Bisnis.com, JAKARTA — Sepanjang 2025, beragam isu atau peristiwa di sektor minyak dan gas bumi (migas) turut menyedot perhatian. Sejumlah peristiwa itu seperti polemik pembatasan penjualan LPG 3 kg, kelangkaan BBM di SPBU swasta, hingga legalisasi sumur minyak masyarakat.

Terkait polemik pembatasan penjualan LPG 3 kg subsidi, hal ini terjadi pada awal tahun. Saat itu, pengecer atau warung dilarang menjual gas melon tersebut. Kebijakan itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terlebih, LPG 3 kg menjadi langka di sejumlah daerah.

Pada pertengahan tahun, pemerintah resmi menggandeng sumur rakyat yang selama ini ilegal untuk dibina. Masyarakat yang terlibat dalam sumur itu pun kini dapat bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Pertamina.

Selanjutnya, menjelang akhir tahun, publik kembali dibuat geger lantaran stok BBM di SPBU swasta langka. Belakangan pemerintah meminta badan usaha (BU) SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina.

Berikut sejumlah isu dan peristiwa penting di sektor migas sepanjang 2025 yang dirangkum oleh Bisnis:

1. Polemik Pembatasan Penjualan LPG 3 Kg

Pada 1 Februari 2025, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang pengecer atau warung menjual LPG 3 kg.

Dengan kata lain, pembelian gas melon itu harus langsung ke pangkalan resmi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan pemerintah.

Saat itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa ada pihak yang memborong LPG 3 kg dan menjualnya dengan harga mencapai Rp26.000 per tabung. Padahal, masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung.

Bahlil menyebut, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung. Sementara itu, harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung.

Namun, kebijakan itu menimbulkan gejolak. Alih-alih memudahkan, masyarakat malah kesulitan mendapat LPG kg. Gas subsidi itu pun seolah lenyap di pasaran.

Alhasil, Presiden Prabowo Subianto pun memutuskan agar warung atau pengecer diizinkan kembali menjual LPG. Sebagai gantinya, warung itu berubah status menjadi sub-pangkalan.

Pengecer yang diangkat menjadi sub-pangkalan itu adalah yang telah terdaftar di Merchant Applications Pertamina (MAP) Pertamina. Namun, masyarakat yang membeli LPG 3 kg di sub-pangkalan tetap harus menunjukkan KTP.

2. Pemberdayaan Sumur Rakyat

Selanjutnya, pada pertengahan tahun pemerintah resmi memberdayakan sumur rakyat yang selama ini ilegal. Dengan pemberdayaan itu, diharapkan sumur rakyat mampu mendorong produksi minyak mentah RI.

Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

Berdasarkan beleid yang sama, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS.

Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun

KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga sekitar 70% hingga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP). Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum.

Usai aturan itu terbit, pemerintah pun melakukan inventarisasi sumur rakyat. hasilnya, 45.095 sumur rakyat siap untuk dibina atau dikerjasamakan.

Kendati demikian, kebijakan ini sempat menuai kritik. Sebab, regulasi itu seolah pemerintah malah memberi karpet merah para praktik ilegal.

Alih-alih melakukan penindakan hukum, pemerintah malah menggandeng sumur ilegal untuk menggenjot produksi minyak dalam negeri.

3. Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

Menjelang akhir tahun 2025, publik kembali dibuat resah oleh kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, hingga Vivo. Kelangkaan BBM jenis bensin itu terjadi lantaran tingginya permintaan.

Sementara, kuota impor BBM untuk BU SPBU swasta telah habis lebih awal. Adapun, kekosongan stok BBM di SPBU swasta itu terjadi sejak akhir Agustus 2025.

Padahal, pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

Menyikapi itu, pemerintah pun merekomendasikan SPBU swasta membeli bahan baku BBM atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga. Sebab, perusahaan pelat merah itu masih memiliki kuota untuk impor.

Base fuel merupakan bahan bakar murni atau dasar yang belum dicampur dengan aditif, sehingga menjadi bahan dasar yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh SPBU swasta atau Pertamina. Adapun pengolahan dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar yang memiliki standar dan karakteristik tertentu.

Kendati demikian, negosiasi secara business to business (B2B) antara Pertamina Patra Niaga dengan SPBU swasta itu cukup alot. Hal ini tak lepas dari spesifikasi base fuel yang diminta BU SPBU swasta.

Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan. Alhasil, per Desember 2025, SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

Tercatat, Pertamina Patra Niaga telah menyuplai ke seluruh badan usaha swasta mencapai 430.000 barel, termasuk Shell, Vivo, dan BP-AKR.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi akuisisi blok minyak dan gas bumi (migas) hingga tambang ramai mewarnai sektor energi sepanjang 2025.

Sejumlah perusahaan energi cukup agresif memperluas portofolio bisnisnya pada tahun ini. Beberapa di antaranya seperti PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) yang agresif menambah porfotolio aset di negeri Kanguru, Australia, melalui akuisisi Wolfram dan Jubilee Metals.

Kemudian, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) yang mengakuisisi saham Repsol di Blok Sakakemang, Blok South Sakakemang, dan Blok Corridor.

Tak ketinggalan, Arsari Group, perusahaan milik pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo juga mengumumkan sejumlah rencana akuisisi tambang dan blok migas.

Berikut aksi akuisisi tambang hingga blok migas sepanjang 2025 yang Bisnis rangkum:

1. PT Bumi Resources Tbk. (BUMI)

Emiten kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim ini melakukan dua aksi akuisisi saham perusahaan Australia pada tahun ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, Bumi Resources resmi merampungkan akuisisi 100% saham perusahaan tambang tembaga dan emas asal Australia, Wolfram Limited (WFL) pada 7 November 2025. BUMI merogoh kocek 63,5 juta dolar Australia atau setara dengan Rp698,98 miliar untuk merampungkan aksi korporasi itu.

Bagi BUMI, Wolfram Limited memberikan akses Perseroan terhadap sumber daya tembaga yang signifikan, sekaligus memperluas kehadiran BUMI di koridor tembaga–emas Australia yang telah teruji.
Teranyar, BUMI menyampaikan telah menyelesaikan akuisisi Jubilee Metals Limited (JML). Nilai transaksi sebesar Rp346,93 miliar atau setara dengan 31,47 juta dolar Australia.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), BUMI menjelaskan pada 18 Desember 2025 perseroan telah melakukan transaksi pengambil bagian atas sejumlah 3.312.632 saham baru yang diterbitkan JML. Nilai transaksi tersebut sebesar Rp346,93 miliar atau setara 31,47 juta dolar Australia.

Dengan demikian, per 18 Desember 2025 BUMI telah memiliki 5.734.770 saham JML atau setara dengan 64,98% kepemilikan.

Menurut BUMI, transaksi ini merupakan langkah strategis yang sejalan dengan rencana transformasi perseroan dan bagian dari program diversifikasi usaha perseroan di luar sektor batu bara.

Adapun, JML merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas yang sudah dalam tahap produksi. Per akhir September 2025, BUMI diketahui telah menggenggam sebanyak 41,36% saham JML.

BUMI melakukan akuisisi JML secara bertahap melalui konversi utang menjadi penyertaan modal, dan penyelesaian transaksi jual beli atau penerbitan saham tambahan.

Di dalam negeri, BUMI menjalin kesepakatan dengan PT Supreme Global Investment untuk mengakuisisi saham perusahaan tambang bauksit. Hal itu tertuang dalam kesepakatan bersama (term sheet) dengan PT Supreme Global Investment (SGI) yang ditandatangani pada 25 September 2025.

Term sheet itu menjadi dasar bagi BUMI untuk mengakuisisi 45% saham PT Laman Mining dari PT Supreme Global Investment. Sebagai informasi, PT Laman Mining merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bauksit di Indonesia.

“Nilai pembelian saham ditetapkan sebesar US$59,1 juta yang akan dibayarkan dalam dua tahap,” tertulis dalam laporan keuangan per 30 September 2025, dikutip Kamis (13/11/2025).

Dengan menggunakan asumsi kurs Jisdor Bank Indonesia per 13 November 2025 Rp16.732 per dolar AS, nilai akuisisi saham tersebut setara dengan Rp988,86 miliar.

2. PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC)

Pada Juli 2025, Medco telah menyelesaikan akuisisi Fortuna International (Barbados) Inc, dari Repsol E&P, S.à.r.l. Fortuna International merupakan pemegang hak kepemilikan tidak langsung sebesar 24% di PSC Corridor.

Setelah akuisisi ini, hak partisipasi Medco di Blok Corridor akan meningkat dari 46% menjadi 70%, sementara sisanya dipegang oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Manajemen MEDC melaporkan nilai transaksi mencapai US$425 juta dengan penyesuaian sesuai praktik yang berlaku. Dengan kurs rupiah Rp16.300 per dolar AS, nilai itu setara dengan Rp6,92 triliun.

Tak berhenti di situ, pada September 2025, Medco mengumumkan telah sepakat mengambil alih 45% hak partisipasi sekaligus operator pada PSC Sakakemang, serta 80% hak partisipasi dan operator pada PSC South Sakakemang.

Adapun, Blok Sakakemang sebelumnya dioperatori oleh Repsol dengan hak partisipasi sebesar 45%. Sisa hak partisipasi lainnya dipegang PC Sakakemang B.V. (Petronas) dengan kepemilikan 45% dan 10% lainnya digenggam MOECO (Mitsui Energy Development Co., Ltd.).

Sementara itu, Blok South Sakakemang juga dioperatori oleh Repsol dengan hak partisipasi sebesar 80%. Sisanya, hak partisipasi Blok South Sakakemang dimiliki oleh MOECO.

Selain itu, MedcoEnergi juga menambah kepemilikan pada PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) melalui serangkaian transaksi terpisah.

Dengan tambahan kepemilikan ini, porsi efektif MedcoEnergi di TGI meningkat menjadi 40%.

TGI mengelola jaringan pipa gas dari PSC Corridor dan pemasok lain di Sumatra Selatan–Jambi untuk memasok kebutuhan pembeli di Riau, Batam, dan Singapura.

3. PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU)

Emiten Happy Hapsoro ini mengakuisisi 100% saham SMS Development Limited untuk memperkuat portofolio usahanya di segmen migas.

Melansir keterbukaan informasi Jumat (26/12/2025), akuisisi ini akan dilakukan oleh anak usaha RATU, PT Raharja Energi Madura (PT REM) yang pada 25 Desember 2025 telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan SMS Offshore Overseas Limited.

Adapun, PT REM merupakan anak usaha RATU yang dikendalikan secara tidak langsung melalui PT Raharja Energi Indonesia dengan kepemilikan tidak langsung sebesar 51%.

Sementara itu, SMS Development Limited adalah perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum British Virgin Islands. Perusahaan ini memegang kepemilikan 20% saham Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). HCML merupakan kontraktor kegiatan usaha hulu migas pada Wilayah Kerja Selat Madura berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) dengan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Direktur Utama RATU Sumantri mengatakan saat ini perseroan sedang bertransformasi menjadi operator hulu migas. Pada fase awal (1-3 tahun), RATU akan memprioritaskan ekspansi non-operating investment melalui akuisisi participating interest (PI) pada PSC berskala besar tanpa mengoperasikan aset. Saat ini, RATU memiliki dua portofolio hak partisipasi blok migas, yaitu hak partisipasi sebesar 2,24% di Blok Cepu dan hak partisipasi sebesar 8% di Blok Jabung.

