JAKARTA - Pemerintah berencana melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dalam pengumpulan minyak jelantah dan pengelolaan sampah guna mendukung pengembangan ekonomi hijau serta energi terbarukan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Salah satu contohnya adalah bagaimana nanti minyak jelantah itu bisa dikumpulkan melalui koperasi, bisa melalui koperasi-koperasi desa kelurahan," kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Forum Ekonomi Hijau di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ferry mengatakan minyak jelantah yang dikumpulkan masyarakat melalui koperasi nantinya akan diproses dan dibeli oleh PT Pertamina Patra Niaga untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku bioavtur, bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Menurut dia, keterlibatan koperasi dalam rantai pengumpulan minyak jelantah diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan energi bersih nasional.

Selain minyak jelantah, Kementerian Koperasi juga mendorong peran koperasi sebagai pengelola sampah berbasis komunitas. Koperasi dinilai dapat menjadi sarana untuk mengelola sampah yang dihasilkan masyarakat di desa maupun kelurahan secara lebih terorganisasi.

"Sampah, ini juga koperasi-koperasi bukan hanya koperasi desa kelurahan bisa menjadi alat untuk mengelola sampah dari unit komunitas dan masyarakat di desa-desa itu," ujar Ferry.

Di sektor energi terbarukan, Kementerian Koperasi menjalin kerja sama dengan PT PLN dan PT Pertamina New & Renewable Energy untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Ferry mengungkapkan saat ini tengah dibangun proyek PLTS berkapasitas 0,5 megawatt di Batam yang diharapkan menjadi proyek percontohan pengembangan energi bersih dan dapat direplikasi di berbagai daerah. Menurut dia, program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas kementerian dan BUMN dalam memperkuat ekonomi hijau berbasis koperasi.

TANGERANG - Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Aksesmu berkolaborasi dengan Noovoleum menghadirkan inisiatif edukasi pengelolaan minyak jelantah berkelanjutan bagi para member warung di Indonesia.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen nyata perusahaan dalam mendorong kesadaran lingkungan melalui optimalisasi ekosistem warung digital.

Program kolaboratif ini diharapkan mampu menggerakkan pedagang warung dan masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian ekosistem mulai dari kebiasaan domestik sehari-hari.

Managing Director Aksesmu Viendra Primadia menjelaskan minyak jelantah yang dibuang langsung ke saluran air maupun tanah dapat memicu pencemaran lingkungan yang masif, penyumbatan drainase, hingga penurunan kualitas sanitasi warga.

Di sisi lain kesadaran masyarakat terkait pengelolaan limbah rumah tangga berkelanjutan saat ini masih relatif rendah, diperparah oleh keterbatasan akses terhadap sistem pengumpulan minyak bekas di berbagai wilayah.

“Kami berkomitmen tidak hanya memajukan bisnis mitra dari sisi ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang positif. Kolaborasi dengan Noovoleum ini adalah wujud nyata dari strategi keberlanjutan kami,” ujar Viendra, Jumat (5/6/2026).

Sebagai pilar utama dari pengembangan program ini, Aksesmu tengah mengintegrasikan sistem pengumpulan minyak jelantah melalui mesin U Collect yang terhubung langsung dengan aplikasi Aksesmu.

Inovasi teknologi ini mengubah limbah rumah tangga menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi bagi pemilik warung sekaligus memberikan solusi konkret atas keterbatasan akses pengumpulan limbah selama ini.

Dengan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Aksesmu berharap edukasi dan pemanfaatan teknologi sirkular ini dapat menjadi pemantik gerakan bersama demi membangun kebiasaan peduli lingkungan yang berkelanjutan, dimulai dari rumah, warung, hingga tingkat nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Bumi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kolaborasi pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari.

Kerja sama itu ditujukan untuk mendorong pengelolaan limbah rumah tangga yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi sirkular di Jawa Tengah melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Konsep ekonomi sirkular menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dengan memaksimalkan pemanfaatan kembali limbah agar memiliki nilai tambah ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Melalui jaringan TP PKK dan TP Posyandu yang tersebar hingga tingkat desa, program ini diharapkan mampu membangun budaya pengelolaan limbah rumah tangga yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.

Selain itu, program tersebut juga ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas ekonomi berbasis pengelolaan limbah domestik.

Dalam kerja sama tersebut, PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi sirkular melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, edukasi masyarakat, hingga optimalisasi pemanfaatan limbah rumah tangga, termasuk minyak jelantah.

Direktur PT Biosirkular Inovasi Indonesia Dicka Dwi Candra mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular berbasis masyarakat.

"Ekonomi sirkular bukan hanya tentang pengelolaan limbah, tetapi bagaimana masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi lingkungan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan," ujar Dicka dalam siaran pers, Jumat (15/5/2026).

