IDXChannel – Industri pulp dan kertas nasional terus menunjukkan peran strategis sebagai salah satu sektor manufaktur bernilai tambah tinggi yang menopang perekonomian Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, industri ini juga berkontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor, terutama seiring meningkatnya permintaan produk kertas untuk kebutuhan kemasan berbagai sektor industri seperti makanan dan minuman, fesyen, hingga elektronika.

Mengutip laman Kementerian Perindustrian RI, Rabu (8/4/2026), berdasarkan data 2025 industri kertas, barang kertas, dan percetakan memberikan kontribusi sebesar 3,73 persen terhadap PDB pengolahan nonmigas. Pada periode yang sama, ekspor pulp mencapai USD3,60 miliar dan ekspor kertas sebesar USD4,57 miliar, sehingga total ekspor sektor ini menembus USD8,17 miliar.

Industri pulp dan kertas juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja yang besar. Tercatat sektor ini melibatkan lebih dari 280 ribu tenaga kerja langsung dan sekitar 1,2 juta tenaga kerja tidak langsung, dengan total 113 perusahaan yang beroperasi di dalam negeri. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-7 industri pulp dan ke-6 industri kertas, serta berada di posisi ke-2 dan ke-4 di kawasan Asia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kontribusi tersebut menunjukkan peran penting industri pulp dan kertas dalam mendukung sektor manufaktur nasional.

“Dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor industri ini kepada PDB pengolahan nonmigas telah menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu penopang utama manufaktur nasional. Selain itu, penyerapan lebih dari 1,4 juta tenaga kerja juga mencerminkan dampak luas sektor industri pulp dan kertas terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menambahkan, industri pulp dan kertas merupakan sektor hilir yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, industri ini menghasilkan berbagai produk bernilai tambah mulai dari pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus, hingga rayon atau viscose yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri.

“Industri ini menghasilkan berbagai produk berkualitas seperti pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus hingga rayon atau viscose yang dimanfaatkan luas oleh berbagai sektor industri,” kata Putu.

Ke depan, peluang pengembangan industri pulp dan kertas nasional dinilai masih terbuka lebar. Secara global, tren pasar menunjukkan meningkatnya penggunaan kemasan berbasis kertas dan flexible packaging yang dinilai lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Saat ini paperboard menguasai sekitar 31,8 persen pasar kemasan global, sementara pasar flexible packaging bernilai lebih dari USD270 miliar dan diproyeksikan tumbuh 5–6 persen per tahun hingga 2032.

Meski memiliki prospek cerah, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan pasokan kertas daur ulang domestik, kebijakan impor garam industri sebagai bahan baku Chlor Alkali Plant (CAP), hingga penerapan kewajiban sertifikasi halal pada 2026.

Selain itu, industri juga dihadapkan pada kebijakan eksternal seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), hambatan non-tarif, dan tarif resiprokal Amerika Serikat.

“Terlepas dari tantangan tersebut, industri pulp dan kertas nasional tetap menunjukkan perkembangan yang positif dengan tetap mengedepankan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular,” tutur Putu.

Untuk memperkuat daya saing industri, Kementerian Perindustrian terus mendorong berbagai strategi kebijakan, mulai dari konsolidasi kebijakan bahan baku, perbaikan rantai pasok kertas daur ulang, inovasi penggunaan bahan baku alternatif seperti pisang, sereh wangi, tandan kosong kelapa sawit, dan kenaf, hingga penguatan ekosistem industri hijau serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi pelaku industri.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Permenperin Nomor 6 Tahun 2025 tentang pemberlakuan wajib SNI kertas dan karton untuk kemasan pangan sejak 24 Juli 2025 guna meningkatkan aspek keamanan dan mutu produk. Kemenperin berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dapat terus diperkuat agar industri pulp dan kertas nasional semakin inovatif, ramah lingkungan, serta mampu memenuhi permintaan pasar global.

“Kami mengharapkan agar APKI dapat terus menjadi mitra pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor industri nasional. Melalui sinergi yang semakin kuat, kita optimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan produk kertas yang sesuai permintaan pasar, ramah lingkungan, serta memiliki ragam yang semakin bervariasi,” pungkas Putu.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Industri pulp dan kertas menjadi salah satu penopang utama sektor manufaktur nasional dengan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Sektor ini menyerap lebih dari 280 ribu tenaga kerja langsung dan 1,2 juta tenaga kerja tidak langsung, dengan total 113 perusahaan yang beroperasi.

Berdasarkan data tahun 2025, industri kertas, barang kertas, dan percetakan memberikan kontribusi sebesar 3,73 persen terhadap PDB pengolahan nonmigas. Pada periode yang sama, ekspor pulp telah mencapai USD 3,60 miliar dan ekspor kertas sebesar USD 4,57 miliar.

Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-7 untuk industri pulp dan ke-6 untuk industri kertas. Di kawasan Asia, Indonesia menduduki posisi ke-2 untuk pulp dan ke-4 untuk kertas, menegaskan daya saing yang kuat di pasar regional maupun internasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, kontribusi signifikan sektor ini terhadap PDB pengolahan nonmigas menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu pilar utama manufaktur nasional.

“Selain itu, penyerapan lebih dari 1,4 juta tenaga kerja juga telah mencerminkan dampak luas sektor industri pulp dan kertas terhadap perekonomian nasional,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Rabu (8/4).

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menyampaikan industri pulp dan kertas merupakan sektor hilir dengan daya ungkit besar terhadap penumbuhan ekonomi nasional. “Industri ini menghasilkan berbagai produk berkualitas seperti pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus, hingga rayon/viscose yang dimanfaatkan luas oleh berbagai sektor industri,” ungkapnya pada acara Halal Bihalal Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) beberapa waktu lalu di Jakarta.

Lebih lanjut, peluang pengembangan industri pulp dan kertas nasional masih terbuka lebar. Secara global, tren pasar menunjukkan dominasi kemasan berbasis kertas dan flexible packaging yang dinilai lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Paperboard saat ini menguasai sekitar 31,8 persen pasar kemasan global, sementara pasar flexible packaging telah bernilai lebih dari USD 270 miliar dan diproyeksikan terus tumbuh 5–6 persen per tahun hingga 2032.

Prospek pasar ke depan juga didorong oleh meningkatnya kebutuhan kemasan, khususnya dari sektor makanan dan minuman serta e-commerce, tren substitusi plastik ke bahan yang lebih ramah lingkungan, diversifikasi sumber bahan baku alternatif, serta dinamika inovasi produk. Dari sisi bahan baku, industri kertas nasional tidak hanya bertumpu pada virgin pulp dan kertas daur ulang, tetapi juga mulai mengembangkan serat alternatif seperti pisang, sereh wangi, tandan kosong kelapa sawit, dan kenaf.

Meski demikian, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan ketersediaan kertas daur ulang domestik, isu kebijakan impor garam industri sebagai bahan baku Chlor Alkali Plant (CAP), penerapan kewajiban sertifikasi halal pada tahun 2026, serta berbagai kebijakan eksternal seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), hambatan non-tarif, dan tarif resiprokal Amerika Serikat.

“Terlepas dari tantangan tersebut, industri pulp dan kertas nasional tetap menunjukkan perkembangan yang positif, dengan tetap mengedepankan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular,” tutur Putu.

Sebagai langkah penguatan, Kementerian Perindustrian terus memacu berbagai strategi kebijakan, antara lain melalui konsolidasi kebijakan sektor bahan baku dengan kementerian/lembaga terkait, perbaikan sistem rantai pasok kertas daur ulang dalam negeri, inovasi penggunaan bahan baku alternatif, inovasi produk kemasan berbahan baku kertas, penguatan ekosistem industri hijau, serta fasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal bagi industri pulp dan kertas.

Kemenperin juga telah menetapkan Permenperin Nomor 6 Tahun 2025 tentang pemberlakuan wajib SNI kertas dan karton untuk kemasan pangan sejak 24 Juli 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek keamanan, mutu, dan kepercayaan pasar, baik domestik maupun ekspor. Selain itu, komitmen terhadap keberlanjutan juga diperkuat melalui SKB 482/2020 yang membatasi impuritas kertas daur ulang maksimal 2 persen, serta dukungan inovasi pengelolaan residu seperti Refuse Derived Fuel (RDF).

Dari sisi promosi pasar, partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada INNOPROM 2026 di Rusia menjadi peluang strategis untuk memperluas akses pasar dan menampilkan daya saing industri pulp dan kertas nasional ke kawasan Rusia dan Eurasia. Disisi lain, indikator makro sektor manufaktur juga masih memberikan sinyal positif, yang tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Februari 2026 yang berada di level ekspansif 54,02.

Dalam momentum Halal Bihalal APKI 2026, Kemenperin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong daya saing industri pulp dan kertas nasional agar semakin adaptif, inovatif, ramah lingkungan, dan berorientasi pasar.

“Kami mengharapkan agar APKI dapat terus menjadi mitra pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor industri nasional. Melalui sinergi yang semakin kuat, kita optimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan produk kertas yang sesuai permintaan pasar, ramah lingkungan, serta memiliki ragam yang semakin bervariasi,” pungkas Putu.