Selain lapangan produksi di Madura Jawa Timur, RATU juga dikabarkan tengah menjajaki beberapa akuisisi hak partisipasi blok migas, yaitu berada di wilayah Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Blok Kasuri di Papua Barat.

Sumantri menjelaskan, rencana akuisisi hak partisipasi blok migas yang sedang berjalan saat ini ada yang melalui proses negosiasi langsung dengan owner, serta ada yang melalui skema tender terbuka.

Aksi Akuisisi Arsari Group hingga Sinar Mas Group

4. Arsari Group

Perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo belakangan gencar melakukan ekspansi bisnis, mulai dari sektor tambang hingga minyak dan gas bumi (migas).

Terbaru, Arsari Group Melalui anak usahanya PT Nations Natuna Barat akan mengakuisisi 75% hak partisipasi (participating interest/PI) non-operator di Blok Duyung.

Blok migas di Laut Natuna ini dioperatori oleh West Natuna Exploration Limited (WNEL), anak usaha Conrad Asia Energy Ltd. WNEL nantinya tetap mempertahankan 25% PI serta tetap berperan sebagai operator.

Conrad, WNEL, dan Nations telah menandatangani perjanjian definitif rencana akuisisi tersebut pada November 2025. Penyelesaian transaksi diharapkan terjadi sebelum tanggal batas akhir (long-stop date) pada kuartal III/2026, kecuali disepakati lain.

Berdasarkan pengumuman Conrad, dikutip Rabu (17/12/2025), dalam kesepakatan tersebut, Nations akan mendanai 75% bagiannya atas seluruh biaya masa depan pengembangan Blok Duyung, termasuk pengembangan Lapangan Mako.

Selain itu, Nations setuju untuk menalangi porsi biaya WNEL hingga produksi komersial Lapangan Mako. Nantinya, WNEL akan mengembalikan dana talangan tersebut lewat bagian pendapatan produksi WNEL.

Nations akan membayar US$16 juta atau sekitar Rp266,96 miliar (asumsi kurs Rp16.685 per US$) ke WNEL atas 75% PI. Pembayaran diselesaikan dalam tiga tahap pembayaran masing-masing sebesar US$5 juta setelah terpenuhinya persyaratan pendahuluan pada kuartal I/2026, US$4 juta saat penyelesaian akuisisi pada kuartal III/2026, dan US$7 juta saat dimulainya produksi komersial pertama pada kuartal IV/2027.

Selain proyek migas, Arsari Group juga berencana mengakuisisi tambang di Kanada dengan nilai Rp7 triliun. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Direktur Arsari Tambang Aryo Djojohadikusumo.

Namun, putra Hashim itu belum bisa membocorkan lebih detail tambang apa yang bakal diakuisisi tersebut lantaran proses negosiasi dengan perusahaan tambang Kanada masih berlangsung. Negosiasi dan proses akuisisi pun ditarget dapat rampung pada tahun depan.

"Kenapa saya belum berani? Karena kita masih negosiasi. Dan ini baru selesai tahun depan. Nilai akuisisi-nya sekitar Rp7 triliun. Paling telat kita mau selesai bulan Juni tahun 2026," kata Aryo di sela-sela acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, peluang investasi di Kanada ini tak lepas dari ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Kanada atau Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA). Perjanjian yang diteken pada Rabu (24/9/2025) di Ottawa, Kanada itu dinilai dapat membuka peluang perdagangan dan investasi lebih luas bagi kedua negara.

Selain itu, peluang perluasan perdagangan dan investasi juga makin lebar usai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) resmi ditandatangani.

"Berkat kerja keras Presiden Prabowo, terbuka lebar kesempatan investasi di luar negeri, di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa menjadi naik kelas, menjadi perusahaan multinasional," tutur Aryo.

5. PT Golden Eagle Energy Tbk. (SMMT)

Emiten batu bara ini telah menuntaskan akuisisi PT Bara Enim Sejahtera yang diumumkan pada Juli 2025.

Direktur Utama Golden Eagle Energy Huang She Thong menjelaskan pengambilalihan sebanyak-banyaknya 100% saham dalam Bara Enim Sejahtera oleh perseroan, yang berjumlah 128.155 saham telah selesai dilaksanakan.

“Tujuan dari jual beli saham ini adalah untuk memberikan perseroan kendali langsung maupun tidak langsung atas 100% kepemilikan saham di PT Triaryani (TRA),” kata Huang dalam keterbukaan informasi, Jumat (26/7/2025).

Selain itu, SMMT akan memiliki kendali penuh atas arah kebijakan operasional dan pengembangan TRA, dan membuka potensi untuk mengonsolidasikan seluruh kontribusi laba TRA ke dalam laporan keuangan konsolidasi perseroan.

SMMT juga menuturkan dana akuisisi ini diperoleh dari fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT Geo Energy Investama (GEI) sebesar Rp500 miliar.

Adapun, PT Triaryani adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk komoditas tambang batu bara yang merupakan anak Perusahaan.

PT Triaryani diketahui memiliki cadangan batu bara sebesar 273 juta MT, yang memiliki karakteristik batu bara dengan tingkat sulfur yang rendah dan kandungan abu yang juga rendah.

6. PT ABM Investama Tbk. (ABMM)

ABMM melalui anak usahanya mengumumkan akan mengakuisisi saham PT Piranti Jaya Utama senilai US$57 juta atau setara dengan Rp939,36 miliar (kurs Rp16.480 per dolar AS).

Hans Manoe, Sekretaris Perusahaan ABM Investama, menyampaikan transaksi akuisisi itu dilakukan oleh anak perusahaan PT Reswara Minergi Hartama (RWA).

Pada 3 Maret 2025, lanjutnya, Reswara Minergi Hartama telah melakukan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli saham (PPJB) atas saham-saham pada PT Piranti Jaya Utama (PJU).

Perjanjian akuisisi itu terdiri atas dua transaksi. Pertama, Reswara Minergi Hartama telah menandatangani PPJB dengan PT Tuah Turangga Agung (TTA) untuk pembelian 100% kepemilikan saham TTA pada PT Borneo Berkat Makmur (BBM). TTA merupakan anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR). Adapun, BMM memiliki 60% saham Piranti Jaya Utama secara langsung.

Kedua, Reswara Minergi Hartama telah menandatangani PPJB dengan Borneo Prima Pte Ltd, Edward Sumarli dan Herry Hermawanto untuk kepemilikan saham mereka pada PT Borneo Berkat Sentosa (BBS). Adapun, BBS merupakan pemegang saham langsung dari Piranti Jaya Utama dengan persentase saham sebesar 40%.

7. Pertamina

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) resmi mengakuisisi 24,5% hak partisipasi di Blok Bobara dari Petroliam Nasional Berhad (Petronas).

Aksi korporasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Farm-Out Agreement (FOA) untuk Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Blok Bobara oleh PT Pertamina Hulu Energi melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi Bobara dan Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd. Penandatanganan tersebut berlangsung di sela-sela penyelenggaraan KTT Asean ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (26/10/2025).

PHE akan memegang 24,5% hak partisipasi, bersama Petronas sebagai operator dan TotalEnergies sebagai mitra. Sebelumnya, hak pengelolaan Blok Bobara dimiliki 100% oleh Petronas. TotalEnergies kemudian sepakat mengakuisisi 24,5% hak partisipasi Blok Bobara pada Juni 2025.

Adapun, Wilayah Kerja (WK) Bobara berlokasi di perairan laut dalam (ultra-deepwater) Papua Barat, Indonesia Timur, yang memiliki potensi sumber daya gas dan minyak bumi signifikan.

Subholding Pertamina lainnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)juga tercatat mengakuisisi saham PT Patra SK sebesar 14% dari SK Enmove Co., Ltd. Aksi korporasi ini diambil untuk memperkuat bisnis perseroan di industri pengolahan minyak.

Dengan akuisisi saham ini, maka saat ini Patra SK dimiliki oleh tiga entitas bisnis, yaitu KPI, Pertamina Patra Niaga, dan SK Enmove Co., Ltd..

Tak hanya di sektor migas, Pertamina melalui Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) juga mengakuisisi 20% saham perusahaan energi hijau asal Filipina, Citicore Renewable Energy Corporation (CREC).

Adapun, share subscription agreement atau perjanjian pengambilan bagian saham baru senilai US$120 juta atau setara Rp1,96 triliun (asumsi kurs Rp16.403 per US$).

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh CEO Pertamina NRE John Anis dan CEO CREC Oliver Tan, serta disaksikan oleh PTH Direktur Utama Pertamina Salyadi Saputra, di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

8. Sinar Mas Group

Frontier Resources, perusahaan terafiliasi Sinar Mas Group, diketahui berencana mengakuisisi Hyundai LNG Shipping.

Hyundai LNG Shipping merupakan salah satu perusahaan pengangkut gas alam cair atau LNG terbesar di Korea Selatan.

Menurut pemberitaan sejumlah media Korea Selatan, seperti Herald Corp dan Business Korea, konsorsium yang dipimpin oleh IMM Private Equity dan IMM Investment telah menandatangani share purchase agreement (SPA) untuk menjual 100% saham Aegis One, sebuah special purpose company yang menjadi induk Hyundai LNG Shipping, kepada Frontier Resources pada 26 November 2025.

Adapun, nilai transaksi dari penjualan Hyundai LNG Shipping kepada Frontier Resources diperkirakan mencapai sekitar 3,8 triliun won Korea Selatan (termasuk utang) atau sekitar Rp43,05 triliun (asumsi kurs Rp11,3 per won), dengan nilai ekuitas bersih sekitar 400 miliar won atau sekitar Rp4,53 triliun.

Ekonomi Indonesia diwarnai berbagai kejutan yang menggemparkan sepanjang 2025, mulai dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) yang memicu perang dagang hingga terpilihnya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani.

Selain itu, pergerakan pasar saham Indonesia yang mencetak rekor tertinggi dan lonjakan harga emas yang terus mencatatkan sejarah ke rekor termahal.

Berikut rangkuman 5 kejutan ekonomi di 2025:

Presiden AS Donald Trump menerapkan kebijakan tarif timbal balik ke semua mitra dagang, termasuk Indonesia. Semula, Trump menggetok produk-produk impor asal Indonesia dengan tarif 32 persen.

Kenaikan tarif itu ia tulis dalam surat yang ia tulis untuk Presiden RI Prabowo Subianto, pada 7 Juli 2025.

Trump menuliskan soal kuatnya kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan AS. Namun, ia menyayangkan kerja sama tersebut membuat neraca perdagangan AS defisit dengan Indonesia. Ia menilai perlu kebijakan perdagangan yang adil untuk memangkas defisit itu.

"Kami telah bertahun-tahun membahas hubungan perdagangan dengan Indonesia dan menyimpulkan AS harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif dan nontarif Indonesia serta hambatan perdagangan," tulis surat Trump kepada Prabowo lewat surat yang ia unggah di platform Truth Social miliknya.

