berharap aturan baru ini tak menyentuh pelaku usaha ekspor pengolah komoditas kehutanan berbasis padat karya.

"Pertama-tama, perlu dicermati bahwa konsep sentralisasi DHE di Himbara sebenarnya lebih cocok diterapkan pada sektor berbasis komoditas alam yang memang memiliki nilai jual besar, margin tinggi, dan tidak membutuhkan perputaran modal harian yang cepat. Kalau sudah masuk ranah industri kerajinan, kondisinya sangat berbeda," jelasnya ketika dihubungi Bisnis.

Industri pengolahan kayu yang termasuk sektor kerajinan, seperti mebel atau furnitur, justru membutuhkan kelincahan arus modal kerja, bukan pengetatan administratif yang berpotensi menurunkan daya saing Indonesia di pasar global.

"Arus kas industri ini hidup dari siklus produksi harian. Mulai dari pembelian bahan baku, ongkos tenaga kerja, finishing, packaging, dan shipping. Jika DHE kami juga termasuk yang harus parkir lebih lama atau hanya bisa berputar di kanal tertentu, bebannya akan langsung terasa di lingkup pabrik, apalagi UKM dan mid-size eksportir yang jumlahnya ribuan," tambahnya.

Menurutnya sentralisasi DHE dapat diterapkan pada sektor non-manufaktur yang tidak bergantung pada modal kerja harian.

Industri padat karya justru harus diberikan fleksibilitas penuh, sebab harus membayar gaji tepat waktu, membeli bahan baku setiap minggu, dan menjaga suplai produksi tidak putus agar lead time lancar, sehingga buyer di luar negeri tak lantas berpaling ke negara kompetitor.

Alhasil, untuk industri mebel & kerajinan, pemerintah cukup memperkuat kepastian transaksi valas dan transparansi, tanpa mengikat aliran cashflow secara ketat.

"Industri kami sedang bersaing ketat dengan Vietnam, Malaysia, dan China. Jika arus kas terganggu atau biaya transaksi bertambah, daya saing turun dan buyer bisa berpindah ke negara lain. Sektor komoditas mungkin mampu menahan DHE lebih lama. Tapi untuk industri manufaktur padat karya, ruang napasnya jauh lebih sempit," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai diskriminatif. Pemerintah diminta tetap melibatkan bank swasta untuk menjadi penampung DHE.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyampaikan cukup banyak bank-bank di luar Himbara yang memiliki kemampuan menjadi penampung devisa hasil ekspor.

“Menurut saya seharusnya tidak ada diskriminasi ya,” kata Myrdal kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Dia menambahkan, bank-bank non Himbara juga dapat menawarkan beragam produk guna menarik minat eksportir untuk menempatkan dananya di dalam negeri, terutama DHE SDA.

“Dari sisi perbankan itu banyak solusi yang bisa menarik eksportir untuk menaruh dananya di dalam negeri,” ujarnya.

Senada, Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai aturan penempatan DHE SDA seharusnya dapat dibuat sama untuk semua bank di Tanah Air.

“Harusnya aturan bisa dibuat equal untuk semua bank sehingga lebih fair dan kompetitif,” kata Trioksa kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Di sisi lain, dia melihat kebijakan ini berdampak terbatas bagi bank non Himbara. Trioksa menyampaikan kewajiban penempatan DHE ke Himbara utamanya akan mengalihkan dana valas terkait DHE. Sementara, aktivitas dan dana valas lain di bank non Himbara diperkirakan tetap berjalan normal.

“Hanya dana valas tersebut [DHE SDA] yang terdampak, dana valas lainnya tetap berjalan normal,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dengan perubahan signifikan pada klausul penempatan dana hasil ekspor.

Melalui perubahan kedua ini, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA di bank-bank anggota Himbara. Kebijakan tersebut mengakhiri kebebasan eksportir untuk memilih bank dalam negeri manapun seperti pada ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Selama penerapan PP sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi, untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).