Sementara itu, Direktur PT Gapura Mas Lestari Heru Fidiyanto menilai kolaborasi lintas sektor penting dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi di tengah meningkatnya tantangan limbah rumah tangga.

Menurut Heru, sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta menjadi langkah penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

"Pendekatan ekonomi sirkular harus dibangun dari tingkat masyarakat. Ketika limbah dapat dikelola dengan baik dan memiliki nilai manfaat, maka dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga masyarakat secara langsung," kata Heru.

Kerja sama tersebut diharapkan menjadi model kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Melalui sinergi tersebut, seluruh pihak berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi sirkular dapat semakin luas sebagai bagian dari gaya hidup dan sistem pembangunan masa depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Pertamina (Persero) menggarap kerja sama pengolahan minyak jelantah hasil operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) di berbagai daerah. Kerja sama ini digadang-gadang membuka peluang besar dalam mendukung pengembangan energi hijau dan ekonomi sirkular nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menekankan, soal setiap SPPG rata-rata menggunakan sekitar 800 liter minyak goreng setiap bulan dan sebagian besar akan berubah menjadi minyak jelantah. Sehingga, kerja sama yang disepakati dengan Pertamina pada Kamis (7/5) kemarin, bakal menjadi dobrakan besar dalam pemanfaatan 'limbah' minyak ini.

“Dan yang di luar dugaan bagi saya, setiap SPPG ini menggunakan kurang lebih 800 liter minyak goreng setiap bulan. Di mana 70%-nya akan berakhir menjadi minyak jelantah,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Anggaran MBG Rp249 Triliun Sudah Cair, Perputaran Dana di Jabar Capai Rp6 Triliun per Bulan



Dadan memperkirakan bahwa setiap SPPG menghasilkan sekitar 500 hingga 590 liter minyak jelantah per bulan. Dengan jumlah SPPG yang kini mencapai sekitar 17.200 unit di Pulau Jawa, potensi minyak jelantah yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar 6 juta liter setiap bulan.

“Jadi kalau dikalikan 500 liter itu kurang lebih akan ada sekitar 6 juta liter per bulan,” katanya.

Seturut itu, penggunaan minyak goreng di lingkungan SPPG juga dibatasi demi menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program MBG. Pertamina dan Badan Gizi Nasional Sinergikan Minyak Jelantah menjadi Energi Rendah Karbon untuk Bahan Bakar Pesawat

“Perlu diketahui bahwa di BGN minyak tidak boleh sering digunakan. Jadi maksimal rata-rata 3 kali goreng lalu menjadi minyak jelantah,” ujarnya.

Selain pemanfaatan minyak jelantah, BGN juga mulai mendorong penggunaan energi alternatif di lingkungan operasional SPPG melalui pemanfaatan jaringan gas alam dan compressed natural gas (CNG) di sejumlah wilayah guna memperkuat sistem energi yang lebih bersih dan efisien.

Dadan menilai potensi jutaan liter minyak jelantah tersebut dapat menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi pengembangan energi hijau berbasis ekonomi sirkular sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Dan saya kira ini bisa menjadi langkah awal untuk program kerja sama kita sehingga minyak yang tadinya sampah menjadi bernilai, yang tadinya dibuang menjadi uang,” tutur Dadan.

IDXChannel- Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Pertamina (Persero) menggarap kerja sama pengolahan minyak jelantah hasil operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Kerja sama ini digadang-gadang membuka peluang besar dalam mendukung pengembangan energi hijau dan ekonomi sirkular nasional.

Kepala BGN Dadan Hindayana, menekankan soal setiap SPPG rata-rata menggunakan sekitar 800 liter minyak goreng setiap bulan dan sebagian besar akan berubah menjadi minyak jelantah. Sehingga, kerja sama yang disepakati dengan Pertamina pada Kamis (7/5) kemarin, bakal menjadi gebrakan besar dalam pemanfaatan 'limbah' minyak ini.

“Dan yang di luar dugaan bagi saya, setiap SPPG ini menggunakan kurang lebih 800 liter minyak goreng setiap bulan. Di mana 70 persen-nya akan berakhir menjadi minyak jelantah,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Dadan memperkirakan bahwa setiap SPPG menghasilkan sekitar 500 hingga 590 liter minyak jelantah per bulan. Dengan jumlah SPPG yang kini mencapai sekitar 17.200 unit di Pulau Jawa, potensi minyak jelantah yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar 6 juta liter setiap bulan.

“Jadi kalau dikalikan 500 liter itu kurang lebih akan ada sekitar 6 juta liter per bulan,” katanya.

Adapun penggunaan minyak goreng di lingkungan SPPG juga dibatasi demi menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program MBG.

