Jawaban Purbaya Soal Update Evaluasi Aturan Wajib Parkir DHE SDA
Pemerintah mengevaluasi kebijakan DHE SDA karena belum berdampak signifikan pada cadangan devisa. Evaluasi dipimpin oleh Mensesneg, dengan sorotan dari Presiden Prabowo.
(Bisnis.Com) 21/10/25 18:55 11329
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah mengevaluasi perubahan kebijakan terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Evaluasi dilakukan karena beleid existing belum berdampak besar kepada cadangan devisa (cadev).
Sekadar informasi, aturan DHE SDA yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 mewajibkan eksportir memarkirkan devisa yang mereka peroleh di dalam negeri sebesar 100% selama 12 bulan. Namun, implementasinya tengah menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto karena efektivitasnya terhadap cadev.
Purbaya, yang hadir di beberapa rapat terbatas (ratas) bulan ini mengenai DHE SDA, enggan berkomentar lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa evaluasi akan dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
"Sepertinya ada perubahan kebijakan tentang DHE SDA, tapi bukan saya yang ini, nanti mungkin dari pak Mensesneg yang memimpin rapat pemecahan masalahnya," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Purbaya masih enggan menjelaskan hasil asesmen pemerintah mengapa penerapan PP No.8/2025 belum berdampak kepada cadev. Apalagi, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa posisi cadev sampai akhir September 2025 sebesar US$148,7 miliar atau menurun dari bulan sebelumnya yakni US$150,7 miliar.
Posisi cadev akhir September 2025 itu pun lebih rendah dari torehan September 2024 yakni US$149,9 miliar. BI menyebut kondisi cadev akhir September 2025 itu dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI dalam menghadapi ketidakpastian global.
"Dia sudah mengevaluasi, sudah menyimpulkan. Anda tanya Pak Prabowo saja deh," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa ratas yang dipimpin Prabowo, Minggu (12/10/2025), khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.
Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakuan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. "Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.
#aturan-dhe-sda #evaluasi-kebijakan-dhe #devisa-hasil-ekspor #sumber-daya-alam #perubahan-kebijakan-dhe #cadangan-devisa-indonesia #efektivitas-dhe-sda #prabowo-subianto-dhe #menteri-keuangan-purbaya #n-a