Dalam surat tersebut, Trump juga mengancam Indonesia kalau sampai berani melawan serangan tarif impor 32 persen.

"Harap dipahami oleh negara Anda bahwa kebijakan tarif ini dikenakan untuk mengoreksi kebijakan tarif dan nontarif yang diberlakukan Indonesia selama bertahun-tahun, serta hambatan perdagangan yang menyebabkan defisit perdagangan tak berkelanjutan, ancaman perekonomian dan keamanan nasional AS. Jika negara Anda berani dengan alasan apapun menaikkan tarif impor atas produk dari AS, maka berapapun tarif yang negara Anda kenakan, kami tak akan segan menambah tarif ke 32 persen yang sudah kami kenakan," ancam Trump.

Meski begitu, Trump membuka ruang negosiasi dalam menentukan putusan tarif yang dikenakan. Dalam proses lobi-lobi itu, tarif impor untuk Indonesia turun dari 32 persen menjadi 19 persen.

Presiden Prabowo Subianto direncanakan langsung bertemu Trump di AS pada akhir Januari 2026 untuk menandatangani kesepakatan akhir tarif dagang kedua negara.

Presiden Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) baru menggantikan Sri Mulyani, pada Senin (8/9).

Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025.

"Mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan," bunyi Kepres Pengangkatan yang dibacakan di Istana Negara.

Usai pelantikan di Istana, keesokan harinya Sri Mulyani langsung melakukan proses serah terima jabatan (sertijab) Menkeu kepada Purbaya Yudhi Sadewa, pada Selasa (9/9).

Sebelum diangkat menjadi Menkeu, Purbaya mengisi jabatan sebagai ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Purbaya mengatakan akan menarik Rp200 triliun dari total Rp425 triliun uang negara yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI), pada Rabu (10/9).

Menurutnya, penyebab orang susah mencari kerja karena ratusan triliun rupiah hasil pungutan pajak dan sumber penerimaan negara lain itu hanya mengendap di bank sentral, serta tidak bisa diakses perbankan untuk disalurkan ke masyarakat.

"Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

Ia sudah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan dana tersebut ke bank umum, dan diharapkan akan bisa diputar dan menghasilkan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

"Saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Saya enggak ada apa-apa, jaminan uang saja. Tapi kan bank enggak akan mendiamkan uang itu, itu ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya," jelas Purbaya.

"Di situlah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Jadi, saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi, memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi," tambahnya.

[Gambas:Photo CNN]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi sepanjang masa (all time high) pada perdagangan Senin (8/12) setelah menyentuh level 8.720.

Sebenarnya, indeks saham bursa saham pertama kali menembus level 8.000 pada pertengahan tahun, tepatnya pada 15 Agustus 2025 menjelang HUT Ke-80 RI, meski hanya bertahan sementara.

Sepanjang 2025, harga emas berulang kali mencetak harga tertinggi yang disebabkan kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Pada 28 Maret lalu, harga emas global mencetak rekor tertinggi di level US$3.074 per ons. Kenaikan disebabkan investor berbondong-bondong ke aset safe haven di tengah kekhawatiran perang dagang global yang dipicu kebijakan tarif Trump.

Kenaikan emas juga turut merambat ke Indonesia. Harga emas Antam pada 18 Maret lalu, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah di level Rp1,759 juta per gram.

Harga emas terus melonjak hingga menembus level Rp2 juta per gram. Harga emas Antam di Pegadaian tembus Rp2,1 juta per gram pada perdagangan Rabu (23/4) dan menjadi rekor harga emas tertinggi sepanjang masa.

Sabtu lalu (27/12), harga emas Antam kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa usai tembus harga Rp2,6 juta per gram.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sepanjang 2025, pasar modal Indonesia menorehkan capaian historis di tengah tekanan geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, serta dinamika domestik yang menantang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menutup perdagangan akhir tahun di level 8.644,26, menguat 22,10 persen secara tahunan. Penguatan tersebut sekaligus mendorong kapitalisasi pasar mencetak rekor tertinggi hingga menembus Rp16.000 triliun.

Penutupan perdagangan Bursa Tahun 2025 dilakukan pada Selasa (30/12/2025) oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi. OJK menilai kinerja pasar modal Indonesia tetap solid meski dihadapkan pada tekanan global dan domestik sepanjang tahun.

“Pasar Modal Indonesia menunjukkan resiliensi dan daya saing yang semakin menguat. Berbagai tantangan telah menguji ketangguhan dan ketahanan kita dalam mendorong pertumbuhan pasar modal yang berkelanjutan dan memperkokoh pondasi Pasar Modal Indonesia ke depan,” kata Inarno.

IDXChannel - Pasar saham teknologi, khususnya subsektor telekomunikasi di Indonesia sepanjang 2025 diwarnai oleh sentimen positif dan ekspansi sejumlah emiten yang berfokus pada proyek 'Internet Rakyat' atau pemerataan akses internet di daerah pedesaan dan terpencil. Inisiatif ini didorong oleh potensi pasar yang besar serta dukungan dari investor ternama.

Salah satu emiten teknologi yang aktif dalam proyek 'Internet Rakyat' dan menarik perhatian investor yakni PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge bersama anak usahanya, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET).

Untuk diketahui, ada tiga nama besar yang masuk sebagai pemegang saham tidak langsung terhadap WIFI yakni Hashim S Djojohadikusumo, Arwin Rasyid, dan Fadel Muhammad.

Awal Mula 'Internet Rakyat'

Awal mula 'Internet Rakyat' mencuat dimulai dengan kemunculan pernyataan WIFI yang bakal menghadirkan internet murah bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Layanan internet akan menggunakan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) Open RAN.

Saat itu, Surge menargetkan fase pra-komersialisasi pada akhir 2025, dan awal 2026 komersialisasi skala penuh dilakukan dengan target penyebaran hingga 20 ribu titik jaringan pada 2030.

Untuk mewujudkan hal itu, Surge menandatangani perjanjian komersial dengan OREX SAI yang merupakan perusahaan patungan antara NTT DOCOMO dan NEC. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken kedua perusahaan pada Desember 2024.

Direktur Surge Shannedy Ong mengatakan, kesepakatan dengan OREX SAI merupakan langkah besar bagi perseroan untuk menghadirkan internet berkualitas tinggi dengan harga terjangkau yakni Rp100 ribu dengan kecepatan hingga 100 Mbps.

"Dengan menggandeng OREX SAI dan memanfaatkan teknologi Open RAN yang inovatif, kami dapat membangun jaringan yang siap menghadapi masa depan dan memenuhi kebutuhan komunitas di daerah terpencil dan kurang terlayani," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 7 Maret 2025.

Dalam perjanjian ini, Surge akan menyediakan seluruh infrastruktur yang diperlukan untuk mengimplementasikan FWA. Sementara OREX SAI akan menyediakan solusi Open RAN berbasis 5G FWA bagi perseroan.

"Solusi 5G FWA berbasis Open RAN kami tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Surge untuk menghadirkan konektivitas yang andal bagi jutaan masyarakat," ujar Presiden & CEO OREX SAI Hiroshi Kobayashi.

Kehadiran 'Internet Rakyat' ini untuk mengurangi kesenjangan akses internet di Indonesia yang saat ini tingkat penetrasinya baru 15 persen, jauh di bawah negara-negara ASEAN yang mencapai 50 persen. Dalam layanan ini, Surge menawarkan paket Rp100 ribu untuk kecepatan 100 Mbps dan Rp250 ribu untuk kecepatan hingga 500 Mbps.

Raih Suntikan Investasi Rp4 Triliun dari Jepang

Pada 11 April 2025, WIFI meraih investasi strategis dengan nilai Rp4 triliun dari Nippon Telegraph and Telephone East Corporation (NTT East), anak perusahaan inti dari NTT Group asal Jepang.

Dalam kemitraan ini, NTT East akan melakukan investasi sebesar 49 persen dalam bentuk kepemilikan saham dan non-cash component di PT Integrasi Jaringan Ekosistem (WEAVE), anak perusahaan dari Surge.

Kerja sama tersebut akan mempercepat terwujudnya akses broadband yang terjangkau, andal, dan inklusif di seluruh Indonesia, dengan memanfaatkan pengalaman puluhan tahun NTT East dalam membangun, mengelola, dan mengoperasikan infrastruktur serat optik berskala besar.

Melalui kolaborasi ini, WEAVE akan memperoleh akses terhadap program transfer teknologi dari NTT East, sistem manajemen kualitas, serta standar desain infrastruktur, untuk memastikan keunggulan operasional dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan Fiber-To-The-Home (FTTH) berskala besar.

Ajak Telkom (TLKM) Garap Internet Rakyat

Pada 26 Mei 2025, Surge (WIFI) kemudian melakukan kerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) untuk proyek infrastruktur jaringan dan pengembangan ekosistem internet nasional atau internet rakyat.

Nota Kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan akses digital di seluruh Indonesia melalui sinergi infrastruktur dan layanan yang dimiliki masing-masing pihak.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalis utama dalam menghadirkan 'Internet Rakyat' internet yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan bagi lebih dari 40 juta rumah tangga di Indonesia.

Lebih jauh, MoU ini mencakup ruang lingkup kerja sama seperti pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur jaringan metro-ethernet dan IP Transit, penguatan layanan digital berbasis cloud dan messaging, dan optimalisasi layanan Edge Data Center (neuCentrIX).

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan infrastruktur pasif seperti tiang, tower dan/atau pole, ducting kabel optik, dan dark fiber, penerapan teknologi FTTX melalui skema Virtual Unbundling Line Access (VULA), dan layanan Managed Service berbasis collaborative network optimization dan integrated monitoring system.

Menang Lelang Pita Frekuensi 1,4 GHz

Pada 16 Oktober 2025, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) secara resmi menyatakan telah memenangi lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Keduanya menang usai memasang harga tertinggi dalam proses lelang di setiap regional.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) menggelar lelang pita frekuensi untuk layanan akses nirkabel pitalebar (Broadband Wireless Access/BWA) tersebut untuk tiga regional.

Regional I yang mencakup Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Regional III meliputi Sumatera dan Bali, sedangkan Regional III mencakup Kalimantan dan Sulawesi.

WIFI lewat entitas usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama memenangkan lelang frekuensi 1,4 GHz untuk Regional I. Sementara itu, Regional II dan II dimenangkan oleh DSSA lewat anak usahanya, PT Eka Mas Republik.

WIFI memenangkan kawasan yang mewakili lebih dari 60 persen populasi Indonesia. Dengan jaringan backbone fiber yang sudah terhubung di Pulau Jawa, biaya investasi per pelanggan dapat ditekan secara signifikan.

Surge yang memiliki merek layanan internet Starlite tersebut menjadi pemenang setelah mengajukan penawaran tertinggi yakni Rp403,8 miliar. Angka ini mengalahkan dua pesaingnya yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Rp399,8 miliar dan PT Eka Mas Republik Rp331,8 miliar.

Sementara itu, PT Eka Mas Republik dengan merek MyRepublic sukses menguasai dua regional pita frekuensi 1,4 GHz. Untuk Regional II, PT Eka Mas Republik memberikan penawaran Rp300,9 miliar dan untuk Regional III, harga yang diajukan mencapai Rp100,9 miliar.

