Bisnis.com, CIREBON- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terampil dinilai menjadi penghambat utama Kabupaten Cirebon untuk bertransformasi dari kawasan industri padat karya berupah rendah menuju industri bernilai tambah tinggi.

Bupati Cirebon,Imron Rosyadi, menegaskan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi pekerjaan rumah mendesak jika daerah ingin menarik investasi skala besar berbasis teknologi dan padat modal.

Menurut Imron, struktur industri di Cirebon hingga kini masih didominasi sektor padat karya seperti garmen, furnitur, dan kerajinan rotan. Industri tersebut memang menyerap banyak tenaga kerja lokal, tetapi relatif rentan terhadap gejolak pasar dan tekanan global.

“Kalau kita ingin naik kelas, maka SDM harus disiapkan. Investor yang membawa teknologi dan modal besar tentu membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus, bukan hanya tenaga kerja umum,” ujar Imron, Sabtu (21/2/2026).

Diaa menilai, tanpa lompatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, Cirebon akan terus berada dalam lingkaran industri murah yang mengandalkan upah rendah sebagai daya tarik utama.

Imron mengakui, selama ini keberadaan industri padat karya membantu menekan angka pengangguran dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Namun ketergantungan berlebihan pada sektor tersebut berisiko menghambat transformasi ekonomi daerah.

Industri padat karya cenderung memiliki margin keuntungan yang tipis dan sensitif terhadap fluktuasi permintaan. Ketika pasar melemah, gelombang pengurangan tenaga kerja kerap tak terhindarkan. Kondisi itu membuat stabilitas ekonomi daerah menjadi rapuh.

“Padat karya penting, tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus mulai mendorong industri yang berbasis teknologi dan inovasi,” katanya.

Dia menambahkan, sejumlah calon investor yang melakukan penjajakan di Cirebon umumnya menanyakan kesiapan tenaga kerja lokal, khususnya untuk posisi teknisi, operator mesin modern, hingga tenaga ahli di bidang manufaktur.

Bupati menyoroti fakta bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Cirebon masih didominasi lulusan pendidikan menengah. Untuk memenuhi kebutuhan industri modern, dibutuhkan kompetensi tambahan seperti penguasaan mesin otomatis, literasi digital, hingga pemahaman sistem produksi berbasis teknologi.

Pemerintah daerah, kata Imron, telah berupaya memperkuat sinergi dengan sekolah kejuruan dan balai latihan kerja. Kurikulum vokasi diarahkan agar selaras dengan kebutuhan industri yang berkembang.

“Kita dorong link and match antara dunia pendidikan dan industri. Jangan sampai lulusan sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Selain peningkatan kompetensi, Imron juga menekankan pentingnya membangun mentalitas kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi.

Imron menyebut, transformasi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari dukungan infrastruktur dan kepastian regulasi. Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memperbaiki tata kelola perizinan serta menyiapkan kawasan industri yang lebih terintegrasi.

Dia berharap, dengan perbaikan kualitas SDM dan infrastruktur, Cirebon dapat menarik investasi yang tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi lebih tinggi bagi daerah.

“Kita ingin investasi yang berkelanjutan, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menciptakan pekerjaan berupah rendah,” tegasnya.

Imron optimistis, dengan strategi peningkatan kualitas tenaga kerja yang konsisten, Cirebon berpeluang keluar dari ketergantungan pada industri murah. Namun, dia mengingatkan, proses tersebut membutuhkan waktu, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen jangka panjang. "Transformasi ekonomi tidak instan, tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita akan terus tertinggal,” pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON - Harapan agar Kabupaten Cirebon mampu berdiri sejajar dengan daerah industri besar di Jawa Barat masih jauh dari kenyataan.

Meski masuk dalam lingkaran pengembangan Rebana Metropolitan, wilayah ini dinilai belum mampu menarik minat investor padat modal dan teknologi tinggi.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dasar yang belum kokoh, serta perizinan yang lambat membuat Cirebon tertinggal dari daerah lain seperti Karawang dan Bekasi.

Kondisi ini menimbulkan ironi, mengingat letak geografis Cirebon yang strategis dengan akses menuju Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patimban.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai potensi Cirebon dalam peta investasi sebenarnya tidak kecil. Namun, ia menegaskan daya tarik daerah ini bagi investor skala besar belum terlihat nyata.

“Investasi yang masuk masih berkisar pada sektor padat karya, semisal garmen dan pengolahan rotan. Belum ada arus signifikan dari industri berbasis teknologi tinggi yang membutuhkan SDM terampil,” jelasnya, Selasa (2/12/2025).

Ia menilai pemerintah daerah belum cukup serius menyiapkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.

Menurutnya, jika ingin bersaing di koridor Rebana, Cirebon tidak bisa hanya mengandalkan upah tenaga kerja yang rendah.

Pandangan tersebut selaras dengan pengakuan Hilmi Rivai, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Ia menyebut dominasi industri padat karya masih kuat karena kualitas tenaga kerja lokal rata-rata lulusan menengah ke bawah.

“Kami belum bisa memaksakan masuknya industri padat modal jika SDM belum siap. Operator mesin presisi atau teknisi terampil membutuhkan keahlian khusus, sementara mayoritas tenaga kerja di Cirebon masih terbatas kemampuannya,” ujarnya.

