JAKARTA - Mengawal ketahanan energi nasional, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) , Mochamad Iriawan meninjau langsung megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban . Kunjungan hari kedua pria yang akrab disapa Iwan Bule di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6) untuk memastikan keberlangsungan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) paling krusial ini.

Proyek pembangunan kilang minyak dan petrokimia terintegrasi ini dikelola secara penuh oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP). Kehadiran GRR Tuban diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi kemandirian energi Indonesia, dengan target kapasitas pengolahan minyak mentah yang sangat masif mencapai 300.000 barel per hari.

Dalam peninjauan lapangan, Mochamad Iriawan menerima, laporan perkembangan komprehensif dari Presiden Direktur PT PRPP, Rezaldi Gustino. Ia memaparkan bahwa megaproyek ini menunjukkan tren positif, di mana saat ini telah memasuki tahapan Final Investment Decision (FID) yang berjalan paralel dengan proses pengadaan sembilan paket tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Menanggapi progres tersebut, Iriawan menekankan bahwa proyek ini merupakan pertaruhan masa depan ketahanan energi bangsa, bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa. “Ini adalah aset strategis nasional. Kehadiran saya secara langsung di Tuban hari ini adalah untuk memastikan dan mengawal keberlangsungan PSN tersebut agar berjalan sesuai target,” tegasnya.

Agenda kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke fasilitas eksisting di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Fuel Terminal (FT) Tuban, hingga Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur. Integrasi antara fasilitas produksi baru (GRR) dan terminal distribusi tersebut diyakini akan mentransformasi kawasan Tuban menjadi megahub energi terbesar di Indonesia.

Berbeda dengan kilang GRR, FT Tuban memainkan peran sebagai terminal transit strategis yang menerima produk BBM jadi melalui kapal tanker maupun jaringan pipa. Fasilitas vital ini didukung oleh belasan tangki penyimpanan (storage tank) berkapasitas total 305.192 Kilo Liter (KL) dengan desain khusus untuk menyesuaikan karakteristik penguapan masing-masing produk BBM.

Iriawan menyaksikan langsung skala operasi FT Tuban yang mampu mengelola volume penyaluran harian (throughput) sekitar 27.000 KL per hari. "Kunjungan saya ini sekaligus memastikan bahwa seluruh instrumen di lapangan bekerja optimal dalam menjaga pasokan bahan bakar di berbagai wilayah tetap aman," tuturnya.

Secara geografis, FT Tuban telah berevolusi menjadi poros utama wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus) sekaligus simpul logistik lintas regional. Jangkauan distribusinya merentang jauh melayani kawasan timur Indonesia, mulai dari Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Maluku, hingga negara tetangga Timor-Leste.

Terkait Terminal LPG Tuban, Iriawan mengapresiasi infrastruktur PSN ini yang memegang peran kunci dalam peta jalan energi nasional karena diproyeksikan menyuplai 35% hingga 40% kebutuhan LPG nasional. "Keberadaan terminal ini diharapkan mampu memangkas jalur distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkokoh kerahasiaan stok elpiji nasional," harapnya.

Menutup kunjungan kerjanya, Iriawan memberikan arahan tegas terkait aspek keselamatan dan keandalan infrastruktur perpipaan yang menopang 58% throughput Subholding Gas. "Angka ini adalah urat nadi operasional kita. Kegagalan apapun di lini ini akan berdampak langsung pada sistem ketahanan energi nasional," pungkasnya.

Semoga seluruh unit di Kilang Pertamina Balikpapan berjalan tanpa kendala, menghasilkan produk sesuai spesifikasi...

Jakarta (ANTARA) - PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar doa bersama lintas agama dan pemberian santunan untuk kelancaran operasional kilang.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan doa bersama ini menjadi momentum penting untuk mendukung operasional KPB sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Semoga seluruh unit di Kilang Pertamina Balikpapan berjalan tanpa kendala, menghasilkan produk sesuai spesifikasi, serta seluruh pekerja senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan," ujar Taufik dalam sambutannya.

