JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat. Kapolri menegaskan, institusi Polri akan terus melakukan perbaikan.

Hal itu disampaikan saat kegiatan rilis capaian akhir tahun Polri di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

"Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya, atas nama pimpinan Polri, mewakili keluarga besar Polri, kami menghaturkan dari lubuk hati kami yang paling dalam permohonan maaf," kata Sigit.

Sigit menegaskan, Polri selalu menjadi institusi yang terbuka dan menerima kritik hingga saran dari seluruh elemen masyarakat demi kebaikan institusi Korps Bhayangkara.

"Kami mohon untuk terus didukung, dikoreksi, dan diperbaiki agar kami dapat melaksanakan tugas Polri agar betul-betul bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat," ujar Sigit.

Sigit menegaskan, institusi Polri ke depannya akan terus melakukan perbaikan. Hal itu untuk menjadikan Korps Bhayangkara sesuai dengan harapan dari masyarakat.

"Ke depan kami akan terus melakukan perbaikan. Kami berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung, sebagai yang terdepan dalam melindungi dan menolong masyarakat, khususnya masyarakat kecil maupun kelompok rentan," ucap Sigit.

Sigit juga menekankan, bakal terus humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan kemudahan akses terhadap seluruh layanan Polri.

"Penegakan hukum secara tegas kepada para pelaku kejahatan yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara," tutur Sigit.

Ia menyebut bahwa dalam menyelesaikan berbagai tantangan harus dilakukan melalui kemitraan dan kebersamaan. Oleh karena itu, Polri senantiasa menjalin silaturahmi dan bersinergi melalui peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan.

"Melibatkan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan atau OKP untuk terlibat dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Menjalin silaturahmi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk merawat kerukunan, termasuk menyelenggarakan doa bersama, safari Ramadan, serta kunjungan ke beberapa pesantren," papar Sigit.

"Melaksanakan apel Kamtibmas bersama dengan berbagai komunitas seperti pengemudi ojek online, pengamanan swakarsa kedaerahan, dan organisasi kemasyarakatan. Melalui kegiatan bersama insan pers, buruh, dan elemen bangsa lainnya," tambah Sigit.

NTT - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat terjadi penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang 2025. Di sisi lain, ada peningkatan signifikan dalam penyelesaian perkara.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, 2025 menjadi tahun emas bagi Polda NTT. Sebab sepanjang 2025, pihaknya berhasil mengungkap dan menuntaskan sejumlah perkara strategis berdampak luas yang menyita perhatian publik.

Mulai dari pengungkapan pembunuhan berencana, penyalahgunaan BBM bersubsidi, pelanggaran perlindungan konsumen, hingga tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan.

“Khusus di wilayah perairan, penanganan perkara illegal fishing berhasil diselesaikan 100%. Ini menegaskan komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta melindungi ekonomi masyarakat pesisir,” katanya, Senin (29/12/2025).

Rudi Darmoko menegaskan setiap perkara yang ditangani bukan sekadar data statistik, melainkan amanah untuk menjaga rasa aman masyarakat, menegakkan keadilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

”Sepanjang 2025, kami juga mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan dan penyelesaian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagai bentuk komitmen melindungi kelompok rentan,” ujarnya.

Selain itu, Polda NTT memberikan apresiasi kepada 794 penerima penghargaan, yang terdiri dari personel Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat, hingga mitra media, atas kontribusi dan dedikasi nyata dalam mendukung tugas kepolisian.

Rudi Darmoko, menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan seluruh masyarakat NTT. Sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan harmonis di wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Tak hanya fokus pada penegakan hukum, Polda NTT juga aktif menjalankan peran kemanusiaan dan pembangunan sosial. Berbagai bantuan kemanusiaan disalurkan, mulai dari paket sembako, makanan siap saji, hingga penyediaan sumur bor air bersih bagi masyarakat terdampak bencana dan kekeringan,” katanya.

Di bidang ketahanan pangan, Polda NTT turut menggerakkan program Penguatan Ketahanan Pangan melalui penanaman jagung, serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Atas konsistensi dalam pengarusutamaan kesetaraan dan perlindungan perempuan, Polda NTT juga berhasil meraih penghargaan She for HER, sebagai pengakuan atas komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan,” ucapnya.

