Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan kebijakan sentralisasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki dampak berbeda terhadap bank BUMN dan bank swasta.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan, kebijakan ini sejatinya mempermudah pemerintah dalam memantau devisa hasil ekspor.

“Ini akan mempermudah pemantauan kebijakan DHE SDA. Likuiditas valas tapi akan tersentralisasi di bank Himbara,” kata Teuku Riefky kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, kebijakan ini berdampak negatif terhadap dana valas yang ada di bank swasta. “Tentu akan menurun karena suplai valasnya turun sehingga perlu membeli valas dalam jumlah lebih banyak dengan cost yang lebih tinggi, sehingga profitability-nya turun,” tuturnya.

Kekhawatiran ini sebelumnya telah disampaikan oleh Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina).

Dalam catatan Bisnis, Wakil Ketua Umum Perbanas Lani Darmawan menyampaikan bahwa dana valas di bank-bank non-Himbara dapat berkurang, meski dampak ke depan akan sangat bergantung pada kebutuhan kredit nasabah.

Menurutnya, bank sebetulnya melihat dua hal. Pertama, apakah permintaan kredit memang ada di valas atau tidak. Kedua, apakah biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah berbeda jauh.

“Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit, sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini sekarang pun juga kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah,” tuturnya.

Selain berdampak terhadap valas, Lani menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan pandangan investor terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lani menyebut pihaknya dapat memahami tujuan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Sebab dengan mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA di Himbara, pemerintah dapat mengontrol lalu lintas dari dana hasil ekspor.

Namun alih-alih mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, asosiasi mengusulkan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan penempatan DHE SDA di bank-bank Tanah Air. Adapun asosiasi tengah berkomunikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai wacana kebijakan ini.

“Mungkin kami usulkan ini diatur saja, baik bank swasta pun laporannya seperti apa,” ujarnya di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Jakarta (ANTARA) - LRT Jabodebek mencatat jumlah pengguna LRT turun sebesar 10 persen di hari pertama penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat (10/4).

"Penurunan volume pengguna LRT Jabodebek ini merupakan dampak langsung dari kebijakan kerja WFH bagi ASN, khususnya pada jam sibuk," ujar Manager of Public Relation LRT Jabodebek Radhitya Mardika dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pada Jumat (10/4), KAI melayani 106.301 pengguna LRT Jabodebek. Sementara itu, pada Kamis (9/5) tercatat 118.505 pengguna LRT Jabodebek, atau menurun 12.204 pengguna atau sekitar 10 persen.

Berdasar data, penurunan volume terbanyak terjadi di stasiun yang berada di dekat perkantoran maupun stasiun integrasi, seperti Stasiun Kuningan terjadi penurunan sebesar 2.246 pengguna, dari 12.530 pengguna pada Kamis (9/4), menjadi 10.284 pengguna pada Jumat (10/4).

Kemudian, pada Stasiun Dukuh Atas terjadi penurunan sebesar 1.095 pengguna, dari 16.954 pengguna pada Kamis (9/4), menjadi 15.859 pengguna pada Jumat (10/4).

Stasiun ketiga yang mengalami penurunan volume terbanyak adalah Stasiun Rasuna Said, dengan penurunan penumpang sebanyak 1.052 orang, dari 7.621 pengguna pada Kamis (9/4), menjadi 6.659 pengguna pada Jumat (10/4).

Radhitya menyampaikan bahwa stasiun LRT Jabodebek yang terlihat mengalami penurunan pengguna terjadi pada stasiun yang berdekatan dengan kantor pemerintahan seperti di stasiun Kuningan, Setiabudi, Rasuna Said, Cikoko, Pancoran, dan stasiun lainnya.

Namun demikian, tambahnya, untuk melayani pengguna LRT Jabodebek agar tetap optimal, pada Jumat (10/4), KAI tetap mengoperasikan pola weekday dengan 430 perjalanan LRT Jabodebek.

Seluruh fasilitas stasiun dan petugas LRT Jabodebek tetap disiagakan penuh untuk menjamin kenyamanan pengguna LRT Jabodebek. KAI berkomitmen untuk terus hadir sebagai solusi transportasi publik yang efisien, tepat waktu, dan terintegrasi.

“KAI akan terus hadir mendukung mobilitas masyarakat, dan memastikan setiap perjalanan LRT Jabodebek mengedepankan aspek keselamatan serta kenyamanan bagi seluruh pengguna,” kata Radhitya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK telah menerima aspirasi yang disampaikan asosiasi perbankan terkait rencana kebijakan kewajiban penempatan DHE SDA ke bank-bank pelat merah.

“Jadi kita nanti mungkin begini, apa yang akan kita lakukan tentu akan mengkomunikasikan ini kepada, tentu yang paling terkait ya, paling terkait dalam hal ini kan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” kata Dian usai menghadiri Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dian menuturkan, wacana kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara telah disosialisasikan kepada para eksportir dan perbankan.

Kendati begitu, OJK tetap akan melihat perkembangan wacana kebijakan tersebut. Mengingat, aturan kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara merupakan keputusan pemerintah yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, tapi tentu ini adalah pada akhirnya adalah keputusan pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pasalnya, kebijakan ini dapat berdampak signifikan terhadap bank-bank swasta nasional.