Sebagai bentuk rasa syukur, Pertamina Patra Niaga menyalurkan santunan senilai Rp127 juta kepada 250 anak yatim, duafa, dan penyandang disabilitas di Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Santunan diberikan kepada berbagai pondok pesantren, panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak, komunitas Kristen dan Katolik, serta organisasi penyandang disabilitas seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Balikpapan.

Selain Balikpapan, program Pertamina Berkah juga dilaksanakan serentak di 8 wilayah regional dan 6 wilayah operasi kilang.

Total santunan yang disalurkan mencapai Rp1 miliar kepada kurang lebih 100 yayasan dan sekitar 4.000 penerima manfaat.

Salah satu penerima manfaat, suster Yohana MASF dari LKSA Tabita Putri, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian Pertamina Patra Niaga.

"Bantuan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di panti kami, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan. Kami sangat bersyukur atas santunan ini," ujarnya.

Sekretaris Panti Asuhan Nurul Iman Afif Irpan Kamil berharap operasional Kilang Pertamina Balikpapan selalu lancar, seluruh pekerja diberikan keselamatan, dan energi yang dihasilkan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pembukaan kembali Selat Hormuz setelah lebih dari 100 hari mengalami gangguan diperkirakan akan melepaskan sekitar 62 juta barel minyak mentah ke pasar global. Kondisi ini berpotensi mengubah kekhawatiran pasar dari ancaman kekurangan pasokan menjadi risiko kelebihan pasokan, khususnya bagi kilang-kilang di Asia.

"Kami memperkirakan ekspor minyak dari Teluk Persia akan kembali normal ke level sebelum perang pada akhir Juli," kata analis Goldman Sachs yang dipimpin Daan Struyven dalam laporan Bloomberg, yang dikutip Jumat (19/6/2026).

Data Signal Group menunjukkan sekitar 31 kapal tanker raksasa yang membawa sekitar 62 juta barel minyak mentah tertahan di kawasan Teluk Persia selama gangguan pelayaran. Dengan tercapainya kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran, kapal-kapal tersebut diperkirakan segera kembali beroperasi dan menyalurkan muatannya ke berbagai pasar tujuan.

Bagi negara-negara Asia, khususnya India dan kawasan Asia Timur, pasokan tambahan tersebut diperkirakan mulai tiba dalam satu hingga tiga pekan ke depan. Namun, masuknya volume minyak dalam jumlah besar terjadi ketika banyak kilang di Asia telah mengamankan pasokan alternatif selama konflik berlangsung dan bahkan menurunkan tingkat pengolahan akibat tingginya harga minyak yang menekan permintaan bahan bakar.

Situasi ini berbanding terbalik dengan kondisi pada awal konflik ketika pasar khawatir terhadap gangguan pasokan global. Saat itu sejumlah kilang meningkatkan pembelian minyak dari Amerika Serikat (AS), sementara Jepang memanfaatkan cadangan domestik dan China cenderung menahan aktivitas pembelian di pasar internasional.

Di sisi lain, produsen minyak utama di kawasan Teluk seperti Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dan Kuwait Petroleum Corporation tetap memasarkan minyak mereka selama periode konflik. Tambahan pasokan tersebut kini diperkirakan akan memperbesar volume minyak yang memasuki pasar setelah Selat Hormuz kembali dibuka sepenuhnya.

Para pelaku pasar menilai lonjakan pasokan dapat mendorong kilang untuk menyimpan minyak di tangki operasional atau meningkatkan kapasitas pengolahan guna menyerap tambahan volume yang datang. Kondisi tersebut juga mulai tercermin pada pergerakan harga minyak di pasar internasional.

Kurva harga minyak acuan Timur Tengah seperti Dubai dan Murban telah beralih ke struktur contango untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, menandakan ekspektasi pasokan yang lebih melimpah di masa mendatang. Minyak Oman juga diperdagangkan dengan diskon terhadap acuan Dubai, berbalik dari kondisi normal yang biasanya berada pada level premium.

Sejumlah pedagang juga melaporkan bahwa setidaknya satu kilang di Korea Selatan menawarkan volume bahan bakar distilat, termasuk solar dan bahan bakar jet, dalam jumlah lebih besar dari biasanya. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penjualan sebelum pembukaan penuh Selat Hormuz yang berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap harga energi.

Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut merupakan bagian dari nota kesepahaman 14 poin antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Kesepakatan tersebut mencakup pemulihan aktivitas perdagangan melalui Selat Hormuz, pelepasan aset Iran yang dibekukan, dukungan rekonstruksi senilai USD300 miliar, serta dimulainya negosiasi selama 60 hari terkait pencabutan sanksi, kerja sama ekonomi, dan program nuklir Iran.

Meski menjadi sinyal positif bagi stabilitas pasokan energi global, pelaku pasar masih mencermati proses negosiasi lanjutan antara Washington dan Teheran. Keberhasilan implementasi kesepakatan tersebut akan menjadi faktor penting yang menentukan arah pasokan dan harga minyak dunia dalam beberapa bulan mendatang.

JAKARTA - Gangguan terhadap infrastruktur energi di Timur Tengah telah memperketat pasokan gas alam cair (LNG) global dan mendorong peningkatan penggunaan batu bara di sejumlah negara Asia Pasifik. Kondisi tersebut terjadi ketika negara-negara pengimpor energi berupaya menjaga keandalan pasokan listrik di tengah terbatasnya ketersediaan gas.

"Gangguan pada infrastruktur energi di Timur Tengah telah memperketat pasokan LNG global dan menyebabkan peningkatan penggunaan batu bara dalam jangka pendek di sistem kelistrikan Asia Pasifik," demikian laporan terbaru lembaga riset energi Rystad Energy dikutip dari Asian Power, Selasa (16/6/2026).

Menurut Rystad Energy, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan diperkirakan menjadi penyumbang terbesar tambahan permintaan batu bara, diikuti Vietnam, Thailand, dan Filipina. Peningkatan konsumsi tersebut terutama berasal dari optimalisasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sudah beroperasi, bukan dari pembangunan kapasitas baru.

Di Jepang, pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara meningkat 11%, sementara produksi listrik berbasis gas turun 13%. Sejalan dengan itu, impor batu bara Korea Selatan dan Jepang pada Mei masing-masing melonjak lebih dari 50% dan 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Rystad Energy menilai pergeseran konsumsi energi tersebut mencerminkan tingginya pemanfaatan armada pembangkit batu bara yang telah ada di negara-negara yang sangat bergantung pada pasokan gas impor. Langkah ini ditempuh untuk mengimbangi berkurangnya pasokan LNG dan tingginya harga gas di pasar internasional.

Dalam skenario pesimistis apabila gangguan pasokan energi berlanjut, permintaan batu bara global diperkirakan meningkat sekitar 90 juta ton pada 2026. Dengan demikian, akumulasi tambahan permintaan batu bara dalam jangka pendek dapat mencapai sekitar 190 juta ton.

Kenaikan permintaan tersebut diperkirakan akan menopang harga batu bara acuan Newcastle 6.000 kkal. Rystad Energy memperkirakan harga rata-rata batu bara Newcastle mencapai sekitar USD125 per ton pada 2026 sebelum turun ke kisaran USD115 per ton pada 2027 seiring membaiknya pasokan LNG dan mulai beroperasinya kembali sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir.

Rystad Energy mencatat belum ada produsen batu bara utama yang menyetujui proyek tambang skala besar baru ataupun perpanjangan umur tambang secara signifikan sebagai respons terhadap lonjakan konsumsi tersebut. Kondisi itu berpotensi membuat pasar batu bara tetap ketat apabila gangguan pasokan energi global berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas produk bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan tetap terjaga dengan melakukan pengelolaan "impurities" atau zat-zat pengotor di kilang pengolahan minyak mentah secara baik dan maksimal.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya berkomitmen mengedepankan kepuasan konsumen dengan menghasilkan produk BBM seperti bensin, solar, dan avtur, yang berkualitas.

Menurut dia, sebelum dilepas ke pasaran, Pertamina Patra Niaga memperketat proses produksi BBM, mulai dari pengolahan di kilang, pengujian di laboratorium, hingga akhirnya sampai ke konsumen.

