Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui kemampuan keuangan daerah belum cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas membuat pemerintah memilih memperkuat keterlibatan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan keterbatasan PAD menjadi kendala utama pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur dasar.

Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah dinilai belum mampu mengimbanginya.

“PAD kami sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Banyak program di Kabupaten Cirebon yang belum bisa tersentuh. Dengan perda CSR, kami berharap perusahaan bisa lebih terarah membantu pembangunan,” kata Imron, dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Imron mengatakan kehadiran perusahaan tidak hanya mendorong pertumbuhan investasi, tetapi juga ikut menutup celah pembiayaan pembangunan melalui program CSR yang lebih terencana.

Menurut Imron, regulasi baru memberikan posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya berbentuk peraturan bupati.

Selama ini, pelaksanaan CSR dinilai cenderung sukarela sehingga pemerintah memiliki ruang terbatas untuk mengarahkan program sesuai kebutuhan pembangunan.

Melalui perda tersebut, pemerintah dapat menyusun prioritas pembangunan yang dapat didukung perusahaan. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan langsung oleh perusahaan sehingga dana CSR tidak masuk ke kas pemerintah daerah.

“Sekarang kami bisa mengusulkan kebutuhan pembangunan, misalnya perbaikan jalan atau bantuan sosial pada lokasi tertentu. Perusahaan yang melaksanakan sehingga programnya lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Salah satu sektor yang diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur jalan. Imron mencontohkan kondisi di Kecamatan Pabedilan yang memiliki cukup banyak perusahaan, namun masih menghadapi kerusakan jalan yang cukup serius.

Selain infrastruktur, pemerintah juga membuka ruang bagi perusahaan untuk mendukung berbagai program sosial sesuai kebutuhan masyarakat yang telah dipetakan pemerintah daerah.

Di sisi lain, kata Imron, kebijakan ini mencerminkan tantangan fiskal yang masih dihadapi Kabupaten Cirebon. Di tengah upaya pemerintah menarik investasi dan membuka ruang bagi berdirinya industri baru, kemampuan PAD belum cukup menjadi mesin utama pembiayaan pembangunan.

"Ke depan, Pemkab Cirebon berencana membentuk forum komunikasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Forum tersebut akan bertugas memetakan kebutuhan pembangunan serta menentukan prioritas program CSR," ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan tidak akan membuka ruang penyesuaian harga terhadap proyek-proyek yang telah dikontrakkan meskipun terjadi kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah material konstruksi.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan nilai proyek yang telah ditetapkan melalui proses pengadaan dan kontrak kerja harus tetap dijalankan sesuai kesepakatan awal. Oleh karena itu, kontraktor diminta memenuhi kewajibannya berdasarkan nilai kontrak yang sudah disetujui bersama.

“Kalau kontraktor menaikkan harganya, kan sudah diputus bahwa pekerjaan itu nilainya segitu. Dananya juga sudah ditetapkan, jadi tidak bisa diubah begitu saja,” kata Imron, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, setiap kontraktor pada dasarnya telah memiliki kesempatan untuk memperhitungkan berbagai risiko usaha sebelum mengikuti proses tender dan menandatangani kontrak pekerjaan.

Risiko perubahan harga material maupun fluktuasi nilai tukar menjadi bagian dari pertimbangan yang harus diantisipasi pelaku usaha sejak awal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak berencana menambah anggaran atau menyesuaikan nilai proyek hanya karena terjadi perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada biaya produksi di lapangan.

"Ya, sesuai kemampuan mereka. Waktu diputus dan disepakati, harganya memang segitu," ujar Imron.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian pelaku konstruksi terhadap pergerakan kurs dolar AS yang berpotensi memengaruhi harga berbagai bahan bangunan, terutama material yang memiliki ketergantungan terhadap komponen impor atau menggunakan bahan baku yang harganya mengikuti pasar global.

Imron mengatakan, risiko kenaikan biaya akibat gejolak ekonomi menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh penyedia jasa konstruksi selama tidak terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan penyesuaian kontrak sesuai regulasi yang berlaku. Di sisi lain, kebijakan mempertahankan nilai kontrak juga dinilai penting untuk menjaga disiplin anggaran daerah.