Dalam catatan Bisnis, Wakil Ketua Umum Perbanas Lani Darmawan menyampaikan, saat ini Perbanas dan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina) tengah melakukan kajian mengenai dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap bank nonHimbara. Kajian sudah masuk dalam tahap finalisasi.

“Pada intinya, asosiasi perbankan, baik Perbina maupun Perbanas, kami ingin minta untuk dikaji ulang,” kata Lani di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Meski pemerintah belum secara resmi menerbitkan aturan tersebut, Presiden Direktur & CEO CIMB Niaga itu menilai dampaknya terhadap bank swasta berpotensi cukup besar.

Salah satu dampak yang dia soroti yang terkait dana valas yang dapat berkurang di bank-bank non-Himbara. Kendati begitu, dia menekankan bahwa dampak ke depan akan sangat bergantung pada kebutuhan kredit nasabah.

Menurutnya, bank sebetulnya melihat dua hal. Pertama, apakah permintaan kredit memang ada di valas atau tidak. Kedua, apakah biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah berbeda jauh.

“Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit, sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini sekarang pun juga kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah,” tuturnya.

Selain berdampak terhadap valas, Lani menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta dapat memengaruhi pandangan investor terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lani menyebut pihaknya dapat memahami tujuan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Sebab dengan mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA di Himbara, pemerintah dapat mengontrol lalu lintas dari dana hasil ekspor.

Namun alih-alih mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, asosiasi mengusulkan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan penempatan DHE SDA di bank-bank Tanah Air.

Adapun asosiasi tengah berkomunikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai wacana kebijakan ini. “Mungkin kami usulkan ini diatur saja, baik bank swasta pun laporannya seperti apa,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank HSBC Indonesia buka suara mengenai penempatan dana pemerintah pusat sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

International Wealth and Premier Banking Director HSBC Indonesia Lanny Hendra menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang memantau lebih lanjut dampak dari kebijakan tersebut terhadap bank swasta.

“Saat ini I think kita continue to monitor, gitu ya maksudnya kan banyak juga kalau melihat kebijakan-kebijakan yang baru,” kata Lanny usai Peresmian HSBC Wealth Center, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, dampak dari kebijakan tersebut membutuhkan waktu sehingga kata Lany, HSBC Indonesia terus memantau progress dari penempatan dana jumbo ke Himbara. “Menurut saya tidak ada yang instan gitu kan, perlu waktu untuk melihat progress dari kebijakan itu,” ujarnya.

Di sisi lain, pada pekan keempat September 2025, telah terjadi penarikan saldo giro bank umum di Bank Indonesia (BI) hingga Rp80 triliun.

Menanggapi hal itu, Lany menyebut bahwa di HSBC Indonesia sendiri cukup stabil dan terus berkembang. “Jadi kita tidak melihat ada naik turun gitu enggak, cukup stabil dan progresif berkembang terus,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (12/9/2025) resmi mengalihkan Rp200 triliun kas pemerintah di BI ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.276/2025, Purbaya menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) di lima bank, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Perinciannya, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, BTN sebesar Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp10 triliun. Penempatan anggaran jumbo tersebut digunakan untuk pertumbuhan sektor riil.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu sebelumnya mengungkap bahwa realisasi penyerapan tertinggi adalah oleh Bank Mandiri. Perinciannya, Bank Mandiri telah menyerap sebesar 74%, BRI 62%, BSI 55%, BNI 50%, dan BTN 19%.

Menurut Febrio, sudah ada beberapa bank lain yang meminta agar pemerintah pusat turut menginjeksi likuiditasnya. Teranyar, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bank-bank yang tengah dalam tahap diskusi adalah dua bank pembangunan daerah (BPD), yakni PT Bank DKI (Bank Jakarta) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim.

“Sudah ada permintaan dari beberapa bank yang lain untuk mendapatkan juga penempatan cash dari pemerintah, sehingga ini terlihat bahwa ini kebijakan yang kelihatannya simpel, hanya memindahkan cash,tetapi dampaknya bagi pertumbuhan kredit kita harapkan kalau di Agustus kita masih 7% pertumbuhan kredit, Nah ini kita berharap di akhir tahun ini bisa menuju ke 10%,” jelas Febrio kepada wartawan di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penerapan bea keluar ekspor batu bara dan nikel dinilai akan menghadirkan kerentanan kredit bagi sejumlah emiten termasuk Indika Energy (INDY) dan Golden Energy Mines (GEMS).

Fitch Ratings dalam laporannya yang terbit Minggu, 19 April 2026 menerangkan bahwa usulan kebijakan batu bara baru-baru ini dapat melemahkan arus kas bagi penambang dan kontraktor, sementara perubahan harga nikel kemungkinan akan menekan pengolah komoditas itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan emitenemassepertiANTM, MDKAdanUNTRmenghadapi sentimen baru dari rencana pemberlakuan pungutan bea keluar untuk komoditas ekspor.

Di antara ketiga emiten itu,JP Morganmenilai PTAneka TambangTbk. (ANTM) alias Antam akan menjadi penerima manfaat utama dari pemberlakuan pungutan ekspor untuk emas dan batu bara tersebut.