Transformasi digital menjadi salah satu pilar penting capaian kinerja Polda NTT sepanjang 2025. Melalui layanan SKCK Online, Polisi 110, serta layanan pengaduan masyarakat di bawah pengawasan Divisi Propam, masyarakat memperoleh akses pelayanan kepolisian yang lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Komitmen tersebut diperkuat dengan diraihnya predikat Menuju Informatif dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Rudi Darmoko menambahkan, Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan penggerak kesejahteraan masyarakat. Dengan landasan integritas, kerja keras, dan kolaborasi lintas elemen.

“Polda NTT siap melangkah menghadapi tantangan ke depan demi mewujudkan NTT yang semakin aman, sejahtera, dan berkeadilan,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2025 tercatat sebagai tonggak sejarah baru dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia, setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pada Juli 2025.

Harapannya, koperasi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi nasional.

Pada tahap awal, pembentukan 80.000 koperasi tersebut baru sebatas kelembagaan. Belum ada bangunan fisik, sehingga koperasi-koperasi itu belum benar-benar beroperasi.

Wajar jika kemudian publik sempat mempertanyakan keberadaan 80.000 koperasi yang tidak terlihat wujudnya, apalagi jika dibandingkan dengan 20.000 ritel modern yang sudah menjamur di berbagai daerah.

Gagasan Kopdes Merah Putih, pertama kali disampaikan ke publik setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 3 Maret 2025.

Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dengan kebutuhan modal mencapai Rp240 triliun atau Rp3 miliar per unit koperasi.

Hanya dalam tiga pekan, sejak ratas tersebut, presiden meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih. Inpres itu menugaskan 16 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.

Langkah cepat ini menunjukkan ambisi besar pemerintah, namun kritik segera bermunculan. Sejumlah pengamat menilai skema pembentukan koperasi cenderung top-down dan sentralistik, bertentangan dengan prinsip koperasi yang seharusnya tumbuh secara sukarela dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang otonom, bukan hasil paksaan dari atas.

Meski demikian, program terus berjalan. Untuk memperkuat tahap pembangunan fisik, Presiden Prabowo meneken Inpres Nomor 17 Tahun 2025 pada Oktober 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Inpres ini menegaskan dukungan penuh pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui pembangunan infrastruktur koperasi.

Pendanaan program ini melibatkan APBN, APBD, Dana Desa, serta dukungan BUMN, khususnya PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang ditugaskan membangun gerai, gudang, dan sarana logistik koperasi.

Dari plafon Rp3 miliar per koperasi, Rp2,5 miliar dialokasikan untuk investasi capital expenditure (capex), berupa pembangunan fisik dan kelengkapan operasional, sedangkan Rp500 juta sisanya untuk biaya operasional (opex).

Infrastruktur yang dibangun mencakup tujuh gerai wajib: kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin atau cold storage, serta sarana logistik.

Setelah Inpres Nomor 17/2025 terbit, pemerintah pun menyesuaikan regulasi agar proses pembiayaan koperasi lebih sederhana dan cepat.

Awalnya, pembiayaan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan proposal yang diajukan koperasi. Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Kopdes Merah Putih.

Mekanisme tersebut dinilai terlalu administratif dan berisiko memperlambat proses pencairan dana.

Akibatnya, PMK No. 49/2025 dicabut, dan pemerintah melakukan penyesuaian skema pembiayaan. Meski aturan berubah, plafon tetap sama, yakni Rp3 miliar per unit koperasi.

Dengan plafon tersebut, setiap koperasi diwajibkan membangun gudang, gerai, dan perlengkapan lainnya sesuai standar.

Harus realistis

Target pemerintah sangat ambisius: 80.000 bidang tanah negara diinventarisasi hingga awal tahun depan, dengan tujuh gerai wajib berdiri di setiap koperasi.

Hingga awal November, tercatat lebih dari 8.000 koperasi sedang dibangun, dengan target percepatan 40.000–50.000 titik pada Desember.