Penawaran harga oleh perusahaan internet milik Sinar Mas Group itu mengalahkan Telkom dan Surge, sehingga berhak memanfaatkan spektrum frekuensi mid-band tersebut.

Tunjuk Mitra Distributor Produk Internet Rakyat

Pada November 2025, PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) menjalin kemitraan strategis dengan PT Telemedia Komunikasi Pratama, salah satu anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

Sebagai perusahaan jasa teknikal dan pemeliharaan telekomunikasi, PADA ditunjuk sebagai Mitra Distributor untuk produk Internet Rakyat (IRA) layanan internet murah yang dikembangkan oleh WIFI.

Manajemen PADA menyatakan, dengan adanya recurring income atas pemeliharaan Internet Rakyat ini akan memberikan stabilitas finansial dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang solid bagi PADA.

Dalam kemitraan ini, PADA akan memanfaatkan keahliannya dalam jasa teknikal untuk memastikan kualitas instalasi dan pemeliharaan jaringan IRA, sekaligus mengoptimalkan kapabilitas Jasa Sumber Daya Manusia.

Diharapkan pula kemitraan ini dapat mempercepat penetrasi layanan Internet Rakyat di daerah-daerah yang membutuhkan akses internet sekaligus memperkuat posisi PADA sebagai penyedia jasa outsourcing di sektor telekomunikasi dan layanan teknikal.

Sebagai tambahan informasi, saat ini PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) sedang dalam proses akuisisi saham PADA. Rencananya, INET akan membeli 1,68 miliar saham PADA milik Koperasi Pegawai Indosat (Kopindosat).

Recap Perjalanan Harga Saham Sepanjang 2025

Di awal Januari 2025, saham WIFI berada di level Rp407,74 per saham. Pergerakannya dari hari ke hari tercatat terus mengalami kenaikan. Pada Merat 2025, WIFI sempat berada di level Rp2.496,19 per saham, sebelum akhirnya turun ke level Rp1.790 per saham pada akhir bulan.

Kemudian, saham WIFI kembali sempat melesat pada perdagangan Rabu 15 Oktober 2025 atau bertepatan dengan kabar perseroan menang lelang pita frekuensi 1,4 GHz.

Pada sesi intraday saat itu, WIFI menyentuh level tertinggi sepanjang masa (all-time high/ATH) Rp4.190 setelah naik lebih dari 6 persen.

Pada sesi II perdagangan, saham emiten terafiliasi Hashim Djojohadikusumo dan rekan-rekan itu mulai mengendur meski masih mencatat kenaikan sekitar 3 persen di level Rp3.870.

Namun, pada hari yang sama, saham WIFI ditutup anjlok 12,23 persen ke level Rp3.300.

Meski terkoreksi tajam, saham WIFI masih mencatat kenaikan spektakuler sebesar 705 persen sepanjang 2025.

Pengamat Pasar Modal Michael Yeoh menjelaskan, penurunan tajam saham WIFI saat itu lebih dipicu oleh aksi pasar ketimbang perubahan fundamental.

“Dimanfaatkan sell on the news oleh market,” ujar Michael.

Secara keseluruhan, WIFI menempati posisi kedua top gainers saham sektor teknologi yang berkinerja ciamik sepanjang 2025.

Saham WIFI tercatat tumbuh 697,08 persen ke harga Rp3.250 per 30 Desember 2025 sore.

Dengan volume saham sebanyak 5,30 miliar dan harga pasar Rp3.250 per saham, kapitalisasi pasar saham WIFI saat ini mencapai Rp17,22 triliun.

Kinerja Keuangan hingga September 2025

WIFI mencatatkan kinerja positif dalam sembilan bulan pertama tahun 2025. Emiten subsektor telekomunikasi ini mencetak pendapatan bersih Rp1,01 triliun, melejit 101 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp504,95 miliar.

Segmen telekomunikasi mencatat pendapatan Rp739,44 miliar, mendominasi pendapatan WIFI hingga 73 persen. Sisanya disumbang dari segmen periklanan sebesar Rp276,67 miliar atau setara 27,23 persen.

Laba bruto WIFI juga tumbuh 124 persen menjadi Rp689,5 miliar. Hal ini imbas beban pokok pendapatan yang terkendali sebesar Rp325,4 miliar.

Beban operasional juga relatif terkontrol dengan beban umum dan administrasi sebesar Rp155,4 miliar. Laba usaha naik 127 persen menjadi Rp574,2 miliar. Laba bersih periode berjalan juga melonjak 71 persen menjadi Rp260 miliar.

Namun, kinerja bottom line WIFI pada kuartal III-2025 tertekan di tengah melonjaknya pendapatan. Kondisi ini terjadi akibat lonjakan pada beban keuangan akibat utang obligasi. Hal ini mendapatkan reaksi negatif dari pasar.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Aparat penegak hukum (APH), baik itu Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Polri, mengusut kasus korupsi sepanjang 2025. Bahkan, beberapa diantaranya masuk ke dalam kategori megakorupsi yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun.

Selain nominal yang fantastis, beberapa kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga menyeret nama-nama besar yang di negeri ini. Penetapan tersangka saudagar minyak tersohor Riza Chalid, dibebaskannya eks Mendag Tom Lembong di kasus importasi gula, tak lupa kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbud yang menyeret eks Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjadi kasus-kasus yang disorot masyarakat.

Berikut kaleidoskop 2025 terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia

1. Vonis Mafia Kasus Ronald Tannur

Tiiga hakim PN Surabaya telah didakwa terlibat suap vonis bebas yang dijatuhkan dalam perkara penganiayaan hingga tewas Ronald Tannur terhadap kekasihnya Dini Sera.

Hakim tersebut, yakni Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo. Perkara ini berkembang hingga menetapkan tiga tersangka lainnya mulai dari Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

Selanjutnya, pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat; mantan Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, dan mantan pejabah Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Dalam perkara ini, pihak Ronald Tannur telah berkongkalikong dengan Rudi dalam mengatur majelis hakim dengan menunjuk Erintuah Cs. Singkatnya, usai adanya praktik suap ini majelis hakim menetapkan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur.

Hal itu terbukti usai mereka resmi divonis tujuh tahun untuk Erintuah dan Mangapul, serta Heru dihukum 10 tahun pidana. Sementara itu, Lisa Rachmat 11 tahun dan kini diperberat menjadi 14 tahun di PT DKI.

Selanjutnya, Meirizka tiga tahun pidana dan Zarof Ricar divonis 16 tahun penjara dan diperberat menjadi 18 tahun penjara di PT DKI dalam sidang banding.

Selain itu, saat proses penegakan hukum perkara ini, korps Adhyaksa telah menyita aset sebesar Rp920 miliar hingga emas 51 kg di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta.

Uang itu diduga dikumpulkan Zarof lantaran terkait kasus gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung selama 2012-2022.

2. Tom Lembong Dibebaskan

Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara importasi gula di Kemendag pada periode 2015-2016.

Dalam perkara ini Tom disebut telah melakukan praktik korupsi yang menguntungkan korporasi melalui kebijakannya untuk mengimpor gula saat menjadi Mendag. Total ada 11 tersangka termasuk dari sembilan bos swasta dan Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Charles Sitorus.

Kemudian, Tom dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun pidana dalam perkara ini. Namun, bak tersambar petir di siang bolong, Tom telah mendapatkan pengampunan melalui abolisi yang diberikan Prabowo pada Agustus 2025.

Tom pun telah dibebaskan dari penjara menjelang HUT ke-80 RI atau tepatnya pada Jumat (1/8/2025). Dalam pernyataan perdananya usai keluar penjara, Tom menyampaikan apresiasi kepada Prabowo dan seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan abolisi tersebut.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya," kata Tom Lembong di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

3. Kasus Eks Dirjen Kemenkeu Isa

Kejagung telah menetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada Jumat (7/2/2025).

Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

Dalam dakwaannya, Isa terseret kasus ini lantaran telah selaku Kabiro Bapepam-LK telah memberikan persetujuan kepada Jiwasraya untuk memasarkan produk asuransi JS Saving Plan.

Padahal, Isa mengetahui kala itu Jiwasraya tengah mengalami insolvensi atau kondisi perusahaan tidak sehat. Perbuatannya itu kemudian dinilai telah merugikan keuangan negara.

Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata telah merugikan keuangan negara sebesar Rp90 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan reinsurance fund yang dibayarkan ke Provident Capital Indemnity sejumlah Rp50 miliar pada 12 Mei 2010. Adapun, reinsurance fund ke Best Meridian Insurance Company sejumlah Rp 24 miliar pada 12 September 2012; dan reinsurance fund II ke Best Meridian Insurance Company sebesar Rp 16 miliar pada 25 Januari 2013.

4. Kasus Tata Kelola Minyak Mentah

Pada awal tahun, publik dihebohkan oleh kasus tata kelola minyak pada Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Bukan tanpa sebab, kasus ini disorot lantaran sempat ada isu bahwa praktik dugaan korupsi ini ada kegiatan mengoplos BBM. Namun, isu tersebut telah terbantahkan dalam dakwaan eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Total, ada 18 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini mulai dari dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker, kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285,1 triliun.

5. Riza Chalid jadi Tersangka

Masih di kasus tata kelola minyak, pengusaha minyak kesohor Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Riza termasuk pada 18 tersangka yang ditetapkan sebelumnya. Riza ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

Adapun, korps Adhyaksa menyatakan bahwa pihaknya bersama Hubinter Polri telah berkoordinasi dengan Interpol pusat untuk menetapkan status red notice terhadap Riza. Proses red notice itu dilakukan setelah Riza Chalid ditetapkan sebagai buron dalam kasus ini.

6. Akhir Nasib Sritex: dari Pailit jadi Korupsi

Secara total korps Adhyaksa telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group.

Belasan tersangka itu mulai dari, eks Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP); eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) hingga duo Lukminto sebagai bos Sritex yakni Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL).

Dalam perkara ini, bos Sritex diduga telah berkongkalikong untuk mendapatkan kredit dari sejumlah bank termasuk bank daerah. Namun, seharusnya izin kredit itu tidak bisa diterima. Pasalnya, berdasarkan informasi dari lembaga pemeringkatan kredit, Sritex berada di bawah standar perusahaan yang bisa diberikan pinjaman dana.

Di samping itu, uang pinjaman ini juga diduga dibelanjakan untuk aset non produktif perusahaan seperti aset tanah di Solo dan Yogyakarta.

Penyidik korps Adhyaksa juga menyatakan kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini menjadi Rp1,08 triliun.

Nadiem jadi Tersangka hingga Kinerja Satgas PKH

6. Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Chromebook

Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/10/2025) dalam kasus pengadaan terkait Chromebook periode 2019-2022.

Nadiem ditetapkan sebagai tersangka karena perannya saat menjadi Mendikbudristek. Dia memiliki peran penting dalam dugaan korupsi. Pasalnya, pendiri Go-Jek tersebut diduga memerintahkan pemilihan Chromebook untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Secara terperinci perannya dalam kasus ini mulai dari melakukan pertemuan dengan pihak Google hingga akhirnya sepakat untuk menggunakan Chrome OS dalam proyek pengadaan TIK di Kemendikbudristek.