Roberth mengatakan salah satu upaya menjaga mutu BBM dari kilang Pertamina adalah dengan proses pengelolaan impurities.

Proses ini adalah proses mereduksi zat pengotor yang secara alami terbawa dalam minyak mentah.

Impurities adalah kandungan seperti sulfur, garam, asam naftenat, nitrogen, serta logam berat seperti nikel, vanadium, dan merkuri.

Proses tersebut mencegah agar zat-zat tersebut tidak mengontaminasi minyak mentah dan menghambat kinerja kilang, sehingga produk kilang tetap terjaga kualitasnya.

"Inilah yang menjadikan pengelolaan impurities sangat vital bagi kelangsungan operasional industri hilir migas dan yang terpenting adalah untuk menjaga kepercayaan publik pada kualitas produk-produk BBM yang dihasilkan Pertamina Patra Niaga," jelasnya.

Roberth menjelaskan ada tiga tahapan pengelolaan impurities di enam kilang yang beroperasi di bawah Pertamina Patra Niaga di seluruh Indonesia.

Pertama, menjaga fleksibilitas operasi kilang melalui seleksi dan pencampuran minyak mentah menggunakan Crude Acceptance Matrix (CAM) dan pencampuran, sehingga minyak mentah berimpurities tinggi tetap bisa diolah dengan aman.

Selanjutnya, tahap pre-treatment dan chemical treatment untuk menurunkan kadar air, garam, sulfur, nitrogen, serta logam, didukung teknologi desalter, hydrotreating, dan injeksi bahan kimia pelindung korosi.

Tahap akhir, asset integrity dan reliability untuk memastikan kilang beroperasi aman dan berkelanjutan dengan material antikorosi, inspeksi berkala, serta pemeliharaan rutin.

"Hasil dari tiga tahapan tersebut adalah BBM berkualitas tinggi dan ramah terhadap lingkungan. Dengan pengelolaan impurities, kilang mampu menghasilkan BBM standar Euro 4 yang kandungan sulfurnya lebih rendah seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green, dan Pertamina Dex," jelas Roberth.

Keunggulan produk Euro 4 membuat mesin mobil lebih awet karena minim korosi, sehingga usia mesin lebih panjang.

Konsumsi BBM juga lebih hemat karena pembakaran lebih efisien.

Roberth menambahkan BBM standar Euro 4 juga ramah lingkungan.

Emisinya yang lebih rendah mengurangi polusi udara, sehingga juga mendukung kesehatan masyarakat.

"Pengelolaan impurities tak hanya menjaga keandalan kilang yang beroperasi di bawah Pertamina Patra Niaga, tetapi juga memberikan konsumen pengalaman berkendara yang lebih nyaman," ujarnya.

Upaya ini, lanjut Roberth, sekaligus menjadi fondasi komitmen perusahaan dalam menjaga pasokan energi nasional yang berkelanjutan dan berkualitas prima.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan PT Medco E&P Sakakemang BV memperkuat penyediaan pasokan gas bumi untuk mendukung keandalan operasional kilang perusahaan sekaligus ketahanan energi nasional.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya terus melakukan upaya strategis dalam rangka menjaga keberlanjutan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan kilang pengolahan.

"Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan kebutuhan energi untuk operasional kilang perusahaan dapat terpenuhi secara andal dan berkelanjutan," ujarnya.

Melalui dukungan pasokan gas dari Medco E&P Sakakemang, Mars Ega berharap dapat memperkuat rantai pasok energi nasional dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang.

Penandatanganan kerja sama, yang berlangsung dalam rangkaian kegiatan IPA Convex 2026 di Banten, Rabu (20/5/2026) itu, dilakukan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dan Direktur Medco E&P Sakakemang BV Ronald Gunawan dengan disaksikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto.

Penandatanganan key terms sheet perjanjian jual beli gas dengan Medco Sakakemang, yang bersumber dari Wilayah Kerja Sakakemang itu diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional Kilang Dumai, Riau, dan/atau Kilang Plaju, Sumsel, milik Pertamina Patra Niaga.

