Bisnis.com, BATAM - Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan akan mengambil langkah tegas dengan mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat struktural jika diperlukan untuk menjaga komposisi belanja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Amsakar, regulasi mengamanatkan bahwa porsi ideal belanja pegawai berada di angka 30% dari total anggaran daerah. Namun, saat ini belanja pegawai Pemerintah Kota Batam masih berada di kisaran 39 persen atau lebih tinggi 9% dari batas ideal tersebut.

"Ketentuan diregulasi bahwa idealnya belanja pegawai itu 30 persen. Sekarang belanja pegawai di Kota Batam masih lebih tinggi, sekitar 39%. Jadi 9% ini perlu kita pikirkan bagaimana menyiasatinya," kata Amsakar.

Ia menjelaskan, tantangan tersebut semakin besar karena pemerintah daerah masih membutuhkan penambahan tenaga pendidik untuk menjawab keterbatasan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Rekrutmen tenaga baru, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berpotensi menambah beban belanja pegawai di masa mendatang.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Amsakar mengaku telah menyiapkan opsi kebijakan berupa pengurangan TPP bagi pejabat struktural. Langkah itu dipilih agar penyesuaian anggaran tidak membebani pegawai pada level staf.

"Kalau misalnya pada 2027 itu tidak ada tawar-menawar dan harus dilakukan, maka tidak ada pilihan lain. TPP yang didapat oleh pejabat struktural akan kita kurangi karena saya tidak mau menyentuh sampai ke staf," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut memang tidak populer, namun dinilai sebagai langkah paling proporsional dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah sekaligus melindungi kesejahteraan pegawai pelaksana.

Amsakar menilai sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) masih memiliki kewajiban finansial, termasuk cicilan pinjaman perbankan, sehingga pengurangan pendapatan pada level staf berpotensi menambah beban ekonomi mereka.

"Kebijakan ini mungkin tidak populer, tetapi saya menilainya paling proporsional untuk dilakukan. Ketimbang harus menarik dari staf-staf kita, sementara sebagian di antara mereka juga masih memiliki kewajiban cicilan," katanya.

Pemerintah Kota Batam saat ini terus mengkaji berbagai opsi untuk menyesuaikan struktur belanja pegawai tanpa mengganggu pelayanan publik dan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor strategis, terutama pendidikan.

Bisnis.com, BATAM — Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyerahkan bingkisan berupa uang saku, sambal bilis, dan rendang kepada jemaah haji kelompok terbang (kloter) 1 asal Batam menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.

Sebanyak sekitar 257 jemaah menerima bingkisan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah. Amsakar menyampaikan bahwa pemberian itu tidak semata dilihat dari nilai materi, melainkan dari manfaatnya bagi jemaah selama menjalankan ibadah haji.

“Hari ini lebih kepada penyerahan bingkisan haji. Jangan dilihat dari nilainya, tapi kami ingin ini ada manfaatnya di Tanah Suci,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Dia mengakui pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan dalam memberikan fasilitas, namun tetap berupaya menghadirkan sesuatu yang dapat membantu kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci.

"Semoga jadi haji yang mabrur dan mabruroh," kata Amsakar.

Selain penyerahan bingkisan, Amsakar juga berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan dan memusatkan perhatian pada ibadah. Dia mengimbau jemaah untuk sementara waktu mengesampingkan berbagai persoalan di daerah demi kekhusyukan.

“Fokus saja beribadah. Ikhlaskan hati dan lepaskan persoalan-persoalan yang ada di Batam,” katanya.

Dia juga meminta jemaah mengurangi aktivitas di luar kepentingan ibadah, termasuk penggunaan media sosial, serta turut mendoakan Kota Batam selama berada di Tanah Suci. "Jadi kalau di sana itu tak perlu lah foto-foto, main handphone, fokus saja beribadah," imbuhnya.

Jemaah kloter 1 Batam dijadwalkan berangkat pada pukul 07.00 WIB. Pemerintah Kota Batam berharap seluruh jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar serta meraih predikat haji mabrur dan mabruroh.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau memanfaatkan momentum pergantian tahun dengan cara berbeda.