Saat ini, sekitar 100 koperasi percontohan sudah mulai beroperasi di beberapa daerah di Indonesia.

Pemerintah berharap pada tahun depan seluruh 80.000 koperasi terbangun dan dapat berjalan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih yang telah terbentuk legalitasnya dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.

Ferry menyampaikan bahwa Presiden Prabowo pada dasarnya menginginkan agar operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih dapat segera dimulai.

Hanya saja, karena belum semua unit memiliki gudang, gerai, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, maka pembangunan aset fisik perlu dipercepat, sebelum program tersebut dapat dijalankan secara optimal.

"Maret 2026, kami harapkan seluruh gerai dan gudang selesai dibangun, Insya Allah Maret 2026 target operasi Kopdes/Kel Merah Putih bisa berjalan dengan baik," kata Ferry pada Oktober lalu.

Meski ambisi besar sudah digulirkan, tantangan nyata masih menunggu di depan. Program Kopdes Merah Putih rentan menghadapi masalah keberlanjutan.

Dengan jumlah koperasi yang sangat besar, kebijakan top-down, dan waktu pelaksanaan yang singkat, risiko koperasi rapuh dan tidak berkelanjutan cukup tinggi.

Jangan sampai koperasi hanya berakhir sebagai “koperasi papan nama”, tanpa aktivitas usaha yang nyata.

Risiko lain muncul, jika koperasi hanya fokus pada pembangunan fisik, tanpa mampu mengoperasikan usaha secara berkelanjutan. Ketergantungan pada Dana Desa maupun anggaran negara juga bisa membuat koperasi tidak mandiri dan rentan terhadap intervensi eksternal.

Alih-alih memberdayakan ekonomi desa, koperasi justru bisa menjadi beban fiskal baru.

Karena itu, apabila target 80.000 koperasi belum tercapai tahun depan, bukan berarti pemerintah gagal. Program ini justru lebih baik dijalankan secara bertahap, dimulai dari 1.000 koperasi, kemudian berkembang menjadi 3.000, 5.000, hingga akhirnya mencapai 80.000.

Semua harus realistis, dengan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berjalan efektif dan dapat diterapkan di lapangan.

Hal yang terpenting, koperasi tidak hanya berdiri secara formal, tetapi benar-benar hidup, beroperasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa. Ingat, tujuan utama Kopdes Merah Putih bukan hanya membangun koperasi, tetapi juga mewujudkan kemandirian desa dan pemerataan ekonomi.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Ekosistem industri ini terbesar di Asia dan dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2025 menjadi tonggak penting untuk memperkuat investasi dan hilirisasi di Indonesia.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, realisasi investasi nasional tetap menunjukkan kinerja solid, dengan kontribusi signifikan dari sektor hilirisasi yang semakin menjadi motor penggerak pertumbuhan.

Masuknya investasi ke proyek-proyek pengolahan sumber daya alam dan mineral di dalam negeri tak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, serta penguatan daya saing produk domestik.

Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan bahwa investasi dan hilirisasi merupakan pilar utama dalam strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, setidaknya membutuhkan total investasi Rp13.000 triliun hingga 2029 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Tahun ini, pemerintah menargetkan untuk bisa menggaet investasi Rp1.905,06 triliun, meningkat 15,49 persen dari tahun 2024 yang sebesar Rp1.650 triliun.

Data terbaru hingga tiga bulan terakhir 2025 menunjukkan, periode Juli–September investasi yang berhasil dikantongi negara mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ini mencerminkan kuatnya kepercayaan pelaku usaha domestik, sekaligus tetap tingginya minat investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Dengan capaian tersebut, total realisasi investasi sepanjang Januari–September 2025 telah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target investasi nasional tahun 2025, dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,96 juta orang.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan optimistismenya bahwa target investasi yang diberikan di tahun ini maupun Rp13.000 triliun hingga 2029 merupakan suatu hal bisa diwujudkan.

“Kalau saya melihatnya, kita optimis, ya, itu bisa kita capai. Karena tadi kalau kita lihat memang salah satu kontributor yang bisa mendorong ke atas itu adalah investasi,” kata dia.

