Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan berdampak pada harga pupuk bersubsidi bagi petani. Adapun, fokus utama perusahaan saat ini adalah menjaga keterjangkauan pupuk di tengah tekanan biaya produksi dan fluktuasi kurs.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan pelemahan rupiah memang menjadi perhatian manajemen mengingat industri pupuk masih bergantung pada sejumlah bahan baku impor.

Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (20/5/2026), seiring respons pasar terhadap langkah pemerintah memangkas anggaran serta keputusan agresif Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Berdasarkan dataTradingView, rupiah ditutup menguat 0,48% ke level Rp17.629 per dolar AS.

“Pelemahan nilai tukar ini memang menjadi salah satu concern oleh manajemen, tetapi kembali lagi memang fokus kami yaitu memastikan bahwa petani di Indonesia, terutama petani subsidi itu tidak terdampak atas pelemahan nilai tukar ini,” kata Yehezkiel dalam konferensi pers di Command Center Pupuk Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, harga pupuk bersubsidi untuk petani tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah dan bahkan telah diturunkan sebesar 20%.

Berdasarkan kebijakan baru yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025, harga pupuk urea subsidi ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram atau Rp90.000 per sak.

Kemudian, harga pupuk NPK dipatok Rp1.850 per kilogram atau Rp92.500 per sak, NPK formula khusus Rp2.300 per kilogram atau Rp115.000 per sak, pupuk organik Rp800 per kilogram atau Rp40.000 per sak, ZA Rp1.400 per kilogram atau Rp70.000 per sak, serta SP-36 sebesar Rp2.000 per kilogram atau Rp100.000 per sak.

Pemerintah juga telah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun ini sebesar 9,84 juta ton. Per 1 Januari—19 Mei 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 3,74 juta ton atau sekitar sepertiga dari total alokasi. Jumlah tersebut meningkat sekitar 34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Masih ada sekitar 6,1 juta ton yang masih bisa ditebus oleh petani Indonesia yang memang memenuhi syarat untuk menebus pupuk subsidi itu,” imbuhnya.

Yehezkiel mengatakan peningkatan penyaluran pupuk subsidi didorong oleh perbaikan tata kelola serta implementasi Perpres No. 6 dan Perpres No. 113 yang mempermudah proses penebusan pupuk oleh petani.

Selain itu, faktor cuaca juga dinilai mendukung tingginya permintaan pupuk pada tahun ini. Pupuk Indonesia memperkirakan fenomena kemarau basah masih akan terjadi di sejumlah wilayah sehingga aktivitas tanam tetap berjalan.

Untuk itu, perusahaan optimistis target penyaluran pupuk subsidi tahun ini dapat tercapai sesuai penugasan pemerintah.

Adapun, kontrak penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pupuk Indonesia.

Pada sektor pertanian, alokasi pupuk subsidi terdiri atas urea sebanyak 4,423 juta ton, NPK 15-10-12 sebesar 4,471 juta ton, NPK formula khusus 81.179 ton, ZA 16.499 ton, serta pupuk organik 558.273 ton. Total alokasi sektor pertanian mencapai sekitar 9,55 juta ton.

Pupuk subsidi tersebut diperuntukkan bagi 10 komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, yakni padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Sementara itu, pada sektor perikanan, alokasi pupuk subsidi mencapai sekitar 295.686 ton yang terdiri atas urea 125.397 ton, ZA 86.455 ton, dan pupuk organik 83.834 ton.

Penerima manfaat mencakup sembilan komoditas pembenihan dan pembesaran, seperti udang windu, udang vaname, bandeng, lele, patin, nila, mas, gurame, dan nila salin.

Selain memenuhi kebutuhan domestik, Pupuk Indonesia juga masih memiliki surplus produksi pupuk urea sekitar 1,5 juta ton.

“Untuk urea sendiri, untuk tahun ini itu kita produksi 7,8 [juta ton], sedangkan kebutuhan subsidi plus juga nonsubsidi itu di angka 6,3 [juta ton] sehingga kami punya ekses sekitar 1,5 juta ton,” terangnya.

Lebih lanjut, Yehezkiel mengatakan Pupuk Indonesia terus mendorong petani yang telah memiliki alokasi untuk segera menebus pupuk subsidi demi mendukung target swasembada pangan nasional.

Di tengah tekanan pelemahan rupiah, perseroan juga memilih melakukan efisiensi internal dibandingkan menaikkan harga pupuk.