“Perlu diketahui bahwa di BGN minyak tidak boleh sering digunakan. Jadi maksimal rata-rata 3 kali goreng lalu menjadi minyak jelantah,” ujarnya.

Selain pemanfaatan minyak jelantah, BGN juga mulai mendorong penggunaan energi alternatif di lingkungan operasional SPPG melalui pemanfaatan jaringan gas alam dan compressed natural gas (CNG) di sejumlah wilayah guna memperkuat sistem energi yang lebih bersih dan efisien.

Dadan menilai potensi jutaan liter minyak jelantah tersebut dapat menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi pengembangan energi hijau berbasis ekonomi sirkular sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Dan saya kira ini bisa menjadi langkah awal untuk program kerja sama kita sehingga minyak yang tadinya sampah menjadi bernilai, yang tadinya dibuang menjadi uang,” tutur Dadan.

(kunthifahmar sandy)

PT Pertamina (Persero) menjalin sinergi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola limbah domestik menjadi sumber energi terbarukan. Kerja sama ini difokuskan pada pemanfaatan minyak jelantah dari unit layanan gizi untuk diolah menjadi bahan bakar pesawat.

Nota kesepahaman yang ditandatangani di Jakarta ini menjadi landasan pengembangan ekosistem energi rendah karbon yang berbasis ekonomi sirkular. Minyak goreng bekas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dikonversi menjadi Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program makan bergizi ini menyasar puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Keberadaan unit layanan gizi tersebut kini memiliki peran tambahan sebagai pemasok bahan baku energi hijau.

"Program ini bukan hanya soal makan bergizi gratis, tetapi merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa, membangun generasi unggul, memperkuat ekonomi rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional secara bersamaan melalui sistem yang terintegrasi. Limbah cair yang biasanya mencemari lingkungan kini dialihkan menjadi komponen penting dalam industri penerbangan global.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menilai kolaborasi ini merupakan pertemuan dua mandat penting bagi kedaulatan bangsa. Sinergi tersebut memungkinkan sektor pangan dan energi bergerak beriringan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

"Hari ini, kita melihat bagaimana dua sektor tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi," kata dia.

Ia melanjutkan, proses pengumpulan minyak jelantah di lapangan akan dikelola oleh Pertamina Patra Niaga menggunakan teknologi pengumpulan digital bernama UCollect. Teknologi ini memastikan rantai pasok bahan baku dari dapur sekolah hingga ke kilang pengolahan berjalan efisien.

Minyak jelantah yang terkumpul akan diproses menjadi beberapa jenis bahan bakar ramah lingkungan selain bahan bakar pesawat. Produk turunannya mencakup Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) serta biogasoline yang memiliki emisi karbon jauh lebih rendah.

"Dari puluhan ribu SPPG di seluruh Indonesia, akan terbentuk ekosistem pengumpulan Used Cooking Oil (UCO) yang sebelumnya dianggap limbah, bahkan sering menjadi sumber pencemaran lingkungan," tambah Simon.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyebut kerja sama ini sebagai penguat portofolio bisnis rendah karbon. Pemanfaatan limbah domestik menjadi kunci bagi Pertamina untuk menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat luas.

Minyak jelantah dipilih sebagai bahan baku utama karena memiliki profil emisi siklus hidup yang sangat rendah dibandingkan bahan baku lainnya. Hal ini mempermudah industri penerbangan dalam memenuhi standar dekarbonisasi internasional yang semakin ketat.

"Mengapa Pertamina sangat membutuhkan minyak jelantah, jawabannya jelas, demi keberlanjutan bisnis dan kepatuhan terhadap standar dekarbonisasi global," tegasnya.

Pertamina telah menetapkan target bertahap untuk mencampurkan bahan bakar pesawat nabati ini ke dalam produk avtur komersial. Target awal yang ditetapkan adalah pencampuran sebesar 1 persen hingga 5 persen pada 2030 mendatang.

Kebijakan ini juga merespons mandat pemerintah terkait penggunaan energi terbarukan di sektor transportasi udara nasional. Melalui langkah terukur, Indonesia berupaya memimpin pasar bahan bakar pesawat ramah lingkungan di kawasan regional.

Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat hilirisasi industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Inisiatif ini juga membuktikan bahwa pengelolaan limbah yang tepat dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Sebagai informasi, penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Simon bersama Dadan di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (7/5). Turut hadir Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman sebagai langkah strategis dalam pengembangan ekosistem energi berkelanjutan berbasis limbah domestik. Melalui sinergi ini, minyak jelantah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diolah menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia melalui pemanfaatan limbah domestik berbasis ekonomi sirkular.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Program MBG merupakan salah satu program makan bergizi terbesar di dunia yang melayani sekitar 61,99 juta penerima manfaat.