"Pemerintah daerah harus memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang cukup besar," tuturnya.

Imron menegaskan kontraktor harus tetap berkomitmen menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Menurut dia, kontrak yang telah disepakati merupakan dasar pelaksanaan proyek sehingga harus dihormati oleh seluruh pihak. "Kenaikan biaya yang dipicu pergerakan kurs dan harga material, Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap mempertahankan posisi nilai proyek yang telah diputuskan tidak akan berubah," tuturnya.

Bisnis.com, CIREBON - Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Cirebon tahun 2026 menunjukkan dominasi belanja pegawai yang hampir menyentuh setengah dari total anggaran.

Dari total belanja daerah sebesar Rp4,34 triliun, alokasi untuk belanja pegawai tercatat mencapai Rp2,04 triliun atau 47,1%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 14 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, angka tersebut mengindikasikan hampir separuh APBD masih terserap untuk kebutuhan birokrasi, mulai dari gaji hingga tunjangan aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan dokumen ringkasan APBD 2026, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp3,25 triliun. Dari jumlah itu, belanja pegawai mendominasi dengan porsi paling besar dibandingkan belanja barang dan jasa maupun bantuan sosial.

Sementara itu, alokasi belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik hanya mencapai Rp410,8 miliar atau kurang dari 10% dari total belanja daerah. Padahal, belanja jenis ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan, irigasi, serta fasilitas publik lainnya.

Di sisi pendapatan, total penerimaan daerah Kabupaten Cirebon tercatat sebesar Rp4,25 triliun. Namun, sekira 75% di antaranya masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar Rp1,05 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada posisi anggaran yang mengalami defisit sebesar Rp87 miliar. Meski demikian, defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan tekanan terhadap pembiayaan utang daerah.

Menanggapi komposisi APBD tersebut, Bupati CirebonImron Rosyadimengakui belanja pegawai masih menjadi komponen dominan dalam struktur anggaran daerah. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dihindari sepenuhnya karena menyangkut kewajiban pemerintah terhadap aparatur.

“Belanja pegawai memang masih besar karena itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah, terutama untuk gaji dan tunjangan ASN. Tetapi kami terus berupaya melakukan efisiensi dan pengendalian agar tidak terus membebani APBD,” ujar Imron, Selasa (7/6/2026).

Imron menambahkan, pemerintah daerah mulai mengarahkan kebijakan anggaran agar lebih berimbang, khususnya dengan meningkatkan porsi belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami mendorong agar ke depan belanja pembangunan, terutama infrastruktur dan pelayanan publik, bisa lebih ditingkatkan. Ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Meski demikian, tantangan dalam menekan belanja pegawai tidak mudah. Selain jumlah ASN yang besar, struktur pengeluaran yang bersifat rutin membuat ruang penghematan menjadi terbatas. Di sisi lain, optimalisasi PAD juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Bisnis.com, CIREBON - Harapan agar Kabupaten Cirebon mampu berdiri sejajar dengan daerah industri besar di Jawa Barat masih jauh dari kenyataan.

Meski masuk dalam lingkaran pengembangan Rebana Metropolitan, wilayah ini dinilai belum mampu menarik minat investor padat modal dan teknologi tinggi.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dasar yang belum kokoh, serta perizinan yang lambat membuat Cirebon tertinggal dari daerah lain seperti Karawang dan Bekasi.

Kondisi ini menimbulkan ironi, mengingat letak geografis Cirebon yang strategis dengan akses menuju Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patimban.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai potensi Cirebon dalam peta investasi sebenarnya tidak kecil. Namun, ia menegaskan daya tarik daerah ini bagi investor skala besar belum terlihat nyata.

“Investasi yang masuk masih berkisar pada sektor padat karya, semisal garmen dan pengolahan rotan. Belum ada arus signifikan dari industri berbasis teknologi tinggi yang membutuhkan SDM terampil,” jelasnya, Selasa (2/12/2025).

Ia menilai pemerintah daerah belum cukup serius menyiapkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.

Menurutnya, jika ingin bersaing di koridor Rebana, Cirebon tidak bisa hanya mengandalkan upah tenaga kerja yang rendah.