Selain itu, Pupuk Indonesia telah mengamankan pasokan bahan baku impor melalui kontrak jangka panjang sehingga fluktuasi kurs belum berdampak langsung terhadap produksi hingga akhir tahun.

“Jadi, tidak langsung harga sudah kami bisa maintain dan kami sudah memiliki stok yang memenuhi untuk memproduksi pupuk sampai dengan akhir tahun ini,” ujarnya.

Meski demikian, Yehezkiel mengakui biaya gas masih menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya produksi pupuk, dengan porsi mencapai sekitar 70%. Dia menyebut kebutuhan gas Pupuk Indonesia tahun ini mencapai sekitar 830 MMBTU dan secara volume telah terpenuhi. Namun, hanya sebagian kecil yang mendapatkan skema harga gas bumi tertentu (HGBT).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, harga pupuk subsidi turun 20 persen tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas kebijakan Presiden Prabowo.

"Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia," jelas Amran dikutip dari Antara, Kamis (14/5/2026).

Dia menyebutkan, industri pupuk nasional semakin kuat setelah ekspor ke Australia, sementara harga pupuk dalam negeri berhasil turun 20 persen.

Di samping ekspor, penambahan volume pupuk sebanyak 700.000 ton guna memperluas akses petani akan pupuk subsidi.

"Volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi (diantaranya)," ujar Amran.

Mengenai ekspor ke Australia, pemerintah mengirim 47.250 ton pupuk senilai Rp 600 miliar.

Canberra berinisiatif mengimpor total 250-500 ribu ton pupuk senilai Rp 7 triliun dari Indonesia.

Sukses ke Australia, pemerintah menargetkan ekspor pupuk ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

"Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia," jelas Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath.

India ingin 500.000 ton pupuk Indonesia

Sebelumnya, Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty menelpon Amran untuk mengekspor 500.000 ton pupuk urea ke negaranya.

“Pupuk ini yang meminta langsung Dubes India, menelepon lima hari yang lalu kalau tidak salah meminta 500.000 ton pupuk urea," kata Amran, dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/4/2026).

Saat ini PT Pupuk Indonesia bisa memproduksi 7,8 juta ton urea per tahunnya. Kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton.

Sisanya, bisa diekspor ke luar negeri.

"Nah kita kemungkinannya kita lepas 1 juta ton. Nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa," bebernya.

Pasokan pupuk yang terganggu akibat konflik di Timur Tengah menjadi peluang ekspor bagi Indonesia.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Dubes India Telepon Amran, Mau Beli 500.000 Ton Pupuk Urea RI"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut Presiden Prabowo Subianto memangkas harga pupuk subsidi hingga 20 persen di tengah krisis global.

Amran mengatakan, kebijakan itu ditetapkan demi menjaga produksi pangan nasional terus berjalan.

Prabowo memangkas harga pupuk subsidi itu jauh sebelum peran di Asia Barat (Timur Tengah) meletus dan mengakibatkan pasokan urea di pasar global terganggu.

“Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan,” kata Amran sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Selasa (5/5/2026).

Menurut Amran, kebijakan itu menunjukkan kemampuan presiden dalam membaca dinamika global, termasuk masalah pupuk.

Akibat perang, banyak negara kini mengalami krisis pupuk karena rantai pasok urea dari negara-negara Teluk di Asia Barat terputus.

“Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujar Amran.

Adapun diskon pupuk 20 persen diberlakukan sejak 2025. DIskon pupuk subsidi hingga 20 persen itu dilanjutkan sampai saat ini dengan volume 9,8 juta ton yang senilai Rp 46.,87 triliun.

Amran menuturkan, kebijakan pupuk diskon pupuk subsidi itu muncul di tengah gejolak geopolitik.

Saat ini, imbas perang di Asia Barat antara Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran yang meletus pada 28 Februari lalu, Selat Hormuz ditutup.

Perairan itu diketahui merupakan jalur distribusi seperti perdagangan pupuk dunia. Pada saat yang bersamaan, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.

Akibatnya, harga urea di pasar global menukik tajam hingga 40 persen.

Data Trading Economics menunjukkan, harga urea global kini berada di level 585 dollar AS per ton.

Sejak perang meletus, harga urea sempat mencapai harga tertingginya di level 720 dollar AS per ton pada 15 April.

Menurut Amran, saat ini sejumlah negara di Asia Tenggara yang mengandalkan urea impor menghadapi ancaman krisis pangan.