Tanpa pesta kembang api, perayaan Kenduri Akhir Tahun di Dataran Engku Putri, Batamcentre, justru menjadi ajang solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Dari kegiatan tersebut, donasi yang berhasil dihimpun hampir mencapai Rp15 miliar.

Ribuan warga Batam hadir dalam perayaan malam tahun baru yang berlangsung meriah namun sarat kepedulian. Donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui Pemerintah Kota Batam untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 Batam mencatat berbagai capaian pembangunan positif. Indikator sosial dan ekonomi menunjukkan perbaikan, mulai dari penurunan angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, inflasi yang terjaga, hingga pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus meningkat.

Berbagai penghargaan nasional juga diraih sebagai bentuk pengakuan atas kinerja daerah. Namun, Amsakar menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Semua yang kita capai hari ini adalah buah dari kontribusi seluruh masyarakat Kota Batam,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/12/2025) malam.

Menurut Amsakar, pergantian tahun seharusnya menjadi momen refleksi dan perenungan bersama, bukan sekadar perayaan. Karena itu, Pemko Batam bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat mengalihkan euforia malam tahun baru menjadi aksi kepedulian sosial.

“Biasanya malam tahun baru identik dengan musik dan kembang api. Tapi malam ini kami berketetapan hati membangun solidaritas dengan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang sedang menghadapi musibah,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemko Batam menyalurkan bantuan langsung sebesar Rp7,5 miliar untuk tiga daerah terdampak. Selain itu, donasi masyarakat yang terkumpul mencapai Rp4,5 miliar lebih, ditambah dukungan dari PLN Batam sebesar Rp2,5 miliar. Total dana solidaritas yang dihimpun hampir mencapai Rp15 miliar.

Amsakar berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana sekaligus memperkuat rasa persaudaraan antar daerah. Dia juga mengimbau masyarakat Batam untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban setelah perayaan malam tahun baru, terutama dalam berlalu lintas.

Bisnis.com, BATAM — Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada akhir 2025 hingga awal 2026. Imbauan ini menyusul terbitnya Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2025 tentang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi.

BMKG memprediksi peningkatan curah hujan, angin kencang, hingga gelombang tinggi yang berpotensi memicu banjir, banjir rob, dan tanah longsor di sejumlah wilayah Batam.

"Cuaca ekstrem kemungkinan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan," katanya di Batam, Kamis (4/12/2025).

Ia meminta camat dan lurah mempercepat koordinasi dengan RT/RW untuk memetakan titik rawan bencana, memastikan jalur evakuasi, dan menyiapkan lokasi pengungsian.

Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan lingkungan, memangkas pohon rentan tumbang, serta tidak membuang sampah ke drainase agar aliran air tetap lancar.

Warga di kawasan lereng diimbau waspada terhadap potensi longsor, sementara masyarakat pesisir diminta memperhatikan peluang terjadinya banjir rob saat pasang naik.

Amsakar juga menyarankan warga memperkuat konstruksi rumah, terutama bagian atap dan jendela, guna mengantisipasi angin kencang.

Informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG diminta disebarkan secara cepat oleh perangkat wilayah. Masyarakat juga dianjurkan menyiapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat.

“Jika terjadi kondisi darurat, segera hubungi layanan 112,” tegas Amsakar.

Pemerintah Kota Batam mengajak seluruh warga meningkatkan kesiapsiagaan kolektif untuk meminimalkan risiko di tengah potensi cuaca ekstrem.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan solusi pertanian bersifat permanen saat menerima kunjungan Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam dan Wali Kota Batam Amsakar Achmad, usai masuknya impor beras di kedua wilayah tersebut.

“Kita diskusi penuh keakraban, kekeluargaan, dan menghasilkan solusi permanen untuk Sabang dan Batam,” kata Mentan Amran usai pertemuan dengan Wali Kota Sabang dan Wali Kota Batam yang berlangsung pukul 06.00 WIB di Jakarta, Rabu.

