Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

"Seminar nasional ini merupakan momentum yang sangat bermakna, sebagai wujud nyata dari sinergi antara dunia akademik dan pengambil kebijakan dalam upaya bersama merumuskan jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar bangsa, yaitu bagaimana Indonesia keluar dari jebakan kemiskinan struktural dan benar-benar menuju kemakmuran yang inklusif," kata Staf Ahli Menko PM Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Sugeng Bahagijo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya dalam seminar nasional bertema "Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Middle Income Trap di Indonesia" di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat.

Sugeng menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan merupakan capaian yang patut diapresiasi karena menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Namun demikian ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka semata.

"Yang menentukan masa depan adalah strukturnya. Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan," katanya.

Ia menjelaskan Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural berupa masih dominannya lapangan kerja bernilai tambah rendah, penurunan upah riil pekerja, hingga ketimpangan pembangunan antar-wilayah.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Sugeng menyebut sejak 2023 Indonesia telah masuk dalam kategori Upper Middle Income Country menurut Bank Dunia.

Namun posisi tersebut, lanjutnya, dinilai masih rentan terhadap risiko middle income trap apabila transformasi struktural tidak dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat inovasi, investasi produktif, kualitas modal manusia, serta digitalisasi yang inklusif agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah terus mendorong berbagai program prioritas untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian Sugeng menegaskan bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada bantuan sosial semata.

"Kita tidak hanya ingin masyarakat menerima bantuan, kita ingin masyarakat menjadi pelaku aktif dalam transformasi ekonomi nasional. Inilah yang membedakan program sosial jangka pendek dengan investasi pemberdayaan yang mengubah nasib masyarakat secara berkelanjutan," kata Sugeng Bahagijo.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer kembali menyinggung kriminalisasi terhadap Menkeu RI, Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan kemungkinan menjadi korban kriminalisasi.

Dia meyakini respons Purbaya saat diperingatkan bakal di-noel-kan semakin membuktikan bahwa kriminalisasi terhadap bendahara negara itu semakin dekat.

"Artinya, semakin terbukti informasi A1 saya tinggal sejengkal lagi pak Purbaya, apalagi kemarin KPK bilang saya angkat topi ke pak Purbaya," ujar Noel di PN Tipikor, Senin (9/2/2026).

Dia pun kembali memperingatkan Purbaya agar bisa berhati-hati saat mengeluarkan kebijakan yang bisa mengganggu sosok elit di Indonesia.

"Hati-hati pak Purbaya, beliau punya kebijakan begitu bagus tapi banyak elit akan terganggu Karena banyak pemain-pemain liar di republik ini dengan kebijakan pak Purbaya mereda sangat terganggu," pungkasnya.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai peringatan dari Noel. Dia mengaku tidak gentar dengan ancaman penjebakan atau serangan balik dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kebijakannya.

Dia justru menyinggung posisinya dengan Noel yang kini berstatus terdakwa kasus korupsi. Menurut Purbaya, celah kriminalisasi itu terbuka lebar apabila seorang pejabat menerima suap atau gratifikasi.

“Biar saja, yang penting gue enggak terima duit. Pak Noel kan terima. Kayaknya terima ya? Terima kan dia? Ya terima, kan gue enggak terima duit,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi aset crypto yang resmi terdaftar di Indonesia, mengingatkan masyarakat tentang ancaman siber lewat mengunduh dan install file Android Package Kit (APK) di luar penyedia resmi Google Play.

Head of Product Marketing PINTU, Iskandar Mohammad meminta agar pengguna Android yang ingin berinvestasi dan trading aset crypto untuk memastikan mengunduh aplikasi resmi PINTU hanya di Google Play.

"Keamanan akun dan aset pengguna PINTU menjadi prioritas utama kami. Maka dari itu, penting bagi kami untuk mengingatkan tentang bahaya yang mengintai dari pemasangan aplikasi Android (APK) tidak resmi yang banyak beredar di internet," kata Iskandar.

Sejalan dengan teknologi, modus penipuan siber pun mengalami perkembangan. Data Kaspersky pada 2025 menunjukkan ancaman terhadap pengguna Android pada kuartal III-2025 naik hingga 38 persen, dibandingkan kuartal sebelumnya.

Peningkatan ancaman ini salah satunya disebabkan oleh praktik pemasangan file APK yang menggunakan sideloading atau aplikasi pihak ketiga, dan tidak mengunduh di platform resmi Google Play.

"Modus kejahatan siber berbasis file APK ini punya dampak negatif yang serius seperti, akses ilegal kepada data pribadi karena di dalam APK ini disematkan malware yang telah dirancang beroperasi secara tidak sah untuk mencuri data-data penting pengguna hingga aset dalam aplikasi layanan keuangan yang dimiliki. Untuk itu, guna meminimalisir dan menghindari kejahatan siber, masyarakat bisa mengunduh aplikasi PINTU di Google Play," papar Iskandar.

Adapun pengguna Android dapat langsung menggunakan aplikasi PINTU yang tersedia di Google Play. Setelah aplikasi terpasang, pengguna dapat memulai investasi dengan menyelesaikan proses Know Your Customer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.

Iskandar menambahkan, guna menghindari jebakan kejahatan siber lainnya, pengguna Android dapat mengaktifkan fitur bawaan Play Protect untuk memindai dan mendeteksi aplikasi berbahaya.

"Selain itu, selalu perbarui aplikasi PINTU ke versi terbaru untuk meningkatkan perlindungan, dan pastikan mengubah password secara berkala, serta mengaktifkan two-factor authentication (2FA) untuk meningkatkan keamanan berlapis," pungkas Iskandar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai peringatan dari eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang menyebut dirinya bakal menjadi target kriminalisasi.

Purbaya mengaku tidak gentar dengan ancaman penjebakan atau serangan balik dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kebijakannya.

Dia justru menyinggung posisinya dengan Noel yang kini berstatus terdakwa kasus korupsi. Menurut Purbaya, celah kriminalisasi itu terbuka lebar apabila seorang pejabat menerima suap atau gratifikasi.

“Biar saja, yang penting gue enggak terima duit. Pak Noel kan terima. Kayaknya terima ya? Terima kan dia? Ya terima, kan gue enggak terima duit,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menyatakan bahwa gaji yang diterimanya sebagai bendahara negara sudah cukup besar, sehingga menutup celah godaan untuk bermain mata. Dia mengaku bahwa integritas adalah modal utama untuk melakukan reformasi birokrasi, termasuk memecat bawahan yang tidak beres.

Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves tersebut tidak akan mungkin berani 'bersih-bersih' internal Kementerian Keuangan apabila menerima suap seperti Noel.

“Begitu saya terima uang, posisi saya akan amat riskan. Saya enggak bisa gerak ke sana ke sini, pecat orang enggak bisa. Orang akan laporkan bahwa saya terima uang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Purbaya menilai peluang dirinya mengalami nasib serupa Noel sangat kecil selama dia tetap lurus. Kendati demikian, dia tidak menampik kemungkinan adanya upaya penjebakan ekstrem, seperti menaruh uang secara diam-diam di kendaraannya.

“Mungkin kalau ada yang menjebak, taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian. Tapi kan harus ada latar belakang kasusnya seperti apa. Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke Presiden. Yang lain saya enggak peduli,” tegas Purbaya.

Terkait dugaan bahwa ancaman ini muncul akibat reformasi pajak dan bea cukai yang tengah digencarkannya, Purbaya memastikan agenda bersih-bersih di Kementerian Keuangan akan terus berjalan.

Sebelumnya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Noel mengklaim memiliki informasi A1 bahwa Menkeu Purbaya akan “di-Noel-kan” atau dikriminalisasi karena mengganggu “pesta para bandit”.

"Mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu," kata Noel, Senin (26/1/2026)..

Sebagai informasi, Noel dan komplotannya didakwa menerima uang Rp6,5 miliar dalam kasus pemerasan terkait sertifikat dan lisensi K3. Noel juga diduga menerima aliran dana Rp3,3 miliar serta satu unit motor Ducati Scrambler.

Jakarta: Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang praktis, layanan pinjaman daring (pindar) kerap menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Proses digital yang mudah serta pencairan dana yang relatif singkat membuat pinjaman daring cepat cair semakin diminati, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Meski demikian, masyarakat tetap perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada bunga tinggi dan biaya tersembunyi.

Memilih pinjaman daring aman yang legal, memiliki pinjaman bunga rendah, serta transparan sejak awal menjadi hal yang sangat penting. Pinjaman dari legal yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwajibkan menyampaikan informasi biaya secara jelas dan tidak menimbulkan jebakan biaya lain di kemudian hari.

Oleh karena itu, memahami cara memilih pinjaman daring aman dan mengikuti tips pinjaman daring yang tepat menjadi langkah awal agar pinjaman dana tunai benar-benar membantu kondisi keuangan, bukan justru menambah beban.

Menjawab kebutuhan tersebut, SPinjam menghadirkan kampanye khusus untuk pengajuan pinjaman pertama berjudul “Jelas Tanpa Jebakan” yang berlangsung pada 12 Januari hingga 12 Februari 2026.

Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat menggunakan layanan pinjaman daring secara lebih bijak, dengan menekankan aspek legalitas, transparansi biaya, serta kemudahan proses dengan penawaran-penawaran menarik untuk pengajuan pinjaman pertama.

SPinjam adalah layanan pinjaman daring oleh PT Lentera Dana Nusantara yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Kampanye “Jelas Tanpa Jebakan”, SPinjam menawarkan promo spesial untuk pengajuan pinjaman pertama berupa: bunga harian tetap 0,06% serta gratis biaya admin.

Promo SPinjam “Jelas Tanpa Jebakan” dihadirkan untuk memberikan kepastian kepada pengguna sejak awal, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait biaya tambahan yang sering menjadi keluhan pada pinjaman daring ilegal.

Skema bunga harian tetap 0,06% untuk pinjaman pertama memungkinkan pengguna mengetahui estimasi cicilan sejak awal tanpa risiko kenaikan mendadak. Sementara itu, promo gratis biaya admin untuk pinjaman pertama membuat dana yang diterima sesuai dengan nominal persetujuan. Melalui skema ini, SPinjam menegaskan komitmennya menghadirkan pinjaman daring yang jelas, transparan, dan tanpa biaya tersembunyi.

Gunakan SPinjam “Jelas Tanpa Jebakan”, Aktivasinya Mudah dan Cepat

Sebagai salah satu platform pinjaman dana tunai, Anda dapat menikmati aktivasi yang mudah dan cepat dengan SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan". Aktivasi SPinjam dapat dilakukan langsung melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee. Aktivasi dan pengajuan pinjaman bisa dilakukan langsung melalui smartphone tanpa perlu datang ke kantor atau mengurus dokumen rumit. Berikut langkah aktivasi SPinjam:

1. Buka halaman SPinjam melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee
2. Klik Aktivasi Gratis
3. Pilih Kirim untuk menerima kode verifikasi (OTP) dan masukkan kode verifikasi OTP
4. Lengkapi data diri, KTP aktif, serta verifikasi wajah.

Setelah pengajuan aktivasi dilakukan, pihak PT Lentera Dana Nusantara akan meninjau permohonan dan Anda bisa mendapatkan pinjaman dana tunai yang bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak. Ingat, selalu ajukan pinjaman sesuai kemampuan finansial dan bayar tagihan tepat waktu. SPinjam, Jelas Tanpa Jebakan!

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kampanye SPinjam “Jelas Tanpa Jebakan’, pengguna dapat menonton video iklan terbaru di Youtube SPinjam Indonesia.

(ANN)

Layanan pinjaman daring (pindar) saat ini telah menjadi pilihan guna memenuhi kebutuhan yang mendesak, dengan kemudahan proses digital dan pencairan dana yang relatif singkat. Namun, masyarakat tetap perlu berhati-hati terhadap jebakan bunga tinggi dan biaya tersembunyi.

Triknya, pilih pinjaman daring aman yang legal, memiliki pinjaman bunga rendah, serta transparan sejak awal. Tak kalah penting, yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mewajibkan informasi biaya untuk disampaikan secara jelas, serta tidak menimbulkan jebakan biaya lain di kemudian hari.

Menjawab kebutuhan tersebut, SPinjam menghadirkan kampanye khusus untuk pengajuan pinjaman pertama bertajuk "Jelas Tanpa Jebakan" yang berlangsung pada 12 Januari hingga 12 Februari 2026.

Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat menggunakan layanan pinjaman daring secara lebih bijak, dengan menekankan aspek legalitas, transparansi biaya, serta kemudahan proses dengan berbagai penawaran menarik untuk pengajuan pinjaman pertama.

SPinjam adalah layanan pinjaman daring oleh PT Lentera Dana Nusantara yang berizin dan diawasi OJK. Melalui Kampanye "Jelas Tanpa Jebakan", SPinjam menawarkan promo spesial untuk pengajuan pinjaman pertama berupa bunga harian tetap 0,06 persen, serta gratis biaya admin.

Promo SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan" memberikan kepastian kepada pengguna sejak awal, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait biaya tambahan yang pada pinjaman daring ilegal.

Skema bunga harian tetap 0,06 persen untuk pinjaman pertama, memungkinkan pengguna mengetahui estimasi cicilan sejak awal tanpa risiko kenaikan mendadak. Sementara itu, promo gratis biaya admin untuk pinjaman pertama membuat dana yang diterima sesuai dengan nominal persetujuan.

Melalui skema ini, SPinjam menegaskan komitmen menghadirkan pinjaman daring yang jelas, transparan, dan tanpa biaya tersembunyi.

Aktivasi Mudah dan Cepat di SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan"

Sebagai salah satu platform pinjaman dana tunai, pengguna dapat menikmati aktivasi yang mudah dan cepat pada SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan". UTM

Aktivasi SPinjam dapat dilakukan langsung melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee. Aktivasi dan pengajuan pinjaman bisa dilakukan langsung melalui ponsel tanpa perlu datang ke kantor atau mengurus dokumen rumit.

Berikut langkah aktivasi SPinjam:

Setelah pengajuan aktivasi dilakukan, pihak PT Lentera Dana Nusantara akan meninjau permohonan dan penguna bisa mendapatkan pinjaman dana tunai untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan mendesak. Jangan lupa untuk selalu mengajukan pinjaman sesuai kemampuan finansial, dan bayar tagihan secara tepat waktu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang praktis, layanan pinjaman daring (pindar) kerap menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Proses digital yang mudah serta pencairan dana yang relatif singkat membuat pinjaman daring cepat cair semakin diminati, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Meski demikian, masyarakat tetap perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada bunga tinggi dan biaya tersembunyi.

Memilih pinjaman daring aman yang legal, memiliki pinjaman bunga rendah, serta transparan sejak awal menjadi hal yang sangat penting. Pinjaman dari legal yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwajibkan menyampaikan informasi biaya secara jelas dan tidak menimbulkan jebakan biaya lain di kemudian hari.

Oleh karena itu, memahami cara memilih pinjaman daring aman dan mengikuti tips pinjaman daring yang tepat menjadi langkah awal agar pinjaman dana tunai benar-benar membantu kondisi keuangan, bukan justru menambah beban.

Menjawab kebutuhan tersebut, SPinjam menghadirkan kampanye khusus untuk pengajuan pinjaman pertama berjudul 'Jelas Tanpa Jebakan' yang berlangsung 12 Januari hingga 12 Februari 2026. Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat menggunakan layanan pinjaman daring secara lebih bijak, dengan menekankan aspek legalitas, transparansi biaya, serta kemudahan proses dengan penawaran-penawaran menarik untuk pengajuan pinjaman pertama.

SPinjam adalah layanan pinjaman daring oleh PT Lentera Dana Nusantara yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Kampanye “Jelas Tanpa Jebakan”, SPinjam menawarkan promo spesial untuk pengajuan pinjaman pertama berupa: bunga harian tetap 0,06% serta gratis biaya admin. Promo SPinjam “Jelas Tanpa Jebakan” dihadirkan untuk memberikan kepastian kepada pengguna sejak awal, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait biaya tambahan yang sering menjadi keluhan pada pinjaman daring ilegal.

Skema bunga harian tetap 0,06% untuk pinjaman pertama memungkinkan pengguna mengetahui estimasi cicilan sejak awal tanpa risiko kenaikan mendadak. Sementara itu, promo gratis biaya admin untuk pinjaman pertama membuat dana yang diterima sesuai dengan nominal persetujuan. Melalui skema ini, SPinjam menegaskan komitmennya menghadirkan pinjaman daring yang jelas, transparan, dan tanpa biaya tersembunyi.

Gunakan SPinjam “Jelas Tanpa Jebakan”, Aktivasinya Mudah dan Cepat

Sebagai salah satu platform pinjaman dana tunai, Anda dapat menikmati aktivasi yang mudah dan cepat dengan SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan". Aktivasi SPinjam dapat dilakukan langsung melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee. Aktivasi dan pengajuan pinjaman bisa dilakukan langsung melalui smartphone tanpa perlu datang ke kantor atau mengurus dokumen rumit.

Berikut langkah aktivasi SPinjam:

1. Buka halaman SPinjam melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee

2. Klik Aktivasi Gratis

3. Pilih Kirim untuk menerima kode verifikasi (OTP) dan masukkan kode verifikasi OTP

4. Lengkapi data diri, KTP aktif, serta verifikasi wajah.

Setelah pengajuan aktivasi dilakukan, pihak PT Lentera Dana Nusantara akan meninjau permohonan dan Anda bisa mendapatkan pinjaman dana tunai yang bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak. Ingat, selalu ajukan pinjaman sesuai kemampuan finansial dan bayar tagihan tepat waktu. SPinjam, Jelas Tanpa Jebakan!

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menekankan pentingnya penguatan tata kelola investasi dan hilirisasi nasional sebagai prasyarat utama agar Indonesia terbebas dari jebakan kelas pendapatan menengah (middle income trap).

Dalam pemaparan Laporan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI Tahun 2025 di Jakarta, Rabu, anggota Ombudsman RI Hery Susanto menilai peluang Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi besar masih terbuka lebar.

"Namun, tanpa perbaikan mendasar pada aspek tata kelola, kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan kebijakan, transformasi ekonomi berisiko berjalan timpang," kata Hery dalam acara tersebut, yang dipantau secara daring.

Berdasarkan proyeksi, kata dia, Indonesia diperkirakan baru keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada rentang 2036 hingga 2038.

Ia berpendapat rentang waktu tersebut berpotensi semakin mundur apabila pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan tata kelola investasi dan hilirisasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun kajian sistemik bertajuk Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap disusun menggunakan metode kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi grup terarah (FGD), tinjauan lapangan, penelusuran dan analisis regulasi, serta dokumentasi kegiatan.

Data dihimpun dari seluruh pemangku kepentingan dengan mengedepankan pendekatan koordinasi eptahelix, yakni kolaborasi antara Ombudsman, pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, serta pers, guna memastikan kajian bersifat komprehensif dan objektif.

Kajian Ombudsman RI mencatat Indonesia saat ini masih berada pada kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper middle income country) dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita sekitar 4.800 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5.100 dolar AS pada periode 2023-2024, di mana masih cukup jauh dari ambang negara berpendapatan tinggi.

Ombudsman RI juga menemukan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas tata kelola di sejumlah daerah. Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi hingga 35,26 persen, namun nilai kepatuhan pelayanan publik relatif lebih rendah.

Sebaliknya, Kepulauan Riau menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pelayanan publik.

Dari sisi lingkungan, aktivitas hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara berdampak pada peningkatan polusi udara, antara lain karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan nitrogen dioksida (NO2), yang memerlukan pengawasan berkelanjutan.

Kajian juga mencatat dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada industri nikel, sementara kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih terbatas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya berdampak optimal pada penyerapan tenaga kerja lokal.

Berdasarkan temuan kajian, Ombudsman RI menyampaikan lima saran strategis kepada pemerintah pusat dan daerah, yakni penguatan koordinasi lintas sektor dan kesinambungan kebijakan, pemerataan investasi dan infrastruktur pendukung, dukungan afirmatif bagi investor dalam negeri, pengawasan lingkungan yang lebih ketat, serta kebijakan investasi dan hilirisasi yang inklusif melalui peningkatan SDM lokal dan serapan tenaga kerja.

Ombudsman RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kualitas pelayanan publik, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian global.

"Risiko ketidakpastian masih membayangi, termasuk pengaruh dinamika geopolitik global. Namun demikian, Pemerintah juga terus melakukan antisipasi terhadap berbagai risiko tersebut," ujar Susiwijono.

Ia menyampaikan terdapat sinyal optimisme pada tahun 2025, tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Dari berbagai indikator, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas 5 persen.

Susiwijono juga menyatakan dukungan instansinya terhadap kajian yang dilakukan Ombudsman RI. Menurutnya, kajian tersebut penting sebagai bahan masukan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional ke depan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pemerintah tengah membahas penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ( Whoosh ) secara teknis antar Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, pembahasan dilakukan untuk mencari solusi terbaik, termasuk bersama Danantara.

“Kita sedang bahas, nanti tentu akan secara teknis antar kementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara,” ujar Menko Airlangga saat ditemui di kantornya, Rabu (5/11/2025).

Ketika ditanya apakah penyelesaian utangWhoosh akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), Airlangga menegaskan bahwa mekanismenya akan mengikuti skema korporasi. “Ya, kalau korporasi kan banyak cara,” ujarnya singkat.

Soal Utang Whoosh, Prabowo: Saya Akan Tanggung Jawab

Dengan demikian, pemerintah masih mengkaji opsi penyelesaian tanpa terburu-buru menggunakan dana APBN, dengan mempertimbangkan keberlanjutan finansial proyek strategis nasional tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), termasuk terkait kewajiban keuangan yang menyertainya.

“Pemerintah bertanggung jawab karena ini proyek strategis nasional. Kita akan cari solusi terbaik yang tidak memberatkan negara, tapi juga memastikan proyek ini terus berjalan dan memberi manfaat ekonomi,” kata Presiden Prabowo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu proyek infrastruktur unggulan yang diharapkan dapat mendorong konektivitas antarwilayah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan agar proyek tersebut dapat tetap beroperasi secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

JAKARTA - CEO BPI Danantara , Rosan Roeslani menyampaikan progres terkini terkait negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dengan China. Sejauh ini Rosan bilang negosiasi masih berjalan dan belum ada keputusan.

“Belum, masih berjalan,” kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Rosan menjelaskan, proses negosiasi dilakukan oleh tim lintas kementerian dan lembaga. Termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Danantara.

Soal Utang Whoosh, Prabowo: Saya Akan Tanggung Jawab

“Ini arahan dan juga kerja sama dari kita semua dibutuhkan dan arahan presiden memang kehadiran pemerintah untuk kepentingan transportasi, memang tidak hanya dilihat dari segi untung rugi saja, tapi dampaknya pada masyarakat dan melihat pada undang-undang yang ada memang jadi tugas pemerintah,” ujar dia.

Rosan menambahkan, kehadiran pemerintah dalam proyek transportasi publik seperti Whoosh merupakan bagian dari tanggung jawab. Pemerintah juga memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas.

“Memang kereta apa adalah transportasi umum untuk kepentingan masyarakat luas dan oleh sebab itu kehadiran pemerintah memang akan ada dan hadir dalam program transportasi termasuk Whoosh,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab menyelesaikan polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Hal itu ditegaskan Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kepala Negara menyatakan sudah mempelajari polemik Whoosh. Untuk itu, Prabowo meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut.

"Tidak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan, sudah menghitung dan tidak ada masalah dengan kereta cepat Whoosh. "Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," katanya.

Geger Utang Whoosh Rp116 Triliun, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir

Dia menjelaskan, kereta cepat seperti Whoosh merupakan transportasi umum yang diterapkan di berbagai negara. Dalam pelayanan transportasi umum jangan menghitung untung dan rugi, tetapi manfaatnya bagi rakyat.

"Di seluruh dunia begitu ini namanya public service obligation (PSO). Tadi disampaikan menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara," ungkapnya.

JAKARTA - Penyelesaian beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh belum menemukan titik terang. Pemerintah dinilai perlu mencari solusi jangka panjang agar proyek strategis nasional ini bisa beroperasi lebih efisien dan berkelanjutan secara finansial.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai salah satu langkah strategis yang bisa ditempuh pemerintah adalah membentuk BUMN Infrastruktur Kereta Api. Pembentukan entitas baru ini, kata Toto, sudah memiliki dasar hukum kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Dalam jangka panjang, bisa dibentuk BUMN Infrastruktur Kereta Api sesuai amanat UU Perkeretaapian. Dengan begitu, beban infrastruktur yang selama ini ditanggung KAI bisa dipindahkan ke entitas baru tersebut," ujar Toto saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).

Menurut Toto, skema ini akan membuat kinerja keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi lebih sehat. Selama ini, KAI menanggung sebagian besar biaya pengelolaan infrastruktur perkeretaapian, termasuk porsi kepemilikan di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang membangun dan mengoperasikan proyek Whoosh.

Ia menilai, pembentukan BUMN khusus infrastruktur akan memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel bagi KAI untuk fokus pada aspek operasional dan layanan transportasi. Sedangkan BUMN baru tersebut dapat fokus pada pembiayaan, pengelolaan aset, serta kerja sama investasi jangka panjang. "Danantara atau pemerintah bisa suntik dana untuk modal BUMN Infra KA," tambahnya.

Selain membentuk entitas baru, Toto menekankan pentingnya meningkatkan kinerja KCIC agar proyek Whoosh bisa lebih cepat menuju titik impas (break even point). Ia menyebut, pendapatan dari sektor penumpang masih bisa dioptimalkan seiring peningkatan okupansi dan frekuensi perjalanan.

Namun, ia juga menyoroti potensi besar dari pendapatan non-penumpang, seperti pengembangan kawasan transit (transit oriented development/TOD), pemanfaatan lahan komersial, dan kerjasama pengelolaan properti di sekitar stasiun-stasiun utama seperti Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

"Revenue dari non-penumpang harus menjadi tumpuan utama. Utilisasi aset properti dan pengembangan kawasan sekitar jalur kereta cepat bisa menjadi sumber pemasukan baru," tutur Toto.

Lebih lanjut, setelah kinerja operasional Whoosh semakin stabil, Toto menyarankan pemerintah mempertimbangkan opsi recycling aset melalui DMI (Dana Mitra Infrastruktur) atau INA (Indonesia Investment Authority). Skema ini memungkinkan investor baru masuk untuk mengambil alih sebagian porsi kepemilikan konsorsium BUMN di KCIC.

"Setelah operasi Whoosh membaik, recycling aset lewat DMI atau INA bisa menjadi salah satu way out. Dengan cara ini, bisa dicari investor baru untuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sehingga porsi konsorsium BUMN di KCIC berkurang dan risiko keuangan menurun," kata Toto.

Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung sepanjang 142 kilometer ini diresmikan pada Oktober 2023 lalu dan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Meski dioperasikan secara komersial, proyek ini masih menghadapi tantangan pembiayaan akibat tingginya biaya konstruksi dan perubahan skema pinjaman sejak tahap awal.

Sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk restrukturisasi pinjaman hingga penguatan modal konsorsium. Toto berharap, dengan langkah restrukturisasi yang tepat dan dukungan kebijakan kelembagaan yang kuat, proyek kereta cepat ini bisa menjadi model pengelolaan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan di masa depan.

JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menegaskan, bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh harus dilakukan secara mandiri tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Huda, penggunaan dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut dapat menciptakan preseden buruk bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Ia khawatir langkah tersebut akan membuat BUMN kehilangan disiplin bisnis dan bergantung pada dana pemerintah.

"BUMN akan membuat proyek yang secara bisnis tidak akan untung karena sudah tahu ada APBN yang bisa diandalkan. Selain itu, beban APBN pun sudah sangat berat dengan belanja pemerintah yang jumbo seperti program MBG, Koperasi Merah Putih, hingga 3 juta rumah," kata Huda dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (19/10/2025).

Lebih lanjut, Huda menilai keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh sudah tepat. Ia menekankan bahwa proyek strategis seperti KCJB harus dikelola secara profesional dan berorientasi pada kemandirian finansial.

“Mereka harus berupaya agar mendapatkan untung sehingga bisa membayar utang, walaupun butuh waktu lama untuk mencapai titik impas (break even point/BEP),” imbuhnya.

Huda menegaskan, dengan tidak melibatkan APBN dalam penyelesaian kewajiban proyek, pemerintah turut menjaga disiplin fiskal dan mendorong efisiensi pengelolaan proyek BUMN di masa mendatang.