Tidak hanya memangkas harga pupuk, pemerintah juga memangkas rantai panjang distribusi pupuk yang selama ini mengakibatkan produk tersebut sulit diakses petani.

Sebanyak 145 regulasi pupuk dihapus Prabowo melalui Instruksi Presiden sehingga rantai distribusi lebih efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pupuk subsidi 2026 dijanjikan turun oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kepala negara menyebut pakan ternak juga akan lebih murah seiring dengan tercapainya swasembada pangan nasional.

Presiden mengatakan pemerintah menargetkan swasembada tidak hanya pada beras, tetapi juga komoditas lain seperti jagung. Ia mengungkapkan telah menerima laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian, dengan dukungan TNI dan Polri, bahwa swasembada jagung akan segera tercapai.

“Jagung pun kita dalam waktu dekat akan swasembada. [Sehingga] pakan akan murah untuk seluruh peternak dan petani. Kami akan turunkan harga pakan, kita sudah turunkan harga pupuk, dan kalau bisa kita turunkan lagi harga pupuk,” ujar Prabowo dalam sambutan pada Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Dia juga menegaskan bahwa menurunkan harga-harga kebutuhan produksi pertanian merupakan bagian dari cita-citanya sejak awal ingin memimpin Indonesia. “Saya ingin jadi presiden dengan prestasi di mana harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita di semua bidang turun dan terjangkau,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan keluarga petani, termasuk membuka peluang pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak petani agar dapat menempuh pendidikan tinggi dan meraih profesi strategis di masa depan.

“Saya ingin nanti anak-anak petani bisa sekolah tinggi, bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter, bisa jadi jenderal,” ujarnya.

Dalam suasana santai, Prabowo menyampaikan kebanggaannya terhadap jajaran Kementerian Pertanian yang dinilainya memiliki latar belakang kuat dari keluarga petani. Ia menilai hal tersebut menjadi salah satu faktor keberhasilan percepatan swasembada pangan nasional.

Agenda panen raya tersebut sekaligus menjadi momentum pengumuman keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan produksi, menekan biaya pertanian, serta memastikan kesejahteraan petani dan peternak di seluruh Indonesia.

“Menteri pertanianmu, anaknya petani. Wamentan anak petani. Sekarang jadi menteri, jadi wakil menteri. Dia tuh petani asli. Mereka ini kulitnya hitam. Gak ada pertani yang bener kulitnya putih. Ada gak? Yang kulit putih itu bintang film atau penyanyi. Memang Menteri Pertanian dan Wakil Menteri pertanian ini cocok,” pungkas Prabowo.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

• Pupuk Urea: Rp1.800/kg
• Pupuk ZA Khusus Tebu: Rp1.360/kg
• Pupuk NPK untuk Kakao: Rp2.640/kg
• Pupuk NPK Phonska: Rp1.840/kg
• Pupuk Organik: Rp640/kg

Sumber: Keputusan Menteri Pertanian No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 Tahun 2025

Bisnis.com, JAKARTA — swasembada pangan menjadi ambisi besar Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya bertugas.

Produksi digenjot untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, komoditas kaya protein baik darat maupun laut, dan komoditas lainnya di tahun-tahun mendatang.

Prabowo sempat menyampaikan bahwa sektor pangan menjadi fokus utama pada tahun pertama pemerintahannya, lantas dilanjutkan pada target berikutnya seperti swasembada energi.

“Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan, sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita,” kata Prabowo di Jakarta, Selasa (4/11/2025

Capaian pertama yang diklaim pemerintahan Prabowo tahun ini adalah swasembada beras, seiring dengan kebijakan untuk menyetop impor komoditas tersebut pada tahun ini.

Kendati demikian, pekerjaan rumah pemerintah masih berderet untuk mencapai swasembada pangan secara keseluruhan maupun mempertahankan swasembada komoditas yang ada.

Swasembada Beras

Pada awal tahun, Prabowo menerbitkan Inpres No.6/2025 yang mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.

Dalam perjalanannya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan mencapai swasembada beras pada 1 Januari 2026, lebih cepat dari target awal selama empat tahun. Dia menyebut bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras dalam negeri akan naik hingga 4,17 juta ton pada akhir tahun ini.

“Insyaallah, dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari [2026],” kata Amran dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, hal ini selaras dengan besarnya cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog dengan stok 3,7 juta ton pada akhir tahun ini. Jumlah ini disebut menjadi yang tertinggi sejak era Orde Baru, tepatnya 3 juta ton CBP pada 1984.