Padahal, pada era Mendikbud Muhadjir Effendy, pengajuan produk Chromebook dari Google sudah ditolak karena tidak efektif jika digunakan untuk daerah 3T.

Adapun, Nadiem juga diduga telah mengunci Chrome OS melalui lampiran pada Permendikbud No.5/2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan TA.2021.

Adapun, Nadiem juga telah melakukan upaya hukum untuk melepaskan status tersangkanya melalui gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (23/9/2025).

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Sebab, penetapan tersangka Nadiem oleh penyidik Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku, artinya status tersangka Nadiem tetap sah dan tidak digugurkan.

Selain Nadiem, Kejagung juga telah menetapkan tersangka lainnya yakni, Jurist Tan selaku Stafsus Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek

Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek. Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini.

Adapun, Kejagung juga telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp2,1 triliun. Kerugian negara itu timbul dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain. Perinciannya, item software CDM yang dinilai tidak bermanfaat Rp621 miliar dan Mark up dari selisih harga kontrak diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.

7. Kasus PLTU Halim Kalla

Polri melalui Kortastipidkor tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat pada 2008-2018. Total ada empat tersangka dalam perkara ini mulai dari eks Dirut PLN Fahmi Mochtar.

Kemudian, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Direktur PT BRN Halim Kalla (HK), Dirut PT BRN berinisial RR dan Dirut PT Praba berinisial HYL.

Kasus ini bermula saat PT PLN mengadakan lelang ulang untuk pekerjaan pembangunan PLTU 1 di Kalimantan Barat. PLTU itu nantinya akan memiliki output sebesar 2x50 MegaWatt.

Dalam proyek itu, tersangka Fahmi Mochtar (FM) diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pihak swasta untuk memenangkan salah satu penyedia.

Modusnya, mulai dari panitia pengadaan PLN meloloskan KSO BRN-Alton-OJSEC meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis pembangunan PLTU tersebut.

Pada 2009, KSO BRN justru mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga yakni PT Praba Indopersada dengan kesepakatan pemberian imbalan. Hal itu dilakukan sebelum adanya tandatangan kontrak.

Singkatnya, hingga berakhirnya kontrak KSO BRN maupun PT PI tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan hanya bisa menyelesaikan 57% pembangunan. Oleh karena itu, diberikan perpanjangan kontrak hingga 10 kali hingga Desember 2018

Namun, lagi-lagi KSO BRN dan perusahaan pihak ketiga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu dan hanya bisa mengeluarkan sampai 85,56%. Alasan mangkraknya proyek itu lantaran KSO BRN memiliki keterbatasan keuangan.

Padahal, KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical.

Atas perbuatan tersangka itu telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,35 triliun (jika pengeluaran dollar PLN dihitung dengan kurs saat ini).

Perinciannya, kerugian negara itu dihitung dengan pengeluaran dana PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar dan US$62,4 (Rp1,03 triliun) yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memberikan manfaat atas pembangunan PLTU 1 Kalbar yang mangkrak.

8. Kasus Ekspor POME

Penyidikan perkara ini bermula saat penyidik menemukan unsur dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent alias POME pada 2022. Kasus ini naik sidik sejak Oktober 2022.

Pome sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor limbah CPO mencapai US$1,7 miliar pada 2022. Nilai limbah minyak itu dibagi menjadi dua klasifikasi berdasarkan parameter kadar asam lemak bebas serta kadar air dan impurities.

Berdasarkan data terakhir dari Kejagung, total sudah ada 40 saksi yang diperiksa dari unsur swasta dan birokrasi dalam perkara ini. Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung juga telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022.

9. Korupsi Petral Kembali Mencuat

Kasus Petral sudah naik penyidikan pada Oktober 2025. Kasus di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) memiliki periodesasi dari 2008-2015.

Kasus dugaan rasuah ini merupakan pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah. Oleh karena itu, terdapat sejumlah tersangka yang telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Adapun, korps Adhyaksa mengendus adanya keterlibatan saudagar minyak tersohor Riza Chalid dalam kasus pengadaan minyak mentah di ini. Namun, Kejagung belum menjelaskan secara detail keterkaitan kasus Petral dengan tersangka di kasus tata kelola minyak itu.

Dalam kasus ini, Eks Menteri ESDM Sudirman Said telah diperiksa oleh penyidik. Selama dipanggil oleh Kejagung, Sudirman Said menjelaskan hal-hal apa yang dikerjakannya, sekaligus yang dialaminya.

Sebagai warga negara yang baik, Sudirman Said mengatakan bahwa dia terus berjuang dan mendukung segala upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemberesan mafia migas adalah salah satu unfinished business artinya berkali diupayakan, berkali pula terhalang oleh kepentingan politik sesaat.

“Saya ketahui di sekitar tugas saya sebagai Senior Vice President - Integrated Suply Chain, PT Pertamina (Persero), antara 2008-2009. Tentu saya jelaskan sebaik-baiknya, dengan segala kelengkapan dokumen yang ada,” ujar Sudirman.

10. Kasus Kongkalikong Pajak

Kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi terkait pembayaran pajak oleh wajib pajak atau perusahaan oleh Ditjen Kemenkeu periode 2016-2020.

Modusnya, oknum Ditjen Pajak diduga melakukan kongkalikong dengan wajib pajak dengan modus memperkecil pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan lima orang dicekal dalam perkara ini mulai dari Bos Djarum Victor Rachmat Hartono; Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi; Karl Layman selaku pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak; Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang; Heru Budijanto Prabowo.

Pencekalan itu berlaku sejak (14/11/2025) hingga (14/5/2025). Namun, belum sebulan status cekal itu berlaku, Kejagung justru telah mencabut pencekalan terhadap Victor Rachmat Hartono karena dinilai kooperatif

Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

11. Kinerja Mentereng Satgas PKH

Selain korupsi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan alias Satgas PKH telah menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan milik negara yang dikuasai secara ilegal atau bermasalah.

Secara total satgas ini telah menguasai kembali 4 juta hektare lahan terkait perkebunan sawit hingga akhir Desember 2025.

Dari total lahan yang telah dikuasai itu, Satgas PKH juga telah menitipkan secara total sebanyak 1,5 juta hektare lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Penyerahan itu dilakukan agar lahan ilegal yang dikuasai kembali itu bisa kembali produktif ditangan perusahaan plat merah tersebut. Dengan demikian, hasilnya bisa menjadi keuntungan untuk negara.

Adapun, dalam penguasaan kembali ini masih ada 1,8 juta hektare yang masih dilakukan verifikasi untuk dititipkan kepada Agrinas pada tahap selanjutnya.

Kemudian, satgas ini juga dimanatkan untuk melakukan penguasaan kembali terhadap lahan tambang ilegal. Total, penindakan lahan tambang ini mencapai 5.209 hektare hingga (1/10/2025).

Adapun, ribuan hektare lahan tambang ilegal itu tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara yang dimiliki oleh 39 perusahaan swasta.

Puluhan perusahaan itu ditindak karena telah beroperasi di kawasan hutan tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH.

Pengembalian keuangan negara dalam kasus korupsi di era kepemimpinan Prabowo dinilai cukup fantastis. Bagaimana tidak, total uang yang telah dirampas negara dalam satu kasus saja mencapai Rp13,2 triliun.

Uang belasan triliunan ini disita dari tiga korporasi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Perinciannya, Wilmar Group Rp11,8 triliun; Musim Mas Group Rp1,18 triliun; dan Permata Hijau Group Rp186 miliar.

Tak berhenti disitu, Kejagung juga telah menyita kembali uang menjelang akhir tahun 2025. Pada Rabu (24/12/2025), korps Adhyaksa memamerkan uang sitaan hasil penindakan korupsi sebesar Rp4,2 triliun. Uang itu berasal dari kasus tindak pidana korupsi CPO dan importasi gula.

Selain itu, Satgas PKH juga telah menagih sanksi administratif kepada 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel, dengan total denda mencapai Rp2,3 triliun.

Alhasil, jika dijumlahkan uang yang diamankan Kejaksaan Agung dan Satgas PKH mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, diserahkan kepada negara pada Rabu (24/12/2025).

Uang belasan triliun hasil rasuah itu kini telah diserahkan ke negara oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

IDXChannel - Saham sektor teknologi mencatatkan kinerja ciamik sepanjang 2025, jauh melampaui sektor lainnya.

Hingga Senin (29/12/2025), indeks saham sektor teknologi (IDXTECHNO) tercatat tumbuh 140,71 persen secara year to date (ytd).

Kinerja positif saham teknologi sejalan dengan gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melesat 22,10 persen ke level 8.644,26 menjelang tutup tahun.

Adapun lonjakan saham sektor teknologi terutama ditopang oleh sejumlah emiten yang menunjukkan kenaikan harga yang signifikan di tengah volatilitas pasar global dan domestik.

Dari total 40 saham teknologi yang tercatat di Bursa, baik di bidang e-commerce, pusat data (data center), periklanan digital, perangkat komputer & elektronik, hingga layanan teknologi lainnya.

Terdapat lima emiten yang memimpin kenaikan dan berhasil memberikan cuan ratusan persen kepada investor. Kelimanya adalah PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX), PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), PT DCI Indonesia Tbk (DCII), PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK).

IRSX Melesat 2.000 Persen

IRSX menjadi jawara dalam jajaran saham teknologi dengan memimpin kenaikan sebesar 2.125 persen ke harga Rp690 per 29 Desember 2025.

Pada Januari-Juli, IRSX masih diperdagangkan di kisaran Rp40-Rp50 per saham. Transaksi saham IRSX mulai merangkak naik pada awal Agustus dan tumbuh ribuan persen hingga akhir 2025.

Kenaikan saham IRSX seiring dengan restrukturisasi bisnis, ekspansi konten digital, akuisisi berbagai unit usaha hingga penambahan modal melalui rights issue.

Adapun bisnis perseroan semula fokus pada pengembangan software, dan kini berubah ke arah kombinasi ke sektor digital, teknologi, dan hiburan.

Lini bisnis yang saat ini dijalankan IRSX antara lain Folago Social Commerce, Folago Live Entertainment, Folago Go, dan Folago Pictures.

Seiring harga saham yang melejit, perseroan juga mencatatkan lonjakan laba bersih hingga hingga kuartal III. Laba IRSX melonjak 1.776 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp34,15 miliar.

Total aset perseroan naik 102,02 persen menjadi Rp338,18 miliar, ekuitas juga meningkat menjadi Rp 307,83 miliar, sedangkan liabilitas turun menjadi Rp30,35 miliar.

WIFI Melonjak 697 Persen

Posisi kedua top gainers sektor teknologi dihuni oleh saham WIFI. Saham Surge tersebut tumbuh 697,56 persen ke harga Rp3.270 per 29 Desember 2025.

Saham WIFI sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa (all-time high/ATH) baru, yakni di level Rp2.970 per unit pada Juli 2025.

Dengan jumlah saham terdaftar 5,30 miliar dan harga pasar Rp3.270 per saham, kapitalisasi pasar saham WIFI saat ini mencapai Rp17,3 triliun.

Saat ini, seluruh bisnis Surge didukung oleh 14 anak usaha mulai dari pemasangan iklan digital, pengembangan aplikasi, hingga pembangunan jaringan fiber optik.