Bisnis.com,JAKARTA — Industri pulp dan kertas nasional menghadapi tantangan kompleks seiring meningkatnya tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan, dekarbonisasi, dan transparansi rantai pasok.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan pasar global kini tak hanya menilai kapasitas produksi, tetapi juga kinerja lingkungan dan komitmen industri terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi kewajiban kepatuhan, ekspektasi rantai pasok global, sekaligus keunggulan kompetitif,” kata Liana dalam keterangan resminya, Rabu (17/12/2025).

Meski dihadang tantangan global, industri pulp dan kertas tetap mencatat kinerja ekonomi yang solid. Pada 2025, sektor ini berkontribusi sebesar 3,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) nonmigas.

Dari sisi ketenagakerjaan, industri pulp dan kertas menyerap lebih dari 288 ribu tenaga kerja langsung serta sekitar 1,2 juta tenaga kerja tidak langsung pada 2024.

Hingga pertengahan 2025, Indonesia juga masih tercatat sebagai salah satu produsen pulp dan kertas terbesar di dunia dengan kapasitas yang terus berkembang.

“Transformasi menuju industri hijau harus menjadi prioritas bersama agar industri pulp dan kertas Indonesia tetap relevan dan berdaya saing,” ujarnya.

Industri pulp dan kertas dinilai mesti adaptif dan mencari solusi tantangan global berupa tekanan penurunan emisi, perubahan preferensi konsumen internasional, serta standar keberlanjutan yang makin ketat.

Kondisi ini mendorong APKI dan anggotanya membahas strategi penguatan efisiensi energi, penerapan ekonomi sirkular, dan percepatan adopsi teknologi rendah karbon.

Hal tersebut menjadi isu utama dalam Rapat Kerja Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) 2025 bertema“Beyond Growth: Transforming Indonesia’s Pulp and Paper Industry Towards a Sustainable Future”.

Dari perspektif global, Senior Product Manager Fastmarkets, Sampsa Veijalainen, menyebut bahwa pasar internasional semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan. Investor dan pembeli global kini menempatkan intensitas emisi dan transparansi rantai pasok sebagai faktor utama dalam keputusan bisnis.

“Secara global, permintaan untuk produk kertas dan karton akan terus tumbuh, terutama di negara-negara di Asia. Salah satu aspek penting adalah dekarbonisasi. Industri pulp dan kertas telah berkontribusi sekitar 15,55% dari total emisi sektor industri. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengurangi jejak karbon menjadi sangat krusial,” tutur Sampsa.

Selain tekanan pasar, tantangan lain datang dari kebutuhan pembiayaan untuk transformasi hijau. Keterbatasan akses pendanaan dan besarnya investasi awal sebagai hambatan, sehingga diperlukan dukungan kebijakan, insentif fiskal, serta skema pembiayaan hijau yang lebih kompetitif.

Untuk itu, pengusaha berkomitmen untuk melakukan transformasi menuju industri pulp dan kertas yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar sektor ini tetap bertahan, berdaya saing, dan relevan di pasar internasional.

Dalam hal ini, pemerintah menilai tantangan global tersebut perlu dijawab dengan kebijakan yang mendorong transformasi industri secara bertahap dan terukur.

Dirjen Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya mendukung industri pulp dan kertas menuju industri hijau dan rendah emisi, sejalan dengan target Net Zero Emission sektor industri dan komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

“Industri yang berkelanjutan bukan hanya untuk menjawab tuntutan global, tetapi juga untuk memastikan daya saing jangka panjang industri nasional. Pemerintah telah mendorong roadmap dekarbonisasi yang realistis, terukur, dan didukung kebijakan serta insentif yang kondusif,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penelusuran rantai pasok pada industri pulp atau bubur kertas yang dilakukan Trase Earth mengungkap keterlibatan sejumlah konglomerasi besar dalam hilangnya tutupan hutan atau deforestasi untuk pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI).

Dalam laporannya, Trase Earth menyebutkan bahwa Royal Golden Eagle (RGE) milik konglomerat Sukanto Tanoto terhubung dengan deforestasi tahunan terbesar di sektor ini selama 2023 dan 2024.

Sebagian besar deforestasi tersebut terhubung dengan satu pabrik serpihan kayu, yaitu PT Balikpapan Chip Lestari di Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini secara eksklusif memasok produk serpihan kayu ke pabrik pulp milik Royal Golden Eagle di Shandong, China.

Trase Earth menyebutkan bahwa Royal Golden Eagle pada Desember 2023 memberi konfirmasi soal pembelian serpihan kayu dari PT Balikpapan Chip Lestari. RGE juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pabrik serpihan kayu tersebut agar menghentikan pembelian kayu dari konsesi yang masih melakukan deforestasi.