Pangkas Harga Pupuk Subsidi

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, pemerintahan Prabowo memutuskan untuk merombak distribusi pupuk subsidi dan menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Langkah ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Perbaikan Irigasi

Selain reformasi distribusi pupuk, pemerintah juga melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Perbaikan irigasi seluas 2 juta hektare akan dilakukan secara terintegrasi tanpa sekat administratif antarprovinsi maupun kabupaten.

Lahan Pertanian Menyusut

Program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo turut dihadapkan pada sejumlah tantangan di 2025. Salah satunya ialah terkait dengan ketersediaan lahan pertanian produktif yang semakin terbatas.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap lahan pertanian di Pulau Jawa terus mengalami penyusutan. Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025). “Penduduk nambah terus, lahan pertanian di Pulau Jawa susut terus. Oleh karena itu, kita mesti ada lahan baru,” kata Zulhas.

Meski demikian, Zulhas menyampaikan pemerintah akan memperluas lumbung pangan agar swasembada dapat menjadi permanen. Salah satunya di kawasan Merauke, Papua.

Di samping itu, pemerintah juga akan memacu varietas dan bibit baru. “Varietas mulai zaman Pak Harto nggak ada yang baru, mulai dari bibit kelapa, cengkih, kopi, lada, padi, zaman dulu tidak ada yang baru,” pungkasnya.

Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid melakukan moratorium terbatas alih fungsi lahan sawah menjadi area non-persawahan.

Dia menjelaskan upaya tersebut dilakukan guna menjaga produksi pangan nasional mendukung target swasembada pangan yang telah dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. Proses ini akan disertai dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

Kementerian ATR/BPN juga melakukan penyusunan rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan sawah untuk mengintegrasikan data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ke dalam Rencana Tata Ruang sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pasalnya, Nusron menilai saat ini data mengenai area lahan persawahan dinikai masih rancu dan belum konkret.

Untuk itu, pihaknya berencana merampungkan hal tersebut untuk meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan persawahan.

"Banyak kasus lahan fisik bukan sawah, tetapi dicatat sawah, atau sebaliknya. Pekerjaan kita dalam waktu dekat, yaitu memperbaiki data. Kalau datanya sudah benar, maka proses perizinan atau layanan tidak perlu lagi bergantung pada LSD," tegas Menteri Nusron.

Swasembada Protein

Setelah menggencarkan swasembada beras, pemerintah menjelang akhir 2025 juga mencetuskan program swasembada komoditas pangan kaya protein seperti telur dan daging ayam hingga produk perikanan. Rencananya swasembada protein ini ditargetkan bisa terwujud pada 2026.

Menko Pangan Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah membidik swasembada beras dapat berlangsung permanen bersamaan dengan swasembada komoditas lainnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah disebutnya akan membangun pabrik pakan untuk menyuntik produksi telur dan daging ayam, sehingga masyarakat desa dapat membeli bibit ayam dan pakan dengan harga murah.

“Karena kita sekarang baru karbohidrat, tahun depan kita akan habis-habisan [menambah produksi komoditas] protein. Perintah presiden,” ujarnya pada Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, pemerintah akan membangun 20.000 hektar tambak di Pulau Jawa, dengan perhitungan minimal satu tambak di sekitar 500 kabupaten.

Zulhas menyebut bahwa 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) akan dibangun untuk menambah daya tawar ekosistem perikanan dan nelayan.

Swasembada Gula dan Garam

Komoditas gula dan garam menjadi target swasembada berikutnya di tahun-tahun mendatang. Khusus gula putih atau white sugar, langkah ini akan dimulai dengan ekspansi lahan tebu hingga seluas 100.000 hektare pada 2026.

Mentan Amran menyebut bahwa impor gula putih akan disetop dengan optimalisasi lahan tebu di sejumlah daerah utama. Dia menyebut 70% lahan tebu akan berada di Jawa Timur.

"Insyaallah tahun depan tidak akan impor white sugar, gula putih karena 70% kebun tebu ada di Jawa Timur," kata Amran di Surabaya, Selasa (23/12/2025).

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada garam pada 2027. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa pemerintah bakal menyetop impor garam secara berangsur, dimulai dari tahun depan.

