Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat dengan komposisi maksimal 80% bekerja dari rumah dan minimal 20% tetap bertugas di kantor.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon Agung Firmansyah mengatakan kebijakan tersebut bersifat fleksibel dan tidak berlaku untuk seluruh ASN.

“WFH dilaksanakan setiap hari Jumat dengan komposisi maksimal 80% ASN bekerja dari rumah dan minimal 20% tetap di kantor,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Namun dalam praktiknya, tidak semua lini birokrasi dapat menjalankan skema tersebut. Sejumlah pejabat struktural seperti eselon II dan III, termasuk kepala bagian, kepala bidang, sekretaris dinas, hingga camat tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa. Selain itu, berbagai unit layanan publik juga dikecualikan dari kebijakan ini.

Layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban umum, pemadam kebakaran, kebersihan, administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan pendapatan daerah, dipastikan tetap berjalan normal tanpa WFH.

“Unit pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak bisa menerapkan WFH,” kata Agung.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung tatap muka. Sementara itu, pegawai di lingkungan dinas pendidikan hanya sebagian yang dapat menyesuaikan dengan skema WFH. Hal serupa juga berlaku di rumah sakit, di mana tenaga kesehatan tetap bekerja di tempat, sedangkan pegawai manajemen dimungkinkan bekerja dari rumah.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya menekan pengeluaran daerah, khususnya terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan operasional perkantoran. Pemkab Cirebon berharap WFH dapat mengurangi penggunaan kendaraan dinas, konsumsi listrik, perjalanan dinas, hingga belanja alat tulis kantor.

Meski demikian, kebijakan ini menuai catatan kritis. Selain karena sifatnya yang hanya berupa imbauan, efektivitas WFH dalam menekan anggaran dinilai belum memiliki indikator yang jelas. Tidak adanya target penghematan yang terukur berpotensi membuat kebijakan ini sekadar formalitas tanpa dampak signifikan terhadap efisiensi belanja daerah.

Di sisi lain, ketimpangan penerapan antarinstansi juga menjadi sorotan. Banyaknya sektor yang dikecualikan membuat proporsi ASN yang benar-benar dapat menjalankan WFH diperkirakan tidak mencapai angka maksimal yang ditetapkan. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas beban kerja di antara pegawai.

Agung menegaskan, kebijakan ini lebih bersifat imbauan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing ASN, termasuk jarak tempat tinggal dan kebutuhan pelayanan. ASN yang tetap masuk kantor juga diimbau menggunakan transportasi umum atau sepeda sebagai bagian dari penghematan energi.

“Ini lebih kepada imbauan untuk efisiensi, bukan kewajiban mutlak,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon menghadapi tekanan anggaran serius mulai tahun depan. Total transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah sebanyak Rp305 miliar dipastikan tidak masuk pada APBD 2026.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian drastis terhadap sejumlah pos belanja.

Imron menegaskan pengurangan itu harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu kepentingan publik. "Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan untuk masyarakat, bukan kepentingan dasar, itu yang dikurangi. Termasuk kegiatan seremonial dan lain-lain,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).

Meski demikian, Imron memastikan belanja yang berorientasi pada pelayanan publik dan infrastruktur tetap diutamakan. Program pembangunan fisik, jalan, dan infrastruktur sosial menjadi prioritas utama meskipun anggaran menurun.

Sementara itu, belanja di bidang kesehatan dan pendidikan juga mengalami penyesuaian. Namun, Imron menyebut pemangkasan tersebut tidak menyentuh aspek vital seperti pelayanan rumah sakit, puskesmas, atau penggajian tenaga pendidik.

"Kesehatan tetap jalan, tapi kegiatan yang sifatnya rapat, pelatihan, atau seremoni dikurangi,” ucapnya.

Pengetatan terbesar justru terjadi pada biaya operasional dan perjalanan dinas pegawai. Imron menyebut, pemerintah daerah akan memangkas secara signifikan anggaran perjalanan luar kota dan kegiatan koordinasi antarinstansi.

“Kalau perjalanan dinas, ya dikurangi. Kadang-kadang pegawai [PNS] juga biaya sendiri,” katanya.

Namun di sisi lain, Imron menegaskan belanja pegawai tetap aman. Gaji dan tunjangan tidak akan dipangkas, bahkan mengalami penyesuaian positif.

Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini sedang menyusun strategi agar penurunan TKD tidak berimbas besar terhadap pelayanan publik.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan refocusing anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki output langsung ke masyarakat.

Langkah ini dianggap penting karena sebagian besar TKD yang hilang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang belum pasti terealisasi penuh pada tahun anggaran mendatang.

"Kita menyesuaikan saja, karena sumber TKD itu kan tergantung kemampuan APBN. Kalau ada pemangkasan, daerah juga harus ikut efisien,” tutur Imron.

Meski demikian, Imron berharap para pegawai tetap menjaga komitmen pelayanan.

“Kalau pun ada pengurangan, bukan berarti semangat kerja menurun. Ini saatnya kita berhemat tapi tetap produktif,” katanya menegaskan.