Fokus hilirisasi

Dari arus modal yang masuk, pemerintah terus mengarahkan investasi pada program hilirisasi karena diyakini memberikan manfaat luas, terutama dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

Sektor hilirisasi tercatat menjadi pendorong utama pertumbuhan investasi dengan realisasi mencapai Rp431,4 triliun atau setara 30,1 persen dari total investasi kumulatif hingga triwulan III.

Kontribusi terbesar berasal dari hilirisasi sektor mineral dan pertambangan senilai Rp291,6 triliun, diikuti hilirisasi perkebunan dan kehutanan Rp103,3 triliun, minyak dan gas bumi Rp32,6 triliun, serta kelautan dan perikanan Rp3,9 triliun.

Ini menjadi bukti kuat tumbuhnya transformasi dari ekspor bahan mentah menuju industri berbasis nilai tambah.

Struktur investasi ini juga sejalan dengan kebijakan pemberlakuan larangan ekspor bahan mentah dan insentif hilirisasi yang membuat banyak proyek smelter, fasilitas mixed hydroxide precipitate (MHP) untuk baterai kendaraan listrik (EV), serta pabrik rotary kiln electric furnace (RKEF) masuk ke fase konstruksi atau operasi.

Beberapa contoh proyek besar yang tercatat di tahun ini antara lain pengembangan high pressure acid leach (HPAL) oleh perusahaan negara, PT Vale Indonesia yang membidik investasi asing hingga 1,2 miliar dolar AS.

Peresmian proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai Rp96,04 triliun di Karawang, Jawa Barat itu dilakukan oleh Presiden Prabowo pada pertengahan tahun. Proyek itu merupakan hasil kerja sama antara Indonesia Battery Corporation (IBC) dan konsorsium Ningbo Contemporary Brunp LygendCo Ltd (CBL).

Ekosistem industri ini terbesar di Asia dan dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pertambangan nikel, pengolahan dan pemurnian, produksi bahan baku baterai, hingga pabrik sel baterai kendaraan listrik.

Proyek ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat hilirisasi sumber daya alam sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri kendaraan listrik.

Selain itu, pada November, Presiden Prabowo juga telah meresmikan pabrik petrokimia milik Lotte Chemical Indonesia (LCI), sebagai bagian dari proyek New Ethylene Project (LINE Project) di Cilegon, Banten.

Proyek ini berhasil menggaet investasi 3,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp62,4 triliun, menjadikannya sebagai salah satu investasi asing terbesar di sektor petrokimia, sekaligus menjadi fasilitas pengolahan terbesar di Asia Tenggara.

Pabrik LCI mampu menghasilkan 1 juta ton ethylene per tahun, serta produk petrokimia lainnya seperti propylene, polypropylene, dan BTX.

Kehadiran LCI tidak hanya mendorong hilirisasi di sektor petrokimia, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor global terhadap komitmen Indonesia dalam memajukan hilirisasi.

Selain itu, dengan masuknya Lotte Chemical sebagai pabrik petrokimia besar, kerangka hilirisasi Indonesia kian meluas, tak hanya berhenti pada mineral dan logam seperti nikel saja, tetapi melebar ke sektor petrokimia dan industri kimia dasar.

Pemerintah berharap keberadaan LCI akan membantu mengurangi kebergantungan pada impor bahan kimia dasar seperti nafta, memenuhi kebutuhan domestik mengingat petrokimia merupakan mother of industry, serta membuka peluang ekspor produk petrokimia dari Indonesia ke pasar regional maupun global.

Dengan tren ini, hilirisasi yang dijalankan tidak hanya menjadi katalis investasi besar, tetapi juga bagian kunci dari strategi nasional untuk memperkuat nilai tambah industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah dari dalam negeri, serta mendukung transformasi ekonomi menuju industri bernilai tambah tinggi.

Keberhasilan menjaga momentum investasi dan hilirisasi menentukan arah ekonomi Indonesia menuju struktur ekonomi yang lebih kuat, solid, berdaya saing, dan berkelanjutan yang pada akhirnya menjadikan Ibu Pertiwi sebagai raksasa ekonomi dunia.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025