“Program kami tahun 2027 tidak impor garam, tetapi untuk tahun ini dan tahun depan masih ada beberapa yang diimpor,” kata Didit dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Kontribusi Pertanian ke Pertumbuhan Ekonomi

Adapun, BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal III/2025. Angka ini meningkat dari 13,83% pada kuartal sebelumnya, dan berada satu setrip di bawah sektor pengolahan sebagai kontributor terbesar.

BPS memaparkan nilai PDB sektor pertanian pada hingga kuartal ketiga tahun ini mencapai Rp869,4 triliun harga berlaku, naik dari Rp822,6 triliun pada kuartal II-2025.

Lebih lanjut, sektor pertanian tumbuh 3,32% (quarter-to-quarter) dan 4,93% (year-on-year). Secara kumulatif atau (c-to-c), pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,37%.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan pemerintah telah menurunkan harga pupuk hingga 20 persen sebagai upaya meringankan beban biaya produksi para petani.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini meminta para petani tidak termakan isu menyesatkan yang beredar di ruang publik, termasuk kabar yang menyebut pemerintah memberikan pupuk secara gratis.

“Jadi pupuknya bukan gratis. Yang ada, harga pupuk diturunkan 20 persen, jadi harganya lebih terjangkau. Ini juga salah satu langkah konkret pemerintah untuk meringankan beban petani,” kata Wamentan Sudaryono dalam acara pelantikan Tani Merdeka di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Ahad (30/11/2025).

Dalam acara tersebut, Wamentan Sudaryono yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia, bertemu langsung dengan petani dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Ia menegaskan berbagai kebijakan pemerintah saat ini bukan hanya rencana di atas kertas, tetapi program nyata yang sudah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi jutaan petani.

Sudaryono menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis petani, mulai dari benih, irigasi, hingga dukungan harga pembelian pemerintah (HPP), sudah mulai terpenuhi. Oleh karena itu, ia mengajak para petani yang telah merasakan manfaatnya untuk turut menyampaikan pengalaman mereka kepada publik.

“Kita ingin mengajak semua teman-teman petani di seluruh wilayah. Banyak kebutuhan petani yang sudah kita penuhi, dan ini harus disuarakan dengan baik. Kita bela yang baik,” kata Sudaryono yang juga merupakan anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah.

Menurutnya, saat ini cukup banyak narasi menyesatkan yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami kondisi pertanian. Narasi itu kerap memunculkan persepsi keliru dan dapat mengganggu kepercayaan petani terhadap program pemerintah.

“Jangan sampai opini-opini yang tidak berdasar membelokkan fakta. Apakah seluruh program sudah sempurna? Belum. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dan itu pasti kita benahi. Namun bukan berarti kerja besar yang sudah berjalan diabaikan begitu saja,” ujarnya.

Wamentan Sudaryono pun menyampaikan pentingnya suara petani itu sendiri untuk tersampaikan ke publik. Menurutnya, petani yang telah merasakan manfaat program pemerintah perlu ikut bersuara agar ruang publik tidak hanya dipenuhi oleh opini pihak yang tidak memahami kondisi lapangan.

“Kita perlu menggalang komunitas petani. Banyak yang sudah merasa terbantu, dan pengalaman mereka harus digaungkan. Jangan sampai narasi pertanian justru dikendalikan oleh mereka yang tidak mengerti dunia pertanian,” katanya.

Mulai 22 Oktober (2025) harga pupuk resmi turun. Nanti kompensasinya kami selesaikan. Jangan khawatir, semua aman.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen demi meningkatkan produktivitas pertanian petani di dalam negeri, sehingga mewujudkan swasembada pangan.

“Mulai 22 Oktober (2025) harga pupuk resmi turun. Nanti kompensasinya kami selesaikan. Jangan khawatir, semua aman," kata Wamentan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu kios pupuk, di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan pihaknya melakukan sidak untuk memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Sudaryono menegaskan pemerintah telah resmi menurunkan harga pupuk dan meminta seluruh kios untuk menerapkan harga tersebut tanpa ragu. Ia juga memastikan pemerintah sudah menyiapkan mekanisme kompensasi bagi kios atas selisih harga.

Wamentan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan kelompok tani dapat membeli pupuk tanpa hambatan.

“Kelompok-kelompok tani aman. Yang penting harga sesuai aturan,” katanya pula.

Melalui sidak ini, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebijakan penurunan harga pupuk benar-benar sampai kepada petani.

Menurut Wamentan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar tidak ada kios yang menjual di atas HET serta memastikan ketersediaan stok tetap aman.