Lonjakan saham WIFI tak terlepas dari kinerja perseroan yang berhasil mencetak pendapatan Rp1,01 triliun, melejit 101 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp504,95 miliar.

Segmen telekomunikasi mencatat pendapatan Rp739,44 miliar, mendominasi pendapatan Surge hingga 73 persen. Sisanya disumbang dari segmen periklanan sebesar Rp276,67 miliar atau setara 27,23 persen.

Jumlah pelanggan Surge juga bertambah 443 ribu atau 114 persen secara kuartalan per September dengan target HomeConnect mencapai 1,5 juta pelanggan sepanjang 2025.

Sementara itu, HomePass Surge mencapai 1,5 juta, meningkat 72 persen secara kuartalan alias bertambah 634 ribu. Hal ini seiring agresifnya ekspansi perseroan membuka jaringan baru.

Total aset WIFI melonjak sebesar 331 persen menjadi Rp12,54 triliun, ekuitas juga naik signifikan sebesar 749,9 persen menjadi Rp8,18 triliun, serta liabilitas meningkat 124,69 persen menjadi Rp4,35 triliun.

DCII Jadi Saham Termahal di Bursa

Emiten data center konglomerat Otto Toto Sugiri, DCII menempati posisi ketiga sebagai saham teknologi dengan pertumbuhan paling tinggi sepanjang 2025.

Saham DCII naik signifikan 409 persen ke harga Rp214.525 per 29 Desember 2025. Saham data center ini sempat menyentuh all time high atau harga tertingginya pada Agustus 2025 di level Rp359.900 per saham, dan menjadikannya sebagai saham termahal di Bursa Efek Indonesia.

Saat ini DCI Indonesia memiliki tujuh fasilitas data center di tiga lokasi yakni di Cibitung, Karawang, dan Jakarta, dengan total kapasitas power potensial hampir mencapai 1.000 megawatt.

Hingga Kuartal III, DCII mencatat laba bersih Rp825 miliar, atau menguat 83,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 449,48 miliar.

Pertumbuhan laba ditopang oleh pendapatan yang naik 74,39 persen menjadi Rp1,92 triliun dari Rp1,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Per September 2025, total aset DCII naik menjadi sebesar Rp5,68 triliun, liabilitas naik ke Rp1,86 triliun, dan ekuitas perusahaan mencapai Rp3,82 triliun.

Adapun saham PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) melejit 212,43 persen ke harga Rp57.800 sehingga menempati urutan keempat top gainers 2025 di sektor teknologi.

MLPT menjadi saham dengan nominal tertinggi kedua setelah DCII. Pada puncaknya, MLPT sempat diperdagangkan di atas Rp150.000 per saham. Bahkan dalam beberapa periode mencapai reli spektakuler hingga lebih dari 600 persen.

Lalu PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) berada di posisi kelima dengan kenaikan saham 126,63 persen ke Rp1.115 per 29 Desember 2025.

Sementara itu, saham dengan bobot terbesar di indeks IDX Techno adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Saham ini memberikan kontribusi bobot paling signifikan terhadap pergerakan indeks IDX Techno, dengan andil sekitar 73,04 persen. Namun, saham GOTO terkoreksi 8,57 persen ke harga Rp64 secara year to date (ytd).

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2025 tercatat sebagai tonggak sejarah baru dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia, setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pada Juli 2025.

Harapannya, koperasi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi nasional.

Pada tahap awal, pembentukan 80.000 koperasi tersebut baru sebatas kelembagaan. Belum ada bangunan fisik, sehingga koperasi-koperasi itu belum benar-benar beroperasi.

Wajar jika kemudian publik sempat mempertanyakan keberadaan 80.000 koperasi yang tidak terlihat wujudnya, apalagi jika dibandingkan dengan 20.000 ritel modern yang sudah menjamur di berbagai daerah.

Gagasan Kopdes Merah Putih, pertama kali disampaikan ke publik setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 3 Maret 2025.

Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dengan kebutuhan modal mencapai Rp240 triliun atau Rp3 miliar per unit koperasi.

Hanya dalam tiga pekan, sejak ratas tersebut, presiden meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih. Inpres itu menugaskan 16 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.

Langkah cepat ini menunjukkan ambisi besar pemerintah, namun kritik segera bermunculan. Sejumlah pengamat menilai skema pembentukan koperasi cenderung top-down dan sentralistik, bertentangan dengan prinsip koperasi yang seharusnya tumbuh secara sukarela dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang otonom, bukan hasil paksaan dari atas.

Meski demikian, program terus berjalan. Untuk memperkuat tahap pembangunan fisik, Presiden Prabowo meneken Inpres Nomor 17 Tahun 2025 pada Oktober 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Inpres ini menegaskan dukungan penuh pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui pembangunan infrastruktur koperasi.

Pendanaan program ini melibatkan APBN, APBD, Dana Desa, serta dukungan BUMN, khususnya PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang ditugaskan membangun gerai, gudang, dan sarana logistik koperasi.

Dari plafon Rp3 miliar per koperasi, Rp2,5 miliar dialokasikan untuk investasi capital expenditure (capex), berupa pembangunan fisik dan kelengkapan operasional, sedangkan Rp500 juta sisanya untuk biaya operasional (opex).

Infrastruktur yang dibangun mencakup tujuh gerai wajib: kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin atau cold storage, serta sarana logistik.

Setelah Inpres Nomor 17/2025 terbit, pemerintah pun menyesuaikan regulasi agar proses pembiayaan koperasi lebih sederhana dan cepat.

Awalnya, pembiayaan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan proposal yang diajukan koperasi. Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Kopdes Merah Putih.

Mekanisme tersebut dinilai terlalu administratif dan berisiko memperlambat proses pencairan dana.

Akibatnya, PMK No. 49/2025 dicabut, dan pemerintah melakukan penyesuaian skema pembiayaan. Meski aturan berubah, plafon tetap sama, yakni Rp3 miliar per unit koperasi.

Dengan plafon tersebut, setiap koperasi diwajibkan membangun gudang, gerai, dan perlengkapan lainnya sesuai standar.

Harus realistis

Target pemerintah sangat ambisius: 80.000 bidang tanah negara diinventarisasi hingga awal tahun depan, dengan tujuh gerai wajib berdiri di setiap koperasi.

Hingga awal November, tercatat lebih dari 8.000 koperasi sedang dibangun, dengan target percepatan 40.000–50.000 titik pada Desember.

Saat ini, sekitar 100 koperasi percontohan sudah mulai beroperasi di beberapa daerah di Indonesia.

Pemerintah berharap pada tahun depan seluruh 80.000 koperasi terbangun dan dapat berjalan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih yang telah terbentuk legalitasnya dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.

Ferry menyampaikan bahwa Presiden Prabowo pada dasarnya menginginkan agar operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih dapat segera dimulai.

Hanya saja, karena belum semua unit memiliki gudang, gerai, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, maka pembangunan aset fisik perlu dipercepat, sebelum program tersebut dapat dijalankan secara optimal.

"Maret 2026, kami harapkan seluruh gerai dan gudang selesai dibangun, Insya Allah Maret 2026 target operasi Kopdes/Kel Merah Putih bisa berjalan dengan baik," kata Ferry pada Oktober lalu.

Meski ambisi besar sudah digulirkan, tantangan nyata masih menunggu di depan. Program Kopdes Merah Putih rentan menghadapi masalah keberlanjutan.

Dengan jumlah koperasi yang sangat besar, kebijakan top-down, dan waktu pelaksanaan yang singkat, risiko koperasi rapuh dan tidak berkelanjutan cukup tinggi.

Jangan sampai koperasi hanya berakhir sebagai “koperasi papan nama”, tanpa aktivitas usaha yang nyata.

Risiko lain muncul, jika koperasi hanya fokus pada pembangunan fisik, tanpa mampu mengoperasikan usaha secara berkelanjutan. Ketergantungan pada Dana Desa maupun anggaran negara juga bisa membuat koperasi tidak mandiri dan rentan terhadap intervensi eksternal.

Alih-alih memberdayakan ekonomi desa, koperasi justru bisa menjadi beban fiskal baru.

Karena itu, apabila target 80.000 koperasi belum tercapai tahun depan, bukan berarti pemerintah gagal. Program ini justru lebih baik dijalankan secara bertahap, dimulai dari 1.000 koperasi, kemudian berkembang menjadi 3.000, 5.000, hingga akhirnya mencapai 80.000.

Semua harus realistis, dengan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berjalan efektif dan dapat diterapkan di lapangan.

Hal yang terpenting, koperasi tidak hanya berdiri secara formal, tetapi benar-benar hidup, beroperasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa. Ingat, tujuan utama Kopdes Merah Putih bukan hanya membangun koperasi, tetapi juga mewujudkan kemandirian desa dan pemerataan ekonomi.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan proyek infrastruktur pada 2025, memasuki babak baru bagi pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Di tengah upaya efisiensi anggaran, sejumlah proyek mercusuar tetap dipacu seperti Giant Sea Wall. Sementara beberapa proyek warisan seperti Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) mulai akan digenjot skema pembiayaannya.

Tak hanya itu, tahun ini juga menandai pergeseran paradigma pembangunan yang lebih mengedepankan keterlibatan swasta lewat skema Public Private Partnership (PPP).

Adapun, langkah ini diambil pemerintah guna menjaga kesehatan fiskal sembari tetap memastikan target pemenuhan konektivitas nasional dan ketahanan wilayah pesisir tetap berjalan sesuai timeline RPJMN 2025-2029.

Selain itu, dinamika regulasi turut mewarnai perjalanan infrastruktur sepanjang tahun ini, di mana pemerintah lebih selektif dalam menetapkan status Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang disahkan pada Senin (10/2/2025).

Dalam beleid itu, Prabowo menetapkan sebanyak 77 proyek strategis nasional (PSN) yang bakal fokus dibangun selama periodenya menjabat. Untuk diketahui, 77 PSN itu terdiri dari 29 merupakan PSN baru dan sisanya yakni sebanyak 48 PSN merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya atau carry over.

“Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan bcrdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029,” demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (26/12/2025).

Fokus tidak lagi hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada optimalisasi fungsionalitas dan integrasi antar moda transportasi demi menekan biaya logistik nasional yang masih menjadi tantangan utama bagi daya saing ekonomi Indonesia.

Berikut deretan proyek infrastruktur sepanjang 2025:

1. Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall)

Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah bagi rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantai Utara Jawa. Melalui Peraturan Presiden mengenai RPJMN 2025-2029, proyek ini resmi ditetapkan sebagai salah satu PSN prioritas untuk mengantisipasi penurunan muka tanah yang kian menurun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal bakal membutuhkan investasi hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).

Prabowo menjelaskan bahwa proyek tersebut bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik.

“Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo turut membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Nantinya, badan ini bakal fokus melakukan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantura.

Badan tersebut dibentuk pada Agustus 2025, di mana sosok Didit Herdiawan Ashaf ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. GSW bukan lagi sekadar wacana 30 tahun lalu, melainkan kebutuhan nyata untuk menyelamatkan ekosistem dan ekonomi di pesisir Utara Jawa.