Mars Ega menambahkan melalui kerja sama ini, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai Subholding Downstream PT Pertamina (Persero) dalam memastikan ketersediaan pasokan energi yang terintegrasi, andal, dan mampu mendukung kebutuhan operasional jangka panjang.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan aturan yang mewajibkan platform digital asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia dapat rampung pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan saat ini regulasi tersebut masih dalam tahap kajian.

“Mudah-mudahan bisa tahun ini ya, secepatnya,” kata Alexander di sela acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang yang digelar Meta di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Alexander mengatakan pemerintah mendorong platform digital asing yang beroperasi di Indonesia memiliki kantor representasi di dalam negeri agar komunikasi dengan pemerintah dapat berjalan lebih cepat.

Namun, terkait bentuk regulasinya, dia menyebut pemerintah masih melakukan kajian terhadap aturan yang ada. Pemerintah juga belum menentukan apakah beleid tersebut akan diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen), atau regulasi lainnya.

“Apakah bentuknya nanti seperti apa, PP kah, Permen atau apa nanti kami lihat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pemerintah tengah mempertimbangkan penambahan kewajiban bagi platform digital asing untuk memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menurut Meutya, hingga saat ini belum ada aturan baku yang secara khusus mewajibkan platform digital membuka kantor perwakilan di dalam negeri.

“Namun sedang kami pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan keberadaan kantor perwakilan diperlukan, terutama ketika muncul persoalan yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

Selain itu, Meutya mengakui pengawasan ruang digital masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dalam memperoleh laporan transparansi dari perusahaan platform digital.

Menurutnya, perusahaan platform terkadang belum dapat memenuhi permintaan informasi dari pemerintah dengan berbagai alasan.

Komdigi, lanjutnya, juga meminta transparansi terkait manajemen risiko dan sumber daya pengawasan yang dimiliki platform digital.

Dia mencontohkan saat Komdigi melakukan inspeksi mendadak ke kantor perwakilan Meta beberapa waktu lalu, perusahaan tersebut belum dapat menjelaskan jumlah tenaga yang direkrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di platform mereka.

“Tentu mengatensi konten-konten seperti video online seperti hoaks seperti kesehatan, misinformasi dan lain-lain jadi ini ongoing process kami terus minta mereka,” katanya.

JAKARTA - Persediaan minyak global menyusut dalam laju tercepat sepanjang sejarah seiring memanasnya krisis di Selat Hormuz yang kini telah memasuki bulan ketiga. Kondisi darurat ini berimbas langsung pada sektor hilir global, yang ditandai dengan jatuhnya volume produksi kilang minyak China hingga ke level terendah dalam empat tahun terakhir.

"Krisis ini sebagai ancaman keamanan energi paling parah dalam sejarah, melampaui guncangan pasokan pada tahun 1973, 1979, dan 2022," ujar Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) Fatih Birol dikutip dari CNBC, Rabu (20/5/2026).

Laporan IEA mencatat persediaan minyak bumi global anjlok hampir 250 juta barel sepanjang Maret hingga April, atau setara dengan kehilangan sekitar 4 juta barel per hari. Meski negara-negara anggota IEA telah melepas 164 juta barel dari rencana 400 juta barel cadangan darurat, langkah intervensi terbesar dalam sejarah lembaga tersebut dinilai belum mampu menutup defisit pasar yang diproyeksikan bertahan hingga akhir kuartal ketiga.

Tekanan paling berat kini dirasakan oleh China selaku importir minyak mentah terbesar di dunia akibat hampir terhentinya lalu lintas tanker di Selat Hormuz. Data National Bureau of Statistics of China menunjukkan aktivitas pengolahan minyak mentah di kilang-kilang domestik anjlok 5,8% secara tahunan menjadi hanya 13,3 juta barel per hari pada April, yang merupakan titik terendah sejak Agustus 2022.

Kondisi tersebut diperparah oleh penurunan volume impor minyak mentah Negeri Tirai Bambu sebesar 20 persen menjadi 9,25 juta barel per hari. Dampaknya, pemerintah China terpaksa membatasi ekspor bahan bakar sejak pertengahan Maret demi mengamankan pasokan domestik, yang berujung pada merosotnya ekspor produk minyak olahan hingga 38% pada April.

IEA memperkirakan kapasitas pengolahan minyak dunia secara kolektif akan terpangkas hingga 4,5 juta barel per hari pada kuartal kedua tahun ini. Kelangkaan produk hilir seperti solar dan avtur kini mulai terdeteksi di kawasan Asia dan diproyeksikan segera meluas ke pasar Eropa, sehingga mengancam stabilitas sektor transportasi global.

Tidak hanya sektor energi, krisis jalur laut ini juga mulai merambat dan memicu guncangan pada sektor pangan dunia akibat tersendatnya distribusi komoditas pendukung. Terhentinya pasokan gas dari Qatar akibat penutupan Selat Hormuz memaksa produsen pupuk di India, Bangladesh, dan Pakistan menyetop operasional, yang seketika memicu lonjakan harga urea di pasar internasional.

Untuk jangka panjang, IEA memproyeksikan defisit pasokan minyak global akan menyentuh angka 1,78 juta barel per hari pada 2026, dengan total produksi dunia berpotensi jatuh ke bawah ambang 100 juta barel per hari. Lembaga tersebut memperingatkan bahwa proses pemulihan stok global akan memakan waktu lama dan membutuhkan tambahan pasokan konsisten meski konflik nantinya telah berakhir.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi berencana mewajibkan platfom digital yang beroperasi di Tanah Air, seperti X, Snapchat, dan lain-lain untuk memiliki kantor perwakilan. Hal ini berkaitan dengan penguatan pengawasan ruang digital di Indonesia.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan saat ini Indonesia memang belum memiliki aturan resmi yang mewajibkan platform digital asing membuat kantor perwakilan khusus. Namun, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan itu.

“Sedang kita pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah terutama ketika ada hal-hal yang perlu diatensi agar mereka memiliki kantor perwakilan di dalam negeri,” kata Meutya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5).

Terlebih, Meutya mengatakan pengawasan ruang digital masih menghadapi sejumlah tantangan. Terutama, soal laporan transparansi dari perusahaan platform digital asing.

“Kadang mereka mau kasih, kadang belum dengan berbagai alasan, jadi kami minta transparansi manajemen risiko,” ujarnya.

Ia mencontohkan, saat Kementerian Komdigi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor perwakilan Meta beberapa waktu lalu, perusahaan tersebut ternyata belum dapat menjelaskan jumlah tenaga yang direkrut. Khususnya, untuk mengawasi ruang digital di platform yang membawahi Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu.

Perlu Koordinasi dengan Platform untuk Mengatasi Konten Disinformasi

Padahal, Meutya merasa pemerintah perlu berkoordinasi dengan para platform, khususnya dalam mengatasi hoaks di ruang digital. “Tentu mengatensi konten-konten seperti video online seperti hoaks seperti kesehatan, misinformasi dan lain-lain jadi ini ongoing proses kita terus minta mereka,” katanya.

Diketahui saat ini salah satu platform digital besar yang beroperasi di Indonesia namun belum memiliki kantor perwakilan di Tanah Air yaitu media sosial X milik Elon Musk. Beberapa platform digital lain yang belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia, antara lain Discord, Snapchat, dan Telegram.

Pada awal Maret 2026, Meutya melakukan sidak ke kantor perwakilan Meta. Hal ini dilakukan karena rendahnya performa platform milik Mark Zuckerberg itu dalam membendung penyebaran konten negatif, mulai dari judi online hingga disinformasi.

Berdasarkan data pemantauan pemerintah, tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti temuan konten ilegal di Indonesia hanya mencapai 28,47%. Angka itu menempatkan Meta sebagai salah satu platform dengan tingkat kepatuhan terendah dibandingkan media sosial lain yang beroperasi di Tanah Air.

Rendahnya angka kepatuhan tersebut menjadi sorotan tajam mengingat Indonesia adalah pasar strategis bagi Meta. Saat ini, pengguna Facebook dan WhatsApp di Indonesia diperkirakan masing-masing mencapai 112 juta orang.

"Konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) ini mengancam nyawa masyarakat Indonesia, tapi Meta bisa dengan santai membiarkan," ujar Meutya dalam keterangannya, dikutip Rabu (4/3).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal mewajibkan platform digital asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya terus mendorong platform digital asing untuk mematuhi aturan, termasuk dengan memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Dia mengakui hingga saat ini belum ada aturan baku yang mewajibkan platform digital membuka kantor perwakilan khusus di dalam negeri.

“Namun sedang kami pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan keberadaan kantor perwakilan diperlukan, terutama ketika ada persoalan yang membutuhkan perhatian cepat dari pemerintah. Dia juga mengakui pengawasan ruang digital masih menghadapi tantangan, termasuk dalam meminta laporan transparansi dari perusahaan platform digital.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan tersebut terkadang bersedia memberikan informasi, tetapi dalam beberapa kesempatan belum dapat memenuhi permintaan dengan berbagai alasan.

Dia mengatakan Komdigi juga meminta transparansi terkait manajemen risiko dan sumber daya pengawasan yang dimiliki platform digital. Menurutnya, saat Komdigi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta beberapa waktu lalu, perusahaan itu belum dapat menjelaskan jumlah tenaga yang direkrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di platform mereka.

“Tentu mengatensi konten-konten, video online seperti hoaks, misinformasi dan lain-lain jadi ini on going process kita terus minta mereka,” katanya.

Sebelumnya, pada 4 Maret 2026, Komdigi melakukan sidak ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan. Kala itu, Meutya menjelaskan masih terdapat sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi Meta, termasuk dalam pemberantasan disinformasi di platformnya seperti Facebook dan Instagram. Dia menyebut tingkat kepatuhan Meta masih berada di bawah 30%.

Dia menegaskan disinformasi bukan hanya persoalan di Indonesia, melainkan juga isu global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lanjutnya, telah menyebut disinformasi sebagai salah satu ancaman terbesar atau krisis global utama saat ini. Karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam.

“Kami hari ini berbicara tadi dengan pihak META, untuk meminta beberapa hal, pertama tentang keterbukaan algoritma dan keterbukaan moderasi konten, kemudian untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melaporkan, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kami minta dilakukan pengawasan,” kata Meutya.

Meutya menyebut jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 230 juta. Dia berharap banyak pihak turut berperan dalam mengawasi ruang digital agar tetap aman dan melindungi kepentingan publik.

Namun, menurutnya, Meta belum dapat menjawab secara pasti jumlah pihak yang melakukan pengawasan terhadap konten disinformasi di platformnya. Dia memaparkan disinformasi yang beredar mencakup berbagai isu. Pertama, disinformasi kesehatan yang dinilai paling tinggi.

Meutya mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari dokter dan tenaga kesehatan terkait misinformasi yang berdampak pada hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat. Kedua, disinformasi terkait kejahatan digital, termasuk scamming dan penipuan digital, yang juga menjadi salah satu laporan terbanyak.

“Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak,” katanya.

Ketiga, disinformasi terkait pemerintahan dan pembangunan. Dia menegaskan hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pertentangan antara pemerintah dan rakyat, melainkan disinformasi yang berpotensi mengadu domba, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antarkelompok masyarakat, sehingga memicu polarisasi dan kebencian.

“Dan pemerintah tentu-tentu boleh diam dan harus menindak lanjut ini,” katanya.

Adapun platform media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter, hingga kini belum memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. Selain itu, sejumlah platform digital asing lain yang belum memiliki perwakilan atau badan hukum tetap di Indonesia antara lain OpenAI, Duolingo, dan Dropbox.

Sementara itu, Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia sebelumnya juga belum memiliki perwakilan di Indonesia, tetapi telah berkomitmen menyelesaikan pendaftaran legalitasnya.

JAKARTA - Perusahaan perdagangan minyak milik negara Vietnam, Petrovietnam Oil Corporation (PVOIL), meminta Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengizinkan kapal tanker pengangkut minyak mentah Irak melintasi blokade di kawasan Teluk Timur Tengah. Permintaan itu disampaikan menyusul menipisnya stok bahan baku di Kilang Nghi Son Refinery (NSRP) yang menjadi salah satu pemasok utama bahan bakar Vietnam.