“Program ini bukan hanya soal makan bergizi gratis, tetapi merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa, membangun generasi unggul, memperkuat ekonomi rakyat, dan menciptakan Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera,” ujar Dadan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan sinergi Pertamina dan BGN bukan sekadar kerja sama, tetapi pertemuan dua mandat strategis bangsa, yakni pangan dan energi.

“Sebagaimana tertuang dalam Misi ke-2 Asta Cita, kita didorong untuk membangun kemandirian di sektor pangan dan energi secara simultan. Hari ini, kita melihat bagaimana dua sektor tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi,” ujar Simon pada kegiatan penandatanganan kerja sama Pertamina dan BGN di Jakarta [7/5/2026].

Simon menambahkan, kerja sama ini merupakan wujud nyata dari semangat tersebut. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, tetapi memiliki dampak besar yaitu minyak jelantah. “Dari puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, akan terbentuk ekosistem pengumpulan Used Cooking Oil (UCO) yang sebelumnya dianggap limbah, bahkan sering menjadi sumber pencemaran lingkungan. Hari ini, kita ubah perspektif itu. Kita jadikan limbah sebagai sumber daya. Kita jadikan masalah sebagai solusi. Inilah esensi dari circular economy dan di sinilah peran Pertamina menjadi penting,” tambah Simon.

Implementasi program pengumpulan minyak jelantah ini akan dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga melalui mesin pengumpulan UCollect. Minyak jelantah yang terkumpul akan dimanfaatkan sebagai bahan baku (feedstock) produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), dan biogasoline.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pertamina dalam memperkuat bisnis rendah karbon sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru dari limbah domestik.

“Kolaborasi strategis ini menjadi langkah Pertamina dalam memperkuat portofolio bisnis rendah karbon melalui pemanfaatan limbah domestik sebagai sumber energi masa depan,” ujar Agung.

Menurut Agung, UCO atau minyak jelantah merupakan salah satu bahan baku paling efisien untuk menghasilkan SAF dan HVO karena memiliki profil emisi siklus hidup yang rendah.

“Mengapa Pertamina sangat membutuhkan UCO, jawabannya jelas, demi keberlanjutan bisnis dan kepatuhan terhadap standar dekarbonisasi global,” kata Agung.

“Melalui penahapan yang terukur, Pertamina menargetkan pencampuran SAF mulai dari 1% hingga 5% pada 2030 sesuai amanat Pemerintah melalui Kepmen ESDM No. 113/2026,” tambah Agung.

Program ini mendukung tiga agenda strategis nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Turut hadir Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia investasi kilang besar-besaran untuk mengolah kelapa sawit hingga minyak jelantah menjadi bahan bakar pesawat terbang (avtur).

"Sekarang avtur pun bisa dari kelapa sawit dan kita punya banyak kelapa sawit, bahkan nanti avtur dari jelantah, limbah, dari sisanya minyak goreng kita bisa olah jadi avtur, dan beberapa saat lagi kita akan buka pusat-pusat pengolahan, refinery-refinery untuk ini, kita akan investasi besar-besaran di bidang itu," ujar Prabowo dalam peresmian pabrik perakitan kendaraan komersil berbasis listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).

Prabowo menyampaikan Indonesia saat ini tengah mempercepat upaya transisi energi hijau.

Ia menyebut Indonesia secara perlahan mulai meninggalkan penggunaan energi konvensional yang biasanya bersumber dari karbon dan fosil.

Prabowo menyatakan pemerintah berencana menutup pembangkit listrik bertenaga diesel (PLTD) dengan mempercepat program listrifikasi sebesar 100 gigawatt.

Ia menyatakan langkah itu dapat menghemat penggunaan BBM Indonesia hingga 200 ribu barel per hari.

Prabowo mengatakan saat ini Indonesia masih memerlukan impor hingga 1 juta barel per hari.

"Kita jalankan program listrifikasi 100 gigawatt yang kita harapkan bisa dicapai dalam dua tahun," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan kerangka baru untuk mempercepat pengembangan bahan bakar nabati. Regulasi ini menjadi pijakan menuju mandatori biofuel yang lebih terukur, termasuk target peningkatan campuran hingga B50.

Pemerintah menetapkan dua aturan utama, yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN. Kedua regulasi ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian energi, meningkatkan bauran energi terbarukan, serta menekan impor energi.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi mengatakan, penguatan regulasi diperlukan agar implementasi biofuel berjalan realistis sesuai kesiapan nasional.

“Melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan penahapan yang jelas, kita ingin memastikan pemanfaatan BBN dapat diimplementasikan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, serta dukungan industri,” kata Eniya.