2. Titik Terang Tol Getaci: Babak Baru Lelang Ulang

Setelah berulang kali mengalami kegagalan lelang, proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) akhirnya memasuki babak baru pada pertengahan 2025. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan restrukturisasi proyek dengan memecah segmen pembangunan agar lebih menarik bagi investor swasta di tengah ketatnya likuiditas sektor konstruksi.

Proyek yang dijuluki calon jalan tol terpanjang di Indonesia ini difokuskan terlebih dahulu pada ruas Gedebage hingga Tasikmalaya. Langkah ini diambil guna memastikan kelayakan finansial proyek tetap terjaga tanpa harus menunggu kesiapan pendanaan untuk keseluruhan ruas hingga ke Cilacap yang membutuhkan dana investasi jumbo.

Proses lelang ulang yang digelar tahun ini menunjukkan minat dari konsorsium besar yang kembali melirik potensi trafik di koridor selatan Jawa Barat. Tol Getaci diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi distribusi logistik dan konektivitas pariwisata yang selama ini hanya mengandalkan jalur arteri nasional yang padat.

Pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk seksi awal dapat segera rampung sehingga konstruksi fisik bisa dikejar pada akhir tahun ini atau awal 2026. Kehadiran Getaci diharapkan mampu memecah konsentrasi beban jalan di jalur tengah dan utara Jawa, sekaligus menumbuhkan titik ekonomi baru di Priangan Timur.

3. Penandatanganan PPJT Tol Bogor-Serpong via Parung

Sepanjang tahun ini, konektivitas di wilayah penyangga Jakarta semakin solid dengan ditekennya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk ruas Bogor-Serpong via Parung pada Oktober 2025.

Proyek senilai Rp12,3 triliun ini dilaksanakan menggunakan skema Unsolicited atau prakarsa badan usaha tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedikitpun.

Tol sepanjang sekitar 31 kilometer ini akan menghubungkan Junction Salabenda di Bogor hingga Junction Serpong di Tangerang Selatan. Dengan ditekennya PPJT, konsorsium pemenang lelang resmi memulai tahapan persiapan konstruksi yang dijadwalkan akan mulai terlihat di lapangan pada tahun mendatang.

Ruas ini sangat dinanti oleh warga Bogor dan Tangerang karena diprediksi mampu memangkas waktu tempuh hingga 65%, dari yang sebelumnya mencapai 1,5 jam menjadi hanya sekitar 45 menit saja. Jalur ini juga menjadi solusi bagi kepadatan di jalan raya nasional Parung yang kerap macet akibat volume kendaraan yang tinggi.

Selain mempermudah mobilitas masyarakat, Tol Bogor-Serpong via Parung dirancang untuk mendukung kawasan industri dan pergudangan di sisi selatan Jakarta. Kehadirannya akan menyempurnakan struktur jaringan jalan tol di lingkar luar Jakarta (JORR 3), menciptakan ekosistem transportasi yang lebih terintegrasi.

4. Peresmian Tol Trans-Sumatra: Ruas Sicincin-Padang

Dari sisi konektivitas Sumatra, Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Sicincin-Padang sepanjang 36,6 km akhirnya selesai konstruksi dan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2025.

Proyek yang sempat terkendala masalah pembebasan lahan selama bertahun-tahun ini akhirnya bisa dinikmati masyarakat.

Penyelesaian ruas ini menjadi momentum penting bagi PT Hutama Karya (Persero) dalam menyambungkan sirip-sirip Tol Trans-Sumatera (JTTS). Dengan operasionalnya ruas ini, akses logistik dari Sumatera Barat menuju pintu ekspor di Riau menjadi lebih efisien, memangkas biaya transportasi komoditas unggulan daerah.

Kementerian PU mencatat bahwa ruas ini telah melewati tahap Uji Laik Fungsi (ULF) dengan hasil memuaskan sebelum resmi dibuka untuk umum. Kehadiran tol ini juga diharapkan dapat mendongkrak sektor pariwisata di ranah Minang, mengingat kemudahan akses bagi wisatawan dari arah Pekanbaru maupun sebaliknya.

Selain Sicincin-Padang, beberapa ruas JTTS lainnya seperti Binjai-Pangkalan Brandan juga menyusul untuk diresmikan pada periode yang sama. Fokus pembangunan infrastruktur di luar Jawa tetap menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan pemerataan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.

5. Akselerasi IKN dan "Karpet Merah" Perpres No. 79/2025

Memasuki tahun 2025, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu prioritas. Hal tersebut didukung oleh payung hukum kuat melalui Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Regulasi ini menjadi instrumen krusial untuk mempercepat penyelenggaraan IKN, memberikan kepastian investasi, serta mempermudah skema pengalihan aset dan hak atas tanah bagi badan usaha yang masuk ke Nusantara.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.

Implementasi Perpres ini langsung berdampak pada rampungnya infrastruktur konektivitas utama, yakni Jalan Tol Akses IKN dan optimalisasi fungsional Jembatan Pulau Balang. Dengan regulasi ini, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menggandeng mitra strategis melalui skema KPBU, sehingga beban APBN untuk pembangunan infrastruktur sekunder dapat dialihkan ke sektor privat secara lebih terukur.

Otorita IKN melaporkan bahwa sistem transportasi cerdas dan jaringan utilitas bawah tanah (MUT) kini mulai diuji coba secara luas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dukungan kebijakan dari Perpres 79/2025 juga memastikan bahwa proses pembebasan lahan dan relokasi infrastruktur pendukung dapat berjalan lebih harmonis, meminimalisir sengketa yang sempat menghambat proyek di tahun-tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — swasembada pangan menjadi ambisi besar Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya bertugas.

Produksi digenjot untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, komoditas kaya protein baik darat maupun laut, dan komoditas lainnya di tahun-tahun mendatang.

Prabowo sempat menyampaikan bahwa sektor pangan menjadi fokus utama pada tahun pertama pemerintahannya, lantas dilanjutkan pada target berikutnya seperti swasembada energi.

“Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan, sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita,” kata Prabowo di Jakarta, Selasa (4/11/2025

Capaian pertama yang diklaim pemerintahan Prabowo tahun ini adalah swasembada beras, seiring dengan kebijakan untuk menyetop impor komoditas tersebut pada tahun ini.

Kendati demikian, pekerjaan rumah pemerintah masih berderet untuk mencapai swasembada pangan secara keseluruhan maupun mempertahankan swasembada komoditas yang ada.

Swasembada Beras

Pada awal tahun, Prabowo menerbitkan Inpres No.6/2025 yang mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.

Dalam perjalanannya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan mencapai swasembada beras pada 1 Januari 2026, lebih cepat dari target awal selama empat tahun. Dia menyebut bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras dalam negeri akan naik hingga 4,17 juta ton pada akhir tahun ini.

“Insyaallah, dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari [2026],” kata Amran dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, hal ini selaras dengan besarnya cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog dengan stok 3,7 juta ton pada akhir tahun ini. Jumlah ini disebut menjadi yang tertinggi sejak era Orde Baru, tepatnya 3 juta ton CBP pada 1984.

Pangkas Harga Pupuk Subsidi

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, pemerintahan Prabowo memutuskan untuk merombak distribusi pupuk subsidi dan menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Langkah ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Perbaikan Irigasi

Selain reformasi distribusi pupuk, pemerintah juga melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Perbaikan irigasi seluas 2 juta hektare akan dilakukan secara terintegrasi tanpa sekat administratif antarprovinsi maupun kabupaten.

Lahan Pertanian Menyusut

Program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo turut dihadapkan pada sejumlah tantangan di 2025. Salah satunya ialah terkait dengan ketersediaan lahan pertanian produktif yang semakin terbatas.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap lahan pertanian di Pulau Jawa terus mengalami penyusutan. Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025). “Penduduk nambah terus, lahan pertanian di Pulau Jawa susut terus. Oleh karena itu, kita mesti ada lahan baru,” kata Zulhas.

Meski demikian, Zulhas menyampaikan pemerintah akan memperluas lumbung pangan agar swasembada dapat menjadi permanen. Salah satunya di kawasan Merauke, Papua.

Di samping itu, pemerintah juga akan memacu varietas dan bibit baru. “Varietas mulai zaman Pak Harto nggak ada yang baru, mulai dari bibit kelapa, cengkih, kopi, lada, padi, zaman dulu tidak ada yang baru,” pungkasnya.

Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid melakukan moratorium terbatas alih fungsi lahan sawah menjadi area non-persawahan.

Dia menjelaskan upaya tersebut dilakukan guna menjaga produksi pangan nasional mendukung target swasembada pangan yang telah dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. Proses ini akan disertai dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

Kementerian ATR/BPN juga melakukan penyusunan rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan sawah untuk mengintegrasikan data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ke dalam Rencana Tata Ruang sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pasalnya, Nusron menilai saat ini data mengenai area lahan persawahan dinikai masih rancu dan belum konkret.

Untuk itu, pihaknya berencana merampungkan hal tersebut untuk meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan persawahan.

"Banyak kasus lahan fisik bukan sawah, tetapi dicatat sawah, atau sebaliknya. Pekerjaan kita dalam waktu dekat, yaitu memperbaiki data. Kalau datanya sudah benar, maka proses perizinan atau layanan tidak perlu lagi bergantung pada LSD," tegas Menteri Nusron.

Swasembada Protein

Setelah menggencarkan swasembada beras, pemerintah menjelang akhir 2025 juga mencetuskan program swasembada komoditas pangan kaya protein seperti telur dan daging ayam hingga produk perikanan. Rencananya swasembada protein ini ditargetkan bisa terwujud pada 2026.

Menko Pangan Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah membidik swasembada beras dapat berlangsung permanen bersamaan dengan swasembada komoditas lainnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah disebutnya akan membangun pabrik pakan untuk menyuntik produksi telur dan daging ayam, sehingga masyarakat desa dapat membeli bibit ayam dan pakan dengan harga murah.

“Karena kita sekarang baru karbohidrat, tahun depan kita akan habis-habisan [menambah produksi komoditas] protein. Perintah presiden,” ujarnya pada Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, pemerintah akan membangun 20.000 hektar tambak di Pulau Jawa, dengan perhitungan minimal satu tambak di sekitar 500 kabupaten.

Zulhas menyebut bahwa 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) akan dibangun untuk menambah daya tawar ekosistem perikanan dan nelayan.

Swasembada Gula dan Garam

Komoditas gula dan garam menjadi target swasembada berikutnya di tahun-tahun mendatang. Khusus gula putih atau white sugar, langkah ini akan dimulai dengan ekspansi lahan tebu hingga seluas 100.000 hektare pada 2026.

Mentan Amran menyebut bahwa impor gula putih akan disetop dengan optimalisasi lahan tebu di sejumlah daerah utama. Dia menyebut 70% lahan tebu akan berada di Jawa Timur.

"Insyaallah tahun depan tidak akan impor white sugar, gula putih karena 70% kebun tebu ada di Jawa Timur," kata Amran di Surabaya, Selasa (23/12/2025).

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada garam pada 2027. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa pemerintah bakal menyetop impor garam secara berangsur, dimulai dari tahun depan.