Selain faktor SDM, hambatan lain adalah infrastruktur. Ia menyebut ketersediaan listrik industri belum stabil, jaringan internet cepat masih terbatas, dan kawasan industri modern yang siap pakai belum terbentuk.

“Kondisi ini berbeda dengan Karawang atau Bekasi yang sudah memiliki kawasan industri mapan,” tambahnya.

Meski demikian, arus investasi tetap menunjukkan geliat positif. Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal triwulan I 2025, tercatat 5.564 tenaga kerja terserap dari perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Rinciannya, sebanyak 3.505 pekerja terserap dari perusahaan asing, sementara 2.149 orang berasal dari perusahaan domestik.

Sektor dominan masih industri manufaktur berbasis padat karya seperti tekstil, furnitur, dan komponen otomotif.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menilai capaian tersebut memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Lebih dari lima ribu tenaga kerja yang terserap hanya dalam tiga bulan pertama menunjukkan bahwa investor masih melihat Cirebon sebagai lokasi yang potensial,” ujarnya.

Imron menambahkan, kontribusi PMA tetap penting dijaga melalui regulasi yang berpihak pada dunia usaha, tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak pekerja.

Ia juga menegaskan peran PMDN dalam menyerap tenaga kerja lokal tidak bisa dianggap remeh karena adaptif dengan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Kendati capaian penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, para pengamat menilai arah industrialisasi Kabupaten Cirebon masih belum jelas.

Ketergantungan pada sektor padat karya membuat daerah ini rawan gejolak. Begitu permintaan global melemah, ancaman pemutusan hubungan kerja massal kerap menghantui.

Acuviarta mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar menunggu limpahan investasi dari proyek Rebana. Ia menekankan perlunya langkah konkret berupa reformasi birokrasi, pembangunan kawasan industri terintegrasi, serta investasi jangka panjang pada pengembangan SDM.

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon menempati posisi kelima sebagai daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak hingga kuartal III 2025.

Data bulanan penempatan PMI menunjukkan sebanyak 7.294 warga Cirebon berangkat bekerja ke luar negeri sepanjang periode tersebut.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menilai angka tersebut menjadi cerminan ketergantungan sebagian besar keluarga pada ekonomi migran.

Tenaga kerja asal Cirebon tetap diminati di sejumlah negara tujuan, terutama kawasan Asia Timur dan Timur Tengah.

“Kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi rumah tangga di Cirebon sangat signifikan. Banyak keluarga menggantungkan kesejahteraannya pada hasil kerja anggota keluarga di luar negeri,” ujar Imron di Cirebon, Senin (1/12/2025).

Angka penempatan PMI memunculkan dua sisi realitas. Satu sisi, peluang ekonomi nyata muncul melalui lapangan kerja di luar negeri.

Namun sisi lain menegaskan keterbatasan kesempatan kerja formal di dalam daerah, yang mendorong warga untuk mencari penghasilan di luar negeri.

Rata-rata penempatan PMI Kabupaten Cirebon tercatat mencapai 810 orang per bulan. Jumlah tertinggi terjadi pada Juli dengan 898 PMI, sedangkan bulan terendah tercatat pada April sebanyak 724 PMI.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, angka Cirebon berada di bawah Indramayu (13.448 PMI), Lombok Timur (8.911), dan Cilacap (8.175), namun masih di atas Subang (4.723), Karawang (3.775), dan Malang (5.499).

Cirebon mempertahankan angka penempatan relatif stabil berkat pengalaman warga, jaringan agen resmi, dan disiplin administrasi.

Imron menyebutkan pemkab terus memperkuat program pelatihan sebelum keberangkatan dan pendampingan hukum bagi calon pekerja migran.

Langkah ini bertujuan memastikan seluruh tenaga kerja berangkat melalui jalur resmi dan mendapatkan perlindungan penuh.

Pemkab Cirebon bersama BP3MI terus mendorong calon PMI mendaftar melalui sistem legal, lengkap dengan dokumen resmi.

Selain pelatihan, pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan sektor swasta untuk membuka akses lapangan kerja formal di sektor manufaktur, perhotelan, dan kesehatan.

Upaya ini diarahkan agar penempatan PMI tidak hanya berfokus pada sektor domestik atau informal.

Kontribusi Cirebon mencapai 3,7% dari total penempatan PMI nasional sebanyak 196.355 orang sepanjang sembilan bulan pertama 2025.

Remitansi dari pekerja migran menjadi penggerak ekonomi di berbagai kecamatan, termasuk Kapetakan, Gebang, dan Losari.

Perputaran uang dari kiriman tersebut meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendukung usaha mikro. Imron menekankan pentingnya strategi jangka panjang menuju kemandirian ekonomi daerah, agar ketergantungan pada tenaga kerja migran bisa berkurang.

Pemerintah daerah menargetkan peningkatan investasi serta pembukaan lapangan kerja baru di sektor industri padat karya dan ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.

Imron menegaskan, Cirebon tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah pengirim pekerja migran. Kabupaten ini harus menjadi pusat penyedia tenaga kerja terampil tingkat regional.

“Kami bangga masyarakat Cirebon mampu bersaing di luar negeri, namun lebih penting membuka kesempatan kerja layak di tanah sendiri,” katanya.

Dengan strategi penguatan ekonomi lokal, tren penempatan PMI di Cirebon diharapkan tetap positif, seiring peningkatan kesejahteraan warga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.