Dalam kunjungan itu, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar berdialog langsung dengan kelompok tani dan pemilik kios terkait harga, distribusi, serta pelayanan terhadap petani.

Kepada Wamentan Sudaryono, sejumlah petani mengaku harga pupuk di kios tersebut sudah turun dan sesuai dengan HET baru.

Sudaryono menegaskan pula bahwa pemerintah hadir untuk memastikan petani mendapatkan pelayanan pupuk terbaik.

“Semua dibereskan. Pokoknya aman,” ujar Sudaryono lagi.

Pemerintah secara resmi sudah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk pupuk Urea dan NPK yang menjadi kebutuhan utama petani.

Harga pupuk Urea kini turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, atau setara dengan penurunan harga dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak. Sementara itu, harga pupuk NPK juga diturunkan dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, GARUT-- Penyerapan pupuk subsidi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga Oktober 2025 tercatat masih belum optimal.

Dari total target 56.906 ton urea, baru 29.748 ton atau 52,28% yang terserap. Sementara itu, untuk pupuk NPK, realisasi penyaluran mencapai 40.985 ton atau sekitar 80% dari target 51.000 ton.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Garut, terutama di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.

Menurut Syakur, pentingnya mekanisme penyaluran pupuk subsidi yang merata dan tepat sasaran. Kesalahan distribusi akan berdampak langsung pada biaya produksi petani, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap ketahanan pangan.

"Pemerintah pusat telah mengalokasikan subsidi pupuk dengan nilai yang sangat besar untuk mendukung sektor pertanian nasional. Sekadar informasi, pupuk yang diberikan kepada petani itu ada 10 komoditas, itu relatif besar. Pemerintah pusat memberikan pupuk nilainya sebesar 44,6 triliun,” kata Syakur, Senin (17/11/2025).

Syakur menuturkan, ia membandingkan selisih harga antara pupuk subsidi dan pupuk industri untuk menggambarkan besarnya manfaat yang diterima petani. Menurutnya, ketika harga pupuk tidak terjangkau, maka biaya produksi meningkat drastis.

"Kita bisa bayangkan kalau harga pupuk mahal maka biaya produksi akan mahal, sehingga ketika petani hitung-hitungan dengan harga jual mungkin dia hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Lama-lama apa? Orang tidak mau lagi jadi petani, padahal petani itu selalu dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Dari sisi regulasi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, menjelaskan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat membawa sejumlah perubahan penting.

Melalui Permentan Nomor 13 Tahun 2025 yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 6 Tahun 2025, jenis pupuk bersubsidi kini dibatasi hanya pada enam jenis: Urea, NPK Ponska, NPK formulasi khusus, SP36, ZA, dan pupuk organik. Namun, hingga saat ini Kabupaten Garut baru menerima alokasi jenis Urea dan NPK.

Haeruman menegaskan, penerima pupuk subsidi juga dibatasi hanya pada sepuluh komoditas utama, yaitu padi, jagung, kedelai, ubi kayu, bawang merah, bawang putih, aneka cabai, kopi, tembakau, dan kakao. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar menyasar komoditas strategis.

Selain itu, ia juga menyampaikan kabar baik terkait penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Saat ini, Harga pupuk Urea turun dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per karung, sedangkan pupuk NPK diturunkan dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per karung. Penurunan harga juga terjadi pada NPK formulasi khusus dan pupuk organik.

“Penyesuaian harga ini diharapkan dapat meringankan beban petani dan meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk di lapangan," jelas Haeruman.

Bisnis.com, CIREBON- Beberapa petani di Kabupaten Cirebon memilih tetap menggunakan pupuk organik meskipun pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

Keputusan ini diambil karena mereka menilai pupuk organik lebih mudah diperoleh, murah, dan memberikan dampak positif terhadap kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Selama beberapa tahun terakhir, keterbatasan pupuk bersubsidi menjadi masalah klasik di Cirebon. Setiap musim tanam, permintaan petani selalu jauh lebih tinggi dibandingkan kuota yang ditetapkan pemerintah.

Kondisi ini menyebabkan rebutan dalam distribusi, bahkan sebagian petani harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga hingga dua kali lipat dari harga subsidi.

“Setiap musim tanam kami kesulitan mendapat pupuk subsidi. Jatah yang diterima tidak mencukupi kebutuhan seluruh lahan,” ujar Usman, petani di Kecamatan Plered, Sabtu (2/11/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat tajam, sementara harga hasil panen tidak selalu menutupi pengeluaran.