“Program kami tahun 2027 tidak impor garam, tetapi untuk tahun ini dan tahun depan masih ada beberapa yang diimpor,” kata Didit dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Kontribusi Pertanian ke Pertumbuhan Ekonomi

Adapun, BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal III/2025. Angka ini meningkat dari 13,83% pada kuartal sebelumnya, dan berada satu setrip di bawah sektor pengolahan sebagai kontributor terbesar.

BPS memaparkan nilai PDB sektor pertanian pada hingga kuartal ketiga tahun ini mencapai Rp869,4 triliun harga berlaku, naik dari Rp822,6 triliun pada kuartal II-2025.

Lebih lanjut, sektor pertanian tumbuh 3,32% (quarter-to-quarter) dan 4,93% (year-on-year). Secara kumulatif atau (c-to-c), pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,37%.

IDXChannel – Sepanjang 2025, sektor transportasi Indonesia mencatatkan kinerja yang semakin solid dengan tren pertumbuhan yang menonjol di berbagai moda. Transportasi darat, khususnya kereta api dan bus, mengalami peningkatan signifikan seiring pengembangan infrastruktur jalan tol, serta meningkatnya minat terhadap perjalanan wisata keluarga.

Di sisi lain, angkutan laut domestik menunjukkan lonjakan aktivitas yang mencerminkan penguatan konektivitas antarpulau. Sementara itu, angkutan udara masih mencatatkan pergerakan yang fluktuatif, baik untuk penumpang domestik maupun internasional, seiring beroperasinya sejumlah bandara internasional baru di dalam negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan signifikan pada sektor pariwisata dan transportasi Indonesia hingga Oktober 2025. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)

Pada Oktober 2025, kunjungan wisman mencapai 1,33 juta kunjungan, naik 11,19 persen dibanding Oktober 2024 (1,19 juta kunjungan).

Secara kumulatif Januari hingg Oktober 2025, total kunjungan wisman mencapai 12,76 juta kunjungan, meningkat 10,32 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun negara asal wisman terbanyak pada Oktober 2025 adalah:

- Malaysia: 17,13 persen

- Australia: 11,90 persen

- Singapura: 9,40 persen

Lonjakan kunjungan wisman ini menunjukkan tren pemulihan pariwisata pasca pandemi, dengan Malaysia, Australia, dan Singapura tetap menjadi pasar utama wisatawan internasional ke Indonesia.

2. Perjalanan Wisatawan Nusantara

Pada Oktober 2025, jumlah perjalanan wisnus mencapai 96 juta perjalanan, naik 17,90 persen dibanding Oktober 2024. Secara kumulatif Januari hingga Oktober 2025, perjalanan wisnus mencapai 997,91 juta perjalanan, meningkat 18,89 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Kenaikan perjalanan wisatawan domestik menunjukkan mobilitas masyarakat yang tinggi, terutama menjelang akhir tahun, serta meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan wisata lokal.

3. Penumpang Angkutan Udara Internasional

Pada Oktober 2025, penumpang angkutan udara internasional mencapai 1,8 juta orang, naik 6,97 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan ini sejalan dengan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan aktivitas perjalanan bisnis lintas negara.

4. Penumpang Angkutan Kereta

Jumlah penumpang kereta pada Oktober 2025 tercatat 49,3 juta orang, naik 8,33 persen dibanding Oktober 2024. Kenaikan penumpang kereta mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat di Pulau Jawa dan Sumatera, serta peran kereta api sebagai moda transportasi darat utama.

5. Penumpang Angkutan Laut Domestik

Penumpang angkutan laut domestik mencapai 2,3 juta orang, naik 9,97 persen dibanding Oktober 2024. Peningkatan ini mencerminkan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah kepulauan Indonesia, terutama antarpulau di Sulawesi, Maluku, dan Papua.

6. Penumpang Angkutan Udara Domestik

Penumpang angkutan udara domestik tercatat 5,3 juta orang, turun 1,02 persen dibanding Oktober 2024. Penurunan ringan ini kemungkinan dipengaruhi oleh fluktuasi harga tiket atau pergeseran sebagian penumpang ke moda transportasi darat dan laut.

7. Penumpang ASDP

Penumpang ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) mencapai 4,0 juta orang, naik 1,11 persen dibanding Oktober 2024. Kenaikan kecil ini menunjukkan stabilitas transportasi penyeberangan antarpulau, terutama untuk rute-rute padat penumpang di Jawa dan Bali.

8. Angkutan Barang – Laut Domestik

Jumlah barang yang diangkut menggunakan angkutan laut domestik mencapai 44,6 juta ton, naik 8,75 persen dibanding Oktober 2024. Peningkatan ini menandakan pertumbuhan perdagangan dan distribusi barang antar pulau, khususnya untuk komoditas bulk dan logistik.

9. Angkutan Barang – Kereta

Jumlah barang yang diangkut kereta tercatat 6,7 juta ton, naik 1,95 persen dibanding Oktober 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan peran kereta api sebagai moda transportasi logistik yang efisien untuk rute darat jarak menengah hingga jauh.

10. Angkutan Barang – Udara Domestik

Jumlah barang yang diangkut angkutan udara domestik tercatat 54,3 ribu ton, turun 6,70 persen dibanding Oktober 2024. Penurunan ini kemungkinan karena pergeseran sebagian kargo ke moda laut dan darat yang lebih ekonomis untuk barang non-prioritas atau volume besar.

Data BPS menunjukkan bahwa pariwisata dan transportasi Indonesia terus menunjukkan tren pemulihan positif, terutama di sektor wisatawan nusantara dan internasional, penumpang kereta, serta pengangkutan barang lewat laut. Sementara itu, untuk angkutan udara domestik dan kargo udara agak menurun di 2025. Namun tidak mengurangi optimisme pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel—Bursa Efek Indonesia mencatat pertumbuhan IDXTRANS, indeks saham transportasi dan logistik, mencapai 48,95 persen sejak awal Januari hingga 23 Desember, beberapa hari menjelang akhir 2025.

Sampai akhir November, indeks transportasi dan logistik tercatat tumbuh 43,69 persen, naik 568,23 poin. Melampui pertumbuhan LQ45 pada periode yang sama, yang tercatat hanya tumbuh 2,31 persenan.

Sampai November silam, lima saham utama dengan kinerja terbaik sepanjang tahun adalah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 87,27 persen secara year to date.

Salah satu sentimen yang turut menopang pertumbuhan harga GIAA adalah suntikan modal dari Danantara selaku badan pengelola investasi negara. Tambahan modal itu diperoleh lewat private placement dengan nilai transaksi Rp23,17 triliun.

Disusul oleh PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) yang sukses mencatatkan pertumbuhan harga sebesar 60,87 persen sejak awal 2025 hingga akhir November. Lalu disusul PT Pelayaran Nasional Ekalya Puramsr Tbk (ELPI) dengan kenaikan harga 97,74 persen.

Kemudian PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang mencatatkan pertumbuhan harga sebesar 52,38 persen. Lalu di posisi lima ada PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJBH) dengan pertumbuhan harga sebesar 80,30 persen.

Sampai dengan 24 Desember 2025, dari 40 konstituen indeks saham transportasi dan logistik, rata-rata emiten mencatatkan pertumbuhan harga saham yang positif. Hanya tujuh emiten mencatatkan pertumbuhan harga negatif, dan satu tengah disuspensi.

Pertumbuhan IDXTRANS 2025 dan 10 Saham dengan Kinerja Harga Terbaiknya

Sepanjang tahun ini, sejumlah perusahaan transportasi dan logistik mencatatkan sahamnya secara perdana di bursa. Antara lain PT Trimitra Trans Persada Tbk (BLOG), perusahaan bagian dari konglomerasi AlfaCorp (Sigmantara Alfindo) yang didirikan oleh Djoko Susanto.

BLOG mencatatkan saham pada 10 Juni 2025 dengen melepas 563 juta saham di harga penawaran Rp250 dan mengantongi dana segar sebanyak Rp140,81 miliar. Lalu ada PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) yang IPO pada 6 November 2025.

PJHB melepas 480 juta saham di harga penawaran Rp330 per saham dan mengantongi dana segar sebanyak Rp158,40 miliaran. PJHB dan BLOG sama-sama langsung masuk dalam deretan saham pemberat IDXTRANS pada November.

Dalam Fact Sheet IDXTRANS November 2025, BLOG dan PJHB menambah poin pada indeks masing-masing sebesar 20,49 dan 22,54 poin. PJHB mencatatkan pertumbuhan harga 80,30 persen hingga akhir bulan.

Sementara BLOG mencatatkan pertumbuhan harga 82,40 persen sejak pencatatan hingga akhir November. Sedangkan saham-saham yang memberatkan indeks transportasi dan logistik secara year to date hingga November adalah SAPX, TMAS, NELY, HELI, dan TRJA.

Lalu bagaimana dengan posisi Januari-Desember, menjelang penutupan tahun 2025 apakah peringkat saham-saham berkinerja terbaik masih sama?

Adapun saham dengan kinerja harga terbaik sepanjang tahun (sampai 24 Desember) adalah PT Guma Timur Raya Tbk (TRUK), yang mencatatkan pertumbuhan harga sebesar 542,86 persen sejak awal tahun.

Hari ini (24/12/2025), TRUK diperdagangkan di kisaran Rp540 per saham. Pada awal tahun hingga April, saham perusahaan freight forwarding ini sempat dijual di bawah Rp100 per saham.

Sepanjang tahun ini, pemilik melakukan aksi beli saham dan terdapat investor strategis baru yang masuk dengan kepemilikan sebanyak 20 persenan hingga November 2025, yakni PT Catur Dharma Anugerah Surya.

Lalu di posisi kedua ada PT Mitra International Resources Tbk (MIRA) dengan pertumbuhan harga sebesar 270 persen. Namun MIRA masih diperdagangkan bahkan di bawah Rp50 per saham, tepatnya Rp37 per saham pada 24 Desember.

Sejak awal tahun hingga pertengahan Juni, MIRA diperdagangkan di harga Rp10 per saham. Saham ini bahkan sempat naik di level Rp80-an per saham pada Agustus silam, saat itu harga terkatrol karena sengatan sentimen akuisisi oleh investor lain.

Namun setelahnya harga saham MIRA berangsur turun dan kini diperdagangkan di kisaran Rp37 per saham. Berikut ini adalah 10 saham transportasi dan logistik dengan kinerja harga terbaik sepanjang 2025:

• TRUK +542,86 persen
• MIRA +270 persen
• SDMU +260,71 persen
• LOPI +244,44 persen
• PURA +241,67 persen
• TAXI +171,43 persen
• MITI +151,32 persen
• MPXL +131,19 persen
• GTRA +127,12 persen
• ELPI +106,21 persen

Sedangkan saham-saham yang mencatatkan penurunan harga sejak awal tahun hingga saat ini di antaranya adalah PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) yang harganya turun 81,98 persen, disusul PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) yang turun 46,60 persen.

Lalu PT Utama Raday Cahaya Tbk (RCCC) tercatat turun 49,44 persen secara year to date, dan PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) turun 20,59 persen, dan PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY) turun 10,31 persen secara year to date.

Itulah informasi tentang performa indeks transportasi dan logistik sepanjang 2025.

(Nadya Kurnia)