Eniya menjelaskan, bahan bakar nabati memiliki peran strategis dalam sistem energi nasional, tidak hanya untuk menekan emisi tetapi juga memperkuat basis energi domestik. Pemanfaatannya dinilai dapat mendorong industri berbasis sumber daya dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.

Dalam skema tersebut, implementasi mandatori biofuel akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, kesiapan infrastruktur, dukungan pembiayaan, dan kesiapan sektor pengguna. Pendekatan ini diharapkan menjaga stabilitas pasokan dan tidak mengganggu operasional di lapangan.

Keputusan Menteri ESDM tentang penahapan BBN menjadi acuan strategis untuk pencampuran bahan bakar nabati dalam bahan bakar minyak. Aturan ini juga memberi kepastian bagi investasi dan pengembangan industri biofuel, termasuk untuk sektor pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 mengatur rantai usaha BBN secara menyeluruh, mulai dari penyediaan hingga distribusi dan pemanfaatan akhir. Regulasi ini juga mencakup penetapan harga, kewajiban badan usaha, aspek teknis, keselamatan, lingkungan, hingga insentif dan nilai ekonomi karbon.

Penahapan pemanfaatan BBN tidak hanya mencakup biodiesel, tetapi juga bioetanol, diesel biohidrokarbon, hingga bioavtur. Seluruhnya akan diterapkan bertahap sesuai kebutuhan pengembangan sektor energi nasional.

Perwakilan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Abdul Rahim mengatakan, dukungan industri terhadap biofuel tetap mempertimbangkan kesiapan teknologi kendaraan.

“Kami mendukung pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap karakteristik teknologi kendaraan yang beragam di Indonesia,” kata Abdul.

Perwakilan Asosiasi Pengumpul Minyak Jelantah untuk Energi Terbarukan Indonesia Matias Tumanggor mengatakan, kebijakan ini membuka peluang pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku energi.

“Kebijakan pemanfaatan BBN memberikan peluang besar bagi pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel dan bioavtur, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi sirkular di sektor energi,” kata Matias.

Pemerintah menilai regulasi ini menjadi fondasi awal untuk memperkuat ekosistem biofuel nasional. Implementasinya diharapkan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung transisi energi menuju target net zero emission 2060.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga avtur melonjak hingga 70% untuk periode April 2026. Kenaikan harga itu dinilai bisa menjadi momentum pemerintah mendorong penggunaan bioavtur alias Sustainable Aviation Fuel (SAF).

PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia avtur penerbangan nasional merilis harga terbaru yang berlaku untuk 1–30 April 2026. Untuk domestik, harga avtur terpantau naik rata-rata 70%, sedangkan untuk internasional naik 80% (berbeda tiap bandara) dibandingkan dengan harga Maret 2026.

Sebagai contoh, untuk Bandara Soekarno-Hatta Tangerang (CGK), harga avtur domestik per 1–31 Maret 2026 adalah Rp13.656,51 per liter, sedangkan pada periode 1–30 April 2026 harganya naik menjadi Rp23.551,08 per liter. Artinya, terdapat lonjakan hingga Rp9.894,57 per liter atau sekitar 72,45% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Bahkan, jika dibandingkan dengan harga avtur domestik rata-rata pada 2019 atau pada saat tarif batas atas (TBA) mulai diberlakukan, yaitu Rp7.970, maka kenaikannya mencapai 195%.

PT Pertamina Patra Niaga pun mengklaim kenaikan harga avtur tak lepas dari dinamika global. Perusahaan mengatakan, keputusan menaikkan harga telah mempertimbangkan banyak hal.

"Kenaikan avtur ini mempertimbangkan berbagai hal karena harga avtur memang mengacu harga global dan ada unsur kepentingan nasional," ucap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Kendati demikian, Roberth tak memerinci faktor apa saja yang menjadi penyebab harga avtur itu melonjak. Dia juga tak menjelaskan strategi atau langkah perusahaan ke depan untuk membendung kenaikan harga.

Kenaikan harga avtur untuk periode April 2026 pun membuat pelaku usaha penerbangan menjerit. Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Inaca) mendesak pemerintah segera merealisasikan kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) avtur dan menetapkan TBA penerbangan domestik.

Ketua Umum Inaca Denon Prawiraatmadja meminta agar penyesuaian harus segera dilakukan, mengingat kenaikan harga avtur yang sangat tinggi. Pasalnya, harga avtur memengaruhi sekitar 40% biaya yang dikeluarkan maskapai penerbangan.

“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian kenaikan fuel surcharge avtur dan TBA penerbangan domestik,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Denon menekankan penyesuaian fuel surcharge dan TBA perlu segera diberlakukan agar maskapai penerbangan dapat tetap beroperasi dengan tetap menjaga keselamatan penerbangan (safety insurance).