Menghadapi situasi itu, sejumlah petani mulai beralih ke pupuk organik. Mereka memanfaatkan bahan alami seperti kotoran ternak, kompos, dan sisa tanaman untuk diolah menjadi pupuk yang lebih ramah lingkungan.

Bahan baku yang mudah ditemukan di sekitar area pertanian membuat biaya produksi menurun, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

“Awalnya kami ragu hasilnya akan bagus, tapi setelah mencoba beberapa musim tanam, ternyata tanaman tumbuh lebih sehat dan tanahnya kembali gembur,” kata Usman.

Dia menambahkan, penggunaan pupuk organik membuat struktur tanah yang sebelumnya keras akibat pemakaian pupuk kimia mulai membaik, sehingga penyerapan air dan nutrisi menjadi lebih optimal.

Secara ekonomi, pupuk organik memberikan keuntungan karena biaya pembuatannya relatif rendah. Petani dapat memproduksi sendiri tanpa perlu menunggu distribusi dari kios resmi atau agen pemerintah.

Hal ini juga membuka peluang usaha baru bagi kelompok tani di beberapa desa yang mulai memproduksi pupuk organik dalam skala lebih besar.

Kelompok tani di wilayah timur Cirebon, misalnya, kini mulai menjual pupuk organik ke daerah tetangga. Langkah ini tidak hanya memperkuat kemandirian petani, tetapi juga mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di sektor pertanian desa.

“Kami sekarang bisa menjual ke petani lain, hasilnya lumayan untuk tambahan modal,” ujar salah satu anggota kelompok tani.

Namun, peralihan ke pupuk organik tidak selalu berjalan mulus. Proses pembuatannya memerlukan waktu lebih lama, sementara hasilnya tidak langsung terlihat seperti pupuk kimia. Selain itu, masih ada kendala dalam hal edukasi dan pendampingan teknis bagi petani yang baru mulai beralih.

“Kalau pakai pupuk kimia, hasil cepat terlihat. Tapi pupuk organik butuh kesabaran. Kami harus memahami cara pembuatannya dan dosis yang tepat,” tutur Usman.

Petani berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memperkuat dukungan terhadap program pertanian organik. Bentuk dukungan yang diinginkan antara lain pelatihan pembuatan pupuk organik, bantuan alat fermentasi, serta kebijakan insentif bagi petani yang konsisten menerapkan praktik ramah lingkungan.

Meski pemerintah menurunkan HET pupuk bersubsidi, sebagian petani Cirebon memilih tidak lagi bergantung pada program tersebut.

Mereka menilai, kemandirian dalam mengelola sumber daya lokal menjadi kunci keberlanjutan pertanian ke depan, bukan hanya soal harga pupuk, tetapi juga tentang menjaga kelestarian tanah dan keseimbangan ekosistem pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencabut izin 26 pengecer yang terbukti menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET). Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku pada 22 Oktober 2025.

Sebelumnya, Amran mencabut izin 190 pengecer yang menjual pupuk di atas HET. Alhasil, total ada 216 pengecer yang telah ditindak.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tidak ada lagi pengecer yang menjual di atas HET.

Amran juga menyatakan dirinya akan memberikan peringatan keras kepada pihak yang melanggar aturan tersebut.

“Ada yang menjual pupuk di atas HET sebanyak 26 pengecer, izinnya dicabut dan tidak bisa dikembalikan lagi. Akan diberikan kepada yang mau disiplin dan menyayangi petani,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

Lebih lanjut, Kementan juga membuka kanal pelaporan melalui layanan WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823 1110 9390.

Kanal ini dapat digunakan oleh petani dan masyarakat untuk melaporkan penyimpangan, mulai dari pupuk palsu hingga pelanggaran harga pupuk subsidi.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menilai turunnya harga pupuk memberi semangat baru bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas.

“Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru bagi para petani kita termasuk dalam hal berproduksi di tengah-tengah sawah. Sehingga ke depan kita akan menjadi sebuah negara yang menjadi sumber pangan. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia,” ujar Muzani.