Pandangan tersebut selaras dengan pengakuan Hilmi Rivai, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Ia menyebut dominasi industri padat karya masih kuat karena kualitas tenaga kerja lokal rata-rata lulusan menengah ke bawah.

“Kami belum bisa memaksakan masuknya industri padat modal jika SDM belum siap. Operator mesin presisi atau teknisi terampil membutuhkan keahlian khusus, sementara mayoritas tenaga kerja di Cirebon masih terbatas kemampuannya,” ujarnya.

Selain faktor SDM, hambatan lain adalah infrastruktur. Ia menyebut ketersediaan listrik industri belum stabil, jaringan internet cepat masih terbatas, dan kawasan industri modern yang siap pakai belum terbentuk.

“Kondisi ini berbeda dengan Karawang atau Bekasi yang sudah memiliki kawasan industri mapan,” tambahnya.

Meski demikian, arus investasi tetap menunjukkan geliat positif. Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal triwulan I 2025, tercatat 5.564 tenaga kerja terserap dari perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Rinciannya, sebanyak 3.505 pekerja terserap dari perusahaan asing, sementara 2.149 orang berasal dari perusahaan domestik.

Sektor dominan masih industri manufaktur berbasis padat karya seperti tekstil, furnitur, dan komponen otomotif.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menilai capaian tersebut memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Lebih dari lima ribu tenaga kerja yang terserap hanya dalam tiga bulan pertama menunjukkan bahwa investor masih melihat Cirebon sebagai lokasi yang potensial,” ujarnya.

Imron menambahkan, kontribusi PMA tetap penting dijaga melalui regulasi yang berpihak pada dunia usaha, tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak pekerja.

Ia juga menegaskan peran PMDN dalam menyerap tenaga kerja lokal tidak bisa dianggap remeh karena adaptif dengan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Kendati capaian penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, para pengamat menilai arah industrialisasi Kabupaten Cirebon masih belum jelas.

Ketergantungan pada sektor padat karya membuat daerah ini rawan gejolak. Begitu permintaan global melemah, ancaman pemutusan hubungan kerja massal kerap menghantui.

Acuviarta mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar menunggu limpahan investasi dari proyek Rebana. Ia menekankan perlunya langkah konkret berupa reformasi birokrasi, pembangunan kawasan industri terintegrasi, serta investasi jangka panjang pada pengembangan SDM.

Bisnis.com, CIREBON--Bank bjb berkomitmen dalam mendukung akses terhadap perumahan layak dan terjangkau salah satunya melalui kredit program perumahan (KPP) yang digagas pemerintah.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi besar perusahaan dalam memperkuat sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus memperluas inklusi keuangan di tingkat masyarakat bawah.

Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin menyebutkan melalui KPP, bank bjb menawarkan skema pembiayaan ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Produk ini dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kredit perumahan konvensional.

"Fasilitas tersebut tidak hanya menekankan pada kemudahan syarat administrasi, tetapi juga pada transparansi dan fleksibilitas tenor cicilan, agar masyarakat dapat memiliki rumah tanpa tekanan finansial berlebih," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Minggu (2/11/2025).

Yusuf menambahkan salah satu daerah yang menjadi fokus pengembangan program pembiayaan perumahan adalah Cirebon. Menurut dia, Cirebon memiliki potensi ekonomi yang terus tumbuh.

Posisi geografisnya yang strategis di jalur utama antara Jakarta dan Jawa Tengah, ditambah infrastruktur yang terus berkembang seperti jalan tol, rel ganda, dan bandara di wilayah sekitar, menjadikan kota ini kawasan prospektif untuk sektor properti.

"Kondisi tersebut mendorong meningkatnya permintaan terhadap hunian, terutama dari kalangan masyarakat produktif yang mencari rumah di sekitar pusat aktivitas ekonomi dan transportasi," kata Yusuf.

Bank bjb, kata Yusuf, melihat sektor properti bukan sekadar bisnis hunian, tetapi juga instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Setiap pembangunan rumah memiliki efek berantai terhadap industri bahan bangunan, jasa konstruksi, tenaga kerja lokal, hingga sektor UMKM.