"Muatan ini sangat penting bagi Kilang Nghi Son (NSRP), bagi Republik Sosialis Vietnam, dan bagi rakyat Vietnam," ujar Wakil Presiden PVOIL, Hoang Dinh Tung, dalam surat tertanggal 12 Mei yang ditujukan kepada otoritas militer dan diplomatik AS.

Menurut laporan Reuters, kapal supertanker berbendera Malta, Agio Fanourios I, membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah Basra asal Irak yang dijual perusahaan minyak negara Irak, SOMO. Kapal tersebut tercatat keluar dari Selat Hormuz pada 10 Mei sebelum berbalik arah di Teluk Oman sehari kemudian berdasarkan data pelacakan MarineTraffic.

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan pengalihan kapal dilakukan dalam rangka penegakan blokade terhadap Iran. Namun, pihak militer AS belum memberikan kepastian apakah kapal tersebut akan diizinkan melanjutkan perjalanan menuju Vietnam.

Dalam suratnya, PVOIL menegaskan muatan tanker tersebut bukan berasal dari Iran, melainkan minyak mentah Irak yang telah dimuat pada 10-14 April. Perusahaan memperingatkan keterlambatan pasokan berpotensi menghentikan operasional Kilang Nghi Son yang memasok kebutuhan energi domestik Vietnam.

PVOIL menyebut stok bahan baku kilang saat ini berada pada level kritis. Jika pengiriman terus tertunda, kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan gangguan terhadap jutaan konsumen, sektor industri, layanan publik, hingga aktivitas bisnis di Vietnam.

Penutupan Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran telah memicu gangguan besar terhadap rantai pasok energi global. Jalur strategis tersebut selama ini dilalui sekitar 20 persen pasokan energi dunia dan kini menyebabkan ratusan kapal tanker tertahan di kawasan Teluk.

Krisis tersebut turut meningkatkan kekhawatiran terhadap ketahanan energi negara-negara Asia yang sangat bergantung pada impor minyak Timur Tengah. Gangguan distribusi minyak global juga mendorong kenaikan biaya energi dan memperbesar risiko tekanan inflasi di kawasan.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat keandalan pasokan gas bumi ke kilang pengolahan minyak agar mampu menghasilkan produk energi yang berkualitas bagi masyarakat.

Direktur Niaga Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya bersama Indo Sino Oil and Gas (ISOG) menandatangani perjanjian jual beli gas bumi (PJBG) dari sumber Lapangan Karamba, Wilayah Kerja (WK) Wain.

"Momentum ini membuktikan kolaborasi antara hulu dan hilir merupakan keniscayaan yang harus dibangun bersama. Untuk menghasilkan produk BBM rendah sulfur (low sulfur), dibutuhkan dukungan pasokan gas yang andal," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, lanjut Erwin, pihaknya berharap kilang-kilang Pertamina semakin kuat dan mampu menghasilkan produk energi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Penandatanganan PJBG, yang dilakukan Erwin Suryadi dan Direktur dan General Manager ISOG Tang Zhongfu di Jakarta, Senin (11/5) tersebut, akan mendukung operasional Refinery Unit V serta Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Melalui kerja sama ini, gas bumi dari Lapangan Karamba disalurkan hingga 2037, yang direncanakan dimulai pada 28 Mei 2026.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melani menyampaikan sinergi pelaku usaha hulu migas dan Pertamina Patra Niaga sebagai penyerap produksi gas, penting untuk mendukung optimalisasi produksi gas nasional.

"Kami berharap Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga dapat menyerap hasil produksi gas secara optimal, termasuk dari WK Wain, sehingga dapat mendukung target lifting dan penerimaan negara pada 2026," katanya.

Pertamina Patra Niaga dan Indo Sino Oil and Gas juga membuka peluang pengembangan kerja sama lanjutan untuk pemanfaatan potensi gas Lapangan Mentawir untuk Refinery Unit V dan RDMP Balikpapan.

"Melalui langkah ini, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui pengelolaan pasokan energi yang terintegrasi dan berkelanjutan," sebut Erwin Suryadi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026