Penyesuaian juga diperlukan demi menjaga finansial maskapai agar tetap bisa beroperasi (business sustainability) dan menyediakan konektivitas transportasi udara nasional.

Inaca sebelumnya telah meminta kenaikan fuel surcharge dan TBA masing-masing sebesar 15%. Namun, mengingat kenaikan bahan bakar yang lebih tinggi dari perkiraan, Inaca meminta kenaikan fuel surcharge dan TBA disesuaikan lagi dengan tingkat kenaikan harga avtur saat ini.

Bioavtur Bisa Jadi Solusi?

Di tengah lonjakan harga avtur fosil, sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu mempercepat pemanfaatan bioavtur sebagai solusi jangka panjang.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan pemerintah perlu meningkatkan blending atau bauran bahan bakar dengan biofuel, termasuk bioavtur. Menurutnya, Pertamina juga telah memiliki produk SAF berbahan baku minyak jelantah.

"Kan banyak juga teknologi blending, misal minyak jelantah selain biofuel, dan itu prospeknya bagus, walaupun saat ini ekosistemnya belum jelas.

Kalau tetap fokus meredam harga avtur dari fosil, memang agak berat untuk saat ini maupun yang akan datang," tutur Yayan.

Namun, dia menilai pengembangan bioavtur tidak cukup hanya dari sisi bahan bakar. Langkah tersebut juga perlu diiringi strategi efisiensi lain, seperti optimalisasi rute penerbangan, pengaturan lalu lintas udara, dan penjadwalan penerbangan.

“Saya kira studi route optimization yang bisa menghemat 15–20% BBM bisa dilakukan saat ini. Kemudian dilakukan blending biofuel bagi pesawat dengan mesin yang sudah menjalani uji coba,” ujar Yayan.

Pandangan serupa disampaikan praktisi migas Hadi Ismoyo. Dia menilai pengembangan bioavtur mulai mengemuka sebagai solusi struktural atas kenaikan harga avtur.

Dalam jangka panjang, menurut Hadi, bioavtur berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah. Indonesia dinilai memiliki keunggulan dari sisi bahan baku, seperti minyak sawit dan minyak jelantah.

Produksi bioavtur, kata dia, juga telah diuji di Kilang Pertamina Internasional (KPI) Cilacap dan berpotensi diperluas ke kilang lain seperti Plaju dan Dumai.

“Strategi ke depan agar Pertamina memperluas bioavtur yang tidak tergantung kepada impor crude [minyak mentah]. Bioavtur dibuat dari minyak sawit dan minyak jelantah dan sukses diproduksi di Kilang Cilacap dan bisa diperluas di Plaju dan Dumai,” katanya.

Menurut Hadi, kesiapan infrastruktur kilang dan pengalaman implementasi biodiesel dapat menjadi modal awal untuk mempercepat pengembangan bioavtur. Meski demikian, dia menilai tantangan utama masih berada pada skala ekonomi dan ekosistem industri yang belum sepenuhnya terbentuk.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai intervensi kebijakan tetap dibutuhkan untuk menjaga likuiditas maskapai di tengah lonjakan biaya operasional.

Dia mengusulkan penerapan skema lindung nilai atau hedging avtur secara kolektif, terutama bagi maskapai kecil dan perintis.

“Hedging avtur merupakan cara memproteksi harga dalam jangka panjang. Selama ini mekanisme hedging spesifik untuk avtur secara kolektif belum diatur,” ujarnya.

Selain itu, Bhima juga mendorong pemberian insentif fiskal sementara, seperti penanggungan PPN avtur sebesar 11% dan pungutan BPH Migas selama enam bulan, serta relaksasi pembayaran biaya bandara.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga arus kas maskapai agar tetap dapat beroperasi tanpa seluruh beban kenaikan biaya dialihkan kepada penumpang.

Meski demikian, dia menilai arah kebijakan jangka panjang tetap harus bergeser dari sekadar stabilisasi harga menuju transformasi sumber energi.

Dengan basis bahan baku domestik yang tersedia, percepatan pengembangan bioavtur dinilai dapat menjadi salah satu opsi strategis untuk mengurangi tekanan biaya sekaligus memperkuat ketahanan energi sektor penerbangan.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melaporkan proses ekspansi skala komersial SAF (Sustainable Aviation Fuel) melalui proyek Biorefinery Cilacap Fase 2, ditargetkan memasuki fase on stream pada 2029 mendatang. Peningkatan kapasitas ini diarahkan untuk mendukung kebijakan mandatori campuran SAF 1% untuk penerbangan internasional dari Indonesia mulai 2027, sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar Asia Pasifik dan Eropa.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono mengatakan, seluruh rantai nilai SAF telah tersertifikasi ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), mulai dari pengumpulan bahan baku, proses pemurnian (refining), hingga penyimpanan dan distribusi. Sertifikasi ini menjamin ketelusuran penuh, mencegah penghitungan ganda, serta memenuhi standar keberlanjutan dan akuntansi karbon internasional.

