Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa hanya sekitar 36% pekerja di Tanah Air yang dibayar sesuai ketentuan upah minimum.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyampaikan bahwa hal ini mencerminkan kondisi bahwa upah minimum di Indonesia yang terlihat tinggi, tetapi justru rendah dari sisi pemenuhannya.

“Jadi upah minimum kita kelihatan tinggi tetapi compliance-nya atau pemenuhannya itu jauh daripada yang diharapkan. Utamanya di sektor yang berbasis SDA [sumber daya alam] dan padat modal justru," kata Bob dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab kepatuhan pengusaha yang rendah adalah tingginya batas upah minimum, sehingga perusahaan kesulitan masuk ke sektor formal.

Alhasil, dia menyebut banyak perusahaan seperti di Jakarta yang menawarkan upah lebih rendah dari batas minimum melalui kesepakatan dengan pekerja.

"Upah yang terlalu tinggi membuat perusahaan-perusahaan kesulitan untuk masuk ke sektor formal karena threshold-nya terlalu tinggi," ujar Bob.

Bob lantas menjelaskan bahwa yang patut menjadi perhatian adalah menyeimbangkan dua hal ini, yakni kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri.

Pihaknya memandang bahwa upah minimum semestinya berperan sebatas sebagai jaring pengaman. Menurutnya, ketentuan untuk pengupahan di atas upah minimum seharusnya diatur dengan mekanisme struktur dan skala upah.

Apindo juga mendorong pembahasan pengupahan lebih didorong di tingkat bipartit alias antara perusahaan dan pekerja. Harapannya, hal ini dapat diatur lebih terperinci di RUU Ketenagakerjaan baru yang tengah digodok DPR.

“Tidak hanya masalah upah minimum, tetapi juga struktur dan skala upah. Kemudian juga upah kompetensi, upah produktivitas, upah yang sifatnya insentif. Jadi sebenarnya ekosistem pengupahannya itu sangat luas dan sangat terbuka, tetapi yang menghabiskan waktu kita banyak itu cuma upah minimum,” ujar Bob.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan pihaknya akan menaati aturan pemerintah terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, yang belum kunjung terbit memasuki pekan kedua Desember.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, isu UMP terus berulang setiap tahunnya dan menghasilkan aturan-aturan yang berbeda pula.

Menurutnya, persoalan besaran upah maupun variasi upah di daerah, diharapkan pemerintah dapat menemukan titik terang sehingga tak melulu menjadi pembahasan setiap tahunnya.

“Hal yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami dapat merencanakan bisnis dengan lebih baik lagi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, dikutip Selasa (9/12/2025).

Padahal, dalam pengupahan pun juga terdapat struktur skala upah, upah produktivitas, insentif, bonus, dan lain-lain yang perusahaan berikan, bukan sekadar UMP.

Bob menjelaskan, sekitar 90% perusahaan di bawah Apindo merupakan perusahaan kecil atau UMKM dengan kemampuan bayar upah minimum di bawah 50%.

Dengan demikian, munculah istilah upah kesepakatan atas dasar ketidakmampuan tersebut. Meski demikian, Bob juga menegaskan bukan berarti Apindo mendukung upah rendah.

“Namanya juga minimum. Upah efektifnya ya silakan kalau perusahaannya mampu ya kasih lebih besar lagi. Bicara dengan serikat pekerjanya di perusahaan masing-masing. Jadi enggak boleh ada pemaksaan dan ancaman, setiap tahun kami diancam terus loh,” ungkapnya.

Harapannya, pemerintah dapat membangun ekosistem pengupahan sebaik mungkin, bukan hanya sebatas UMP.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penyesuaian kenaikan gaji atau upah minimum provinsi (UMP) 2026 tidak lagi mengikuti pola kenaikan tunggal seperti tahun sebelumnya.

Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah, tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengancam akan melakukan demo besar-besaran apabila UMP yang diumumkan tak sesuai harapan buruh.

"Belum ada rencana aksi, kecuali Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mengumumkan kenaikan upah minimum yang tidak sesuai harapan buruh," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengusulkan agar upah minimum provinsi (UMP) 2026 dapat naik hingga 8,3% menjelang tenggat pengumuman pada 21 November ini.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyatakan bahwa angka tersebut disesuaikan dengan angka inflasi dan kenaikan biaya hidup. KSBSI mengusulkan formula UMP 2026 terdiri atas perhitungan inflasi sebesar 2,3%, pertumbuhan ekonomi 5,04%, serta indeks tertentu/alfa (yang mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi) sebesar 1,0; sehingga diperoleh angka 8,3%.

“Kenaikan upah harus lebih dari sekadar menyesuaikan inflasi, melainkan untuk mengangkat martabat pekerja, bukan hanya bertahan hidup,” kata Elly saat dihubungi Bisnis, Rabu (19/11/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan pekerja di wilayah dengan upah rendah sering merasa tertinggal dari wilayah lainnya.

Oleh karena itu, KSBSI memandang penting untuk menuntut formula UMP yang memperhatikan kenyataan di lapangan, bukan hanya angka nasional rata-rata.

“Atau usulan lainnya adalah melaksanakan SUSU [struktur dan skala upah]. Karena upah minimum hanya untuk yang [masa kerja] 12 bulan ke bawah dan single,” imbuhnya.

Terkait potensi pengumuman UMP 2026 mundur dari tenggat 21 November, dia menyatakan bahwa keterlambatan akan menimbulkan ketidakpastian bagi buruh dan dunia usaha.

Pihaknya pun meminta pemerintah agar segera mengumumkan besaran UMP tahun depan, mengingat semakin besarnya desakan buruh untuk mengambil sikap.

“Kalau begini [pengumuman UMP mundur], bisa dikatakan pemerintah melanggar aturan yang telah ditetapkan untuk mengumumkan kenaikan UMP,” ujar Elly.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa belum ada keputusan akhir mengenai UMP tahun depan, seiring dengan pembahasan yang terus berlangsung dengan unsur buruh dan pengusaha.

Dia menjelaskan, fase pembahasan UMP 2026 sedang berjalan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Dewan Pengupahan tingkat provinsi.

“Kita terus melakukan dialog sosial, mendapatkan masukan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh dan dari teman-teman pengusaha Apindo. Tunggu saja,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).