Aktivitas ekonomi di sekitar proyek perumahan biasanya meningkat signifikan, menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas peredaran uang di wilayah tersebut.

Yusuf menegaskan, pentingnya sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni. Ia menilai, sektor perumahan tidak hanya menyentuh aspek fisik, melainkan juga sosial, sebab kepemilikan rumah berperan besar dalam menciptakan stabilitas keluarga dan produktivitas masyarakat.

Dukungan pembiayaan perumahan menjadi wujud tanggung jawab moral lembaga keuangan daerah terhadap peningkatan kesejahteraan warganya.

"Bank bjb terus memperluas jangkauan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat kini dapat mengajukan pembiayaan rumah melalui platform digital yang dikembangkan bank, sehingga proses verifikasi dan persetujuan kredit dapat dilakukan lebih cepat dan efisien," katanya.

Yusuf menjelaskan transformasi itu membuka peluang bagi masyarakat di berbagai wilayah untuk mengakses pembiayaan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.

Selain menyediakan fasilitas kredit, bank bjb juga aktif memberikan edukasi keuangan agar calon debitur memahami mekanisme dan risiko pembiayaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun literasi finansial masyarakat sekaligus mendorong budaya menabung dan pengelolaan keuangan yang sehat.

Bank bjb menilai percepatan program perumahan akan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penyediaan rumah layak huni tidak hanya menciptakan aset produktif, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap lingkungan.

Dalam jangka panjang, keberadaan perumahan terjangkau menjadi fondasi penting bagi pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui komitmen ini, bank bjb memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan target pembangunan tiga juta rumah. Kolaborasi lintas sektor diharapkan menghasilkan sistem pembiayaan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat.

"Dengan sinergi tersebut, sektor perumahan tidak lagi menjadi beban, melainkan motor penggerak kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional," katanya.

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon menghadapi tekanan anggaran serius mulai tahun depan. Total transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah sebanyak Rp305 miliar dipastikan tidak masuk pada APBD 2026.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian drastis terhadap sejumlah pos belanja.

Imron menegaskan pengurangan itu harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu kepentingan publik. "Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan untuk masyarakat, bukan kepentingan dasar, itu yang dikurangi. Termasuk kegiatan seremonial dan lain-lain,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).

Meski demikian, Imron memastikan belanja yang berorientasi pada pelayanan publik dan infrastruktur tetap diutamakan. Program pembangunan fisik, jalan, dan infrastruktur sosial menjadi prioritas utama meskipun anggaran menurun.

Sementara itu, belanja di bidang kesehatan dan pendidikan juga mengalami penyesuaian. Namun, Imron menyebut pemangkasan tersebut tidak menyentuh aspek vital seperti pelayanan rumah sakit, puskesmas, atau penggajian tenaga pendidik.

"Kesehatan tetap jalan, tapi kegiatan yang sifatnya rapat, pelatihan, atau seremoni dikurangi,” ucapnya.

Pengetatan terbesar justru terjadi pada biaya operasional dan perjalanan dinas pegawai. Imron menyebut, pemerintah daerah akan memangkas secara signifikan anggaran perjalanan luar kota dan kegiatan koordinasi antarinstansi.

“Kalau perjalanan dinas, ya dikurangi. Kadang-kadang pegawai [PNS] juga biaya sendiri,” katanya.

Namun di sisi lain, Imron menegaskan belanja pegawai tetap aman. Gaji dan tunjangan tidak akan dipangkas, bahkan mengalami penyesuaian positif.

Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini sedang menyusun strategi agar penurunan TKD tidak berimbas besar terhadap pelayanan publik.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan refocusing anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki output langsung ke masyarakat.

Langkah ini dianggap penting karena sebagian besar TKD yang hilang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang belum pasti terealisasi penuh pada tahun anggaran mendatang.

"Kita menyesuaikan saja, karena sumber TKD itu kan tergantung kemampuan APBN. Kalau ada pemangkasan, daerah juga harus ikut efisien,” tutur Imron.

Meski demikian, Imron berharap para pegawai tetap menjaga komitmen pelayanan.

“Kalau pun ada pengurangan, bukan berarti semangat kerja menurun. Ini saatnya kita berhemat tapi tetap produktif,” katanya menegaskan.