"Fokus kami bukan hanya pada produksi SAF, tetapi juga pada pembangunan ekosistem SAF yang kredibel, terukur, dan diakui secara global, serta menghubungkan pengumpulan bahan baku tingkat komunitas di Indonesia dengan pasar penerbangan internasional," ujar Agung dalam keterangan resmi, Sabtu (28/2/2026).

Sustainable Aviation Fuel (SAF) Mengangkasa, Bioavtur Pertamina untuk Penerbangan Ramah Lingkungan



Pertamina memproduksi SAF melalui teknologi co-processing menggunakan minyak jelantah (used cooking oil/UCO) di Green Refinery Cilacap, dengan kandungan campuran SAF sekitar 2,4%. Pertamina mencatat journey pengembangan bioavtur ini telah dimulai sejak 2015 dengan penelitian katalis domestik dan telah melewati uji teknis pada pesawat Airbus A320-200 milik maskapai penerbangan Indonesia, Pelita Air Services.

Dalam pengembangan ekosistem SAF, Pertamina membangun rantai pasok terintegrasi mulai dari pengumpulan UCO dari rumah tangga dan sektor komersial, pengolahan di kilang, hingga distribusi ke maskapai. Seluruh rantai nilai tersebut telah tersertifikasi ISCC untuk menjamin keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap standar internasional.

"Kami telah menyelesaikan validasi teknis di berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat jet komersial dengan maskapai penerbangan Indonesia, Pelita Air Services. Pelita Air telah mencoba menggunakan SAF untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional. Hal ini menunjukkan kesiapan operasional end-to-end yang sebenarnya dalam ekosistem kami sendiri," tambahnya.

AHY Mendorong Percepatan Penggunaan Avtur Minyak Jelantah



Lebih lanjut, Agung menekankan pentingnya kepastian regulasi, harmonisasi standar karbon lintas negara, serta penguatan skema sertifikasi agar SAF Indonesia dapat diakui di pasar global.

"Pasar wajib memberikan kepastian permintaan struktural, yang sangat penting untuk jangka panjang, sementara voluntary market mempercepat adopsi dan inovasi. Keduanya saling melengkapi dalam meningkatkan skala SAF. Kuncinya ada pada regulasi yang jelas, sistem sertifikasi yang kuat, dan harmonisasi standar internasional," jelasnya.

Pertamina menilai tantangan utama pengembangan SAF global saat ini bukan lagi pada teknologi pengolahan, melainkan ketersediaan bahan baku berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar dari limbah seperti UCO dan residu POME (Palm Oil Mill Effluent), yang jika dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan sertifikasi ketat, dapat menjadi sumber pasokan SAF global tanpa bersaing dengan pangan.

Lonjakan penerbangan dalam dua dekade terakhir bukan hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga meninggalkan jejak karbon yang kian mengkhawatirkan. Di tengah komitmen global menuju emisi nol bersih, sektor penerbangan kini menghadapi tekanan yang semakin nyata. Bagi Indonesia, tantangan ini bukan sekadar soal lingkungan, melainkan juga tentang pilihan strategis: apakah kita hanya menjadi pengguna teknologi bersih, atau ikut menentukan arah dan rantai pasoknya.

Sektor transportasi udara merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca dengan laju pertumbuhan tercepat. Namun, berbeda dengan sektor energi lain, pilihan teknologi untuk menurunkan emisi penerbangan relatif terbatas. Pesawat listrik dan hidrogen masih berada pada tahap pengembangan dan belum siap digunakan secara luas dalam waktu dekat. Dalam konteks ini, Sustainable Aviation Fuel (SAF) menjadi opsi paling siap dan realistis untuk menekan emisi penerbangan tanpa menunggu lompatan teknologi yang belum pasti.

Pertanyaan kuncinya kemudian bergeser: Bahan baku SAF apa yang paling masuk akal bagi Indonesia?

Indonesia berada pada posisi yang relatif unik. Tingginya konsumsi minyak goreng, besarnya sektor kuliner, serta populasi yang besar menghasilkan volume limbah minyak yang signifikan. Berbagai residu berbasis kelapa sawit memang berpotensi menjadi bahan baku SAF. Namun, di antara berbagai pilihan tersebut, minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) menonjol sebagai opsi yang paling rasional, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun tata kelola.