Amran menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi permanen bagi penguatan sektor pertanian di dua wilayah strategis Indonesia, yakni Sabang dan Batam.

Ia menekankan pemerintah pusat memberikan perhatian kepada sektor pertanian, termasuk Sabang dan Batam yang berada di garda terdepan wilayah Indonesia. Komitmen itu ditunjukkan dari pemenuhan permintaan masyarakat Sabang dan Batam.

Untuk Sabang, ia mengatakan memberikan bantuan pengembangan padi gogo, kelapa dan kakao, termasuk bantuan alat mesin pertanian (alsintan) hingga pompa guna mendukung produktivitas pertanian di wilayah itu.

Selain itu, Amran juga mengaku berkoordinasi langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pengembangan desa nelayan merah putih di Sabang, Aceh.

“Nah ini yang menarik, ada permintaan kakao, kemudian kelapa, padi gogo, pompa, desa nelayan. Kami langsung telepon Menteri KKP, sahabatku yang luar biasa, langsung beliau penuhi permintaan," ujar Amran.

"Jadi ini adalah Rabu berkah, seluruh permintaan dipenuhi semua. Ini demi untuk rakyat Aceh, demi untuk rakyat Sabang,” katanya, menjelaskan.

Selain itu, Amran juga memberikan dukungan kepada masyarakat Batam terkait pengembangan hortikultura dan jagung. Bahkan dirinya mendorong agar daerah tersebut dapat menjadi penyuplai hortikultura bagi negara tetangga seperti Singapura.

“Kemudian kami dukung hortikultura untuk Batam, nanti menyuplai ke Singapura. Ini yang benar, cara-cara ini yang diinginkan Bapak Presiden, cara-cara yang diinginkan pusat,” ujar dia.

Dukungan untuk ekspor juga diberikan kepada Sabang agar dapat mengakselerasi ekspor cokelat di pasar global. Menurut dia, penguatan industri olahan kakao di Sabang mampu memberikan nilai tambah hingga 37 kali lipat.

“Jadi ini yang kita dorong industri, kami siapkan bibit unggul, nanti Kepala Dinas menindaklanjuti. Berapa saja Bapak minta, Insya-Allah kita penuhi untuk Sabang,” kata Amran.

Ia mencontohkan keberhasilan ekspor daerah lain sebagai pembuktian kemampuan Indonesia.

"Hal ini dulu kita sudah lakukan di Kalimantan Barat, ekspor jagung dan kelapa ke negara tetangga. Kita harus tahu bahwa Indonesia adalah produsen kelapa terbesar, nomor satu dunia,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas dukungan pemerintah pusat.

“Kami dari Aceh, dari Sabang, tentunya sebuah kehormatan yang luar biasa bisa diterima oleh Pak Menteri pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya kami sebagai kepala daerah, yang disampaikan Pak Menteri tentunya harus kami taati," kata Zulkifli.

"Jadi oleh karenanya bantuan dari Pak Menteri tadi alhamdulillah dapat berikan untuk masyarakat,” ujar dia, menambahkan.

Hal serupa disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang memberikan apresiasi dan mendukung penuh sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan dan memperkuat komoditas unggulan.

“Semua spirit kita bagaimana agar berkontribusi untuk negara yang kita cinta ini. Merah Putih, itu kata kunci yang kita tangkap pada pagi hari ini. Kalaulah komunikasi antara daerah dengan pusat bisa terbangun seperti ini, Insya-Allah akan sangat kuat Republik ini ke depan,” kata Amsakar.

Sebelumnya, Amran berkoordinasi dengan berbagai pihak berwenang melakukan penyegelan terhadap beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh, pada Minggu (23/11), lalu kembali dilakukan penyegelan terhadap 40 ton beras impor ilegal di Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (24/11).

Penyegelan beras impor ilegal tersebut karena tidak memiliki izin impor dari pemerintah pusat serta sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang adanya impor beras.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025