“Hasil analisis kami mengindikasikan bahwa pada 2024, pabrik serpihan kayu tersebut masih menerima bahan baku kayu dari pemasok yang menyebabkan deforestasi seluas 7.578 hektare selama lima tahun sebelumnya,” tulis Adelina Chandra, salah satu penulis laporan, dikutip Kamis (11/12/2025).

Trase Earth juga merekam keterkaitan pabrik serpihan kayu dan kertas milik Grup Sinar Mas, seperti PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, meski persentasenya tidak sebesar RGE.

Laporan ini mencatat bahwa hanya sebagian dari deforestasi di sektor ini dilakukan oleh pemasok yang saat ini menyediakan kayu pulp ke pabrik pulp dan serpihan kayu di Indonesia. Selain itu, sebagian besar deforestasi yang terjadi di sektor pulp akhir-akhir ini terkait dengan perusahaan yang belum memasok kayu ke pabrik.

Sebagai contoh, lebih dari 40.000 hektare hutan telah dibuka di areal kerja PT Mayawana Persada di Provinsi Kalimantan Barat untuk pengembangan HTI sejak 2020. Areal ini termasuk habitat bagi orangutan, owa ungko dan spesies dilindungi lainnya.

Namun, PT Mayawana Persada dan deforestasinya masih berada di luar cakupan kebijakan bebas deforestasi yang berlaku karena belum memasok kayu pulpnya ke pabrik pulp atau serpihan kayu mana pun.

“Kebijakan bebas deforestasi produsen pulp hanya berlaku untuk pemasok kayu aktifnya, sehingga sebagian besar areal HTI yang berizin berada di luar cakupannya,” papar Trase Earth.

Pada 2024, pemasok aktif tersebut memegang kurang dari 45% keseluruhan areal HTI berizin di Indonesia yang seluas 11 juta hektare. Padahal sekitar 81% (118.030 hektare) dari total luas deforestasi dari 2015 sampai 2024 terjadi di dalam areal konsesi yang belum memasok kayu pulpnya ke pabrik, terutama untuk konsesi HTI yang lokasinya di Kalimantan.

Areal pemasok potensial ini mencakup lebih dari tiga perempat luas tutupan hutan alam yang masih tersisa (2,23 juta hektare) di areal izin pembangunan HTI, terutama di Kalimantan dan Papua.

Dengan mulai beroperasinya pabrik pulp baru di Provinsi Kalimantan Utara pada 2025, celah komitmen ini menimbulkan risiko signifikan berupa hilangnya lebih banyak tutupan hutan alam, terutama seiring meningkatnya permintaan akan bahan baku kayu pulp.

“Investigasi oleh media dan organisasi lingkungan mempertanyakan hubungan Royal Golden Eagle dengan pabrik baru bernama PT Phoenix Resources International, namun Royal Golden Eagle membantahnya. Pabrik pulp baru ini belum masuk dalam cakupan kebijakan bebas deforestasi grup perusahaannya,” tulis Trase Earth.

Pembangunan HTI disebut Trase Earth berdampak sangat besar terhadap hutan alam di Indonesia. Sejak 2001, pemegang izin konsesi HTI yang saat ini memasok kayu ke pabrik pulp dan serpihan kayu di Indonesia secara kumulatif membuka hutan seluas 740.821 hektare, dihitung sejak satu tahun setelah tahun pemberlakuan izin pertama konsesi.

Pada 2015, ketika RGE dan Sinar Mas menerapkan komitmen bebas deforestasi, degradasi gambut, dan eksploitasi (NDPE), sebagian besar hilangnya hutan dalam areal konsesi pemasoknya telah terjadi, khususnya di Provinsi Riau dan Jambi, Sumatra.

Pada 2024, total deforestasi tahunan untuk HTI mencapai 13.630 hektare, turun 55% dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 30.345 hektare. Catatan ini menandai penurunan pertama kalinya setelah peningkatan berkelanjutan sejak 2021.

Hilangnya hutan alam termasuk seluruh deforestasi untuk kayu pulp, baik di dalam maupun di luar areal konsesi pemasok aktif dan nonaktif (yaitu konsesi yang belum memasok kayu ke pabrik pulp atau serpihan kayu), dihitung berdasarkan data perubahan tutupan hutan yang tersedia di The TreeMap dan dipublikasi di Nusantara Atlas.

Sebagian besar deforestasi untuk kayu pulp terjadi di Kalimantan, di mana lebih dari 90% di antaranya, baik selama satu dekade maupun beberapa tahun terakhir, terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.