APBD Kabupaten Cirebon 2026 Gemuk di Gaji ASN, Ruang Infrastruktur Makin Sempit
APBD Cirebon 2026 didominasi belanja pegawai 47,1%, menyisakan ruang sempit untuk infrastruktur. Pendapatan bergantung transfer pusat, defisit Rp87 miliar.
(Bisnis.Com) 07/04/26 12:12 183725
Bisnis.com, CIREBON - Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Cirebon tahun 2026 menunjukkan dominasi belanja pegawai yang hampir menyentuh setengah dari total anggaran.
Dari total belanja daerah sebesar Rp4,34 triliun, alokasi untuk belanja pegawai tercatat mencapai Rp2,04 triliun atau 47,1%.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 14 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, angka tersebut mengindikasikan hampir separuh APBD masih terserap untuk kebutuhan birokrasi, mulai dari gaji hingga tunjangan aparatur sipil negara (ASN).
Berdasarkan dokumen ringkasan APBD 2026, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp3,25 triliun. Dari jumlah itu, belanja pegawai mendominasi dengan porsi paling besar dibandingkan belanja barang dan jasa maupun bantuan sosial.
Sementara itu, alokasi belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik hanya mencapai Rp410,8 miliar atau kurang dari 10% dari total belanja daerah. Padahal, belanja jenis ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan, irigasi, serta fasilitas publik lainnya.
Di sisi pendapatan, total penerimaan daerah Kabupaten Cirebon tercatat sebesar Rp4,25 triliun. Namun, sekira 75% di antaranya masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar Rp1,05 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada posisi anggaran yang mengalami defisit sebesar Rp87 miliar. Meski demikian, defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan tekanan terhadap pembiayaan utang daerah.
Menanggapi komposisi APBD tersebut, Bupati CirebonImron Rosyadimengakui belanja pegawai masih menjadi komponen dominan dalam struktur anggaran daerah. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dihindari sepenuhnya karena menyangkut kewajiban pemerintah terhadap aparatur.
“Belanja pegawai memang masih besar karena itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah, terutama untuk gaji dan tunjangan ASN. Tetapi kami terus berupaya melakukan efisiensi dan pengendalian agar tidak terus membebani APBD,” ujar Imron, Selasa (7/6/2026).
Imron menambahkan, pemerintah daerah mulai mengarahkan kebijakan anggaran agar lebih berimbang, khususnya dengan meningkatkan porsi belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami mendorong agar ke depan belanja pembangunan, terutama infrastruktur dan pelayanan publik, bisa lebih ditingkatkan. Ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Meski demikian, tantangan dalam menekan belanja pegawai tidak mudah. Selain jumlah ASN yang besar, struktur pengeluaran yang bersifat rutin membuat ruang penghematan menjadi terbatas. Di sisi lain, optimalisasi PAD juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
#apbd-cirebon-2026 #belanja-pegawai-cirebon #gaji-asn-cirebon #tunjangan-asn-cirebon #belanja-modal-cirebon #infrastruktur-cirebon #pembangunan-fisik-cirebon #pendapatan-daerah-cirebon #defisit-anggara