Seperti diketahui, penurunan HET pupuk bersubsidi hingga 20% tertuang dalam Kepmentan Nomor: 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

Kebijakan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

Adapun, penurunan pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani. Perinciannya, urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

Kemudian, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

JEMBER, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah kios pupuk di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

Sidak itu untuk memastikan harga pupuk subsidi dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Adapun, pemerintah resmi menurunkan HET pupuk subsidi sebesar 20 persen. Penyesuaian harga berlaku untuk sejumlah jenis pupuk.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah kuli angkut tengah mengangkut berbagaibjenis pupuk subsidi di Gudang PT Pupuk Indonensia Lini 3 di Kecamatan Nagrg, Kabuoaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025)

Dari sidak, keduanya berdialog langsung dengan petani dan pengecer pupuk. Hasilnya, para petani mengaku lega karena kini bisa membeli pupuk bersubsidi dengan harga lebih terjangkau.

"Hari ini kami bersama Menteri Pertanian berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kami meninjau langsung penjualan pupuk subsidi,” ujar Muzani lewat keterangan pers Kementerian Pertanian, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

“Pak Menteri mendapatkan kenyataan bahwa pengumuman penurunan harga subsidi 20 persen dari harga yang diumumkan dilaksanakan di Jember," paparnya.

Menurut Muzani, turunnya harga pupuk menjadi kabar menggembirakan. Kebijakan itu dinilai memberi semangat baru bagi petani untuk meningkatkan produktivitas di musim tanam kali ini.

"Karena ini adalah satu kabar yang menggembirakan, yang menyenangkan tentu saja bagi para petani ini menggairahkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru bagi para petani kita termasuk dalam hal berproduksi di tengah-tengah sawah. Sehingga ke depan kita akan menjadi sebuah negara yang menjadi sumber pangan. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia," beber Muzani.

Ia pun mengapresiasi langkah yang diambil Mentan Amran. Menurutnya, kerja lapangan yang dilakukan secara langsung menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana.

DOK. Humas Kementan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke pabrik pengolahan kelapa PT NICO, Halmahera Utara, Maluku Utara, Minggu (27/10/2025).

Ia mengungkapkan sudah ada 26 pengecer yang kedapatan melanggar dan kini izin usahanya dicabut.

“Ada yang menjual pupuk di atas HET sebanyak 26 pengecer, izinnya dicabut dan tidak bisa dikembalikan lagi. Akan diberikan kepada yang mau disiplin dan menyayangi petani," ucap Amran.

Sebagai bentuk pengawasan publik, Kementerian Pertanian juga membuka kanal pelaporan melalui layanan WhatsApp "Lapor Pak Amran" di nomor 0823 1110 9390.

Kanal ini dapat digunakan oleh petani dan masyarakat untuk melaporkan berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari pupuk palsu hingga pelanggaran harga pupuk bersubsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperingatkan jajaran manajerial PT Pupuk Indonesia (Persero) alias PIHC untuk serius menangani pencabutan izin usaha bagi distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Amran menyampaikan bahwa pemerintah telah memperbaiki perencanaan dan tata kelola pupuk bersubsidi, sehingga mengharapkan hal serupa berjalan di Pupuk Indonesia selaku pelaksana.

“Sekarang seluruh manajer, general manager yang tidak serius menengani pencabutan izin di wilayah masing-masing, mereka akan dievaluasi. Bila perlu dicopot,” kata Amran dalam konferensi pers yang dihadiri direksi PIHC di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, Kementan akan kembali melakukan inspeksi ke sejumlah daerah di Tanah Air untuk mengecek distributor dan pengecer yang melanggar ketentuan harga pupuk subsidi.

Sejak pemerintah menurunkan HET pupuk subsidi hingga 20% pada 22 Oktober lalu, Amran menyampaikan telah mencabut izin usaha 190 pengecer dan distributor yang mematok harga terlampau tinggi.

Tindakan tersebut dilakukan usai pengecekan di sejumlah daerah seperti Lampung, Maluku, hingga Sulawesi. Jumlah kios yang dicabut izin usahanya dapat bertambah seiring evaluasi yang berlanjut.

“Mulai besok kami keliling lagi. Kalau kami temukan, mereka tidak peduli, kita evaluasi. Bila mereka tidak peduli pada petani, tidak peduli pada distribusi pupuk, kita copot,” tegas Amran.

Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi.

Dia menyampaikan bahwa kebijakan ini akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk, sekaligus memperkuat daya beli petani.

“Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, maka akan memudahkan akses petani terhadap pupuk, sekaligus mendorong produktivitas pertanian nasional,” ujar Rahmad beberapa waktu lalu.