Dari sisi lingkungan, keunggulan minyak jelantah sulit diabaikan. Analisis siklus hidup menunjukkan bahwa SAF berbasis minyak jelantah memiliki intensitas emisi sekitar 23 gram CO₂ ekuivalen per megajoule, jauh lebih rendah dibandingkan avtur fosil yang mencapai sekitar 89 gram CO₂ ekuivalen per megajoule setara 40.432 kg CO2 tiap jam terbang pesawat Boeing 747. Campuran 5% SAF menurunkan emisi 1.500 kg CO2 tiap jam terbang. Karena berasal dari limbah, minyak jelantah tidak memerlukan pembukaan lahan baru, tidak mendorong perubahan fungsi lahan, dan tidak bersaing dengan kebutuhan pangan—isu yang selama ini menjadi sorotan dalam perdebatan biofuel global.

Keunggulan ini semakin relevan dalam konteks tata kelola penerbangan internasional. Melalui skema CORSIA, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mewajibkan maskapai penerbangan internasional menurunkan emisi karbonnya. Dalam kerangka ini, SAF berbasis minyak jelantah bukan hanya membantu menurunkan emisi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi bersih global yang semakin diatur oleh standar keberlanjutan.

Dari sisi ekonomi, minyak jelantah relatif lebih kompetitif dibandingkan bahan baku alternatif seperti minyak jelantah (CPO) atau palm fatty acid distillate (PFAD). Sebagai limbah, minyak jelantah tidak terikat langsung pada fluktuasi harga komoditas primer. Dengan sistem pengumpulan yang tertata, ia bahkan berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi rumah tangga, UMKM, dan pelaku usaha kuliner. Di titik inilah, minyak jelantah membuka peluang transisi energi yang tidak hanya rendah karbon, tetapi juga lebih inklusif.

Potensi minyak jelantah Indonesia juga tidak kecil. Traction Energy Asia memperkirakan sekitar 1,98 juta ton minyak jelantah per tahun dapat dikumpulkan secara teknis, sementara ICCT memberikan estimasi yang lebih konservatif, sekitar 715 ribu ton per tahun. Sedangkan berdasarkan peta jalan pengembangan industri SAF Indonesia, kapasitas produksi minyak jelantah adalah sebesar 3,9 juta ton per tahun. Jumlah ini cukup signifikan untuk menopang produksi SAF skala komersial, terutama jika didukung oleh infrastruktur kilang yang telah ada, seperti di Cilacap. Dengan kata lain, bahan baku tersedia, teknologi telah teruji, dan pasar mulai terbentuk.

Namun, peluang ini belum dimanfaatkan secara optimal karena persoalan tata kelola. Sistem pengumpulan minyak jelantah di Indonesia masih terfragmentasi dan sebagian besar bergerak secara informal. Di saat yang sama, permintaan global terhadap minyak jelantah meningkat pesat, sehingga sebagian pasokan justru mengalir ke pasar ekspor dalam bentuk bahan mentah, tanpa memberikan nilai tambah maksimal bagi industri dalam negeri.

Di sinilah peran negara menjadi krusial. Tanpa kebijakan yang jelas dan konsisten, minyak jelantah akan terus diperlakukan sebagai limbah bernilai rendah, bukan sebagai aset strategis transisi energi. Pemerintah perlu membangun tata niaga minyak jelantah nasional yang mencakup standar kualitas, sistem pengumpulan yang terintegrasi, insentif fiskal bagi pemanfaatan domestik, serta pengaturan ekspor yang mendorong nilai tambah di dalam negeri.

Lebih jauh lagi, pengembangan SAF tidak akan berjalan tanpa kepastian permintaan. Hingga kini, Indonesia belum memiliki kebijakan pencampuran wajib SAF untuk sektor penerbangan, berbeda dengan kebijakan biodiesel di transportasi darat. Tanpa sinyal kebijakan yang tegas, SAF berisiko berhenti sebagai proyek percontohan, bukan solusi sistemik.

Jika dirancang dengan cermat, pengembangan SAF berbasis minyak jelantah dapat menjadi contoh transisi energi yang adil. Limbah rumah tangga dan sektor informal diolah menjadi energi bersih bernilai tinggi, emisi penerbangan ditekan, ketergantungan impor avtur berkurang, dan Indonesia memperoleh posisi strategis dalam pasar SAF regional.

Pada akhirnya, tantangan dekarbonisasi penerbangan bukan semata soal teknologi, melainkan soal keberanian mengambil keputusan. Minyak jelantah mungkin terlihat sepele, tetapi di tangan kebijakan yang tepat, limbah ini dapat menjadi fondasi masa depan bahan bakar pesawat Indonesia. Saat dunia bergerak menuju penerbangan rendah karbon, Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemain utama asal peluang ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja.