Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Roy Suryo Notodiprojo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Hasiholan mengenai pemohonan pengujian sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 50/PUU-XXIV/2026 ini digelar pada Senin (16/3/2026), dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama dengan hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.

Suhartoyo menjelaskan, petitum angka 2 sampai angka 6 dinilai tidak memiliki uraian pada bagian posita yang menyatakan alasan para Pemohon mengajukan pengujian untuk mengecualikan norma yang dimaksud bagi akademisi, peneliti, atau aktivis.

Sementara, katanya, terhadap subjek lain yang menjadi ruang lingkup dalam norma a quo tidak dikecualikan atau tetap diberlakukan sehingga menurutnya penafsiran yang dimohonkan pada petitum angka 2 hingga angka 6 secara spesifik dimohon hanya untuk kepentingan para Pemohon.

Dia menyampaikan, jika norma dimaksud dimaknai seperti dimohonkan, pemaknaannya akan berlaku secara umum atau erga omnes.

"Selain itu, tidak ada argumentasi persoalan konstitusionalitas atas norma yang diujikan yang menjelaskan norma tersebut bermasalah hanya terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis,” katanya dikutip dari laman resmi MK, Senin (16/3/2026).

MK juga menilai petitum angka 7 hingga 9 dinilai tidak lazim dan tidak dapat dipahami substantif, sehingga menimbulkan kesulitan bagi MK memahami isi petitum. Dalam petitum tersebut, Pemohon memohon agar norma tersebut dihubungkan dengan norma lainnya menggunakan kata juncto untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bahwa petitum demikian tidak lazim dan tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya, apakah hendak menguji kedua norma yang di-juncto tersebut. Jika demikian, seharusnya dirumuskan dalam petitum tersendiri seperti petitum angka 2 hingga angka 6 yang menyebut satu norma yang dimohonkan diuji dalam satu petitum. Maka, perumusan petitum angka 7 hingga angka 9 menimbulkan kesulitan bagi Mahkamah untuk memahami maksud sesungguhnya dari hal yang dimohonkan para Pemohon,” jelas Suhartoyo.

Atas pertimbangan tersebut, Suhartoyo menyatakan permohonan a quo tidak jelas atau kabur. Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohona a quo, namun karena permohonan a quo tidak jelas, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

Diketahui, Pemohon menguji Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1) KUHP; Pasal 433 ayat (1), dan Pasal 434 ayat (1) KUHP Baru. Kemudian, Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 35 UU ITE.

Dalam sidang perdana di MK pada Selasa (10/2/2026) Refly Harun selaku kuasa hukum para Pemohon menyatakan seluruh pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di antaranya terkait keberlakuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang sering digunakan untuk membungkam kritik, terutama terhadap pejabat maupun mantan pejabat.

Refly menganggap, kitik terhadap tindakan, perilaku, dan keputusan publik dari pejabat negara yang telah purnatugas dipandang sebagai ranah privat dan bukan ruang lingkup publik, sehingga dikenakan Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP yang kini digantikan Pasal 433 ayat (1) jo. Pasal 434 ayat (1) KUHP Baru.

Dia mencontohkan dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Menurutnya, pengusutan kasus ini sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam memastikan integritas dan kelayakan pemimpin negara tanpa terhalang dalih privasi.

Dia menilai penetapan sangkaan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 35 UU ITE telah melanggar hak konstitusional dalam mengusut keabsahan ijazah Jokowi.

Oleh sebab itu, para Pemohon dalam petitumnya antara lain memohon Mahkamah menyatakan Pasal 311 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “kecuali kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian (riset) terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purna tugas tidak dapat dipidana asal disampaikan dengan niat baik".

Layanan pinjaman daring (pindar) saat ini telah menjadi pilihan guna memenuhi kebutuhan yang mendesak, dengan kemudahan proses digital dan pencairan dana yang relatif singkat. Namun, masyarakat tetap perlu berhati-hati terhadap jebakan bunga tinggi dan biaya tersembunyi.

Triknya, pilih pinjaman daring aman yang legal, memiliki pinjaman bunga rendah, serta transparan sejak awal. Tak kalah penting, yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mewajibkan informasi biaya untuk disampaikan secara jelas, serta tidak menimbulkan jebakan biaya lain di kemudian hari.

Menjawab kebutuhan tersebut, SPinjam menghadirkan kampanye khusus untuk pengajuan pinjaman pertama bertajuk "Jelas Tanpa Jebakan" yang berlangsung pada 12 Januari hingga 12 Februari 2026.

Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat menggunakan layanan pinjaman daring secara lebih bijak, dengan menekankan aspek legalitas, transparansi biaya, serta kemudahan proses dengan berbagai penawaran menarik untuk pengajuan pinjaman pertama.

SPinjam adalah layanan pinjaman daring oleh PT Lentera Dana Nusantara yang berizin dan diawasi OJK. Melalui Kampanye "Jelas Tanpa Jebakan", SPinjam menawarkan promo spesial untuk pengajuan pinjaman pertama berupa bunga harian tetap 0,06 persen, serta gratis biaya admin.

Promo SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan" memberikan kepastian kepada pengguna sejak awal, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait biaya tambahan yang pada pinjaman daring ilegal.

Skema bunga harian tetap 0,06 persen untuk pinjaman pertama, memungkinkan pengguna mengetahui estimasi cicilan sejak awal tanpa risiko kenaikan mendadak. Sementara itu, promo gratis biaya admin untuk pinjaman pertama membuat dana yang diterima sesuai dengan nominal persetujuan.

Melalui skema ini, SPinjam menegaskan komitmen menghadirkan pinjaman daring yang jelas, transparan, dan tanpa biaya tersembunyi.

Aktivasi Mudah dan Cepat di SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan"

Sebagai salah satu platform pinjaman dana tunai, pengguna dapat menikmati aktivasi yang mudah dan cepat pada SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan". UTM

Aktivasi SPinjam dapat dilakukan langsung melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee. Aktivasi dan pengajuan pinjaman bisa dilakukan langsung melalui ponsel tanpa perlu datang ke kantor atau mengurus dokumen rumit.

Berikut langkah aktivasi SPinjam:

Setelah pengajuan aktivasi dilakukan, pihak PT Lentera Dana Nusantara akan meninjau permohonan dan penguna bisa mendapatkan pinjaman dana tunai untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan mendesak. Jangan lupa untuk selalu mengajukan pinjaman sesuai kemampuan finansial, dan bayar tagihan secara tepat waktu.

Bisnis.com, JAKARTA – Air memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan kulit. Namun, banyak orang yang masih menyepelekan kebutuhan cairan harian, padahal dampaknya bisa langsung terlihat pada penampilan kulit.

Beberapa ahli dermatologi mengingatkan bahwa kurang minum air dapat menyebabkan kulit kehilangan kelembapan, tampak kusam, dan mengalami tanda-tanda penuaan lebih cepat.

Dilansir dari The Times of India, berikut adalah dampak nyata dehidrasi pada kulit dan wajah Anda:

1. Kulit Menjadi Kering, Kasar, dan Mengelupas

Ini adalah efek yang paling jelas. Sama seperti organ lain, sel-sel kulit membutuhkan air untuk berfungsi optimal dan mempertahankan kelembapannya dari dalam. Saat tubuh kekurangan cairan, kulit tidak mendapatkan hidrasi yang cukup, membuatnya terasa kering, kencang, kasar saat disentuh, dan bahkan mudah mengelupas.

2. Wajah Tampak Kusam dan Kehilangan Cahayanya

Kulit yang terhidrasi dengan baik memiliki kemampuan regenerasi sel yang lebih baik dan aliran darah yang lancar, memberikan tampilan cerah alami atau glow. Sebaliknya, dehidrasi memperlambat proses pergantian sel kulit dan menghambat aliran darah ke permukaan kulit. Akibatnya, sel kulit mati menumpuk dan wajah terlihat kusam, lelah, dan kehilangan vitalitasnya.

3. Garis Halus dan Kerutan Lebih Jelas Terlihat

Air membantu menjaga kekenyalan dan volume kulit. Saat dehidrasi, sel-sel kulit kehilangan "isi"-nya dan mengerut, mirip seperti buah anggur yang mengering menjadi kismis. Kondisi ini membuat garis-garis halus dan kerutan yang sudah ada menjadi lebih jelas terlihat, membuat Anda tampak lebih tua.

4. Lingkaran Hitam di Bawah Mata Semakin Parah

Area kulit di bawah mata sangat tipis dan sensitif. Dehidrasi dapat membuat kulit di area ini tampak lebih cekung dan pembuluh darah di bawahnya menjadi lebih terlihat, sehingga memperparah penampilan lingkaran hitam atau mata panda.

5. Berpotensi Memperburuk Jerawat

Meskipun bukan penyebab langsung, dehidrasi dapat menciptakan kondisi yang mendukung timbulnya jerawat. Ketika kulit sangat kering, tubuh bisa merespons dengan memproduksi lebih banyak minyak (sebum) untuk mengompensasi, yang justru dapat menyumbat pori-pori. Selain itu, dehidrasi dapat menghambat proses alami tubuh dalam membuang racun melalui kulit, yang juga bisa berkontribusi pada munculnya jerawat.

6. Kulit Kehilangan Elastisitasnya

Kulit yang terhidrasi dengan baik terasa kenyal saat dicubit dan akan cepat kembali ke bentuk semula. Dehidrasi akan mengurangi elastisitas kulit.

Kabar baiknya, sebagian besar masalah kulit akibat dehidrasi ini bersifat sementara dan dapat diperbaiki dengan meningkatkan asupan cairan Anda. Jangan menunggu sampai merasa sangat haus. Minumlah air putih secara teratur sepanjang hari, dan perhatikan sinyal dari tubuh Anda, seperti warna urin. Dengan hidrasi yang cukup, Anda tidak hanya menjaga kesehatan organ dalam, tetapi juga memberikan fondasi terbaik untuk kulit yang sehat dan bercahaya.

Bisnis.com, JAKARTA— Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur digital nasional, termasuk proyek Palapa Ring Integrasi yang membutuhkan investasi jumbo hingga Rp23,16 triliun.

Badan Usaha Pelaksana (BUP) menilai, proyek ini membutuhkan alternatif pendanaan yang berkelanjutan di luar dukungan APBN agar tidak menghambat percepatan konektivitas nasional.